{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:369"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:369","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Kedudukan advokat dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat perspektif hukum Islam","abstract":"INDONESIA: Dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat telah dijelaskan bahwa kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum yang lainya seperti hakim, jaksa dan kepolisian. Namun dalam praktinya muncul advokat-advokat hitam yaang dalam praktiknya bukan menegakkan hukum namun malah menjadi mafia-mafia hukum yang menjual belikan keadilan. Untuk itu akan dikaji bagaimana sesungguhnya pandangan Islam terhadap kedudukan advokat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam yang dalam hal ini hanya dibatasi pendapat empat madzhab tentang kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Islam memang tidak mengenal kata advokat namun ada lembaga pemberi bantuah hukum yang secara fungsi sama dengan fungsi advokat. Penelitian ini disebut penelitian normatif dengan metode deskriptif analisis perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam, yaitu undang-undang nomor 18 tahun 2003 dan pendapat ulama empat madzhab sebagai data primer. Data sekunder diambil dari kitab-kitab atau buku-buku teori hukum yang menjelaskan tentang data primer. Data yang berhasil didapat adalah bahwa keempat ulama madzhab sepakat memposisikan pemberi jasa bantuan hukum dalam hal ini advokat sejajar dengan penegak hukum yaitu hakim. Namun tidak berhenti sampai disitu, karena kesejajaran ini diikuti dengan tingginya kualitas seorang pemberi bantuan hukum baik secara intelektualitas maupun moralitas dan juga pengawasan terhadap kinerja seorang pemberibantuan hukum dalam menjalankan tugasnya. ENGLISH: Verse 5 of Constitution number 18 tahun 2003 explained that advocate’s position is equal with other law enfocers such as judges, prosecutors and police. But in practice, there is “black” advocates who didn’t enforce the law, however became law of mafia and ignored the justice. Because of that, what is Islamic view about advocate’s position will be reviewed. This study is conducted to explore Islamic perspective about advocate as enforce of law by only four Mazhaab. There is no “advocate” term in Islam but legal assistance providers was existed. It had the same function with advocate in this era. This is normative research with descriptive method which analyze the comparation among positive law and Islamic law. Both of them are represented by Undang-undang nomor 18 tahun 2003 and the scholars of four mazhaab’s perspective about this matter as primary data. On the other side, secondary data is taken from Islamic books and law theories which provide more explanation of primary data. This study found that four scholars of mazhaab agreed that advocate was equal with judge. But it was because advocates in that era had high quality of their profession such as intellectuality and morality. There is also supervision and control for their performance.","abstract_html":"INDONESIA: Dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat telah dijelaskan bahwa kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum yang lainya seperti hakim, jaksa dan kepolisian. Namun dalam praktinya muncul advokat-advokat hitam yaang dalam praktiknya bukan menegakkan hukum namun malah menjadi mafia-mafia hukum yang menjual belikan keadilan. Untuk itu akan dikaji bagaimana sesungguhnya pandangan Islam terhadap kedudukan advokat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam yang dalam hal ini hanya dibatasi pendapat empat madzhab tentang kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Islam memang tidak mengenal kata advokat namun ada lembaga pemberi bantuah hukum yang secara fungsi sama dengan fungsi advokat. Penelitian ini disebut penelitian normatif dengan metode deskriptif analisis perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam, yaitu undang-undang nomor 18 tahun 2003 dan pendapat ulama empat madzhab sebagai data primer. Data sekunder diambil dari kitab-kitab atau buku-buku teori hukum yang menjelaskan tentang data primer. Data yang berhasil didapat adalah bahwa keempat ulama madzhab sepakat memposisikan pemberi jasa bantuan hukum dalam hal ini advokat sejajar dengan penegak hukum yaitu hakim. Namun tidak berhenti sampai disitu, karena kesejajaran ini diikuti dengan tingginya kualitas seorang pemberi bantuan hukum baik secara intelektualitas maupun moralitas dan juga pengawasan terhadap kinerja seorang pemberibantuan hukum dalam menjalankan tugasnya. ENGLISH: Verse 5 of Constitution number 18 tahun 2003 explained that advocate’s position is equal with other law enfocers such as judges, prosecutors and police. But in practice, there is “black” advocates who didn’t enforce the law, however became law of mafia and ignored the justice. Because of that, what is Islamic view about advocate’s position will be reviewed. This study is conducted to explore Islamic perspective about advocate as enforce of law by only four Mazhaab. There is no “advocate” term in Islam but legal assistance providers was existed. It had the same function with advocate in this era. This is normative research with descriptive method which analyze the comparation among positive law and Islamic law. Both of them are represented by Undang-undang nomor 18 tahun 2003 and the scholars of four mazhaab’s perspective about this matter as primary data. On the other side, secondary data is taken from Islamic books and law theories which provide more explanation of primary data. This study found that four scholars of mazhaab agreed that advocate was equal with judge. But it was because advocates in that era had high quality of their profession such as intellectuality and morality. There is also supervision and control for their performance.","abstract_has_math":false,"creators":["Umam, Adib Khoirul"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-04","date_published":"2014-04","updated_at":"2026-11-18T20:37:30Z","subjects":["18012827 Islamic Court & Civil Procedure"],"languages":["id"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/369/10/09210067%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/369/10/09210067%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/369/1/09210067%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A369","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Umam, Adib Khoirul"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-04-24"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-04"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/369/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Aliyah, Samir “Nizham Ad-Daulah wa Al-Qadha‟ wa Al-Urf Al-Islam” Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam,Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Group, 2004. Alkostar, Artidjo, Peran dan Tantangan Advokat di Era Globalisasi, Yogyakarata: FH UII Press, 2010. Al-Mawardi, Imam,Al-Ahkam Assultaniyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dan Syariat Islam), Jakarta:Darul Falah, 2006. Al-Mubarakfuri, Syaikh Syafiyyurrahman, Ar-Rabiq al-Maqtum: Perjalanan Hidup Rasulullah, Jakarta: Cv Mulia Sarana Press, 2001. Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. As-Shiddieqy, T.M Hasby, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Semarang: PT Pustaka Rizki Pura, 1997. Az-Zuhaili, Wahbah,Fikhul Islam waadilatuh terjemahan oleh Abu Hayyie al- Kattani dkk jilid 8, Jakarta: Gema Insani press 2011. Bisri, Ilhami,Sistem Hukum Indonesia, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005. Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2000. Djamali, Abdoel, Pengantar Hukum Indinesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996. Frans Hendra Winarta, Avokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan, Jakarta: Sinar Harapan, 1995. Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Kurniawan, M. Johan, Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Terdakwa ditinjau dalam Hukum Islam. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. K. lubis, Suhrawadi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Manan, Bagir, Kedudukan Penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Varia Peradilan ke XXI No.243 Februari, 2006. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Karya, 1989. Raharjo, Satjipto,Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, 1983. Rampe, Rampau, Hukum Praktek Advokat, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001. Rosyadi, Rahmad dan Siti Hartati, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Jakarta: Ghalia Indonesa, 2002. Rosyadi, A. Rahmad dan H. M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006. Rausyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid,jilid III (Terjemahan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun) Jakarta: Pustaka Amani, 2007 Rohmani Yati, Asna,Kedudukan Advokat Perempuan Sebagai Pengganti Pembaca Ikrar Talak (Perspektif Fiqh),Skripsi, Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Al-Syahshiyah Universitas Islam Negeri Malang, 2006. Pandu, Yudha,Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini Jakarta: PT. Abadi Jaya, 2001. Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah (terjemahkan oleh nor Hasanuddin, LC, MA, DKK) jilid 4, Jakarta: Pena pundi aksara, 2007. , Fikih Sunnah 13 (Terjemahan), Bandung: PT. A Ma’arif 1987. Sinaga,V. Harlen, Dasar-Dasar profesi Advokat, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2011. Winarta, Frans Hendra, Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan, Jakarta: Sinar Harapan, 1995. Skripsi: Rohmani Yati, Asna: Kedudukan Advokat Perempuan Sebagai Pengganti Pembaca Ikrar Talak (Perspektif Fiqh), Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2006) Kurniawan, M. Johan: Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Terdakwa di Tinjau dalam Hukum Islam. Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011) Website: Survey LSI, “Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja penegak hukum”, www.antikorupsi.org, diakses tanggal 25 Januari 2014 Suara Pembaharuan,“Jumlah Advokat di Indonesa Makin Banyak Penegakan Hukum di Indonesia Hancur”http://www.suarapembaruan.com/home/jumlah-advokat-hitam-makin-banyak-penegakan-hukum-di-indonesia-hancur/35996 diakses tanggal 29 Januari 2014. Arskal, Salim. Penerapan Syariat Bukan Negara Islam, http://www.islamlib.com diakses tanggal 23 Februari 2014"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012827 Islamic Court & Civil Procedure"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/369/1/09210067%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/369/2/09210067%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/369/3/09210067%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/369/4/09210067%20Arabic.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/369/5/09210067%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/369/6/09210067%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/369/7/09210067%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/369/8/09210067%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/369/9/09210067%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/369/10/09210067%20Lampiran.rar"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat telah dijelaskan bahwa kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum yang lainya seperti hakim, jaksa dan kepolisian. Namun dalam praktinya muncul advokat-advokat hitam yaang dalam praktiknya bukan menegakkan hukum namun malah menjadi mafia-mafia hukum yang menjual belikan keadilan. Untuk itu akan dikaji bagaimana sesungguhnya pandangan Islam terhadap kedudukan advokat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam yang dalam hal ini hanya dibatasi pendapat empat madzhab tentang kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Islam memang tidak mengenal kata advokat namun ada lembaga pemberi bantuah hukum yang secara fungsi sama dengan fungsi advokat. Penelitian ini disebut penelitian normatif dengan metode deskriptif analisis perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam, yaitu undang-undang nomor 18 tahun 2003 dan pendapat ulama empat madzhab sebagai data primer. Data sekunder diambil dari kitab-kitab atau buku-buku teori hukum yang menjelaskan tentang data primer. Data yang berhasil didapat adalah bahwa keempat ulama madzhab sepakat memposisikan pemberi jasa bantuan hukum dalam hal ini advokat sejajar dengan penegak hukum yaitu hakim. Namun tidak berhenti sampai disitu, karena kesejajaran ini diikuti dengan tingginya kualitas seorang pemberi bantuan hukum baik secara intelektualitas maupun moralitas dan juga pengawasan terhadap kinerja seorang pemberibantuan hukum dalam menjalankan tugasnya. ENGLISH: Verse 5 of Constitution number 18 tahun 2003 explained that advocate’s position is equal with other law enfocers such as judges, prosecutors and police. But in practice, there is “black” advocates who didn’t enforce the law, however became law of mafia and ignored the justice. Because of that, what is Islamic view about advocate’s position will be reviewed. This study is conducted to explore Islamic perspective about advocate as enforce of law by only four Mazhaab. There is no “advocate” term in Islam but legal assistance providers was existed. It had the same function with advocate in this era. This is normative research with descriptive method which analyze the comparation among positive law and Islamic law. Both of them are represented by Undang-undang nomor 18 tahun 2003 and the scholars of four mazhaab’s perspective about this matter as primary data. On the other side, secondary data is taken from Islamic books and law theories which provide more explanation of primary data. This study found that four scholars of mazhaab agreed that advocate was equal with judge. But it was because advocates in that era had high quality of their profession such as intellectuality and morality. There is also supervision and control for their performance."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Kedudukan advokat dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat perspektif hukum Islam"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Umam, Adib Khoirul"],"dc:date":["2014-04-24"],"dc:date.issued":["2014-04"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat telah dijelaskan bahwa kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum yang lainya seperti hakim, jaksa dan kepolisian. Namun dalam praktinya muncul advokat-advokat hitam yaang dalam praktiknya bukan menegakkan hukum namun malah menjadi mafia-mafia hukum yang menjual belikan keadilan. Untuk itu akan dikaji bagaimana sesungguhnya pandangan Islam terhadap kedudukan advokat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam yang dalam hal ini hanya dibatasi pendapat empat madzhab tentang kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Islam memang tidak mengenal kata advokat namun ada lembaga pemberi bantuah hukum yang secara fungsi sama dengan fungsi advokat. Penelitian ini disebut penelitian normatif dengan metode deskriptif analisis perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam, yaitu undang-undang nomor 18 tahun 2003 dan pendapat ulama empat madzhab sebagai data primer. Data sekunder diambil dari kitab-kitab atau buku-buku teori hukum yang menjelaskan tentang data primer. Data yang berhasil didapat adalah bahwa keempat ulama madzhab sepakat memposisikan pemberi jasa bantuan hukum dalam hal ini advokat sejajar dengan penegak hukum yaitu hakim. Namun tidak berhenti sampai disitu, karena kesejajaran ini diikuti dengan tingginya kualitas seorang pemberi bantuan hukum baik secara intelektualitas maupun moralitas dan juga pengawasan terhadap kinerja seorang pemberibantuan hukum dalam menjalankan tugasnya. ENGLISH: Verse 5 of Constitution number 18 tahun 2003 explained that advocate’s position is equal with other law enfocers such as judges, prosecutors and police. But in practice, there is “black” advocates who didn’t enforce the law, however became law of mafia and ignored the justice. Because of that, what is Islamic view about advocate’s position will be reviewed. This study is conducted to explore Islamic perspective about advocate as enforce of law by only four Mazhaab. There is no “advocate” term in Islam but legal assistance providers was existed. It had the same function with advocate in this era. This is normative research with descriptive method which analyze the comparation among positive law and Islamic law. Both of them are represented by Undang-undang nomor 18 tahun 2003 and the scholars of four mazhaab’s perspective about this matter as primary data. On the other side, secondary data is taken from Islamic books and law theories which provide more explanation of primary data. This study found that four scholars of mazhaab agreed that advocate was equal with judge. But it was because advocates in that era had high quality of their profession such as intellectuality and morality. There is also supervision and control for their performance."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/369/1/09210067%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/369/2/09210067%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/369/3/09210067%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/369/4/09210067%20Arabic.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/369/5/09210067%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/369/6/09210067%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/369/7/09210067%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/369/8/09210067%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/369/9/09210067%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/369/10/09210067%20Lampiran.rar"],"dc:language":["id"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/369/"],"dc:relation.references":["Aliyah, Samir “Nizham Ad-Daulah wa Al-Qadha‟ wa Al-Urf Al-Islam” Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam,Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Group, 2004. Alkostar, Artidjo, Peran dan Tantangan Advokat di Era Globalisasi, Yogyakarata: FH UII Press, 2010. Al-Mawardi, Imam,Al-Ahkam Assultaniyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dan Syariat Islam), Jakarta:Darul Falah, 2006. Al-Mubarakfuri, Syaikh Syafiyyurrahman, Ar-Rabiq al-Maqtum: Perjalanan Hidup Rasulullah, Jakarta: Cv Mulia Sarana Press, 2001. Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. As-Shiddieqy, T.M Hasby, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Semarang: PT Pustaka Rizki Pura, 1997. Az-Zuhaili, Wahbah,Fikhul Islam waadilatuh terjemahan oleh Abu Hayyie al- Kattani dkk jilid 8, Jakarta: Gema Insani press 2011. Bisri, Ilhami,Sistem Hukum Indonesia, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005. Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2000. Djamali, Abdoel, Pengantar Hukum Indinesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996. Frans Hendra Winarta, Avokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan, Jakarta: Sinar Harapan, 1995. Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Kurniawan, M. Johan, Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Terdakwa ditinjau dalam Hukum Islam. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. K. lubis, Suhrawadi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Manan, Bagir, Kedudukan Penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Varia Peradilan ke XXI No.243 Februari, 2006. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Karya, 1989. Raharjo, Satjipto,Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, 1983. Rampe, Rampau, Hukum Praktek Advokat, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001. Rosyadi, Rahmad dan Siti Hartati, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Jakarta: Ghalia Indonesa, 2002. Rosyadi, A. Rahmad dan H. M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006. Rausyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid,jilid III (Terjemahan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun) Jakarta: Pustaka Amani, 2007 Rohmani Yati, Asna,Kedudukan Advokat Perempuan Sebagai Pengganti Pembaca Ikrar Talak (Perspektif Fiqh),Skripsi, Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Al-Syahshiyah Universitas Islam Negeri Malang, 2006. Pandu, Yudha,Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini Jakarta: PT. Abadi Jaya, 2001. Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah (terjemahkan oleh nor Hasanuddin, LC, MA, DKK) jilid 4, Jakarta: Pena pundi aksara, 2007. , Fikih Sunnah 13 (Terjemahan), Bandung: PT. A Ma’arif 1987. Sinaga,V. Harlen, Dasar-Dasar profesi Advokat, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2011. Winarta, Frans Hendra, Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan, Jakarta: Sinar Harapan, 1995. Skripsi: Rohmani Yati, Asna: Kedudukan Advokat Perempuan Sebagai Pengganti Pembaca Ikrar Talak (Perspektif Fiqh), Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2006) Kurniawan, M. Johan: Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Terdakwa di Tinjau dalam Hukum Islam. Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011) Website: Survey LSI, “Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja penegak hukum”, www.antikorupsi.org, diakses tanggal 25 Januari 2014 Suara Pembaharuan,“Jumlah Advokat di Indonesa Makin Banyak Penegakan Hukum di Indonesia Hancur”http://www.suarapembaruan.com/home/jumlah-advokat-hitam-makin-banyak-penegakan-hukum-di-indonesia-hancur/35996 diakses tanggal 29 Januari 2014. Arskal, Salim. Penerapan Syariat Bukan Negara Islam, http://www.islamlib.com diakses tanggal 23 Februari 2014"],"dc:subject":["18012827 Islamic Court & Civil Procedure"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Kedudukan advokat dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat perspektif hukum Islam"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:30Z"}