{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:361"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:361","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Pengaturan dan pengawasan otoritas jasa keuangan berdasarkan UU no. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan","abstract":"INDONESIA: Selama ini pengawasan dalam industri keuangan di Indonesia dipegang oleh dua instansi yang berbeda. Bank Indonesia melakukan pengawasan dalam sektor perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melakukan pengawasan di kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Akan tetapi, pada tanggal 22 November 2011 DPR telah mensahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dalam sektor jasa keuangan. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan dan pengawasan jasa keuangan oleh OJK menurut UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan? 2) Apa persamaan dan perbedaan antara OJK di Indonesia dengan otoritas sejenis di negara lain? Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selain itu, pembentukan OJK di Indonesia tidak terlepas dari otoritas serupa di beberapa negara lain, seperti Inggris, Jepang, Jerman, Korea dan Singapura karena memiliki kesamaan dalam penerapan sistem pengawasan jasa keuangan. ENGLISH: Nowadays, the supervision system in Indonesian financial industry is held by two different institutions. The Central Bank of Republic of Indonesia (BI) performs the supervision in banking sector while Organization of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions (Bapepam-LK) supervises the activity of capital market and non-banking financial institutions. However, on November 22, 2011 The People's Representative Council (DPR) ratified the Law No. 21 of 2011 concerning Financial Services Authority. Financial Service Authority, shortened as OJK, is an independent institution which is free from other parties’ interference. The function, duty, and authority of OJK are to regulate, supervise, examine, and investigate financial services sector in Indonesia. In this research, there are problems as follow: 1) How is the regulation and supervision of financial services held by OJK based on Law No. 21 of 2011 concerning Financial Services Authority? 2) What are the similarities and differences between OJK in Indonesia and such authority in other countries? This research is a normative law research. Therefore, it employs laws approach, comparison approach and conceptual approach. The data used is secondary data. The result shows that OJK is an institution which has the authority to regulate and supervise the whole activities in financial service sector. The purposes of its establishment are to achieve regular, fair, transparent and accountable activities in financial service sector; to held a continuous and stabil financial system; to protect the customers’ and people’s interests. In addition, the establishment of OJK in Indonesia cannot be separated from similar authority in other countries, such as England, Japan, Germany, Korea and Singapore for having the similarity in the implementation of financial services supervision system.","abstract_html":"INDONESIA: Selama ini pengawasan dalam industri keuangan di Indonesia dipegang oleh dua instansi yang berbeda. Bank Indonesia melakukan pengawasan dalam sektor perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melakukan pengawasan di kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Akan tetapi, pada tanggal 22 November 2011 DPR telah mensahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dalam sektor jasa keuangan. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan dan pengawasan jasa keuangan oleh OJK menurut UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan? 2) Apa persamaan dan perbedaan antara OJK di Indonesia dengan otoritas sejenis di negara lain? Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selain itu, pembentukan OJK di Indonesia tidak terlepas dari otoritas serupa di beberapa negara lain, seperti Inggris, Jepang, Jerman, Korea dan Singapura karena memiliki kesamaan dalam penerapan sistem pengawasan jasa keuangan. ENGLISH: Nowadays, the supervision system in Indonesian financial industry is held by two different institutions. The Central Bank of Republic of Indonesia (BI) performs the supervision in banking sector while Organization of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions (Bapepam-LK) supervises the activity of capital market and non-banking financial institutions. However, on November 22, 2011 The People&#x27;s Representative Council (DPR) ratified the Law No. 21 of 2011 concerning Financial Services Authority. Financial Service Authority, shortened as OJK, is an independent institution which is free from other parties’ interference. The function, duty, and authority of OJK are to regulate, supervise, examine, and investigate financial services sector in Indonesia. In this research, there are problems as follow: 1) How is the regulation and supervision of financial services held by OJK based on Law No. 21 of 2011 concerning Financial Services Authority? 2) What are the similarities and differences between OJK in Indonesia and such authority in other countries? This research is a normative law research. Therefore, it employs laws approach, comparison approach and conceptual approach. The data used is secondary data. The result shows that OJK is an institution which has the authority to regulate and supervise the whole activities in financial service sector. The purposes of its establishment are to achieve regular, fair, transparent and accountable activities in financial service sector; to held a continuous and stabil financial system; to protect the customers’ and people’s interests. In addition, the establishment of OJK in Indonesia cannot be separated from similar authority in other countries, such as England, Japan, Germany, Korea and Singapore for having the similarity in the implementation of financial services supervision system.","abstract_has_math":false,"creators":["Rhamadan, Wisang Bagus"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-02","date_published":"2014-02","updated_at":"2026-11-18T20:37:30Z","subjects":["18012799 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) not elsewhere classified"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/361/1/08220031%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A361","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Rhamadan, Wisang Bagus"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-02-17"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-02"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/361/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Amina, Zaidatul. Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia: Melihat Dari Pengalaman Di Negara Lain.Vol.1. Jurnal Akutansi Unesa, 2012. Aminuddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. Arfan, Abbas. Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012. Djumhana, Muhamad. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. Fahmi, Faris Zul. Pelaksanaan Pengawasan Akad Al-Mudhârabah Oleh Dewan Pengawas Syariah Sebagai Prudantial Banking Principle di BRI Syariah Cabang Malang. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012. Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Edisi I. Jakarta: Kencana, 2007. Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Edisi II. Jakarta: Kencana, 2013. Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2007. Imaniyati, Neni Sri. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2010. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2007. Putri, Harningtias. Pengaturan dan Pengawasan Bank di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan The Basel Core Principal For Effective Banking Supervision.Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Sulistyandari. Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia. Sidoarjo: Laros, 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/organisasi/index.htm, terakhir diakses tanggal 2 Januari 2012. http://english.fss.or.kr/fss/en/eabu/int/est.jsp, diakses tanggal 1 Mei 2013. Anna Suci Perwitasari, “Ini Rincian Iuran yang Akan Ditarik OJK”, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/23/11423639/Ini.R incian.Iuran.yang.Akan.Ditarik.OJK, diakses tanggal 4 April 2013. “Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan”. http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pasar_Modal_dan_L embaga_Keuangan, diakses tanggal 30 Maret 2012. “ Federal Financial Supervisory Authority”. http://en.wikipedia.org/wiki/BaFin, diakses pada tanggal 21 Juni 2013. “Financial Service Agency”. http://www.fsa.go.jp/en/about/pamphlet.pdf, diakses pada tanggal 21 Februari 2013. “Financial Services Authority”. http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Services_Authority diakses pada tanggal 30 Mei 2013. “ Financial Supervisory Service (South Korea)”. http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Supervisory_Service_(South _Korea)#Financial_Services_Commission, diakses tanggal 1 Mei 2013. “Monetary Authority of Singapore”. http://en.wikipedia.org/wiki/Monetary_Authority_of_Singapore, diakses tanggal 14 Agustus 2013. “Otoritas Jasa Keuangan”. http://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan, diakses tanggal 12 Juni 2013. “Otoritas Jasa Keuangan: Hati-Hati Investasi Bodong”. http://medianotaris.com/ otoritas_jasa_keuangan_hatihati_investasi_bodong_berita155.html, diakses tanggal 20 Januari 2013. The Group of Thirty. “The Structure of Financial Supervision: Approaches and Challenges in a Global Marketplace”, http://www.group30.org/images/PDF/The%20Structure%20of%20F inancial%20Supervision.pdf, diakses pada tanggal 20 Februari 2013. “The Financial Services and Markets Act 2010”. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/28/pdfs/ukpga_20100028_en.pdf, diakses pada tanggal 30 Mei 2013. Tim Peneliti FE UI & UGM. “Alternatif Struktur OJK yang Maksimum: Kajian Akademik”, http://xa.yimg.com/kq/groups/24063110/2095520493/na me/KajiAkademikOJK-UI-UGMversi+230810.pdf, diakses pada tanggal 21 Oktober 2012."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012799 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) not elsewhere classified"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/361/1/08220031%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/361/2/08220031%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/361/3/08220031%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/361/4/08220031%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/361/5/08220031%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/361/6/08220031%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/361/7/08220031%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/361/8/08220031%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/361/10/08220031%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/361/9/08220031%20Lampiran.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Selama ini pengawasan dalam industri keuangan di Indonesia dipegang oleh dua instansi yang berbeda. Bank Indonesia melakukan pengawasan dalam sektor perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melakukan pengawasan di kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Akan tetapi, pada tanggal 22 November 2011 DPR telah mensahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dalam sektor jasa keuangan. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan dan pengawasan jasa keuangan oleh OJK menurut UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan? 2) Apa persamaan dan perbedaan antara OJK di Indonesia dengan otoritas sejenis di negara lain? Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selain itu, pembentukan OJK di Indonesia tidak terlepas dari otoritas serupa di beberapa negara lain, seperti Inggris, Jepang, Jerman, Korea dan Singapura karena memiliki kesamaan dalam penerapan sistem pengawasan jasa keuangan. ENGLISH: Nowadays, the supervision system in Indonesian financial industry is held by two different institutions. The Central Bank of Republic of Indonesia (BI) performs the supervision in banking sector while Organization of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions (Bapepam-LK) supervises the activity of capital market and non-banking financial institutions. However, on November 22, 2011 The People's Representative Council (DPR) ratified the Law No. 21 of 2011 concerning Financial Services Authority. Financial Service Authority, shortened as OJK, is an independent institution which is free from other parties’ interference. The function, duty, and authority of OJK are to regulate, supervise, examine, and investigate financial services sector in Indonesia. In this research, there are problems as follow: 1) How is the regulation and supervision of financial services held by OJK based on Law No. 21 of 2011 concerning Financial Services Authority? 2) What are the similarities and differences between OJK in Indonesia and such authority in other countries? This research is a normative law research. Therefore, it employs laws approach, comparison approach and conceptual approach. The data used is secondary data. The result shows that OJK is an institution which has the authority to regulate and supervise the whole activities in financial service sector. The purposes of its establishment are to achieve regular, fair, transparent and accountable activities in financial service sector; to held a continuous and stabil financial system; to protect the customers’ and people’s interests. In addition, the establishment of OJK in Indonesia cannot be separated from similar authority in other countries, such as England, Japan, Germany, Korea and Singapore for having the similarity in the implementation of financial services supervision system."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Pengaturan dan pengawasan otoritas jasa keuangan berdasarkan UU no. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Rhamadan, Wisang Bagus"],"dc:date":["2014-02-17"],"dc:date.issued":["2014-02"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Selama ini pengawasan dalam industri keuangan di Indonesia dipegang oleh dua instansi yang berbeda. Bank Indonesia melakukan pengawasan dalam sektor perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melakukan pengawasan di kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Akan tetapi, pada tanggal 22 November 2011 DPR telah mensahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dalam sektor jasa keuangan. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan dan pengawasan jasa keuangan oleh OJK menurut UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan? 2) Apa persamaan dan perbedaan antara OJK di Indonesia dengan otoritas sejenis di negara lain? Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selain itu, pembentukan OJK di Indonesia tidak terlepas dari otoritas serupa di beberapa negara lain, seperti Inggris, Jepang, Jerman, Korea dan Singapura karena memiliki kesamaan dalam penerapan sistem pengawasan jasa keuangan. ENGLISH: Nowadays, the supervision system in Indonesian financial industry is held by two different institutions. The Central Bank of Republic of Indonesia (BI) performs the supervision in banking sector while Organization of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions (Bapepam-LK) supervises the activity of capital market and non-banking financial institutions. However, on November 22, 2011 The People's Representative Council (DPR) ratified the Law No. 21 of 2011 concerning Financial Services Authority. Financial Service Authority, shortened as OJK, is an independent institution which is free from other parties’ interference. The function, duty, and authority of OJK are to regulate, supervise, examine, and investigate financial services sector in Indonesia. In this research, there are problems as follow: 1) How is the regulation and supervision of financial services held by OJK based on Law No. 21 of 2011 concerning Financial Services Authority? 2) What are the similarities and differences between OJK in Indonesia and such authority in other countries? This research is a normative law research. Therefore, it employs laws approach, comparison approach and conceptual approach. The data used is secondary data. The result shows that OJK is an institution which has the authority to regulate and supervise the whole activities in financial service sector. The purposes of its establishment are to achieve regular, fair, transparent and accountable activities in financial service sector; to held a continuous and stabil financial system; to protect the customers’ and people’s interests. In addition, the establishment of OJK in Indonesia cannot be separated from similar authority in other countries, such as England, Japan, Germany, Korea and Singapore for having the similarity in the implementation of financial services supervision system."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/361/1/08220031%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/361/2/08220031%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/361/3/08220031%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/361/4/08220031%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/361/5/08220031%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/361/6/08220031%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/361/7/08220031%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/361/8/08220031%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/361/10/08220031%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/361/9/08220031%20Lampiran.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/361/"],"dc:relation.references":["Amina, Zaidatul. Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia: Melihat Dari Pengalaman Di Negara Lain.Vol.1. Jurnal Akutansi Unesa, 2012. Aminuddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. Arfan, Abbas. Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012. Djumhana, Muhamad. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. Fahmi, Faris Zul. Pelaksanaan Pengawasan Akad Al-Mudhârabah Oleh Dewan Pengawas Syariah Sebagai Prudantial Banking Principle di BRI Syariah Cabang Malang. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012. Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Edisi I. Jakarta: Kencana, 2007. Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Edisi II. Jakarta: Kencana, 2013. Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2007. Imaniyati, Neni Sri. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2010. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2007. Putri, Harningtias. Pengaturan dan Pengawasan Bank di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan The Basel Core Principal For Effective Banking Supervision.Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Sulistyandari. Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia. Sidoarjo: Laros, 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/organisasi/index.htm, terakhir diakses tanggal 2 Januari 2012. http://english.fss.or.kr/fss/en/eabu/int/est.jsp, diakses tanggal 1 Mei 2013. Anna Suci Perwitasari, “Ini Rincian Iuran yang Akan Ditarik OJK”, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/23/11423639/Ini.R incian.Iuran.yang.Akan.Ditarik.OJK, diakses tanggal 4 April 2013. “Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan”. http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pasar_Modal_dan_L embaga_Keuangan, diakses tanggal 30 Maret 2012. “ Federal Financial Supervisory Authority”. http://en.wikipedia.org/wiki/BaFin, diakses pada tanggal 21 Juni 2013. “Financial Service Agency”. http://www.fsa.go.jp/en/about/pamphlet.pdf, diakses pada tanggal 21 Februari 2013. “Financial Services Authority”. http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Services_Authority diakses pada tanggal 30 Mei 2013. “ Financial Supervisory Service (South Korea)”. http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Supervisory_Service_(South _Korea)#Financial_Services_Commission, diakses tanggal 1 Mei 2013. “Monetary Authority of Singapore”. http://en.wikipedia.org/wiki/Monetary_Authority_of_Singapore, diakses tanggal 14 Agustus 2013. “Otoritas Jasa Keuangan”. http://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan, diakses tanggal 12 Juni 2013. “Otoritas Jasa Keuangan: Hati-Hati Investasi Bodong”. http://medianotaris.com/ otoritas_jasa_keuangan_hatihati_investasi_bodong_berita155.html, diakses tanggal 20 Januari 2013. The Group of Thirty. “The Structure of Financial Supervision: Approaches and Challenges in a Global Marketplace”, http://www.group30.org/images/PDF/The%20Structure%20of%20F inancial%20Supervision.pdf, diakses pada tanggal 20 Februari 2013. “The Financial Services and Markets Act 2010”. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/28/pdfs/ukpga_20100028_en.pdf, diakses pada tanggal 30 Mei 2013. Tim Peneliti FE UI & UGM. “Alternatif Struktur OJK yang Maksimum: Kajian Akademik”, http://xa.yimg.com/kq/groups/24063110/2095520493/na me/KajiAkademikOJK-UI-UGMversi+230810.pdf, diakses pada tanggal 21 Oktober 2012."],"dc:subject":["18012799 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) not elsewhere classified"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Pengaturan dan pengawasan otoritas jasa keuangan berdasarkan UU no. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:30Z"}