{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:321"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:321","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Implikasi yuridis putusan MK/100/PUU-X/2012 terhadap hak buruh: Tinjauan undang-undang no.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum Islam","abstract":"INDONESIA: Upah merupakan komponen penting yang digunakan dalam dunia ketenagakerjaan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kinerja para pekerja/buruh. Pembayaran upah seharusnya dibayarkan secara penuh bagi pelaku usaha kepada pekerja/buruh dalam waktu yang ditentukan semenjak hubungan kerja itu timbul. Putusan MK No 100/PUU-X/2012 mengahapus tentang ketentuan tuntutan segala pembayaran akan habis apabila telah melewati jangka waktu dua tahun. Penelitian terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Implikasi yuridis putusan MK No 100/PUU-X/2012 terhadap hak buruh? b) Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-undang No 13 Tahun 2003 trntang pembayaran upah pekerja pasca putusan MK No 100/PUU-X/2012? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tuntutan pembayaran upah setelah dikeluarkannya putusan MK No 100/PUU-X/2012 tidak memiliki batas jangka waktu yang ditentukan sehingga pekerja/buruh dapat menuntut hak-haknya, dan pengusaha diharuskan untuk membayarkan upah pada waktu yang telah disepakati. Dalam pandangan hukum Islam nilai-nilai kemanusiaan dan keadlian dalam pembayaran upah pekerja harus diutamakan dan dilakukan dengan membayarkan upah pada waktu yang disepakati. Dalam pandangan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pembayaran upah pekerja pasca putusan MK/PUU-X/2012 hanya berlaku ketentuan dalam pasal 91, bahwa pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ENGLISH: Wages was an important component of laborers world in the effort to increase productivity and quality of the labors. Businessman had to pay the labourage fully for the laborers on the date of the contract agreed. Constituent court decree No 100/PUU- X/2012 delete an applicable law of wage demanding which passed the period of time after two years contract agreed. There was a conflict of human right between businessman and the laborers in the laborers world after the decree. This research contained some statement of the problems, such as: 1) How juridical implications of the Constitutional Court No. 100 / PUU-X / 2012 on labor rights? b) How was the Islamic law and law No 13 2003 about labourage fee-paid after constituent court decree No 100/PUU-X/2012? This research used normative method and categorized as a library research. Researcher used statue approach, case approach and conceptual approach. The law material was primary law material No 13 2003 about laborers and Islamic law. Researcher considered that this study was analyzed by descriptive qualitative method. This research showed that labourage demand after constituent court decree No 100/PUU-X/2012 had no expired date of the fee-paid that laborers could get their rights and businessman had to pay the wages on the date of contract agreed. In the Islamic perspective of human values and the justice of labourage fee-paid to be considered and had to paid on the date of contract agreed. On the view of law No 13 2003 about labourage demand law after constituent court decree MK/PUU-X/2012, so, article No 91 was merely used that the setting of labourage determined after an agreement between businessman and the laborers or labor union cannot lower than wage rule determined on the law used.","abstract_html":"INDONESIA: Upah merupakan komponen penting yang digunakan dalam dunia ketenagakerjaan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kinerja para pekerja/buruh. Pembayaran upah seharusnya dibayarkan secara penuh bagi pelaku usaha kepada pekerja/buruh dalam waktu yang ditentukan semenjak hubungan kerja itu timbul. Putusan MK No 100/PUU-X/2012 mengahapus tentang ketentuan tuntutan segala pembayaran akan habis apabila telah melewati jangka waktu dua tahun. Penelitian terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Implikasi yuridis putusan MK No 100/PUU-X/2012 terhadap hak buruh? b) Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-undang No 13 Tahun 2003 trntang pembayaran upah pekerja pasca putusan MK No 100/PUU-X/2012? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tuntutan pembayaran upah setelah dikeluarkannya putusan MK No 100/PUU-X/2012 tidak memiliki batas jangka waktu yang ditentukan sehingga pekerja/buruh dapat menuntut hak-haknya, dan pengusaha diharuskan untuk membayarkan upah pada waktu yang telah disepakati. Dalam pandangan hukum Islam nilai-nilai kemanusiaan dan keadlian dalam pembayaran upah pekerja harus diutamakan dan dilakukan dengan membayarkan upah pada waktu yang disepakati. Dalam pandangan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pembayaran upah pekerja pasca putusan MK/PUU-X/2012 hanya berlaku ketentuan dalam pasal 91, bahwa pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ENGLISH: Wages was an important component of laborers world in the effort to increase productivity and quality of the labors. Businessman had to pay the labourage fully for the laborers on the date of the contract agreed. Constituent court decree No 100/PUU- X/2012 delete an applicable law of wage demanding which passed the period of time after two years contract agreed. There was a conflict of human right between businessman and the laborers in the laborers world after the decree. This research contained some statement of the problems, such as: 1) How juridical implications of the Constitutional Court No. 100 / PUU-X / 2012 on labor rights? b) How was the Islamic law and law No 13 2003 about labourage fee-paid after constituent court decree No 100/PUU-X/2012? This research used normative method and categorized as a library research. Researcher used statue approach, case approach and conceptual approach. The law material was primary law material No 13 2003 about laborers and Islamic law. Researcher considered that this study was analyzed by descriptive qualitative method. This research showed that labourage demand after constituent court decree No 100/PUU-X/2012 had no expired date of the fee-paid that laborers could get their rights and businessman had to pay the wages on the date of contract agreed. In the Islamic perspective of human values and the justice of labourage fee-paid to be considered and had to paid on the date of contract agreed. On the view of law No 13 2003 about labourage demand law after constituent court decree MK/PUU-X/2012, so, article No 91 was merely used that the setting of labourage determined after an agreement between businessman and the laborers or labor union cannot lower than wage rule determined on the law used.","abstract_has_math":false,"creators":["Anshori, Aiyub"],"institution":"Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-09","date_published":"2014-09","updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z","subjects":["18012710 al-Ijarah & al-Ju’alah (Sewa-menyewa & Kontrak Kerja)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/321/1/10220024%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A321","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Anshori, Aiyub"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-09-11"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-09"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/321/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al-Qur’anul Karim. Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Imam, al Musnad Lil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal,penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid dkk, 2006, Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Jakarta: Pustaka Azzam Al Maliki, Abdurrahman. 2001. Politik Ekonomi Islam, Jakarta: Al-Izzah. Anto, Hendrie, 2003. Pengantar Ekonomi Mikro Islam, Yogyakarta: Eknosia Arikunto, Suharsimi. 2002. ProsedurPenelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarata: Rienaka Cipta. Bahreisy, Salem dan Bahreisy, Said 1989. Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, jili II, Surabaya: Bina Ilmu Djazuli, 2006, Kaidah-Kaidah Fikh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalm Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta :Kencana. Djuialdji, 2006. ,Perjanjian Kerja,, Jakarta:Sinar Grafika Haroe, Nasrun,2000. Fiqh Muammalah, Jakarta:Gaya Media Pratama Huda, Nurul. 2008. Ekonomi Makro Islam, Jakarta :Kencana Ibrahim, Jhonny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing. Khakim, Abdul,2007. Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti Kosidin Koko,1999. Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan, dan Pengaturan Perusahaan, Bandung :Mandar Maju Mawardi, Imam, Al-Ahkam As-Shulthaaniyyah fi Al-Wikaayah Ad-Diniyyah, Beirut: Daar El- Kitab Al-Araby yang diterjemahkan oleh Fadli Bahri, 2006, Al-Ahkam As- Shulthaaniyyah Cetakan II. Jakarta: Darul Falah Muhammad, Syekh bin Qasim Asy-Syafi’I1992, Fath al-Qarib jilid I, diterjemahkan oleh Imran Abu Umar, Surabaya: Menara Kudus Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana. Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, Mukhtashar Shahih alImam Bukhari diterjemahkan oleh Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa’adiyatulharamain,2007, Ringkasan Shahih Bukhori, Jakarta: Pustaka Azzam Nasution, Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung:Mandar Maju. Rahayu, Devi.2011. hukum ketenaga kerjaan teori dan kasus, Yogyayakarta. Tim Elamatera publishing. Rusli, Haridjan.2002. hukum ketenagakerjaan berdasrkan UU no13/2003 tentang ketenagakerjan dan peratran terkait lainnya, edisi kedua, Bogor. Galia Indonesia. Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi, 1994. Hukum Perjanjian Islam, Jakarta :Sinar Grafika Soekanto, Soerjono dan Sri, Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. Sabiq, Sayyid. 1994, Fiqh al-sunnah jilid III, Beirut: Dar Al Fikr. Sabiq, Sayyid . 2009, Fiqh Sunnah Juz V, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, Jakarta :Penerbit Pena Pundi Askara Syafi’I, Rachmat,2001. Fiqh Muammalah, Bandung: Pustaka Setia Supomo, Imam, 2003. Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, Wari ,Ahmad Muslilich, 2010. Fiqh Muammalat, Jakarta:Amzah, Sayuti, Husni.1989. Pengantar Metodologi Riset Jakarta:CV.Fajar Agung. Satori, Djam’an.2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: Alfabeta Wijayanti, Asri, hukum ketenagakerjaan pasca reformasi,Jakarta: Sinar Grafika ,2010 Undang-Undang: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undnag-undang No 24 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Putusan Mahkahmah Konstitusi No 100/PUU-X/2012 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/Men/1993 tentang Jaminan Kcecelakaan Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 Tentang Upah Minimum Kamus/ Ensiklopedia: Warson Munawwir, Ahmad. Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia, edisi II, Surabaya:Pustaka Progresif, 1997. kbbi.web.id/implikasi diakses tanggal 4 juli 2014, 20:08"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012710 al-Ijarah & al-Ju’alah (Sewa-menyewa & Kontrak Kerja)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/321/1/10220024%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/321/2/10220024%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/321/3/10220024%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/321/4/10220024%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/321/5/10220024%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/321/6/10220024%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/321/7/10220024%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/321/9/10220024%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/321/8/10220024%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/321/11/10220024%20Lampiran.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/321/10/10220024%20Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Upah merupakan komponen penting yang digunakan dalam dunia ketenagakerjaan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kinerja para pekerja/buruh. Pembayaran upah seharusnya dibayarkan secara penuh bagi pelaku usaha kepada pekerja/buruh dalam waktu yang ditentukan semenjak hubungan kerja itu timbul. Putusan MK No 100/PUU-X/2012 mengahapus tentang ketentuan tuntutan segala pembayaran akan habis apabila telah melewati jangka waktu dua tahun. Penelitian terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Implikasi yuridis putusan MK No 100/PUU-X/2012 terhadap hak buruh? b) Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-undang No 13 Tahun 2003 trntang pembayaran upah pekerja pasca putusan MK No 100/PUU-X/2012? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tuntutan pembayaran upah setelah dikeluarkannya putusan MK No 100/PUU-X/2012 tidak memiliki batas jangka waktu yang ditentukan sehingga pekerja/buruh dapat menuntut hak-haknya, dan pengusaha diharuskan untuk membayarkan upah pada waktu yang telah disepakati. Dalam pandangan hukum Islam nilai-nilai kemanusiaan dan keadlian dalam pembayaran upah pekerja harus diutamakan dan dilakukan dengan membayarkan upah pada waktu yang disepakati. Dalam pandangan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pembayaran upah pekerja pasca putusan MK/PUU-X/2012 hanya berlaku ketentuan dalam pasal 91, bahwa pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ENGLISH: Wages was an important component of laborers world in the effort to increase productivity and quality of the labors. Businessman had to pay the labourage fully for the laborers on the date of the contract agreed. Constituent court decree No 100/PUU- X/2012 delete an applicable law of wage demanding which passed the period of time after two years contract agreed. There was a conflict of human right between businessman and the laborers in the laborers world after the decree. This research contained some statement of the problems, such as: 1) How juridical implications of the Constitutional Court No. 100 / PUU-X / 2012 on labor rights? b) How was the Islamic law and law No 13 2003 about labourage fee-paid after constituent court decree No 100/PUU-X/2012? This research used normative method and categorized as a library research. Researcher used statue approach, case approach and conceptual approach. The law material was primary law material No 13 2003 about laborers and Islamic law. Researcher considered that this study was analyzed by descriptive qualitative method. This research showed that labourage demand after constituent court decree No 100/PUU-X/2012 had no expired date of the fee-paid that laborers could get their rights and businessman had to pay the wages on the date of contract agreed. In the Islamic perspective of human values and the justice of labourage fee-paid to be considered and had to paid on the date of contract agreed. On the view of law No 13 2003 about labourage demand law after constituent court decree MK/PUU-X/2012, so, article No 91 was merely used that the setting of labourage determined after an agreement between businessman and the laborers or labor union cannot lower than wage rule determined on the law used."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Implikasi yuridis putusan MK/100/PUU-X/2012 terhadap hak buruh: Tinjauan undang-undang no.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum Islam"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Anshori, Aiyub"],"dc:date":["2014-09-11"],"dc:date.issued":["2014-09"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Upah merupakan komponen penting yang digunakan dalam dunia ketenagakerjaan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kinerja para pekerja/buruh. Pembayaran upah seharusnya dibayarkan secara penuh bagi pelaku usaha kepada pekerja/buruh dalam waktu yang ditentukan semenjak hubungan kerja itu timbul. Putusan MK No 100/PUU-X/2012 mengahapus tentang ketentuan tuntutan segala pembayaran akan habis apabila telah melewati jangka waktu dua tahun. Penelitian terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Implikasi yuridis putusan MK No 100/PUU-X/2012 terhadap hak buruh? b) Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-undang No 13 Tahun 2003 trntang pembayaran upah pekerja pasca putusan MK No 100/PUU-X/2012? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tuntutan pembayaran upah setelah dikeluarkannya putusan MK No 100/PUU-X/2012 tidak memiliki batas jangka waktu yang ditentukan sehingga pekerja/buruh dapat menuntut hak-haknya, dan pengusaha diharuskan untuk membayarkan upah pada waktu yang telah disepakati. Dalam pandangan hukum Islam nilai-nilai kemanusiaan dan keadlian dalam pembayaran upah pekerja harus diutamakan dan dilakukan dengan membayarkan upah pada waktu yang disepakati. Dalam pandangan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pembayaran upah pekerja pasca putusan MK/PUU-X/2012 hanya berlaku ketentuan dalam pasal 91, bahwa pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ENGLISH: Wages was an important component of laborers world in the effort to increase productivity and quality of the labors. Businessman had to pay the labourage fully for the laborers on the date of the contract agreed. Constituent court decree No 100/PUU- X/2012 delete an applicable law of wage demanding which passed the period of time after two years contract agreed. There was a conflict of human right between businessman and the laborers in the laborers world after the decree. This research contained some statement of the problems, such as: 1) How juridical implications of the Constitutional Court No. 100 / PUU-X / 2012 on labor rights? b) How was the Islamic law and law No 13 2003 about labourage fee-paid after constituent court decree No 100/PUU-X/2012? This research used normative method and categorized as a library research. Researcher used statue approach, case approach and conceptual approach. The law material was primary law material No 13 2003 about laborers and Islamic law. Researcher considered that this study was analyzed by descriptive qualitative method. This research showed that labourage demand after constituent court decree No 100/PUU-X/2012 had no expired date of the fee-paid that laborers could get their rights and businessman had to pay the wages on the date of contract agreed. In the Islamic perspective of human values and the justice of labourage fee-paid to be considered and had to paid on the date of contract agreed. On the view of law No 13 2003 about labourage demand law after constituent court decree MK/PUU-X/2012, so, article No 91 was merely used that the setting of labourage determined after an agreement between businessman and the laborers or labor union cannot lower than wage rule determined on the law used."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/321/1/10220024%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/321/2/10220024%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/321/3/10220024%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/321/4/10220024%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/321/5/10220024%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/321/6/10220024%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/321/7/10220024%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/321/9/10220024%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/321/8/10220024%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/321/11/10220024%20Lampiran.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/321/10/10220024%20Ringkasan.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/321/"],"dc:relation.references":["Al-Qur’anul Karim. Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Imam, al Musnad Lil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal,penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid dkk, 2006, Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Jakarta: Pustaka Azzam Al Maliki, Abdurrahman. 2001. Politik Ekonomi Islam, Jakarta: Al-Izzah. Anto, Hendrie, 2003. Pengantar Ekonomi Mikro Islam, Yogyakarta: Eknosia Arikunto, Suharsimi. 2002. ProsedurPenelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarata: Rienaka Cipta. Bahreisy, Salem dan Bahreisy, Said 1989. Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, jili II, Surabaya: Bina Ilmu Djazuli, 2006, Kaidah-Kaidah Fikh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalm Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta :Kencana. Djuialdji, 2006. ,Perjanjian Kerja,, Jakarta:Sinar Grafika Haroe, Nasrun,2000. Fiqh Muammalah, Jakarta:Gaya Media Pratama Huda, Nurul. 2008. Ekonomi Makro Islam, Jakarta :Kencana Ibrahim, Jhonny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing. Khakim, Abdul,2007. Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti Kosidin Koko,1999. Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan, dan Pengaturan Perusahaan, Bandung :Mandar Maju Mawardi, Imam, Al-Ahkam As-Shulthaaniyyah fi Al-Wikaayah Ad-Diniyyah, Beirut: Daar El- Kitab Al-Araby yang diterjemahkan oleh Fadli Bahri, 2006, Al-Ahkam As- Shulthaaniyyah Cetakan II. Jakarta: Darul Falah Muhammad, Syekh bin Qasim Asy-Syafi’I1992, Fath al-Qarib jilid I, diterjemahkan oleh Imran Abu Umar, Surabaya: Menara Kudus Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana. Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, Mukhtashar Shahih alImam Bukhari diterjemahkan oleh Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa’adiyatulharamain,2007, Ringkasan Shahih Bukhori, Jakarta: Pustaka Azzam Nasution, Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung:Mandar Maju. Rahayu, Devi.2011. hukum ketenaga kerjaan teori dan kasus, Yogyayakarta. Tim Elamatera publishing. Rusli, Haridjan.2002. hukum ketenagakerjaan berdasrkan UU no13/2003 tentang ketenagakerjan dan peratran terkait lainnya, edisi kedua, Bogor. Galia Indonesia. Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi, 1994. Hukum Perjanjian Islam, Jakarta :Sinar Grafika Soekanto, Soerjono dan Sri, Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. Sabiq, Sayyid. 1994, Fiqh al-sunnah jilid III, Beirut: Dar Al Fikr. Sabiq, Sayyid . 2009, Fiqh Sunnah Juz V, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, Jakarta :Penerbit Pena Pundi Askara Syafi’I, Rachmat,2001. Fiqh Muammalah, Bandung: Pustaka Setia Supomo, Imam, 2003. Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, Wari ,Ahmad Muslilich, 2010. Fiqh Muammalat, Jakarta:Amzah, Sayuti, Husni.1989. Pengantar Metodologi Riset Jakarta:CV.Fajar Agung. Satori, Djam’an.2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: Alfabeta Wijayanti, Asri, hukum ketenagakerjaan pasca reformasi,Jakarta: Sinar Grafika ,2010 Undang-Undang: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undnag-undang No 24 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Putusan Mahkahmah Konstitusi No 100/PUU-X/2012 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/Men/1993 tentang Jaminan Kcecelakaan Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 Tentang Upah Minimum Kamus/ Ensiklopedia: Warson Munawwir, Ahmad. Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia, edisi II, Surabaya:Pustaka Progresif, 1997. kbbi.web.id/implikasi diakses tanggal 4 juli 2014, 20:08"],"dc:subject":["18012710 al-Ijarah & al-Ju’alah (Sewa-menyewa & Kontrak Kerja)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Implikasi yuridis putusan MK/100/PUU-X/2012 terhadap hak buruh: Tinjauan undang-undang no.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum Islam"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z"}