{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:331"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:331","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Kewenangan mengatur dan mengawasi otoritas jasa keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil: Studi analisis terhadap Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan","abstract":"INDONESIA: Baitul Mal Wat Tamwil merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengamanahkan bahwa badan hukum untuk Lembaga Keuangan Mikro termasuk Baitul Mal Wat Tamwil adalah Koperasi dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga disebutkan dengan jelas bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan. Namun ternyata kewenangan mengawasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil ini berbenturan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi untuk mengawasi Koperasi (termasuk Baitul Mal Wat Tamwil yang berbadan hukum Koperasi). Fokus penelitian ini adalah untuk mengetauhi bentuk badan hukum Baitul Mal Wat Tamwil menurut Otoritas Jasa Keuangan dan mengetahui bagaimana kewenangan mengatur dan mengawasi yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang dilanjutkan pada pengkajian bahan hukum. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Koperasi Simpan Pinjam tidak sesuai diterapkan sebagai badan hukum Baitul Mal Wat Tamwil. Bentuk Koperasi yang sesuai dengan karakteristik Baitul Mal Wat Tamwil adalah Koperasi Pembiayaan Syariah. Kewenangan mengatur dan mengawasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil belum jelas aspek-aspeknya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang yang lebih luas dan menyeluruh jika dibandingkan dengan Kementerian Koperasi, seperti melakukan penyidikan, perlindungan konsumen dan mengajukan tuntutan pidana. ENGLISH: Baitul Mal Wat Tamwil is a microfinance institution that is running on sharia operating system. Act 1 of 2013 about Microfinance Institutions instructs that legal entity for microfinance institutions including Baitul Mal Wat Tamwl is cooperative. And the supervision of microfinance institutions conducted by Financial Services Authority. In addition, The Act 21 of 2011 about Financial Services Authorityalso stated clearly that the Financial Services Authorityhas the authority to regulate and supervise financial institutions. But, apparently the authority to oversee the Financial Services Authority’s Baitul Mal Wat Tamwil collide with the authority of the Ministry of Cooperatives to oversee Cooperatives (including Baitul Mal Wat Tamwil incorporated Cooperative). The focus of this study is to find out the legal status of the Baitul Mal Wat Tamwil by the Financial Services Authority and find out how the authority to regulate and supervise owned by the Financial Services Authority of the Baitul Mal Wat Tamwil. This research is the normative research approach and conceptual of Law. Whilw the legal materials used are primary legal materials, secondary and tertiary done with the collection of the legal materials, legal materials inventory continued to study law materials. From these we concluded that Cooperatives of Saving and Loans are not approriate to be applied as a legal entity at Baitul Mal Wat Tamwil. Cooperative shape corresponding to the characteristics of the Baitul Mal Wat Tamwil is Sharia Financing Cooperaive. Authority Regulate and oversees the Financial Services Authority of the Baitul Mal Wat Tamwil which is un clear of its aspects. But the bottom line is the Financial Services Authority has authorized a broader and comprehensive when compared whit the Ministry of Cooperatives are like doing investigations, consumer protection and criminal charges filed.","abstract_html":"INDONESIA: Baitul Mal Wat Tamwil merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengamanahkan bahwa badan hukum untuk Lembaga Keuangan Mikro termasuk Baitul Mal Wat Tamwil adalah Koperasi dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga disebutkan dengan jelas bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan. Namun ternyata kewenangan mengawasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil ini berbenturan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi untuk mengawasi Koperasi (termasuk Baitul Mal Wat Tamwil yang berbadan hukum Koperasi). Fokus penelitian ini adalah untuk mengetauhi bentuk badan hukum Baitul Mal Wat Tamwil menurut Otoritas Jasa Keuangan dan mengetahui bagaimana kewenangan mengatur dan mengawasi yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang dilanjutkan pada pengkajian bahan hukum. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Koperasi Simpan Pinjam tidak sesuai diterapkan sebagai badan hukum Baitul Mal Wat Tamwil. Bentuk Koperasi yang sesuai dengan karakteristik Baitul Mal Wat Tamwil adalah Koperasi Pembiayaan Syariah. Kewenangan mengatur dan mengawasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil belum jelas aspek-aspeknya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang yang lebih luas dan menyeluruh jika dibandingkan dengan Kementerian Koperasi, seperti melakukan penyidikan, perlindungan konsumen dan mengajukan tuntutan pidana. ENGLISH: Baitul Mal Wat Tamwil is a microfinance institution that is running on sharia operating system. Act 1 of 2013 about Microfinance Institutions instructs that legal entity for microfinance institutions including Baitul Mal Wat Tamwl is cooperative. And the supervision of microfinance institutions conducted by Financial Services Authority. In addition, The Act 21 of 2011 about Financial Services Authorityalso stated clearly that the Financial Services Authorityhas the authority to regulate and supervise financial institutions. But, apparently the authority to oversee the Financial Services Authority’s Baitul Mal Wat Tamwil collide with the authority of the Ministry of Cooperatives to oversee Cooperatives (including Baitul Mal Wat Tamwil incorporated Cooperative). The focus of this study is to find out the legal status of the Baitul Mal Wat Tamwil by the Financial Services Authority and find out how the authority to regulate and supervise owned by the Financial Services Authority of the Baitul Mal Wat Tamwil. This research is the normative research approach and conceptual of Law. Whilw the legal materials used are primary legal materials, secondary and tertiary done with the collection of the legal materials, legal materials inventory continued to study law materials. From these we concluded that Cooperatives of Saving and Loans are not approriate to be applied as a legal entity at Baitul Mal Wat Tamwil. Cooperative shape corresponding to the characteristics of the Baitul Mal Wat Tamwil is Sharia Financing Cooperaive. Authority Regulate and oversees the Financial Services Authority of the Baitul Mal Wat Tamwil which is un clear of its aspects. But the bottom line is the Financial Services Authority has authorized a broader and comprehensive when compared whit the Ministry of Cooperatives are like doing investigations, consumer protection and criminal charges filed.","abstract_has_math":false,"creators":["Istikomah, Istikomah"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-04","date_published":"2014-04","updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z","subjects":["18012725 Baitul Mal wat Tamwil (BMT)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/331/10/10220066%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/331/10/10220066%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/331/1/10220066%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A331","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Istikomah, Istikomah"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-04-23"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-04"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/331/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al-Qur’an al-Karim Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Anwar, Syamsul.Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikh Muamalat.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006. Chapra, M. Umer. Islam dan Tantangan Ekonomi. Jakarta: Gema Insani Pers, 2000. Djazuli, Atjep Sosialisasi Ekonomi Syariah dan Pola Pembiayaan Syariah. Bandung : Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2007. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, 1982-1983 Hafiduddin, Didin. Manajemen Syariah dalam Praktik. Jakarta : Gema Insani Press, 2005. Huda , Nurul dan Mohamad Heykal (eds.). Lembaga Keuangan Islam. Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana, 2010. Ibrahim, Johannes. Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum. Bandung : PT Refika Aditama, 2006. Ibrahim, Johnny. Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang : Bayumedia ,2011. Ilmi, Makhalul. Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi. Yogyakarta : UII Press, 2002. Imaniyati, Neni Sri. Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Mal wat Tamwil). Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010. Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta : Sinar Grafika , 2000. Marzuki , Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana, 2007. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999. Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif. Bandung: Tarsito, 1998. Pinbuk Perwakilan Sumatera Utara, Cara Pembentukan BMT. Medan, t.t. Pinbuk Pusat. Pedoman dan Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu. Jakarta, t,t. Qardhawi, Yusuf. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. Terj. Syafril Halim. Jakarta : Gema Insani Pers, 1995. Raharjo, Satjipto. Hukum Dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press ,2006. Reksohadiprodjo, Sukanto. Pengantar Manajemen. Jakarta: Karunika, 1990. Shihab, M. Quraish. Membumikan Al Quran. Bandung : Mizan, 1994. Siagian, Sondang P. Pengantar Ilmu Manajemen. Jakarta: Prenhalindo, 2002. Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji (eds.). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009 Soemitra, Andre. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia, 2004. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Cet.14. Bandung : Alfabeta , 2011. Syafe’i, Rahmat. Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum.Bandung: Pustaka Setia, 2004. Lestari, Hesti D. “Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan”, Dinamika Hukum, 3. September, 2012. Mustofa, Andika Hendra. “Otoritas Jasa Keuangan sebagai Solusi Sistem Ekonomi Nasional”, Perspektif, 1. Mei, 2010. Norvadewi, “Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)”, Madzahib, 2 Desember, 2007. Permata, Bintang Puwan. “Persamaan dan Perbedaan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Dengan Financial Services Authority Inggris,” Privat Law, 2. Juli-Oktober, 2013. Sariwulan, Tuty “Baitul Mal Wat Tamwil Dipandang dari Sudut Agama, Serta Sejarah Berdirinya Di Indonesia,” Econosains Volume X, 1. Maret, 2012. Sitompul, Zulkarnain “Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa KeuanganPilars, 2. Januari, 2004. Tim kerjasama penelitian FEB UGM & FE UI, “Alternatif Struktur OJK yang Optimum,” Kajian Akademik, Agustus, 2010. Wanatul Ma’wa, Kaffi Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Skripsi, Malang: Universitas Brawijaya, 2013. Maisa, Yulia Tinjauan Yuridis Tentang Baitul Mal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Non Bank Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Kecil Menengan Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tentang Koperasi dan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, skripsi, Bandung: Universitas Padjajaran, 2012. http://jurnalhukum.com/pengertian-badan-hukum."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012725 Baitul Mal wat Tamwil (BMT)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/331/1/10220066%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/331/2/10220066%20Abstrak%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/331/3/10220066%20Abstrak%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/331/4/10220066%20Abstrak%20arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/331/5/10220066%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/331/6/10220066%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/331/7/10220066%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/331/8/10220066%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/331/9/10220066%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/331/10/10220066%20Lampiran.rar"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Baitul Mal Wat Tamwil merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengamanahkan bahwa badan hukum untuk Lembaga Keuangan Mikro termasuk Baitul Mal Wat Tamwil adalah Koperasi dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga disebutkan dengan jelas bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan. Namun ternyata kewenangan mengawasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil ini berbenturan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi untuk mengawasi Koperasi (termasuk Baitul Mal Wat Tamwil yang berbadan hukum Koperasi). Fokus penelitian ini adalah untuk mengetauhi bentuk badan hukum Baitul Mal Wat Tamwil menurut Otoritas Jasa Keuangan dan mengetahui bagaimana kewenangan mengatur dan mengawasi yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang dilanjutkan pada pengkajian bahan hukum. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Koperasi Simpan Pinjam tidak sesuai diterapkan sebagai badan hukum Baitul Mal Wat Tamwil. Bentuk Koperasi yang sesuai dengan karakteristik Baitul Mal Wat Tamwil adalah Koperasi Pembiayaan Syariah. Kewenangan mengatur dan mengawasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil belum jelas aspek-aspeknya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang yang lebih luas dan menyeluruh jika dibandingkan dengan Kementerian Koperasi, seperti melakukan penyidikan, perlindungan konsumen dan mengajukan tuntutan pidana. ENGLISH: Baitul Mal Wat Tamwil is a microfinance institution that is running on sharia operating system. Act 1 of 2013 about Microfinance Institutions instructs that legal entity for microfinance institutions including Baitul Mal Wat Tamwl is cooperative. And the supervision of microfinance institutions conducted by Financial Services Authority. In addition, The Act 21 of 2011 about Financial Services Authorityalso stated clearly that the Financial Services Authorityhas the authority to regulate and supervise financial institutions. But, apparently the authority to oversee the Financial Services Authority’s Baitul Mal Wat Tamwil collide with the authority of the Ministry of Cooperatives to oversee Cooperatives (including Baitul Mal Wat Tamwil incorporated Cooperative). The focus of this study is to find out the legal status of the Baitul Mal Wat Tamwil by the Financial Services Authority and find out how the authority to regulate and supervise owned by the Financial Services Authority of the Baitul Mal Wat Tamwil. This research is the normative research approach and conceptual of Law. Whilw the legal materials used are primary legal materials, secondary and tertiary done with the collection of the legal materials, legal materials inventory continued to study law materials. From these we concluded that Cooperatives of Saving and Loans are not approriate to be applied as a legal entity at Baitul Mal Wat Tamwil. Cooperative shape corresponding to the characteristics of the Baitul Mal Wat Tamwil is Sharia Financing Cooperaive. Authority Regulate and oversees the Financial Services Authority of the Baitul Mal Wat Tamwil which is un clear of its aspects. But the bottom line is the Financial Services Authority has authorized a broader and comprehensive when compared whit the Ministry of Cooperatives are like doing investigations, consumer protection and criminal charges filed."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Kewenangan mengatur dan mengawasi otoritas jasa keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil: Studi analisis terhadap Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Istikomah, Istikomah"],"dc:date":["2014-04-23"],"dc:date.issued":["2014-04"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Baitul Mal Wat Tamwil merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengamanahkan bahwa badan hukum untuk Lembaga Keuangan Mikro termasuk Baitul Mal Wat Tamwil adalah Koperasi dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga disebutkan dengan jelas bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan. Namun ternyata kewenangan mengawasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil ini berbenturan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi untuk mengawasi Koperasi (termasuk Baitul Mal Wat Tamwil yang berbadan hukum Koperasi). Fokus penelitian ini adalah untuk mengetauhi bentuk badan hukum Baitul Mal Wat Tamwil menurut Otoritas Jasa Keuangan dan mengetahui bagaimana kewenangan mengatur dan mengawasi yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang dilanjutkan pada pengkajian bahan hukum. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Koperasi Simpan Pinjam tidak sesuai diterapkan sebagai badan hukum Baitul Mal Wat Tamwil. Bentuk Koperasi yang sesuai dengan karakteristik Baitul Mal Wat Tamwil adalah Koperasi Pembiayaan Syariah. Kewenangan mengatur dan mengawasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil belum jelas aspek-aspeknya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang yang lebih luas dan menyeluruh jika dibandingkan dengan Kementerian Koperasi, seperti melakukan penyidikan, perlindungan konsumen dan mengajukan tuntutan pidana. ENGLISH: Baitul Mal Wat Tamwil is a microfinance institution that is running on sharia operating system. Act 1 of 2013 about Microfinance Institutions instructs that legal entity for microfinance institutions including Baitul Mal Wat Tamwl is cooperative. And the supervision of microfinance institutions conducted by Financial Services Authority. In addition, The Act 21 of 2011 about Financial Services Authorityalso stated clearly that the Financial Services Authorityhas the authority to regulate and supervise financial institutions. But, apparently the authority to oversee the Financial Services Authority’s Baitul Mal Wat Tamwil collide with the authority of the Ministry of Cooperatives to oversee Cooperatives (including Baitul Mal Wat Tamwil incorporated Cooperative). The focus of this study is to find out the legal status of the Baitul Mal Wat Tamwil by the Financial Services Authority and find out how the authority to regulate and supervise owned by the Financial Services Authority of the Baitul Mal Wat Tamwil. This research is the normative research approach and conceptual of Law. Whilw the legal materials used are primary legal materials, secondary and tertiary done with the collection of the legal materials, legal materials inventory continued to study law materials. From these we concluded that Cooperatives of Saving and Loans are not approriate to be applied as a legal entity at Baitul Mal Wat Tamwil. Cooperative shape corresponding to the characteristics of the Baitul Mal Wat Tamwil is Sharia Financing Cooperaive. Authority Regulate and oversees the Financial Services Authority of the Baitul Mal Wat Tamwil which is un clear of its aspects. But the bottom line is the Financial Services Authority has authorized a broader and comprehensive when compared whit the Ministry of Cooperatives are like doing investigations, consumer protection and criminal charges filed."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/331/1/10220066%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/331/2/10220066%20Abstrak%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/331/3/10220066%20Abstrak%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/331/4/10220066%20Abstrak%20arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/331/5/10220066%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/331/6/10220066%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/331/7/10220066%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/331/8/10220066%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/331/9/10220066%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/331/10/10220066%20Lampiran.rar"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/331/"],"dc:relation.references":["Al-Qur’an al-Karim Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Anwar, Syamsul.Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikh Muamalat.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006. Chapra, M. Umer. Islam dan Tantangan Ekonomi. Jakarta: Gema Insani Pers, 2000. Djazuli, Atjep Sosialisasi Ekonomi Syariah dan Pola Pembiayaan Syariah. Bandung : Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2007. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, 1982-1983 Hafiduddin, Didin. Manajemen Syariah dalam Praktik. Jakarta : Gema Insani Press, 2005. Huda , Nurul dan Mohamad Heykal (eds.). Lembaga Keuangan Islam. Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana, 2010. Ibrahim, Johannes. Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum. Bandung : PT Refika Aditama, 2006. Ibrahim, Johnny. Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang : Bayumedia ,2011. Ilmi, Makhalul. Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi. Yogyakarta : UII Press, 2002. Imaniyati, Neni Sri. Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Mal wat Tamwil). Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010. Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta : Sinar Grafika , 2000. Marzuki , Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana, 2007. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999. Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif. Bandung: Tarsito, 1998. Pinbuk Perwakilan Sumatera Utara, Cara Pembentukan BMT. Medan, t.t. Pinbuk Pusat. Pedoman dan Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu. Jakarta, t,t. Qardhawi, Yusuf. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. Terj. Syafril Halim. Jakarta : Gema Insani Pers, 1995. Raharjo, Satjipto. Hukum Dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press ,2006. Reksohadiprodjo, Sukanto. Pengantar Manajemen. Jakarta: Karunika, 1990. Shihab, M. Quraish. Membumikan Al Quran. Bandung : Mizan, 1994. Siagian, Sondang P. Pengantar Ilmu Manajemen. Jakarta: Prenhalindo, 2002. Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji (eds.). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009 Soemitra, Andre. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia, 2004. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Cet.14. Bandung : Alfabeta , 2011. Syafe’i, Rahmat. Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum.Bandung: Pustaka Setia, 2004. Lestari, Hesti D. “Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan”, Dinamika Hukum, 3. September, 2012. Mustofa, Andika Hendra. “Otoritas Jasa Keuangan sebagai Solusi Sistem Ekonomi Nasional”, Perspektif, 1. Mei, 2010. Norvadewi, “Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)”, Madzahib, 2 Desember, 2007. Permata, Bintang Puwan. “Persamaan dan Perbedaan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Dengan Financial Services Authority Inggris,” Privat Law, 2. Juli-Oktober, 2013. Sariwulan, Tuty “Baitul Mal Wat Tamwil Dipandang dari Sudut Agama, Serta Sejarah Berdirinya Di Indonesia,” Econosains Volume X, 1. Maret, 2012. Sitompul, Zulkarnain “Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa KeuanganPilars, 2. Januari, 2004. Tim kerjasama penelitian FEB UGM & FE UI, “Alternatif Struktur OJK yang Optimum,” Kajian Akademik, Agustus, 2010. Wanatul Ma’wa, Kaffi Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Skripsi, Malang: Universitas Brawijaya, 2013. Maisa, Yulia Tinjauan Yuridis Tentang Baitul Mal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Non Bank Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Kecil Menengan Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tentang Koperasi dan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, skripsi, Bandung: Universitas Padjajaran, 2012. http://jurnalhukum.com/pengertian-badan-hukum."],"dc:subject":["18012725 Baitul Mal wat Tamwil (BMT)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Kewenangan mengatur dan mengawasi otoritas jasa keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil: Studi analisis terhadap Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z"}