{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:362"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:362","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Tinjauan pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan tanpa percantuman harga di rumah makan Kota Balikpapan","abstract":"INDONESIA: Dengan semakin berkembangnya jaman, dunia perdaganganpun semakin mengalami corak-corak tersendiri, contohnya dalam hal jual beli makanan yang tidak mencantumkan harga seperti yang terjadi di Kota Balikpapan. Bisa dikatakan jual beli seperti ini mengandung unsur penyamaran, karena kurangnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli, yang mengakibatkan batalnya akad karena tidak tercapainya unsur kerelaan. Padahal telah dijelaskan dalam Pasal 29 KHES, bahwa syarat sah suatu akad yaitu akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran. Dari fenomena tersebut, dapat diambil tiga rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan, apa faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga dalam daftar menu makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan, dan bagaimana tinjauan Pasal 29 KHES terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Rumah Makan Kota Balikpapan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Kota Balikpapan tidak memenuhi asas akad yakni luzum/ tidak berubah dan asas transparansi karena akad seharusnya dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat secara terbuka, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan maisir. Adapun faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga dalam daftar menu makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan dikarenakan transparansi harga yang dirasa susah dalam hal makanan, dan tidak adanya peraturan yang mengikat sehingga mengakibatkan kurangnya peran Pemerintah dalam sosialisasi terhadap Undang-Undang Peraturan Daerah. Sedangkan tinjauan Pasal 29 KHES terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di rumah makan Kota Balikpapan ini diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan/adat dimasyarakat yang sulit dihindari, selama tidak melanggar ketentuan hukum syar’i. Diperkuat dengan Pasal 78 dan Pasal 81 KHES, bahwa dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan, dan tatacara serah terima barang wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan masyarakat. ENGLISH: With age progress, world trade is increasingly experiencing its own motifs, for example in terms of buying and selling food that does not list the price as has happened in Balikpapan. It could be said this purchase as an element of disguise, because of the lack of price transparency in the execution of the sale and purchase, which resulted in the cancellation of the contract due to failure to achieve the element of willingness. In fact has been described in Article 29 KHES, that the valid requirements of a contract that is covenants in the agreement, does not contain elements of ghalath or mistake, conducted under ikrah or coercion, deception or taghrir, and ghubn or disguise. These phenomenon, can be taken three formulation of problems are how the implementation of the sale and purchase of food in Balikpapan Restaurant, what the background factors does not include the price of food in the list menu in Balikpapan Restaurant, and how to review Article 29 KHES to purchase food without the inclusion of the price in Balikpapan Restaurant. The type of this research is an empirical research using a qualitative approach. Source of data used is primary data and secondary data, by using the method of collecting data by observation, interviews, and documentation. Then the methods used to analyze the data using descriptive qualitative method. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of the sale and purchase of food without the inclusion of prices in Balikpapan does not fulfill the principles of contract that is luzum/unchanged and the principles of transparency because the contract should conducted with clear objectives and openly careful calculation, so avoid the practice of speculation and gambling. the background factors leading it does not include the price of food in menu list at Balikpapan Restaurant due to the lack of transparency of food prices, and the absence of binding regulations, resulting in a lack of government's role in the socialization of the Regional Regulation Act. Whereas review of Article 29 KHES to sale and purchase food without the inclusion of prices in Balikpapan Restaurants is allowed, because it has become a habit/custom in the community that is difficult to avoid, as long as not contrary to Sharia law. Reinforced by Article 78 and Article 81 KHES, that in the process of sale and purchase is usually included everything according to local custom commonly applicable in the goods sold, although not specifically listed, and procedures shall take into account the handover of goods customs and propriety society.","abstract_html":"INDONESIA: Dengan semakin berkembangnya jaman, dunia perdaganganpun semakin mengalami corak-corak tersendiri, contohnya dalam hal jual beli makanan yang tidak mencantumkan harga seperti yang terjadi di Kota Balikpapan. Bisa dikatakan jual beli seperti ini mengandung unsur penyamaran, karena kurangnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli, yang mengakibatkan batalnya akad karena tidak tercapainya unsur kerelaan. Padahal telah dijelaskan dalam Pasal 29 KHES, bahwa syarat sah suatu akad yaitu akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran. Dari fenomena tersebut, dapat diambil tiga rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan, apa faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga dalam daftar menu makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan, dan bagaimana tinjauan Pasal 29 KHES terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Rumah Makan Kota Balikpapan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Kota Balikpapan tidak memenuhi asas akad yakni luzum/ tidak berubah dan asas transparansi karena akad seharusnya dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat secara terbuka, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan maisir. Adapun faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga dalam daftar menu makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan dikarenakan transparansi harga yang dirasa susah dalam hal makanan, dan tidak adanya peraturan yang mengikat sehingga mengakibatkan kurangnya peran Pemerintah dalam sosialisasi terhadap Undang-Undang Peraturan Daerah. Sedangkan tinjauan Pasal 29 KHES terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di rumah makan Kota Balikpapan ini diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan/adat dimasyarakat yang sulit dihindari, selama tidak melanggar ketentuan hukum syar’i. Diperkuat dengan Pasal 78 dan Pasal 81 KHES, bahwa dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan, dan tatacara serah terima barang wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan masyarakat. ENGLISH: With age progress, world trade is increasingly experiencing its own motifs, for example in terms of buying and selling food that does not list the price as has happened in Balikpapan. It could be said this purchase as an element of disguise, because of the lack of price transparency in the execution of the sale and purchase, which resulted in the cancellation of the contract due to failure to achieve the element of willingness. In fact has been described in Article 29 KHES, that the valid requirements of a contract that is covenants in the agreement, does not contain elements of ghalath or mistake, conducted under ikrah or coercion, deception or taghrir, and ghubn or disguise. These phenomenon, can be taken three formulation of problems are how the implementation of the sale and purchase of food in Balikpapan Restaurant, what the background factors does not include the price of food in the list menu in Balikpapan Restaurant, and how to review Article 29 KHES to purchase food without the inclusion of the price in Balikpapan Restaurant. The type of this research is an empirical research using a qualitative approach. Source of data used is primary data and secondary data, by using the method of collecting data by observation, interviews, and documentation. Then the methods used to analyze the data using descriptive qualitative method. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of the sale and purchase of food without the inclusion of prices in Balikpapan does not fulfill the principles of contract that is luzum/unchanged and the principles of transparency because the contract should conducted with clear objectives and openly careful calculation, so avoid the practice of speculation and gambling. the background factors leading it does not include the price of food in menu list at Balikpapan Restaurant due to the lack of transparency of food prices, and the absence of binding regulations, resulting in a lack of government&#x27;s role in the socialization of the Regional Regulation Act. Whereas review of Article 29 KHES to sale and purchase food without the inclusion of prices in Balikpapan Restaurants is allowed, because it has become a habit/custom in the community that is difficult to avoid, as long as not contrary to Sharia law. Reinforced by Article 78 and Article 81 KHES, that in the process of sale and purchase is usually included everything according to local custom commonly applicable in the goods sold, although not specifically listed, and procedures shall take into account the handover of goods customs and propriety society.","abstract_has_math":false,"creators":["Styaningsih, Eka Hadi"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-04","date_published":"2014-04","updated_at":"2026-11-18T20:37:30Z","subjects":["18012701 al-Bai’ (incl. al-Khiyar)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/362/11/10220046%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/362/11/10220046%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/362/1/10220046%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A362","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Styaningsih, Eka Hadi"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-04-30"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-04"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/362/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2004. Al-Kahlani, Muhammad bin Isma’il. Subul As-Salam. Juz 3. Cet. IV. Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy. 1960. al-Maraghi, Ahmad Mushtafa. Tafsir Al-Maragh. terj. Jilid V. Semarang: CV. Toha Putra, 1986. Anshori, Abdul Ghofur. Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia. Yogyakarta: Pilar Media, 2006. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Bina Aksara, 2002. Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. Al-Islam. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1970. Bablily, Mahmud Muhammad. Etika Berbisnis \"Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah”. Solo: Ramadhani,1990. Basyir, Ahmad Azhar. Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press, 2000. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2004. Dr. Madani. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2011. Ely Nur Jaliyah. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapen Yogyakarta”. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010. Fauroni, Lukman. Arah dan Strategi Ekonomi Islam. Cet I. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006. Koto, Alaiddin. Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Moh Nur Abidin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak (Studi Kasus Praktek Jual Beli Ikan dengan Penundaan Penentuan Harga di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan”. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo, 2012. Moleong, Lexy. J. Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi. Bandung: PT. Rosdakarya, 2011. Ningrat, Koentjoro. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997. Pasaribu, Chairuman et.all. Hukum Perjanjian dalam Islam. Cet. II. Jakarta : Sinar Grafika, 1996. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Prof. R. Subekti. Aneka Perjanjian. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Cet ke-1. Jakarta: Kencana, 2009. Qardawi, Yusuf. Halal Dan Haram Dalam Islam. Terj Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980. Rajafi, Ahmad. “Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia”. Tesis Megister dalam Ilmu Syari’ah. Lampung: IAIN Raden Intan, 2008. Rasjid, Sulaiman. Fiqih Islam ”Hukum Fiqih Lengkap”. Jakarta: Atthahiriyah, 1976. Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, terj.Kamaluddin, Marzuki dkk, Jilid 12. Cet ke-10. Bandung: Alma’arif, 1996. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1986. Songgono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997. Suhartono, “Prospek Legislasi Fikih Muamalah dalam Siatem Hukum Nasional”, www.badilag.net, diakses tanggal 4 maret 2014. Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Syafe’i, Rachmad. Fiqih Muamalah. bandung: CV. Pustaka Setia, 2004. Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar Fiqih. Jakarta: kencana, 2003. Ya’qub, Hamzah. Kode Etik Dagang menurut Islam. Cet Ke-I. Bandung: Diponegoro, 1984. Febriani, Wawancara, (Balikpapan 13 Maret 2014). H. Ambolansyah K, wawancara, (Balikpapan, 10 Maret 2014). Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000. Herlia, wawancara, (Balikpapan, 6 Maret 2014). Indah Oktaviani, wawancara, (Balikpapan, 5 Maret 2014). Indra, Wawancara, (Balikpapan, 13 Maret 2014). Nadira Syarifah, wawancara, (Balikpapan, 5 Maret 2014). Putri, Wawancara, (Balikpapan, 13 Maret 2014). Rina, Wawancara, (Balikpapan 10 Maret 2014). Rohimah, Wawancara, (Balikpapan, 13 Maret 2014). Siti Ma’sunah, Wawancara, (Balikpapan, 13 Maret 2014). Widya, Wawancara, (Balikpapan 10 Maret 2014)."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012701 al-Bai’ (incl. al-Khiyar)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/362/1/10220046%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/362/2/10220046%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/362/3/10220046%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/362/4/10220046%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/362/5/10220046%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/362/6/10220046%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/362/7/10220046%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/362/8/10220046%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/362/9/10220046%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/362/10/10220046%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/362/11/10220046%20Lampiran.rar"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Dengan semakin berkembangnya jaman, dunia perdaganganpun semakin mengalami corak-corak tersendiri, contohnya dalam hal jual beli makanan yang tidak mencantumkan harga seperti yang terjadi di Kota Balikpapan. Bisa dikatakan jual beli seperti ini mengandung unsur penyamaran, karena kurangnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli, yang mengakibatkan batalnya akad karena tidak tercapainya unsur kerelaan. Padahal telah dijelaskan dalam Pasal 29 KHES, bahwa syarat sah suatu akad yaitu akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran. Dari fenomena tersebut, dapat diambil tiga rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan, apa faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga dalam daftar menu makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan, dan bagaimana tinjauan Pasal 29 KHES terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Rumah Makan Kota Balikpapan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Kota Balikpapan tidak memenuhi asas akad yakni luzum/ tidak berubah dan asas transparansi karena akad seharusnya dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat secara terbuka, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan maisir. Adapun faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga dalam daftar menu makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan dikarenakan transparansi harga yang dirasa susah dalam hal makanan, dan tidak adanya peraturan yang mengikat sehingga mengakibatkan kurangnya peran Pemerintah dalam sosialisasi terhadap Undang-Undang Peraturan Daerah. Sedangkan tinjauan Pasal 29 KHES terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di rumah makan Kota Balikpapan ini diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan/adat dimasyarakat yang sulit dihindari, selama tidak melanggar ketentuan hukum syar’i. Diperkuat dengan Pasal 78 dan Pasal 81 KHES, bahwa dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan, dan tatacara serah terima barang wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan masyarakat. ENGLISH: With age progress, world trade is increasingly experiencing its own motifs, for example in terms of buying and selling food that does not list the price as has happened in Balikpapan. It could be said this purchase as an element of disguise, because of the lack of price transparency in the execution of the sale and purchase, which resulted in the cancellation of the contract due to failure to achieve the element of willingness. In fact has been described in Article 29 KHES, that the valid requirements of a contract that is covenants in the agreement, does not contain elements of ghalath or mistake, conducted under ikrah or coercion, deception or taghrir, and ghubn or disguise. These phenomenon, can be taken three formulation of problems are how the implementation of the sale and purchase of food in Balikpapan Restaurant, what the background factors does not include the price of food in the list menu in Balikpapan Restaurant, and how to review Article 29 KHES to purchase food without the inclusion of the price in Balikpapan Restaurant. The type of this research is an empirical research using a qualitative approach. Source of data used is primary data and secondary data, by using the method of collecting data by observation, interviews, and documentation. Then the methods used to analyze the data using descriptive qualitative method. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of the sale and purchase of food without the inclusion of prices in Balikpapan does not fulfill the principles of contract that is luzum/unchanged and the principles of transparency because the contract should conducted with clear objectives and openly careful calculation, so avoid the practice of speculation and gambling. the background factors leading it does not include the price of food in menu list at Balikpapan Restaurant due to the lack of transparency of food prices, and the absence of binding regulations, resulting in a lack of government's role in the socialization of the Regional Regulation Act. Whereas review of Article 29 KHES to sale and purchase food without the inclusion of prices in Balikpapan Restaurants is allowed, because it has become a habit/custom in the community that is difficult to avoid, as long as not contrary to Sharia law. Reinforced by Article 78 and Article 81 KHES, that in the process of sale and purchase is usually included everything according to local custom commonly applicable in the goods sold, although not specifically listed, and procedures shall take into account the handover of goods customs and propriety society."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Tinjauan pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan tanpa percantuman harga di rumah makan Kota Balikpapan"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Styaningsih, Eka Hadi"],"dc:date":["2014-04-30"],"dc:date.issued":["2014-04"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Dengan semakin berkembangnya jaman, dunia perdaganganpun semakin mengalami corak-corak tersendiri, contohnya dalam hal jual beli makanan yang tidak mencantumkan harga seperti yang terjadi di Kota Balikpapan. Bisa dikatakan jual beli seperti ini mengandung unsur penyamaran, karena kurangnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli, yang mengakibatkan batalnya akad karena tidak tercapainya unsur kerelaan. Padahal telah dijelaskan dalam Pasal 29 KHES, bahwa syarat sah suatu akad yaitu akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran. Dari fenomena tersebut, dapat diambil tiga rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan, apa faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga dalam daftar menu makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan, dan bagaimana tinjauan Pasal 29 KHES terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Rumah Makan Kota Balikpapan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga di Kota Balikpapan tidak memenuhi asas akad yakni luzum/ tidak berubah dan asas transparansi karena akad seharusnya dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat secara terbuka, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan maisir. Adapun faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga dalam daftar menu makanan di Rumah Makan Kota Balikpapan dikarenakan transparansi harga yang dirasa susah dalam hal makanan, dan tidak adanya peraturan yang mengikat sehingga mengakibatkan kurangnya peran Pemerintah dalam sosialisasi terhadap Undang-Undang Peraturan Daerah. Sedangkan tinjauan Pasal 29 KHES terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga di rumah makan Kota Balikpapan ini diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan/adat dimasyarakat yang sulit dihindari, selama tidak melanggar ketentuan hukum syar’i. Diperkuat dengan Pasal 78 dan Pasal 81 KHES, bahwa dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan, dan tatacara serah terima barang wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan masyarakat. ENGLISH: With age progress, world trade is increasingly experiencing its own motifs, for example in terms of buying and selling food that does not list the price as has happened in Balikpapan. It could be said this purchase as an element of disguise, because of the lack of price transparency in the execution of the sale and purchase, which resulted in the cancellation of the contract due to failure to achieve the element of willingness. In fact has been described in Article 29 KHES, that the valid requirements of a contract that is covenants in the agreement, does not contain elements of ghalath or mistake, conducted under ikrah or coercion, deception or taghrir, and ghubn or disguise. These phenomenon, can be taken three formulation of problems are how the implementation of the sale and purchase of food in Balikpapan Restaurant, what the background factors does not include the price of food in the list menu in Balikpapan Restaurant, and how to review Article 29 KHES to purchase food without the inclusion of the price in Balikpapan Restaurant. The type of this research is an empirical research using a qualitative approach. Source of data used is primary data and secondary data, by using the method of collecting data by observation, interviews, and documentation. Then the methods used to analyze the data using descriptive qualitative method. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of the sale and purchase of food without the inclusion of prices in Balikpapan does not fulfill the principles of contract that is luzum/unchanged and the principles of transparency because the contract should conducted with clear objectives and openly careful calculation, so avoid the practice of speculation and gambling. the background factors leading it does not include the price of food in menu list at Balikpapan Restaurant due to the lack of transparency of food prices, and the absence of binding regulations, resulting in a lack of government's role in the socialization of the Regional Regulation Act. Whereas review of Article 29 KHES to sale and purchase food without the inclusion of prices in Balikpapan Restaurants is allowed, because it has become a habit/custom in the community that is difficult to avoid, as long as not contrary to Sharia law. Reinforced by Article 78 and Article 81 KHES, that in the process of sale and purchase is usually included everything according to local custom commonly applicable in the goods sold, although not specifically listed, and procedures shall take into account the handover of goods customs and propriety society."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/362/1/10220046%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/362/2/10220046%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/362/3/10220046%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/362/4/10220046%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/362/5/10220046%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/362/6/10220046%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/362/7/10220046%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/362/8/10220046%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/362/9/10220046%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/362/10/10220046%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/362/11/10220046%20Lampiran.rar"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/362/"],"dc:relation.references":["Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2004. Al-Kahlani, Muhammad bin Isma’il. Subul As-Salam. Juz 3. Cet. IV. Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy. 1960. al-Maraghi, Ahmad Mushtafa. Tafsir Al-Maragh. terj. Jilid V. Semarang: CV. Toha Putra, 1986. Anshori, Abdul Ghofur. Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia. Yogyakarta: Pilar Media, 2006. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Bina Aksara, 2002. Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. Al-Islam. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1970. Bablily, Mahmud Muhammad. Etika Berbisnis \"Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah”. Solo: Ramadhani,1990. Basyir, Ahmad Azhar. Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press, 2000. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2004. Dr. Madani. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2011. Ely Nur Jaliyah. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapen Yogyakarta”. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010. Fauroni, Lukman. Arah dan Strategi Ekonomi Islam. Cet I. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006. Koto, Alaiddin. Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Moh Nur Abidin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak (Studi Kasus Praktek Jual Beli Ikan dengan Penundaan Penentuan Harga di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan”. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo, 2012. Moleong, Lexy. J. Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi. Bandung: PT. Rosdakarya, 2011. Ningrat, Koentjoro. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997. Pasaribu, Chairuman et.all. Hukum Perjanjian dalam Islam. Cet. II. Jakarta : Sinar Grafika, 1996. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Prof. R. Subekti. Aneka Perjanjian. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Cet ke-1. Jakarta: Kencana, 2009. Qardawi, Yusuf. Halal Dan Haram Dalam Islam. Terj Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980. Rajafi, Ahmad. “Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia”. Tesis Megister dalam Ilmu Syari’ah. Lampung: IAIN Raden Intan, 2008. Rasjid, Sulaiman. Fiqih Islam ”Hukum Fiqih Lengkap”. Jakarta: Atthahiriyah, 1976. Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, terj.Kamaluddin, Marzuki dkk, Jilid 12. Cet ke-10. Bandung: Alma’arif, 1996. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1986. Songgono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997. Suhartono, “Prospek Legislasi Fikih Muamalah dalam Siatem Hukum Nasional”, www.badilag.net, diakses tanggal 4 maret 2014. Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Syafe’i, Rachmad. Fiqih Muamalah. bandung: CV. Pustaka Setia, 2004. Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar Fiqih. Jakarta: kencana, 2003. Ya’qub, Hamzah. Kode Etik Dagang menurut Islam. Cet Ke-I. Bandung: Diponegoro, 1984. Febriani, Wawancara, (Balikpapan 13 Maret 2014). H. Ambolansyah K, wawancara, (Balikpapan, 10 Maret 2014). Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000. Herlia, wawancara, (Balikpapan, 6 Maret 2014). Indah Oktaviani, wawancara, (Balikpapan, 5 Maret 2014). Indra, Wawancara, (Balikpapan, 13 Maret 2014). Nadira Syarifah, wawancara, (Balikpapan, 5 Maret 2014). Putri, Wawancara, (Balikpapan, 13 Maret 2014). Rina, Wawancara, (Balikpapan 10 Maret 2014). Rohimah, Wawancara, (Balikpapan, 13 Maret 2014). Siti Ma’sunah, Wawancara, (Balikpapan, 13 Maret 2014). Widya, Wawancara, (Balikpapan 10 Maret 2014)."],"dc:subject":["18012701 al-Bai’ (incl. al-Khiyar)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Tinjauan pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan tanpa percantuman harga di rumah makan Kota Balikpapan"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:30Z"}