{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:348"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:348","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya tentang pailitnya PT Dewata Abdi Nusa Malang: Studi perkara 16/Pdt.Pailit/2013/PN.sby","abstract":"INDONESIA: Tantangan perekonomian global membuat para pelaku bisnis harus mempersiapkan diri untuk mengatasi permasalahan tersebut, untuk saat ini dengan pesatnya perkembangan bisnis. semakin membawa indikasi kompleknya permasalahan. Dalam dunia bisnis anatara pembeli dan penjual, antara pemberi pinjaman (Kreditor) dan penerima pinjaman (Debitor) saling mengikatkan dirinya untuk mendapatkan kesepakatan satu sama lain.maka dari situlah lahir perjanjian-perjanjian atau kontrak antara kedua belah pihak.perjanjian itulah yang akan membuktikan adanya tindakan hukum yang nantinya bisa di pertanggung jawabkan di muka pengadilan jika suatu saat terdapat problem maupun sengketa keduanya. dalam hal ini semisal sengketa yang muncul karena salah satu melanggar perjanjian yang sudah disepakatinya.semisal sengketa yang terjadi antara PT.Bank Rakyat Indonesia dan PT.Graha Dewata dengan munculnya problem ini posisi pihak ke tiga yang di rugikan karena di nyatakannya Pailit PT.Dewata Abdi Nusa. Maka dari itu penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu:1) Bagaimana akibat hukum dari putusan Pailit PT.Dewata Abdi Nusa terhadap jaminan hak tanggungan atas nama orang lain.2) Bagaimana metode perumusan hukum oleh hakim dalam putusan pailit PT.Dewata Abdi Nusa. 3)Bagaimana substansi putusan pailit PT.Dewata Abdi Nusa ditinjau dari hukum islam.didalam penelitian ini, yaitu integrasi antara hukum Perdata dan hukum islam, yang nantinya lebih membuka wacana khazanah keintelktualan di dalam bidang hukum yang berkaitan dengan hukum Kepailitan UU No 37 Tahun 2004.sedangkan dalam penelitian ini tergolong peenelitian normatif metode analisis data yang di gunakan adalah ada beberapa bahan analisis sebagai pedoman dalam mengolah data bahan skripsi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, bahwa akibat dari putusan pailit Pengadilan Negeri Niaga Surabaya merubah status hukum terhadap hak warga sebagai pemilik yang sah dari aset yang di jaminkan oleh PT.Graha Dewata Kepada pihak Bank BRI. Selanjutnya dalam proses ijtihad hakim memutuskan Pailit terhadap PT.Graha Dewata ini tidak melihat fakta lain dalam pertimbangann akibat hukumnya, sehingga akibatnya ada salah satu pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Islam dalam mengatasi problema tentang kepailitn (Dililit utang dalam islam), melihat problema utang dalam islam menyatakan bahwa dalam islam ketika si berutang tidak ada kemampuan untuk membayar maka diberi waktu sampai ia bisa melunasinya. Seperti yang terkandung dalam suratAl-Baqarah ayat 280.yaitu “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. ENGLISH: Global economic challenge drives the subjects of business to prepare themselves in solving this kind of problem. Nowadays, the rapid development of business indicates that the problem is highly complex. In a business world between salespersons and costumers and between creditors and debtors, they have reached an agreement to cooperate. During the process of building up a new corporation, they make an agreement or contract which legally strengthens their positions in the court if problem or dispute is emerged later on. For Instance, the dispute emerged because of the breach of a contract which has been agreed such as the dispute between BRI limited company and GrahaDewata limited company. Because of this problem, the third party is lost out, since DewataAbdi Nusa has been bankrupt. Through the observation, the writer arranges the research question as follows: 1) what are the jurisdictional consequences of the bankruptcy adjudication of DewataAbdi Nusa limited company to the mortgage in the name of others? 2) What is the method used by the judge in formulating the bankruptcy adjudication of DewataAbdi Nusa limited company? 3) What is the significance of the bankruptcy adjudication of DewataAbdi Nusa limited company according to the Islamic law? In this case, Islamic law is seen as the integration between private law and Islamic law which would open our intellectual paradigm in accordance with bankruptcy law stated in UU No. 37 tahun 2004. Besides, this observation is included in normative Data analysis methods used are various analysis which are usedas a direction in writing thesis. The result of the observationexplicates that the jurisdictional consequences of the bankruptcy adjudication given by commercial district court of Surabaya has change the legal status of the citizen as the legal owner of the asset which is up the spout by GrahaDewata limited company to the party of BRI. Later on, during the process of judgment, the judge does not review any facts and does not consider any consequence so that the third party is lost out in the application of the legislation especially, UU No. 37 Tahun 2004. In Islam, when the debtor cannot pay off their debt, so the creditors should give them a chance until they are ableto pay off their debt. This case is explained in surah Al-Baqarah: 280 which mean: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.\"","abstract_html":"INDONESIA: Tantangan perekonomian global membuat para pelaku bisnis harus mempersiapkan diri untuk mengatasi permasalahan tersebut, untuk saat ini dengan pesatnya perkembangan bisnis. semakin membawa indikasi kompleknya permasalahan. Dalam dunia bisnis anatara pembeli dan penjual, antara pemberi pinjaman (Kreditor) dan penerima pinjaman (Debitor) saling mengikatkan dirinya untuk mendapatkan kesepakatan satu sama lain.maka dari situlah lahir perjanjian-perjanjian atau kontrak antara kedua belah pihak.perjanjian itulah yang akan membuktikan adanya tindakan hukum yang nantinya bisa di pertanggung jawabkan di muka pengadilan jika suatu saat terdapat problem maupun sengketa keduanya. dalam hal ini semisal sengketa yang muncul karena salah satu melanggar perjanjian yang sudah disepakatinya.semisal sengketa yang terjadi antara PT.Bank Rakyat Indonesia dan PT.Graha Dewata dengan munculnya problem ini posisi pihak ke tiga yang di rugikan karena di nyatakannya Pailit PT.Dewata Abdi Nusa. Maka dari itu penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu:1) Bagaimana akibat hukum dari putusan Pailit PT.Dewata Abdi Nusa terhadap jaminan hak tanggungan atas nama orang lain.2) Bagaimana metode perumusan hukum oleh hakim dalam putusan pailit PT.Dewata Abdi Nusa. 3)Bagaimana substansi putusan pailit PT.Dewata Abdi Nusa ditinjau dari hukum islam.didalam penelitian ini, yaitu integrasi antara hukum Perdata dan hukum islam, yang nantinya lebih membuka wacana khazanah keintelktualan di dalam bidang hukum yang berkaitan dengan hukum Kepailitan UU No 37 Tahun 2004.sedangkan dalam penelitian ini tergolong peenelitian normatif metode analisis data yang di gunakan adalah ada beberapa bahan analisis sebagai pedoman dalam mengolah data bahan skripsi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, bahwa akibat dari putusan pailit Pengadilan Negeri Niaga Surabaya merubah status hukum terhadap hak warga sebagai pemilik yang sah dari aset yang di jaminkan oleh PT.Graha Dewata Kepada pihak Bank BRI. Selanjutnya dalam proses ijtihad hakim memutuskan Pailit terhadap PT.Graha Dewata ini tidak melihat fakta lain dalam pertimbangann akibat hukumnya, sehingga akibatnya ada salah satu pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Islam dalam mengatasi problema tentang kepailitn (Dililit utang dalam islam), melihat problema utang dalam islam menyatakan bahwa dalam islam ketika si berutang tidak ada kemampuan untuk membayar maka diberi waktu sampai ia bisa melunasinya. Seperti yang terkandung dalam suratAl-Baqarah ayat 280.yaitu “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. ENGLISH: Global economic challenge drives the subjects of business to prepare themselves in solving this kind of problem. Nowadays, the rapid development of business indicates that the problem is highly complex. In a business world between salespersons and costumers and between creditors and debtors, they have reached an agreement to cooperate. During the process of building up a new corporation, they make an agreement or contract which legally strengthens their positions in the court if problem or dispute is emerged later on. For Instance, the dispute emerged because of the breach of a contract which has been agreed such as the dispute between BRI limited company and GrahaDewata limited company. Because of this problem, the third party is lost out, since DewataAbdi Nusa has been bankrupt. Through the observation, the writer arranges the research question as follows: 1) what are the jurisdictional consequences of the bankruptcy adjudication of DewataAbdi Nusa limited company to the mortgage in the name of others? 2) What is the method used by the judge in formulating the bankruptcy adjudication of DewataAbdi Nusa limited company? 3) What is the significance of the bankruptcy adjudication of DewataAbdi Nusa limited company according to the Islamic law? In this case, Islamic law is seen as the integration between private law and Islamic law which would open our intellectual paradigm in accordance with bankruptcy law stated in UU No. 37 tahun 2004. Besides, this observation is included in normative Data analysis methods used are various analysis which are usedas a direction in writing thesis. The result of the observationexplicates that the jurisdictional consequences of the bankruptcy adjudication given by commercial district court of Surabaya has change the legal status of the citizen as the legal owner of the asset which is up the spout by GrahaDewata limited company to the party of BRI. Later on, during the process of judgment, the judge does not review any facts and does not consider any consequence so that the third party is lost out in the application of the legislation especially, UU No. 37 Tahun 2004. In Islam, when the debtor cannot pay off their debt, so the creditors should give them a chance until they are ableto pay off their debt. This case is explained in surah Al-Baqarah: 280 which mean: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.&quot;","abstract_has_math":false,"creators":["Naghfir, Naghfir"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-04","date_published":"2014-04","updated_at":"2026-11-18T20:37:30Z","subjects":["18012718 al-Hajru & al-Taflis (Kepailitan)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/348/1/10220067%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A348","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Naghfir, Naghfir"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-04-25"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-04"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/348/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Ali, Zainuddin, “Hukum Islam”, Cet I;Jakarta: Sinar Grafika. 2006 Abdulhay, Marhainis. Hukum Perdata Materil. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004. Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. Subul as-Salam. Beirut: Dar al-Fikr. III: 48. Anisa, Siti. Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Yogyakarta: Total Media. 2008. Ardtya, Wisnu. “Perlindungan Hukum Kreditor dalam Kepailitan” (Studi kasus terhadap peninjauan kembali Nomor Perkara. 07 PK/N/2004) Thesis. Universitas Diponegoro Semarang. Bahsan, M. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Cetakan ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010. Echol, Jhon M. dan Hasan Shadiliy. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia 1979. Fuady, Munir. Hukum Kepailitan. Jurnal Hukum Bisnis. 2005 Hamidi, Jazim. Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan RI. Bandung: Disertasi Unpad. 2005. Hartini, Rahayu. Hukum Kepailitan. Cetakan ke-1. 2007. Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fikih Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003. Himawan, Charles and Mochtar Kusumaatmaja, Busines Law Contract and Busines Association, Lembaga Penelitian dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. 1984. Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing. 2010. Mahadi. Falsafah Hukum Suatu Pengantar. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1989. Marheni, Lily ”Kedudukan Benda Jaminan yang Dibebani Hak Tanggungan Apabila Terjadi Eksekusi dalam Hal Debitur Pailit dari Perspektif Hukum Kepailitan. Tesis. Bali: Universitas Udayana. 2012. Martokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum. Cetakan ke-5. Yokyakarta: Liberty. 2007. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2005. Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, dalam Nella Hasibuan. “perjanjian nominee yang dibuat untuk penguasaan hak milik warga negara indonesia oleh warga negara asing Disertasi Fakultas hukum Brawijaya. 2012. Mulyadi, Kartini. Perubahan pada Failisementverordening dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 jo Undang- Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang–Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Seminar Hukum Bisnis di Indonesia. Bandung. 2003. Nating, Imran. Kepailitan Indonesia. http://solusihukum.com Diakses pada tanggal 09 Maret 2006. Pramono, Nindyo. Hukum Komersil. Cetakan ke-1. Jakarta: Pusat Penerbitan UT. 2003. Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia Balai Pustaka. Jakarta: 1999. Rose, Dennis. Australian Bankruptcy Law, the Law Book Company Limited. 1990. Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid. Jaksel: Pustaka Azzam. 2000 Sastrawidjaja, Man S. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Pembayaran Utang. Bandung. PT. Alumni. 2010. Satrio, J. Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan. Bandung: PT. Aditya Bakti. 1998. Shahih. HR, Abu Daud (3565), At-Tirmidzi (2120), Ahmad (5/267), Ath- Thayalisi (1127), Ad-Dariqudni (3/40), At-Tabrani dalam Al-kabir. (7/135),(7615) dan al-Baihaqi (6/88) Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 2002. Sofwan, Sri Suwedi Masjchoen. Dikutip dari sebuah buku. Ivida Dewi Amrih Suci. ”Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit”. Yokyakarta: LaksBang PRESS Indo. 2009 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normative. Jakarta: Rajawali Pers. 1985. Sudarsono. Kamus Hukum. Cet. 5. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2007. Subhan, M. Hadi. Hukum Kepailitan, Norma, Prinsip dan Praktek di Peradilan. Jakarta: Kencana. 2008. Subhan, M. Hadi. Menggagas Pengadilan Niaga/Kepailitan Syari’ah. Makalah disajikan pada Seminar Nasional Hukum tanggal 5 Oktober. Surabaya: Universitas Trunojoyo Madura. 2013. Yuhassarie, Emmy. Pemikiran kembali hukum kepailitan Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. 2004. Zuhaili, Wahbah. “Fiqih Islam Wa Adillatuhu” Bidayatul Mujtahid, juz 2 h.280. Al-Qawaniinul Fiqhiyyah, h.318; Asy-syarhul Kabiir.. Damaskus: Gema insani. 2007. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Putusan Pengadialan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya. Nomor Perkara 16/Pdt.Pailit/2013/PN.Sby. Ratnawati, Theresia Endang. Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 9 No. 2 Mei 2009."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012718 al-Hajru & al-Taflis (Kepailitan)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/348/1/10220067%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/348/2/10220067%20Abstrak%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/348/3/10220067%20Abstrak%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/348/4/10220067%20Abstrak%20Arabic.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/348/5/10220067%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/348/6/10220067%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/348/7/10220067%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/348/8/10220067%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/348/9/10220067%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/348/10/10220067%20Lampiran.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Tantangan perekonomian global membuat para pelaku bisnis harus mempersiapkan diri untuk mengatasi permasalahan tersebut, untuk saat ini dengan pesatnya perkembangan bisnis. semakin membawa indikasi kompleknya permasalahan. Dalam dunia bisnis anatara pembeli dan penjual, antara pemberi pinjaman (Kreditor) dan penerima pinjaman (Debitor) saling mengikatkan dirinya untuk mendapatkan kesepakatan satu sama lain.maka dari situlah lahir perjanjian-perjanjian atau kontrak antara kedua belah pihak.perjanjian itulah yang akan membuktikan adanya tindakan hukum yang nantinya bisa di pertanggung jawabkan di muka pengadilan jika suatu saat terdapat problem maupun sengketa keduanya. dalam hal ini semisal sengketa yang muncul karena salah satu melanggar perjanjian yang sudah disepakatinya.semisal sengketa yang terjadi antara PT.Bank Rakyat Indonesia dan PT.Graha Dewata dengan munculnya problem ini posisi pihak ke tiga yang di rugikan karena di nyatakannya Pailit PT.Dewata Abdi Nusa. Maka dari itu penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu:1) Bagaimana akibat hukum dari putusan Pailit PT.Dewata Abdi Nusa terhadap jaminan hak tanggungan atas nama orang lain.2) Bagaimana metode perumusan hukum oleh hakim dalam putusan pailit PT.Dewata Abdi Nusa. 3)Bagaimana substansi putusan pailit PT.Dewata Abdi Nusa ditinjau dari hukum islam.didalam penelitian ini, yaitu integrasi antara hukum Perdata dan hukum islam, yang nantinya lebih membuka wacana khazanah keintelktualan di dalam bidang hukum yang berkaitan dengan hukum Kepailitan UU No 37 Tahun 2004.sedangkan dalam penelitian ini tergolong peenelitian normatif metode analisis data yang di gunakan adalah ada beberapa bahan analisis sebagai pedoman dalam mengolah data bahan skripsi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, bahwa akibat dari putusan pailit Pengadilan Negeri Niaga Surabaya merubah status hukum terhadap hak warga sebagai pemilik yang sah dari aset yang di jaminkan oleh PT.Graha Dewata Kepada pihak Bank BRI. Selanjutnya dalam proses ijtihad hakim memutuskan Pailit terhadap PT.Graha Dewata ini tidak melihat fakta lain dalam pertimbangann akibat hukumnya, sehingga akibatnya ada salah satu pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Islam dalam mengatasi problema tentang kepailitn (Dililit utang dalam islam), melihat problema utang dalam islam menyatakan bahwa dalam islam ketika si berutang tidak ada kemampuan untuk membayar maka diberi waktu sampai ia bisa melunasinya. Seperti yang terkandung dalam suratAl-Baqarah ayat 280.yaitu “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. ENGLISH: Global economic challenge drives the subjects of business to prepare themselves in solving this kind of problem. Nowadays, the rapid development of business indicates that the problem is highly complex. In a business world between salespersons and costumers and between creditors and debtors, they have reached an agreement to cooperate. During the process of building up a new corporation, they make an agreement or contract which legally strengthens their positions in the court if problem or dispute is emerged later on. For Instance, the dispute emerged because of the breach of a contract which has been agreed such as the dispute between BRI limited company and GrahaDewata limited company. Because of this problem, the third party is lost out, since DewataAbdi Nusa has been bankrupt. Through the observation, the writer arranges the research question as follows: 1) what are the jurisdictional consequences of the bankruptcy adjudication of DewataAbdi Nusa limited company to the mortgage in the name of others? 2) What is the method used by the judge in formulating the bankruptcy adjudication of DewataAbdi Nusa limited company? 3) What is the significance of the bankruptcy adjudication of DewataAbdi Nusa limited company according to the Islamic law? In this case, Islamic law is seen as the integration between private law and Islamic law which would open our intellectual paradigm in accordance with bankruptcy law stated in UU No. 37 tahun 2004. Besides, this observation is included in normative Data analysis methods used are various analysis which are usedas a direction in writing thesis. The result of the observationexplicates that the jurisdictional consequences of the bankruptcy adjudication given by commercial district court of Surabaya has change the legal status of the citizen as the legal owner of the asset which is up the spout by GrahaDewata limited company to the party of BRI. Later on, during the process of judgment, the judge does not review any facts and does not consider any consequence so that the third party is lost out in the application of the legislation especially, UU No. 37 Tahun 2004. In Islam, when the debtor cannot pay off their debt, so the creditors should give them a chance until they are ableto pay off their debt. This case is explained in surah Al-Baqarah: 280 which mean: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.\""]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya tentang pailitnya PT Dewata Abdi Nusa Malang: Studi perkara 16/Pdt.Pailit/2013/PN.sby"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Naghfir, Naghfir"],"dc:date":["2014-04-25"],"dc:date.issued":["2014-04"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Tantangan perekonomian global membuat para pelaku bisnis harus mempersiapkan diri untuk mengatasi permasalahan tersebut, untuk saat ini dengan pesatnya perkembangan bisnis. semakin membawa indikasi kompleknya permasalahan. Dalam dunia bisnis anatara pembeli dan penjual, antara pemberi pinjaman (Kreditor) dan penerima pinjaman (Debitor) saling mengikatkan dirinya untuk mendapatkan kesepakatan satu sama lain.maka dari situlah lahir perjanjian-perjanjian atau kontrak antara kedua belah pihak.perjanjian itulah yang akan membuktikan adanya tindakan hukum yang nantinya bisa di pertanggung jawabkan di muka pengadilan jika suatu saat terdapat problem maupun sengketa keduanya. dalam hal ini semisal sengketa yang muncul karena salah satu melanggar perjanjian yang sudah disepakatinya.semisal sengketa yang terjadi antara PT.Bank Rakyat Indonesia dan PT.Graha Dewata dengan munculnya problem ini posisi pihak ke tiga yang di rugikan karena di nyatakannya Pailit PT.Dewata Abdi Nusa. Maka dari itu penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu:1) Bagaimana akibat hukum dari putusan Pailit PT.Dewata Abdi Nusa terhadap jaminan hak tanggungan atas nama orang lain.2) Bagaimana metode perumusan hukum oleh hakim dalam putusan pailit PT.Dewata Abdi Nusa. 3)Bagaimana substansi putusan pailit PT.Dewata Abdi Nusa ditinjau dari hukum islam.didalam penelitian ini, yaitu integrasi antara hukum Perdata dan hukum islam, yang nantinya lebih membuka wacana khazanah keintelktualan di dalam bidang hukum yang berkaitan dengan hukum Kepailitan UU No 37 Tahun 2004.sedangkan dalam penelitian ini tergolong peenelitian normatif metode analisis data yang di gunakan adalah ada beberapa bahan analisis sebagai pedoman dalam mengolah data bahan skripsi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, bahwa akibat dari putusan pailit Pengadilan Negeri Niaga Surabaya merubah status hukum terhadap hak warga sebagai pemilik yang sah dari aset yang di jaminkan oleh PT.Graha Dewata Kepada pihak Bank BRI. Selanjutnya dalam proses ijtihad hakim memutuskan Pailit terhadap PT.Graha Dewata ini tidak melihat fakta lain dalam pertimbangann akibat hukumnya, sehingga akibatnya ada salah satu pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Islam dalam mengatasi problema tentang kepailitn (Dililit utang dalam islam), melihat problema utang dalam islam menyatakan bahwa dalam islam ketika si berutang tidak ada kemampuan untuk membayar maka diberi waktu sampai ia bisa melunasinya. Seperti yang terkandung dalam suratAl-Baqarah ayat 280.yaitu “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. ENGLISH: Global economic challenge drives the subjects of business to prepare themselves in solving this kind of problem. Nowadays, the rapid development of business indicates that the problem is highly complex. In a business world between salespersons and costumers and between creditors and debtors, they have reached an agreement to cooperate. During the process of building up a new corporation, they make an agreement or contract which legally strengthens their positions in the court if problem or dispute is emerged later on. For Instance, the dispute emerged because of the breach of a contract which has been agreed such as the dispute between BRI limited company and GrahaDewata limited company. Because of this problem, the third party is lost out, since DewataAbdi Nusa has been bankrupt. Through the observation, the writer arranges the research question as follows: 1) what are the jurisdictional consequences of the bankruptcy adjudication of DewataAbdi Nusa limited company to the mortgage in the name of others? 2) What is the method used by the judge in formulating the bankruptcy adjudication of DewataAbdi Nusa limited company? 3) What is the significance of the bankruptcy adjudication of DewataAbdi Nusa limited company according to the Islamic law? In this case, Islamic law is seen as the integration between private law and Islamic law which would open our intellectual paradigm in accordance with bankruptcy law stated in UU No. 37 tahun 2004. Besides, this observation is included in normative Data analysis methods used are various analysis which are usedas a direction in writing thesis. The result of the observationexplicates that the jurisdictional consequences of the bankruptcy adjudication given by commercial district court of Surabaya has change the legal status of the citizen as the legal owner of the asset which is up the spout by GrahaDewata limited company to the party of BRI. Later on, during the process of judgment, the judge does not review any facts and does not consider any consequence so that the third party is lost out in the application of the legislation especially, UU No. 37 Tahun 2004. In Islam, when the debtor cannot pay off their debt, so the creditors should give them a chance until they are ableto pay off their debt. This case is explained in surah Al-Baqarah: 280 which mean: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.\""],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/348/1/10220067%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/348/2/10220067%20Abstrak%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/348/3/10220067%20Abstrak%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/348/4/10220067%20Abstrak%20Arabic.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/348/5/10220067%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/348/6/10220067%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/348/7/10220067%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/348/8/10220067%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/348/9/10220067%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/348/10/10220067%20Lampiran.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/348/"],"dc:relation.references":["Ali, Zainuddin, “Hukum Islam”, Cet I;Jakarta: Sinar Grafika. 2006 Abdulhay, Marhainis. Hukum Perdata Materil. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004. Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. Subul as-Salam. Beirut: Dar al-Fikr. III: 48. Anisa, Siti. Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Yogyakarta: Total Media. 2008. Ardtya, Wisnu. “Perlindungan Hukum Kreditor dalam Kepailitan” (Studi kasus terhadap peninjauan kembali Nomor Perkara. 07 PK/N/2004) Thesis. Universitas Diponegoro Semarang. Bahsan, M. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Cetakan ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010. Echol, Jhon M. dan Hasan Shadiliy. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia 1979. Fuady, Munir. Hukum Kepailitan. Jurnal Hukum Bisnis. 2005 Hamidi, Jazim. Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan RI. Bandung: Disertasi Unpad. 2005. Hartini, Rahayu. Hukum Kepailitan. Cetakan ke-1. 2007. Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fikih Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003. Himawan, Charles and Mochtar Kusumaatmaja, Busines Law Contract and Busines Association, Lembaga Penelitian dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. 1984. Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing. 2010. Mahadi. Falsafah Hukum Suatu Pengantar. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1989. Marheni, Lily ”Kedudukan Benda Jaminan yang Dibebani Hak Tanggungan Apabila Terjadi Eksekusi dalam Hal Debitur Pailit dari Perspektif Hukum Kepailitan. Tesis. Bali: Universitas Udayana. 2012. Martokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum. Cetakan ke-5. Yokyakarta: Liberty. 2007. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2005. Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, dalam Nella Hasibuan. “perjanjian nominee yang dibuat untuk penguasaan hak milik warga negara indonesia oleh warga negara asing Disertasi Fakultas hukum Brawijaya. 2012. Mulyadi, Kartini. Perubahan pada Failisementverordening dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 jo Undang- Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang–Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Seminar Hukum Bisnis di Indonesia. Bandung. 2003. Nating, Imran. Kepailitan Indonesia. http://solusihukum.com Diakses pada tanggal 09 Maret 2006. Pramono, Nindyo. Hukum Komersil. Cetakan ke-1. Jakarta: Pusat Penerbitan UT. 2003. Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia Balai Pustaka. Jakarta: 1999. Rose, Dennis. Australian Bankruptcy Law, the Law Book Company Limited. 1990. Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid. Jaksel: Pustaka Azzam. 2000 Sastrawidjaja, Man S. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Pembayaran Utang. Bandung. PT. Alumni. 2010. Satrio, J. Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan. Bandung: PT. Aditya Bakti. 1998. Shahih. HR, Abu Daud (3565), At-Tirmidzi (2120), Ahmad (5/267), Ath- Thayalisi (1127), Ad-Dariqudni (3/40), At-Tabrani dalam Al-kabir. (7/135),(7615) dan al-Baihaqi (6/88) Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 2002. Sofwan, Sri Suwedi Masjchoen. Dikutip dari sebuah buku. Ivida Dewi Amrih Suci. ”Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit”. Yokyakarta: LaksBang PRESS Indo. 2009 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normative. Jakarta: Rajawali Pers. 1985. Sudarsono. Kamus Hukum. Cet. 5. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2007. Subhan, M. Hadi. Hukum Kepailitan, Norma, Prinsip dan Praktek di Peradilan. Jakarta: Kencana. 2008. Subhan, M. Hadi. Menggagas Pengadilan Niaga/Kepailitan Syari’ah. Makalah disajikan pada Seminar Nasional Hukum tanggal 5 Oktober. Surabaya: Universitas Trunojoyo Madura. 2013. Yuhassarie, Emmy. Pemikiran kembali hukum kepailitan Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. 2004. Zuhaili, Wahbah. “Fiqih Islam Wa Adillatuhu” Bidayatul Mujtahid, juz 2 h.280. Al-Qawaniinul Fiqhiyyah, h.318; Asy-syarhul Kabiir.. Damaskus: Gema insani. 2007. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Putusan Pengadialan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya. Nomor Perkara 16/Pdt.Pailit/2013/PN.Sby. Ratnawati, Theresia Endang. Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 9 No. 2 Mei 2009."],"dc:subject":["18012718 al-Hajru & al-Taflis (Kepailitan)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya tentang pailitnya PT Dewata Abdi Nusa Malang: Studi perkara 16/Pdt.Pailit/2013/PN.sby"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:30Z"}