{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:315"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:315","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Politik hukum perundang-undangan pasar modal syariah di Indonesia: Study analisis atas pembentukan UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal","abstract":"INDONESIA : Proses atau tata cara pembentukan undang-undang merupakan suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk undang-undang. Proses ini diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan rancangan Undang-undang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, oleh Dewan Perwakilan Daerah, maupun oleh Pemerintah, kemudian pembahasan rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan bersama, dilanjutkan dengan pengesahan, dan diakhiri dengan perundangan. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal Syariah dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal? Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan Pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Dalam penelitian ini metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah content analisis. Hasil penelitian ini melihat terbentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dari pendekatan yang digunakan dalam Rancangan Undang-undang tentang Pasar Modal dibagi dua, yaitu Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas. Dari pendekatan itu maka di dapat masalah untuk merancang Undang-Undang tentang Pasar Modal yang sudah di tuangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk melakukan Proses Pembahasan selanjutnya dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Faktorlainnya secara aspek sosiologisnya tercermin sangat kuat dari cakupan pihakpihak yang kelak diatur oleh Undang-Undang ini yang mencakup seluruh pelaku Pasar Modal, yaitu setiap pihak yang mempunyai kepentingan dengan aktivitas kepasar modalan dan perusahaan publik. ENGLISH : The process or procedureof constituting a law is an activity done continuously to establish an act. It begins with the construction of an an idea or ideas on the importance of a regulation to solve a problem. Then it is followed by an activity for preparing a bill done either by the People’s Representative Council, The Council of Representatives of the Regions, or the government. The next process is the bills discussion by the People’s Representative Council and the President to get a joint approval. After that, the bills is approved to become a law. The discussion of the bills concerning Capital Market employs two approaches. It consists of institutional and activityapproach. In the research, the research questions are: 1) how is the law politics on the law establishment of sharia capital market No. 8 1995 concerning capital market. Thestudyis a normativeresearch which employs library research. It uses a statute and conceptual approach. It employs content analysis to analye the law materials. The result of the research shows that in the establishment of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market, there are two approaches employed in the bills. They are institutional and activity approach.From these two approaches, problems during the establishment of the law noted in the List of Inventory Problem to discuss later. The sociological factor of the establishment is strongly reflected by the range of the actors in the capital market, which consist of parties who have interest in the capital market and public companies.","abstract_html":"INDONESIA : Proses atau tata cara pembentukan undang-undang merupakan suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk undang-undang. Proses ini diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan rancangan Undang-undang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, oleh Dewan Perwakilan Daerah, maupun oleh Pemerintah, kemudian pembahasan rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan bersama, dilanjutkan dengan pengesahan, dan diakhiri dengan perundangan. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal Syariah dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal? Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan Pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Dalam penelitian ini metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah content analisis. Hasil penelitian ini melihat terbentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dari pendekatan yang digunakan dalam Rancangan Undang-undang tentang Pasar Modal dibagi dua, yaitu Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas. Dari pendekatan itu maka di dapat masalah untuk merancang Undang-Undang tentang Pasar Modal yang sudah di tuangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk melakukan Proses Pembahasan selanjutnya dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Faktorlainnya secara aspek sosiologisnya tercermin sangat kuat dari cakupan pihakpihak yang kelak diatur oleh Undang-Undang ini yang mencakup seluruh pelaku Pasar Modal, yaitu setiap pihak yang mempunyai kepentingan dengan aktivitas kepasar modalan dan perusahaan publik. ENGLISH : The process or procedureof constituting a law is an activity done continuously to establish an act. It begins with the construction of an an idea or ideas on the importance of a regulation to solve a problem. Then it is followed by an activity for preparing a bill done either by the People’s Representative Council, The Council of Representatives of the Regions, or the government. The next process is the bills discussion by the People’s Representative Council and the President to get a joint approval. After that, the bills is approved to become a law. The discussion of the bills concerning Capital Market employs two approaches. It consists of institutional and activityapproach. In the research, the research questions are: 1) how is the law politics on the law establishment of sharia capital market No. 8 1995 concerning capital market. Thestudyis a normativeresearch which employs library research. It uses a statute and conceptual approach. It employs content analysis to analye the law materials. The result of the research shows that in the establishment of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market, there are two approaches employed in the bills. They are institutional and activity approach.From these two approaches, problems during the establishment of the law noted in the List of Inventory Problem to discuss later. The sociological factor of the establishment is strongly reflected by the range of the actors in the capital market, which consist of parties who have interest in the capital market and public companies.","abstract_has_math":false,"creators":["Adirianto, Adirianto"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-07","date_published":"2014-07","updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z","subjects":["18012723 Shukuk (Islamic Bond/Obligation)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/315/10/LAMPIRAN.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/315/10/LAMPIRAN.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/315/1/10220095-PENDAHULUAN.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A315","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Adirianto, Adirianto"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-07-18"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-07"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah: Jurusan Bisnis Syariah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/315/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al-Qur’anul Karim Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:rajawali Pers, 2004. Anwar, Jusuf, Pasar Modal Sebagai Sarana, cet ke- 2 Bandung: Alumni bandung,2007. Arikunto,Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Praktek. Jakarta:Rineka Cipta, 2002. Ary Suta, I Putu Gede, Menuju Pasar Modal Modern, Jakarta: Yayasan Sad Satria Bakti, 2009. Aziz Hakim, Muhammad, Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi, Fakultas Hukum Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jakarta, 2012. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan,2010. Darmadji,Tjipto, dkk., Pasar Modal di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2000. Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris), Pustaka pelajar: Yogyakarta, 2010. Farida Indrati, Maria, Ilmu Perundang-Undangan 1, Jenis, Fungsi, dan materi Muatan, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1998. Farida Indrati, Maria, Ilmu Perundang-Undangan 2 “Proses dan Tekhnik Pembentukannya”, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2007. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/ DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah dibidang Pasar Modal. Fuady, Munir. Pasar Modal Modern. Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 1996. Hadjon, P.M. Pengkajian Ilmu hukum Dogmatik (Normatif).Majalah Yuridika,No. 6 Tahun IX, FH. Unair, Surabaya, 1997. Hariyani, Iswi dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, Jakarta Selatan PT. Visi Media, 2010. Irsan Nasarudin M. Dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia,Jakarta: Kencana, 2008. Jaso,Winarto, ed., Pasar Modal Indonesia: Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ, Jakarta: Sinar Harapan, 1997. Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-314/BL/2007 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Keputusan Presiden No. 121/1999 Tentang Perubahan atas Keppres No. 33/1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana terakhir dengan Keputusan Presiden No. 1333/1998. Latif, Abdul dkk. Politik Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Mahfudz. Politik Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. Marzuki,Peter, Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010. Risalah Resmi Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Rancangan Undang Undang Tentang Pasar Modal. Rodoni, Ahmad, Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008. Siamat, Dahlan, Manajemen Lembaga keuangan, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004. Soemitro, Roni Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983. Soerjono, Soekanto dan Sri mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. Sudarsono Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Illustrasi,Yogyakarta: Ekonisia, 2007. Sufiarina, Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Jakarta: Alfabeta, 2011. Sukandarrumidi. Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2006. Susamto Burhanuddin, Aspek hukum lembaga keuangan syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Susamto Burhanuddin, Pasar Modal Syariah. Yogyakarta: UII Pers. 2009. Susilo Y Sri dkk., Bank Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: Salemba Empat, 2000. Syamsuddin Aziz, Proses dan Tekhnik Penyusunan Undang-Undang, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013. Syaukani, Imam dkk. Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Usman,Marzuki, et al., ABC Pasar Modal Indonesia, Jakarta: LPPI/ IBI. 1994. Waluyo,Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Windi Sri Wahyuni, “Tinjauan Hukum Terhadap Instrumen Penyertaan (Saham) Pada Pasar Modal Syariah”, “Skripsi”, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2010. Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-2, 2010. http://bunga-legal.blogspot.com/2010/05/definisi-politik-hukum-dan-politik.html, diakses tanggal 14 februari 2014 pukul 15.00. http:///fredypurbayapedot.wordpres.com/2011/04/10/dasar-hukum-pasar-modaldan-instansi-yang-terkait-dalam-pasar-modal/ diakses tanggal 18 oktober 2013 pukul: 14.30 http://cepyharyadi.blogspot.com/2007/12/dasar-hukumpasar-modal-syariahwalah.html, diakses tanggal 20 oktober 2013 pukul: 19.24 http://evisusantialamar.blogspot.com/2012/10/pasar-modal.html, diakses tanggal 13 februari 2014 pukul 18.47. http://lailatul-chusnah.blogspot.com/2012/03/hierarki-peraturan-perundangundangan.html, diakses tanggal 27 april 2014 pukul 07.27 http://roufibnumuthi.blogspot.com/2012/12/pengertian-dasar-hukum-fungsimanfaat.html, diakses taggal 20 oktober 2013 pukul: 19.30."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012723 Shukuk (Islamic Bond/Obligation)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/315/1/10220095-PENDAHULUAN.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/315/2/10220095-INDO.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/315/3/10220095-INGG.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/315/4/10220095-ARB.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/315/5/10220095-BAB%20I.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/315/7/10220095-BAB%20II.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/315/6/10220095-BAB%20III.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/315/8/10220095-BAB%20IV.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/315/9/10220095-DAFTAR%20PUSTAKA.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/315/10/LAMPIRAN.rar"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA : Proses atau tata cara pembentukan undang-undang merupakan suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk undang-undang. Proses ini diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan rancangan Undang-undang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, oleh Dewan Perwakilan Daerah, maupun oleh Pemerintah, kemudian pembahasan rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan bersama, dilanjutkan dengan pengesahan, dan diakhiri dengan perundangan. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal Syariah dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal? Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan Pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Dalam penelitian ini metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah content analisis. Hasil penelitian ini melihat terbentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dari pendekatan yang digunakan dalam Rancangan Undang-undang tentang Pasar Modal dibagi dua, yaitu Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas. Dari pendekatan itu maka di dapat masalah untuk merancang Undang-Undang tentang Pasar Modal yang sudah di tuangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk melakukan Proses Pembahasan selanjutnya dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Faktorlainnya secara aspek sosiologisnya tercermin sangat kuat dari cakupan pihakpihak yang kelak diatur oleh Undang-Undang ini yang mencakup seluruh pelaku Pasar Modal, yaitu setiap pihak yang mempunyai kepentingan dengan aktivitas kepasar modalan dan perusahaan publik. ENGLISH : The process or procedureof constituting a law is an activity done continuously to establish an act. It begins with the construction of an an idea or ideas on the importance of a regulation to solve a problem. Then it is followed by an activity for preparing a bill done either by the People’s Representative Council, The Council of Representatives of the Regions, or the government. The next process is the bills discussion by the People’s Representative Council and the President to get a joint approval. After that, the bills is approved to become a law. The discussion of the bills concerning Capital Market employs two approaches. It consists of institutional and activityapproach. In the research, the research questions are: 1) how is the law politics on the law establishment of sharia capital market No. 8 1995 concerning capital market. Thestudyis a normativeresearch which employs library research. It uses a statute and conceptual approach. It employs content analysis to analye the law materials. The result of the research shows that in the establishment of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market, there are two approaches employed in the bills. They are institutional and activity approach.From these two approaches, problems during the establishment of the law noted in the List of Inventory Problem to discuss later. The sociological factor of the establishment is strongly reflected by the range of the actors in the capital market, which consist of parties who have interest in the capital market and public companies."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Politik hukum perundang-undangan pasar modal syariah di Indonesia: Study analisis atas pembentukan UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Adirianto, Adirianto"],"dc:date":["2014-07-18"],"dc:date.issued":["2014-07"],"dc:description.abstract":["INDONESIA : Proses atau tata cara pembentukan undang-undang merupakan suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk undang-undang. Proses ini diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan mempersiapkan rancangan Undang-undang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, oleh Dewan Perwakilan Daerah, maupun oleh Pemerintah, kemudian pembahasan rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan bersama, dilanjutkan dengan pengesahan, dan diakhiri dengan perundangan. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal Syariah dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal? Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan Pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Dalam penelitian ini metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah content analisis. Hasil penelitian ini melihat terbentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dari pendekatan yang digunakan dalam Rancangan Undang-undang tentang Pasar Modal dibagi dua, yaitu Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas. Dari pendekatan itu maka di dapat masalah untuk merancang Undang-Undang tentang Pasar Modal yang sudah di tuangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk melakukan Proses Pembahasan selanjutnya dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Faktorlainnya secara aspek sosiologisnya tercermin sangat kuat dari cakupan pihakpihak yang kelak diatur oleh Undang-Undang ini yang mencakup seluruh pelaku Pasar Modal, yaitu setiap pihak yang mempunyai kepentingan dengan aktivitas kepasar modalan dan perusahaan publik. ENGLISH : The process or procedureof constituting a law is an activity done continuously to establish an act. It begins with the construction of an an idea or ideas on the importance of a regulation to solve a problem. Then it is followed by an activity for preparing a bill done either by the People’s Representative Council, The Council of Representatives of the Regions, or the government. The next process is the bills discussion by the People’s Representative Council and the President to get a joint approval. After that, the bills is approved to become a law. The discussion of the bills concerning Capital Market employs two approaches. It consists of institutional and activityapproach. In the research, the research questions are: 1) how is the law politics on the law establishment of sharia capital market No. 8 1995 concerning capital market. Thestudyis a normativeresearch which employs library research. It uses a statute and conceptual approach. It employs content analysis to analye the law materials. The result of the research shows that in the establishment of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market, there are two approaches employed in the bills. They are institutional and activity approach.From these two approaches, problems during the establishment of the law noted in the List of Inventory Problem to discuss later. The sociological factor of the establishment is strongly reflected by the range of the actors in the capital market, which consist of parties who have interest in the capital market and public companies."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/315/1/10220095-PENDAHULUAN.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/315/2/10220095-INDO.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/315/3/10220095-INGG.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/315/4/10220095-ARB.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/315/5/10220095-BAB%20I.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/315/7/10220095-BAB%20II.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/315/6/10220095-BAB%20III.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/315/8/10220095-BAB%20IV.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/315/9/10220095-DAFTAR%20PUSTAKA.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/315/10/LAMPIRAN.rar"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah: Jurusan Bisnis Syariah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/315/"],"dc:relation.references":["Al-Qur’anul Karim Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:rajawali Pers, 2004. Anwar, Jusuf, Pasar Modal Sebagai Sarana, cet ke- 2 Bandung: Alumni bandung,2007. Arikunto,Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Praktek. Jakarta:Rineka Cipta, 2002. Ary Suta, I Putu Gede, Menuju Pasar Modal Modern, Jakarta: Yayasan Sad Satria Bakti, 2009. Aziz Hakim, Muhammad, Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi, Fakultas Hukum Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jakarta, 2012. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan,2010. Darmadji,Tjipto, dkk., Pasar Modal di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2000. Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris), Pustaka pelajar: Yogyakarta, 2010. Farida Indrati, Maria, Ilmu Perundang-Undangan 1, Jenis, Fungsi, dan materi Muatan, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1998. Farida Indrati, Maria, Ilmu Perundang-Undangan 2 “Proses dan Tekhnik Pembentukannya”, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2007. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/ DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah dibidang Pasar Modal. Fuady, Munir. Pasar Modal Modern. Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 1996. Hadjon, P.M. Pengkajian Ilmu hukum Dogmatik (Normatif).Majalah Yuridika,No. 6 Tahun IX, FH. Unair, Surabaya, 1997. Hariyani, Iswi dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, Jakarta Selatan PT. Visi Media, 2010. Irsan Nasarudin M. Dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia,Jakarta: Kencana, 2008. Jaso,Winarto, ed., Pasar Modal Indonesia: Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ, Jakarta: Sinar Harapan, 1997. Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-314/BL/2007 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Keputusan Presiden No. 121/1999 Tentang Perubahan atas Keppres No. 33/1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana terakhir dengan Keputusan Presiden No. 1333/1998. Latif, Abdul dkk. Politik Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Mahfudz. Politik Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. Marzuki,Peter, Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010. Risalah Resmi Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2012 Rancangan Undang Undang Tentang Pasar Modal. Rodoni, Ahmad, Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008. Siamat, Dahlan, Manajemen Lembaga keuangan, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004. Soemitro, Roni Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983. Soerjono, Soekanto dan Sri mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. Sudarsono Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Illustrasi,Yogyakarta: Ekonisia, 2007. Sufiarina, Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Jakarta: Alfabeta, 2011. Sukandarrumidi. Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2006. Susamto Burhanuddin, Aspek hukum lembaga keuangan syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Susamto Burhanuddin, Pasar Modal Syariah. Yogyakarta: UII Pers. 2009. Susilo Y Sri dkk., Bank Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: Salemba Empat, 2000. Syamsuddin Aziz, Proses dan Tekhnik Penyusunan Undang-Undang, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013. Syaukani, Imam dkk. Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Usman,Marzuki, et al., ABC Pasar Modal Indonesia, Jakarta: LPPI/ IBI. 1994. Waluyo,Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Windi Sri Wahyuni, “Tinjauan Hukum Terhadap Instrumen Penyertaan (Saham) Pada Pasar Modal Syariah”, “Skripsi”, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2010. Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-2, 2010. http://bunga-legal.blogspot.com/2010/05/definisi-politik-hukum-dan-politik.html, diakses tanggal 14 februari 2014 pukul 15.00. http:///fredypurbayapedot.wordpres.com/2011/04/10/dasar-hukum-pasar-modaldan-instansi-yang-terkait-dalam-pasar-modal/ diakses tanggal 18 oktober 2013 pukul: 14.30 http://cepyharyadi.blogspot.com/2007/12/dasar-hukumpasar-modal-syariahwalah.html, diakses tanggal 20 oktober 2013 pukul: 19.24 http://evisusantialamar.blogspot.com/2012/10/pasar-modal.html, diakses tanggal 13 februari 2014 pukul 18.47. http://lailatul-chusnah.blogspot.com/2012/03/hierarki-peraturan-perundangundangan.html, diakses tanggal 27 april 2014 pukul 07.27 http://roufibnumuthi.blogspot.com/2012/12/pengertian-dasar-hukum-fungsimanfaat.html, diakses taggal 20 oktober 2013 pukul: 19.30."],"dc:subject":["18012723 Shukuk (Islamic Bond/Obligation)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Politik hukum perundang-undangan pasar modal syariah di Indonesia: Study analisis atas pembentukan UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z"}