{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:370"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:370","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Pandangan hakim dan advokat terhadap Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang (cross examination): Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang","abstract":"INDONESIA: Saksi dalam persidangan Peradilan Agama merupakan salah satu bagian dari alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian. Peraturan perundang- undangan Hukum Acara perdata di Indonesia (HIR., RBg., dan KUHPerdata) telah mengatur tentang hukum pembuktian yang termasuk di dalamnya adalah aturan tentang pemeriksaan saksi. Berdasarkan peraturan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa undang-undang memberikan hak kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang diajukan di dalam persidangan, yang mana hal ini dikenal dengan istilah pemeriksaan saksi secara silang(cross examination). Namun, dalam praktek yang terjadi di lapangan, tidak semua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan atau kesempatan untuk membantah keterangan yang didalilkan oleh saksi dari pihak lawan. Sehingga dari sini terlihat adanya suatu ketidaksesuaian antara praktek yang terjadi di pengadilan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemeriksaan saksi secara silang (cross examination) dalam pembuktian di Pengadilan Agama Kota Malang. Adapun tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui pandangan Hakim dan Advokat terhadap Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang (cross examination) di Pengadilan Agama Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, dengan perolehan data yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dengan teori fenomenologis. Dalam penelitian ini, sebagian besar data diperoleh dari data primer yang didapatkan langsung dari informan, yang kemudian didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, diperoleh 4 (empat) macam praktek pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama Kota Malang; yaitu: pertama, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk bertanya secara langsung kepada saksi; kedua, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi melalui majelis hakim; ketiga, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi hal yang tidak disetujui dalam kesimpulan; keempat, Majelis Hakim tidak memberi kesempatan para pihak untuk bertanya kepada saksi karena sudah ada pengakuan. Dalam hal ini, Hakim dan Advokat berpandangan bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang harus dilaksanakan, karena sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. ENGLISH: The witness in the trial court is part of evidence that is used in verification. Civil Law in the Indonesia (HIR., RBg., dan KUHPerdata) have been set about verification’s law that is exist witness verification’s regulation. Based on regulation in article 150 HIR there is provision that law give right to the litigants to question witnesses who is presented at the trial, where is this case is knew with cross examination. However, in practice in the field, not all of the judges give opportunity asked question or denied information that is presented by witness of counterparty. So it looks a mismatch between practice and law. The aims of this research know about cross examination’s process in verification at the court of Malang. And as for the second aim know the views of judges and lawyers toward article 150 HIR about cross examination of witness at the court of Malang. As for the method that is used in this research is sociological law’s type with qualitative data acquisition and use sociology of law approach with fenomenological theory in this research, most of the data is obtained from primer’s data where is caught from informant directly. Then be supported with secondary’s data in the analyze result of research. Based on this research and data analyze, is got 4 (four) kinds of witness examination in the court of malang, there are: first, The major Judge give opportunity someone give a question directly to the witness; second, The major Judge give opportunity someone give question throw major judge; third, The major Judge give opportunity someone to respond case that isn’t a praved in conclusion; fourth, the major don’t give opportunity someone give question for witness because of it has exist verification. In this case, Judge and lawyer view that provisions in article 150 HIR about cross examination of witness must be done, because it has suitable with rule that is done.","abstract_html":"INDONESIA: Saksi dalam persidangan Peradilan Agama merupakan salah satu bagian dari alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian. Peraturan perundang- undangan Hukum Acara perdata di Indonesia (HIR., RBg., dan KUHPerdata) telah mengatur tentang hukum pembuktian yang termasuk di dalamnya adalah aturan tentang pemeriksaan saksi. Berdasarkan peraturan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa undang-undang memberikan hak kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang diajukan di dalam persidangan, yang mana hal ini dikenal dengan istilah pemeriksaan saksi secara silang(cross examination). Namun, dalam praktek yang terjadi di lapangan, tidak semua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan atau kesempatan untuk membantah keterangan yang didalilkan oleh saksi dari pihak lawan. Sehingga dari sini terlihat adanya suatu ketidaksesuaian antara praktek yang terjadi di pengadilan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemeriksaan saksi secara silang (cross examination) dalam pembuktian di Pengadilan Agama Kota Malang. Adapun tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui pandangan Hakim dan Advokat terhadap Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang (cross examination) di Pengadilan Agama Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, dengan perolehan data yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dengan teori fenomenologis. Dalam penelitian ini, sebagian besar data diperoleh dari data primer yang didapatkan langsung dari informan, yang kemudian didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, diperoleh 4 (empat) macam praktek pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama Kota Malang; yaitu: pertama, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk bertanya secara langsung kepada saksi; kedua, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi melalui majelis hakim; ketiga, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi hal yang tidak disetujui dalam kesimpulan; keempat, Majelis Hakim tidak memberi kesempatan para pihak untuk bertanya kepada saksi karena sudah ada pengakuan. Dalam hal ini, Hakim dan Advokat berpandangan bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang harus dilaksanakan, karena sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. ENGLISH: The witness in the trial court is part of evidence that is used in verification. Civil Law in the Indonesia (HIR., RBg., dan KUHPerdata) have been set about verification’s law that is exist witness verification’s regulation. Based on regulation in article 150 HIR there is provision that law give right to the litigants to question witnesses who is presented at the trial, where is this case is knew with cross examination. However, in practice in the field, not all of the judges give opportunity asked question or denied information that is presented by witness of counterparty. So it looks a mismatch between practice and law. The aims of this research know about cross examination’s process in verification at the court of Malang. And as for the second aim know the views of judges and lawyers toward article 150 HIR about cross examination of witness at the court of Malang. As for the method that is used in this research is sociological law’s type with qualitative data acquisition and use sociology of law approach with fenomenological theory in this research, most of the data is obtained from primer’s data where is caught from informant directly. Then be supported with secondary’s data in the analyze result of research. Based on this research and data analyze, is got 4 (four) kinds of witness examination in the court of malang, there are: first, The major Judge give opportunity someone give a question directly to the witness; second, The major Judge give opportunity someone give question throw major judge; third, The major Judge give opportunity someone to respond case that isn’t a praved in conclusion; fourth, the major don’t give opportunity someone give question for witness because of it has exist verification. In this case, Judge and lawyer view that provisions in article 150 HIR about cross examination of witness must be done, because it has suitable with rule that is done.","abstract_has_math":false,"creators":["Wahyunisfah, Izzah"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-10","date_published":"2014-10","updated_at":"2026-11-18T20:37:30Z","subjects":["18012826 Bimbingan & Penyuluhan Pernikahan (Marital Counselling)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/370/1/09210029%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A370","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Wahyunisfah, Izzah"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-10-02"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-10"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/370/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al-Qur’an Al-Qur’an dan Terjemahannya. Saudi: Mujamma’ al-Malik Fahd Li Thiba’at al-Mushaf al-Syarif, 2006. A Rasyid, Roihan. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: CV. Rajawali, 1991. A.M., Imron. Peradilan Dalam Islam. Surabaya: Bina Ilmu, 1990. Amirudin, dan Asikin, Zainal. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 2004. Anshoruddin. Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Aripin, Jaenal. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2008. Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Baihaqi. Sunan Baihaqi. Juz VIII. Beirut: Daarul Fikr, t.t. Basrowi dan Suwandi. Memahami penelitian Kualitatif . Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial : Format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya : Airlangga University Press, 2001. Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006. Faisal, Sanapiah. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: RajaGrafindo, 2001. Harahap, Yahya. Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata. Bandung: Balai Pustaka, 1991. Harahap, M. Yahya. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika, 2001. Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Johan Nasution, Bahder. Metode penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008. Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Putra Grafika, 2005. Manan, Abdul. “Masalah-Masalah Hukum Acara Perdata,” Makalah, disajikan pada acara Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim Pengadilan Agama, tanggal 6 Maret 2011. Aceh: MS Banda Aceh, 2011. Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000. Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2009. M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher, 2009. Nadzir, Moh. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003. Nasution. Metode Research: Penelitian Ilmiah. Bandung: Jemmars, 1991. Nawawi, Hadari. Instrumen Pnelitian bidang Sosial. Yogyakarta: UGM Press, 1996. Projodikoro, Wiyono. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Bandung: Sumur, 1992. R. Soesilo. RIB/HIR Dengan Penjelasan. Bogor: Politea, 1995. R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis (HIR, RBg, dan Yurisprudensi). Jakarta: Sinar Grafika, 2010. R. Subekti, R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004. Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum oleh hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Juz III. Kairo: Dar al-Turots, 2000. Sasanka, Hari. Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata. Bandung: Mandar Maju, 2005. Sutantio, Retnowulan. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 2009. Sutiyoso, Bambang. Metode penemuan Hukum. Yogyakarta: UII Press, 2006. Subagyo, P. Joko. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2004. Suyanto, Bagong. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana, 2008. Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: UIN Press, 2012. Bahtiar, Sotyo. Tinjauan Tentang Kekuatan Hukum Pembuktian Kesaksian Yang Berdiri Sendiri dalam Proses Persidangan, Skripsi Sarjana. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009. Harmanto, Ahmad Faisal Mustofa. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap Pasal 76 Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Pemeriksaan Perkara Syiqaq, Skripsi Sarjana, Malang: UIN MALIKI, 2009. Roviqi, Mohammad. Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali (Studi Atas Perkara No. 01 / Pdt.G/ 2006 / PA. Bangli), Skripsi Sarjana, Malang: UIN MALIKI, 2011. Zulfahmi, Fatwa Khildati. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekuatan Kesaksian Testimonium De Auditu Dalam Hukum Acara Perdata, Skripsi Sarjana, Semarang: IAIN Walisongo, 2010. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Keadvokatan. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012826 Bimbingan & Penyuluhan Pernikahan (Marital Counselling)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/370/1/09210029%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/2/09210029%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/3/09210029%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/4/09210029%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/5/09210029%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/6/09210029%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/7/09210029%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/8/09210029%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/9/09210029%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/10/09210029%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/11/09210029%20Lampiran.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/12/09210029%20Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Saksi dalam persidangan Peradilan Agama merupakan salah satu bagian dari alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian. Peraturan perundang- undangan Hukum Acara perdata di Indonesia (HIR., RBg., dan KUHPerdata) telah mengatur tentang hukum pembuktian yang termasuk di dalamnya adalah aturan tentang pemeriksaan saksi. Berdasarkan peraturan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa undang-undang memberikan hak kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang diajukan di dalam persidangan, yang mana hal ini dikenal dengan istilah pemeriksaan saksi secara silang(cross examination). Namun, dalam praktek yang terjadi di lapangan, tidak semua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan atau kesempatan untuk membantah keterangan yang didalilkan oleh saksi dari pihak lawan. Sehingga dari sini terlihat adanya suatu ketidaksesuaian antara praktek yang terjadi di pengadilan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemeriksaan saksi secara silang (cross examination) dalam pembuktian di Pengadilan Agama Kota Malang. Adapun tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui pandangan Hakim dan Advokat terhadap Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang (cross examination) di Pengadilan Agama Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, dengan perolehan data yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dengan teori fenomenologis. Dalam penelitian ini, sebagian besar data diperoleh dari data primer yang didapatkan langsung dari informan, yang kemudian didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, diperoleh 4 (empat) macam praktek pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama Kota Malang; yaitu: pertama, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk bertanya secara langsung kepada saksi; kedua, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi melalui majelis hakim; ketiga, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi hal yang tidak disetujui dalam kesimpulan; keempat, Majelis Hakim tidak memberi kesempatan para pihak untuk bertanya kepada saksi karena sudah ada pengakuan. Dalam hal ini, Hakim dan Advokat berpandangan bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang harus dilaksanakan, karena sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. ENGLISH: The witness in the trial court is part of evidence that is used in verification. Civil Law in the Indonesia (HIR., RBg., dan KUHPerdata) have been set about verification’s law that is exist witness verification’s regulation. Based on regulation in article 150 HIR there is provision that law give right to the litigants to question witnesses who is presented at the trial, where is this case is knew with cross examination. However, in practice in the field, not all of the judges give opportunity asked question or denied information that is presented by witness of counterparty. So it looks a mismatch between practice and law. The aims of this research know about cross examination’s process in verification at the court of Malang. And as for the second aim know the views of judges and lawyers toward article 150 HIR about cross examination of witness at the court of Malang. As for the method that is used in this research is sociological law’s type with qualitative data acquisition and use sociology of law approach with fenomenological theory in this research, most of the data is obtained from primer’s data where is caught from informant directly. Then be supported with secondary’s data in the analyze result of research. Based on this research and data analyze, is got 4 (four) kinds of witness examination in the court of malang, there are: first, The major Judge give opportunity someone give a question directly to the witness; second, The major Judge give opportunity someone give question throw major judge; third, The major Judge give opportunity someone to respond case that isn’t a praved in conclusion; fourth, the major don’t give opportunity someone give question for witness because of it has exist verification. In this case, Judge and lawyer view that provisions in article 150 HIR about cross examination of witness must be done, because it has suitable with rule that is done."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Pandangan hakim dan advokat terhadap Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang (cross examination): Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Wahyunisfah, Izzah"],"dc:date":["2014-10-02"],"dc:date.issued":["2014-10"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Saksi dalam persidangan Peradilan Agama merupakan salah satu bagian dari alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian. Peraturan perundang- undangan Hukum Acara perdata di Indonesia (HIR., RBg., dan KUHPerdata) telah mengatur tentang hukum pembuktian yang termasuk di dalamnya adalah aturan tentang pemeriksaan saksi. Berdasarkan peraturan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa undang-undang memberikan hak kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang diajukan di dalam persidangan, yang mana hal ini dikenal dengan istilah pemeriksaan saksi secara silang(cross examination). Namun, dalam praktek yang terjadi di lapangan, tidak semua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan atau kesempatan untuk membantah keterangan yang didalilkan oleh saksi dari pihak lawan. Sehingga dari sini terlihat adanya suatu ketidaksesuaian antara praktek yang terjadi di pengadilan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemeriksaan saksi secara silang (cross examination) dalam pembuktian di Pengadilan Agama Kota Malang. Adapun tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui pandangan Hakim dan Advokat terhadap Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang (cross examination) di Pengadilan Agama Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, dengan perolehan data yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dengan teori fenomenologis. Dalam penelitian ini, sebagian besar data diperoleh dari data primer yang didapatkan langsung dari informan, yang kemudian didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, diperoleh 4 (empat) macam praktek pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama Kota Malang; yaitu: pertama, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk bertanya secara langsung kepada saksi; kedua, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi melalui majelis hakim; ketiga, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi hal yang tidak disetujui dalam kesimpulan; keempat, Majelis Hakim tidak memberi kesempatan para pihak untuk bertanya kepada saksi karena sudah ada pengakuan. Dalam hal ini, Hakim dan Advokat berpandangan bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang harus dilaksanakan, karena sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. ENGLISH: The witness in the trial court is part of evidence that is used in verification. Civil Law in the Indonesia (HIR., RBg., dan KUHPerdata) have been set about verification’s law that is exist witness verification’s regulation. Based on regulation in article 150 HIR there is provision that law give right to the litigants to question witnesses who is presented at the trial, where is this case is knew with cross examination. However, in practice in the field, not all of the judges give opportunity asked question or denied information that is presented by witness of counterparty. So it looks a mismatch between practice and law. The aims of this research know about cross examination’s process in verification at the court of Malang. And as for the second aim know the views of judges and lawyers toward article 150 HIR about cross examination of witness at the court of Malang. As for the method that is used in this research is sociological law’s type with qualitative data acquisition and use sociology of law approach with fenomenological theory in this research, most of the data is obtained from primer’s data where is caught from informant directly. Then be supported with secondary’s data in the analyze result of research. Based on this research and data analyze, is got 4 (four) kinds of witness examination in the court of malang, there are: first, The major Judge give opportunity someone give a question directly to the witness; second, The major Judge give opportunity someone give question throw major judge; third, The major Judge give opportunity someone to respond case that isn’t a praved in conclusion; fourth, the major don’t give opportunity someone give question for witness because of it has exist verification. In this case, Judge and lawyer view that provisions in article 150 HIR about cross examination of witness must be done, because it has suitable with rule that is done."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/370/1/09210029%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/2/09210029%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/3/09210029%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/4/09210029%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/5/09210029%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/6/09210029%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/7/09210029%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/8/09210029%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/9/09210029%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/10/09210029%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/11/09210029%20Lampiran.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/370/12/09210029%20Ringkasan.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/370/"],"dc:relation.references":["Al-Qur’an Al-Qur’an dan Terjemahannya. Saudi: Mujamma’ al-Malik Fahd Li Thiba’at al-Mushaf al-Syarif, 2006. A Rasyid, Roihan. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: CV. Rajawali, 1991. A.M., Imron. Peradilan Dalam Islam. Surabaya: Bina Ilmu, 1990. Amirudin, dan Asikin, Zainal. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 2004. Anshoruddin. Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Aripin, Jaenal. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2008. Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Baihaqi. Sunan Baihaqi. Juz VIII. Beirut: Daarul Fikr, t.t. Basrowi dan Suwandi. Memahami penelitian Kualitatif . Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial : Format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya : Airlangga University Press, 2001. Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006. Faisal, Sanapiah. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: RajaGrafindo, 2001. Harahap, Yahya. Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata. Bandung: Balai Pustaka, 1991. Harahap, M. Yahya. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika, 2001. Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Johan Nasution, Bahder. Metode penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008. Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Putra Grafika, 2005. Manan, Abdul. “Masalah-Masalah Hukum Acara Perdata,” Makalah, disajikan pada acara Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim Pengadilan Agama, tanggal 6 Maret 2011. Aceh: MS Banda Aceh, 2011. Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000. Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2009. M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher, 2009. Nadzir, Moh. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003. Nasution. Metode Research: Penelitian Ilmiah. Bandung: Jemmars, 1991. Nawawi, Hadari. Instrumen Pnelitian bidang Sosial. Yogyakarta: UGM Press, 1996. Projodikoro, Wiyono. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Bandung: Sumur, 1992. R. Soesilo. RIB/HIR Dengan Penjelasan. Bogor: Politea, 1995. R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis (HIR, RBg, dan Yurisprudensi). Jakarta: Sinar Grafika, 2010. R. Subekti, R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004. Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum oleh hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Juz III. Kairo: Dar al-Turots, 2000. Sasanka, Hari. Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata. Bandung: Mandar Maju, 2005. Sutantio, Retnowulan. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 2009. Sutiyoso, Bambang. Metode penemuan Hukum. Yogyakarta: UII Press, 2006. Subagyo, P. Joko. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2004. Suyanto, Bagong. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana, 2008. Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: UIN Press, 2012. Bahtiar, Sotyo. Tinjauan Tentang Kekuatan Hukum Pembuktian Kesaksian Yang Berdiri Sendiri dalam Proses Persidangan, Skripsi Sarjana. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009. Harmanto, Ahmad Faisal Mustofa. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap Pasal 76 Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Pemeriksaan Perkara Syiqaq, Skripsi Sarjana, Malang: UIN MALIKI, 2009. Roviqi, Mohammad. Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali (Studi Atas Perkara No. 01 / Pdt.G/ 2006 / PA. Bangli), Skripsi Sarjana, Malang: UIN MALIKI, 2011. Zulfahmi, Fatwa Khildati. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekuatan Kesaksian Testimonium De Auditu Dalam Hukum Acara Perdata, Skripsi Sarjana, Semarang: IAIN Walisongo, 2010. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Keadvokatan. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama."],"dc:subject":["18012826 Bimbingan & Penyuluhan Pernikahan (Marital Counselling)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Pandangan hakim dan advokat terhadap Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang (cross examination): Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:30Z"}