{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:377"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:377","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap fatwa MUI no.11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya","abstract":"INDONESIA : Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwanya tentang anak hasil zina yang mengatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, hal ini dilatar belakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap bertolak belakang dengan syariat Islam, putusan tersebut mengatakan bahwa anak di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya asal dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Namun, menurut Mohammad Mahfud M.D putusan MK tersebut tidak bertentangan dengan fatwa MUI maupun syariat Islam karena kata nasab dan perdata pada kedua putusan itu tidaklah sama. Berangkat dari permasalah ini, penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pendapat ulama kota Malang mengenai fatwa MUI no 11 tahun 2012, dan untuk mengetahui pendapat ulama kota Malang mengenai perlakuan hukum terhadap anak hasil zina. Penelitian ini dilakukan di kota Malang dan jenis penelitiannya adalah empiris, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Sebagian besar data diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan dengan cara wawancara kepada para ulama yang telah ditunjuk sebelumnya. Kemudian,didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya. Dari hasil penelitian tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa, pertama pada umumnya para ulama sepakat bahwa putusan MK dan fatwa MUI memiliki tujuan yang sama dan tidak saling bertentangan. Kedua mereka juga sepakat dengan adanya uji materi yang dilakukan MK, karena dengan demikian laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak hasil zina tidak lari dari tanggung jawab.Namun, salah satu ulama tidak sepakat jika putusan MK ini diaplikasikan pada anak hasil zina karena latar belakang putusan tersebut bukan tentang anak hasil zina melainkan anak dari pernikahan sirri. ENGLISH : Indonesian Islamic scholar Council (MUI) issued a fatwa about adultery children which do not have a descent relationship to man who caused the pregnancy. This case is motivated by the Constitutional Court’s(MK) decision which is considered contrary to Islamic law. The decision stated that adultery children have a civil relationship to their own biological father through scientific evidence. However, according to Mohammad Mahfud M.D that Constitutional Court’s(MK) decision does not contrast to Indonesian Islamic scholar Council’s (MUI) fatwa and Islamic law because the word of “lineage” and “civil” are not similar to both of decisions. Related to this phenomenon, the researcher conducts this research to know the opinion of Islamic scholar in Malang city of Indonesian Islamic scholar Council’s (MUI) fatwa about the law toward adultery children no. 11, 2012 and to know the argument of Islamic scholar of Malang city about the treatment of law to them. This research is committed in Malang city using empirical method and the data collection is descriptive qualitative, whereas the approach of this research is phenomenological. Most of the data are acquired from primary data which is collected from informant through direct interview to Islamic scholar who had been appointed previously. Moreover, it is supported by secondary data source within analyzing the result of research. Therefore, the result of this research delivers some conclusions; first, several of Islamic scholars agree that Constitutional Court’s(MK) decision and Indonesian Islamic scholar Council’s (MUI) fatwa have similar purpose, generally. Second, they also agree with the conduction of material test which is committed by Constitutional Court (MK). Hence, men who cause adultery children do not escape from their responsibility. Nevertheless, one of Islamic scholars does not agree with the application of Constitutional Court’s(MK) decision to adultery children, because the background of that decision is not about adultery children but it is children of unregistered marriage.","abstract_html":"INDONESIA : Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwanya tentang anak hasil zina yang mengatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, hal ini dilatar belakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap bertolak belakang dengan syariat Islam, putusan tersebut mengatakan bahwa anak di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya asal dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Namun, menurut Mohammad Mahfud M.D putusan MK tersebut tidak bertentangan dengan fatwa MUI maupun syariat Islam karena kata nasab dan perdata pada kedua putusan itu tidaklah sama. Berangkat dari permasalah ini, penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pendapat ulama kota Malang mengenai fatwa MUI no 11 tahun 2012, dan untuk mengetahui pendapat ulama kota Malang mengenai perlakuan hukum terhadap anak hasil zina. Penelitian ini dilakukan di kota Malang dan jenis penelitiannya adalah empiris, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Sebagian besar data diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan dengan cara wawancara kepada para ulama yang telah ditunjuk sebelumnya. Kemudian,didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya. Dari hasil penelitian tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa, pertama pada umumnya para ulama sepakat bahwa putusan MK dan fatwa MUI memiliki tujuan yang sama dan tidak saling bertentangan. Kedua mereka juga sepakat dengan adanya uji materi yang dilakukan MK, karena dengan demikian laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak hasil zina tidak lari dari tanggung jawab.Namun, salah satu ulama tidak sepakat jika putusan MK ini diaplikasikan pada anak hasil zina karena latar belakang putusan tersebut bukan tentang anak hasil zina melainkan anak dari pernikahan sirri. ENGLISH : Indonesian Islamic scholar Council (MUI) issued a fatwa about adultery children which do not have a descent relationship to man who caused the pregnancy. This case is motivated by the Constitutional Court’s(MK) decision which is considered contrary to Islamic law. The decision stated that adultery children have a civil relationship to their own biological father through scientific evidence. However, according to Mohammad Mahfud M.D that Constitutional Court’s(MK) decision does not contrast to Indonesian Islamic scholar Council’s (MUI) fatwa and Islamic law because the word of “lineage” and “civil” are not similar to both of decisions. Related to this phenomenon, the researcher conducts this research to know the opinion of Islamic scholar in Malang city of Indonesian Islamic scholar Council’s (MUI) fatwa about the law toward adultery children no. 11, 2012 and to know the argument of Islamic scholar of Malang city about the treatment of law to them. This research is committed in Malang city using empirical method and the data collection is descriptive qualitative, whereas the approach of this research is phenomenological. Most of the data are acquired from primary data which is collected from informant through direct interview to Islamic scholar who had been appointed previously. Moreover, it is supported by secondary data source within analyzing the result of research. Therefore, the result of this research delivers some conclusions; first, several of Islamic scholars agree that Constitutional Court’s(MK) decision and Indonesian Islamic scholar Council’s (MUI) fatwa have similar purpose, generally. Second, they also agree with the conduction of material test which is committed by Constitutional Court (MK). Hence, men who cause adultery children do not escape from their responsibility. Nevertheless, one of Islamic scholars does not agree with the application of Constitutional Court’s(MK) decision to adultery children, because the background of that decision is not about adultery children but it is children of unregistered marriage.","abstract_has_math":false,"creators":["Fairus, Najma"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014","date_published":"2014","updated_at":"2026-11-18T20:37:30Z","subjects":["18012823 Mahram & Nasab"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/377/11/%5B%20File-file%20lampiran%20%5D.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/377/11/%5B%20File-file%20lampiran%20%5D.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/377/1/10210060-Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A377","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Fairus, Najma"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah: Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/377/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["1. Undang-Undang Fatwa MUI No 11 Tahun 2012. PP No 9 Tahun 1975. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. UU No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan. 2. Buku dan Penelitian Abdul Fatah, Rohadi, Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam, Edisi Kedua (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006). Ali Ash-Shabuni, Muhammad, Pembagian Waris Menurut Islam, terj. AM. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press). Ashsofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004). AthoMuzhar, Muhammad, Fatwa-FfatwaMajelisUlama Indonesia, Study tentangPemikiranHukum Islam di Indonesia (Jakarta: INIS, 1993). Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 10 (Damsyiq: Daarul Fikr, 2000). Bungin, Burhan, Metode Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif (Surabaya:Airlangga University Press, 2001). Dewan Syari’ah Nasional MUI dan Bank Indonesia (2001), Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syari’ah, Fanani, Zainal, Fatwa Dalam Perspektif Yuridis Normatif (Kajian Atas Posisi Dan Akibat Hukum Fatwa MUI), Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009). Hakim, Lukman, Al-Qur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997). Hasan, Ali, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah (Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). Khalilurrahman, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS-VIII/MUI/3/2012 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan (Analisis Komparatif), Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013). Komisi fatwa MUI, Himpunan Fatwa Nasional. Manan, Abdul, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006). Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983). Muhammad Ma’ruf, Ad-Dawalibi (1965), al-Madkhal ila ’ilm Usul al-Fiqh, (Beirut: Dar al- ’Ilm lil-Malayin). MukhsinJamil, MembendungDespotismeWacana Agama (Semarang: Walisongo Press, 2010). Moleong, Lexy J., MetodologiPenelitianKualitatif, EdisiRevisi, (Bandung: PT RosdaKarya, 2006). Nadzir, Moh, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988). Nur Anisa, Lina,Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak di Luar Nikah (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang), Thesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012). Nurul, Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam(Jakarta: Amzah, 2012). Qardhawi, Yusuf, Al-Fatwa Bainal Indhibat Wat-Tasayyub, terj. As’ad Yasin, Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1997). Quinn Patton, Michael, MetodeEvaluasiKualitatif(Yogyakarta: PustakaPelajar, 2006). Raco, J.R., Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya, (Jakarta: Grasindo, 2010). Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (jil 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Soeroso, PengantarIlmuHukum, (Jakarta: SinarGrafika, 2004). Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatifKualitatifdan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2012). Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula (Cet III; Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006). Suyanto, BagongdanSutinah, MetodePenelitianSosial: BerbagaiAlternatifPendekatan(Jakarta: Kencana, 2008). Umar, Hasbi, Nalar Fiqih Kontemporer (Jakarta: Gaung Persada Press). Zuhdi, Masjfuk, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997). Ziat, Ahmad, Analisis Usul Fikih Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Dan Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Perkawinan Beda Agama, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011). Kamus dan Ensiklopedi Haroen Nasrun, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1 (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II (Cet VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1995) Kamus Hukum (Bandung: Citra Kumbara, 2008) Website Abdurrahman, Muslim, “Mahfudz MD: Bedakan Hubungan Keperdataan dengan Soal Nasab, 2012”,http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44id,37360-lang,id c,nasionalt,Mahfudz+MD++Bedakan+Hubungan+Keperdataan+dengan+Soal+Nas ab-.phpx. Admin, “Profil MUI, 2009” http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profilmui.html. http://gelembung.blogspot.com/2011/04/sejarah-berdirinya-mui-majelisulama.html. http://www.mui/publik/tanya-jawab/metode-ijtihad-mui//. Marzuki Syuhada, http://blokgurubelajar.blogspot.com/2014/01/makalah-pendapat-para-ulama-tentang.html."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012823 Mahram & Nasab"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/377/1/10210060-Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/2/10210060%20IND.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/3/10210060%20ENG.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/4/10210060%20ARB.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/5/10210060%20BAB%20I.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/6/10210060%20BAB%20II.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/7/10210060%20BAB%20III.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/9/10210060%20BAB%20IV.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/8/10210060%20BAB%20V.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/10/10210060-Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/11/%5B%20File-file%20lampiran%20%5D.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/12/10210060-Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA : Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwanya tentang anak hasil zina yang mengatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, hal ini dilatar belakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap bertolak belakang dengan syariat Islam, putusan tersebut mengatakan bahwa anak di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya asal dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Namun, menurut Mohammad Mahfud M.D putusan MK tersebut tidak bertentangan dengan fatwa MUI maupun syariat Islam karena kata nasab dan perdata pada kedua putusan itu tidaklah sama. Berangkat dari permasalah ini, penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pendapat ulama kota Malang mengenai fatwa MUI no 11 tahun 2012, dan untuk mengetahui pendapat ulama kota Malang mengenai perlakuan hukum terhadap anak hasil zina. Penelitian ini dilakukan di kota Malang dan jenis penelitiannya adalah empiris, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Sebagian besar data diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan dengan cara wawancara kepada para ulama yang telah ditunjuk sebelumnya. Kemudian,didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya. Dari hasil penelitian tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa, pertama pada umumnya para ulama sepakat bahwa putusan MK dan fatwa MUI memiliki tujuan yang sama dan tidak saling bertentangan. Kedua mereka juga sepakat dengan adanya uji materi yang dilakukan MK, karena dengan demikian laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak hasil zina tidak lari dari tanggung jawab.Namun, salah satu ulama tidak sepakat jika putusan MK ini diaplikasikan pada anak hasil zina karena latar belakang putusan tersebut bukan tentang anak hasil zina melainkan anak dari pernikahan sirri. ENGLISH : Indonesian Islamic scholar Council (MUI) issued a fatwa about adultery children which do not have a descent relationship to man who caused the pregnancy. This case is motivated by the Constitutional Court’s(MK) decision which is considered contrary to Islamic law. The decision stated that adultery children have a civil relationship to their own biological father through scientific evidence. However, according to Mohammad Mahfud M.D that Constitutional Court’s(MK) decision does not contrast to Indonesian Islamic scholar Council’s (MUI) fatwa and Islamic law because the word of “lineage” and “civil” are not similar to both of decisions. Related to this phenomenon, the researcher conducts this research to know the opinion of Islamic scholar in Malang city of Indonesian Islamic scholar Council’s (MUI) fatwa about the law toward adultery children no. 11, 2012 and to know the argument of Islamic scholar of Malang city about the treatment of law to them. This research is committed in Malang city using empirical method and the data collection is descriptive qualitative, whereas the approach of this research is phenomenological. Most of the data are acquired from primary data which is collected from informant through direct interview to Islamic scholar who had been appointed previously. Moreover, it is supported by secondary data source within analyzing the result of research. Therefore, the result of this research delivers some conclusions; first, several of Islamic scholars agree that Constitutional Court’s(MK) decision and Indonesian Islamic scholar Council’s (MUI) fatwa have similar purpose, generally. Second, they also agree with the conduction of material test which is committed by Constitutional Court (MK). Hence, men who cause adultery children do not escape from their responsibility. Nevertheless, one of Islamic scholars does not agree with the application of Constitutional Court’s(MK) decision to adultery children, because the background of that decision is not about adultery children but it is children of unregistered marriage."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap fatwa MUI no.11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Fairus, Najma"],"dc:date":["2014"],"dc:date.issued":["2014"],"dc:description.abstract":["INDONESIA : Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwanya tentang anak hasil zina yang mengatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, hal ini dilatar belakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap bertolak belakang dengan syariat Islam, putusan tersebut mengatakan bahwa anak di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya asal dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Namun, menurut Mohammad Mahfud M.D putusan MK tersebut tidak bertentangan dengan fatwa MUI maupun syariat Islam karena kata nasab dan perdata pada kedua putusan itu tidaklah sama. Berangkat dari permasalah ini, penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pendapat ulama kota Malang mengenai fatwa MUI no 11 tahun 2012, dan untuk mengetahui pendapat ulama kota Malang mengenai perlakuan hukum terhadap anak hasil zina. Penelitian ini dilakukan di kota Malang dan jenis penelitiannya adalah empiris, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Sebagian besar data diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan dengan cara wawancara kepada para ulama yang telah ditunjuk sebelumnya. Kemudian,didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya. Dari hasil penelitian tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa, pertama pada umumnya para ulama sepakat bahwa putusan MK dan fatwa MUI memiliki tujuan yang sama dan tidak saling bertentangan. Kedua mereka juga sepakat dengan adanya uji materi yang dilakukan MK, karena dengan demikian laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak hasil zina tidak lari dari tanggung jawab.Namun, salah satu ulama tidak sepakat jika putusan MK ini diaplikasikan pada anak hasil zina karena latar belakang putusan tersebut bukan tentang anak hasil zina melainkan anak dari pernikahan sirri. ENGLISH : Indonesian Islamic scholar Council (MUI) issued a fatwa about adultery children which do not have a descent relationship to man who caused the pregnancy. This case is motivated by the Constitutional Court’s(MK) decision which is considered contrary to Islamic law. The decision stated that adultery children have a civil relationship to their own biological father through scientific evidence. However, according to Mohammad Mahfud M.D that Constitutional Court’s(MK) decision does not contrast to Indonesian Islamic scholar Council’s (MUI) fatwa and Islamic law because the word of “lineage” and “civil” are not similar to both of decisions. Related to this phenomenon, the researcher conducts this research to know the opinion of Islamic scholar in Malang city of Indonesian Islamic scholar Council’s (MUI) fatwa about the law toward adultery children no. 11, 2012 and to know the argument of Islamic scholar of Malang city about the treatment of law to them. This research is committed in Malang city using empirical method and the data collection is descriptive qualitative, whereas the approach of this research is phenomenological. Most of the data are acquired from primary data which is collected from informant through direct interview to Islamic scholar who had been appointed previously. Moreover, it is supported by secondary data source within analyzing the result of research. Therefore, the result of this research delivers some conclusions; first, several of Islamic scholars agree that Constitutional Court’s(MK) decision and Indonesian Islamic scholar Council’s (MUI) fatwa have similar purpose, generally. Second, they also agree with the conduction of material test which is committed by Constitutional Court (MK). Hence, men who cause adultery children do not escape from their responsibility. Nevertheless, one of Islamic scholars does not agree with the application of Constitutional Court’s(MK) decision to adultery children, because the background of that decision is not about adultery children but it is children of unregistered marriage."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/377/1/10210060-Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/2/10210060%20IND.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/3/10210060%20ENG.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/4/10210060%20ARB.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/5/10210060%20BAB%20I.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/6/10210060%20BAB%20II.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/7/10210060%20BAB%20III.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/9/10210060%20BAB%20IV.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/8/10210060%20BAB%20V.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/10/10210060-Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/11/%5B%20File-file%20lampiran%20%5D.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/377/12/10210060-Ringkasan.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah: Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/377/"],"dc:relation.references":["1. Undang-Undang Fatwa MUI No 11 Tahun 2012. PP No 9 Tahun 1975. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. UU No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan. 2. Buku dan Penelitian Abdul Fatah, Rohadi, Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam, Edisi Kedua (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006). Ali Ash-Shabuni, Muhammad, Pembagian Waris Menurut Islam, terj. AM. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press). Ashsofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004). AthoMuzhar, Muhammad, Fatwa-FfatwaMajelisUlama Indonesia, Study tentangPemikiranHukum Islam di Indonesia (Jakarta: INIS, 1993). Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 10 (Damsyiq: Daarul Fikr, 2000). Bungin, Burhan, Metode Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif (Surabaya:Airlangga University Press, 2001). Dewan Syari’ah Nasional MUI dan Bank Indonesia (2001), Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syari’ah, Fanani, Zainal, Fatwa Dalam Perspektif Yuridis Normatif (Kajian Atas Posisi Dan Akibat Hukum Fatwa MUI), Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009). Hakim, Lukman, Al-Qur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997). Hasan, Ali, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah (Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). Khalilurrahman, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS-VIII/MUI/3/2012 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan (Analisis Komparatif), Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013). Komisi fatwa MUI, Himpunan Fatwa Nasional. Manan, Abdul, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006). Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983). Muhammad Ma’ruf, Ad-Dawalibi (1965), al-Madkhal ila ’ilm Usul al-Fiqh, (Beirut: Dar al- ’Ilm lil-Malayin). MukhsinJamil, MembendungDespotismeWacana Agama (Semarang: Walisongo Press, 2010). Moleong, Lexy J., MetodologiPenelitianKualitatif, EdisiRevisi, (Bandung: PT RosdaKarya, 2006). Nadzir, Moh, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988). Nur Anisa, Lina,Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak di Luar Nikah (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang), Thesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012). Nurul, Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam(Jakarta: Amzah, 2012). Qardhawi, Yusuf, Al-Fatwa Bainal Indhibat Wat-Tasayyub, terj. As’ad Yasin, Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1997). Quinn Patton, Michael, MetodeEvaluasiKualitatif(Yogyakarta: PustakaPelajar, 2006). Raco, J.R., Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya, (Jakarta: Grasindo, 2010). Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (jil 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Soeroso, PengantarIlmuHukum, (Jakarta: SinarGrafika, 2004). Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatifKualitatifdan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2012). Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula (Cet III; Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006). Suyanto, BagongdanSutinah, MetodePenelitianSosial: BerbagaiAlternatifPendekatan(Jakarta: Kencana, 2008). Umar, Hasbi, Nalar Fiqih Kontemporer (Jakarta: Gaung Persada Press). Zuhdi, Masjfuk, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997). Ziat, Ahmad, Analisis Usul Fikih Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Dan Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Perkawinan Beda Agama, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011). Kamus dan Ensiklopedi Haroen Nasrun, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1 (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II (Cet VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1995) Kamus Hukum (Bandung: Citra Kumbara, 2008) Website Abdurrahman, Muslim, “Mahfudz MD: Bedakan Hubungan Keperdataan dengan Soal Nasab, 2012”,http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44id,37360-lang,id c,nasionalt,Mahfudz+MD++Bedakan+Hubungan+Keperdataan+dengan+Soal+Nas ab-.phpx. Admin, “Profil MUI, 2009” http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profilmui.html. http://gelembung.blogspot.com/2011/04/sejarah-berdirinya-mui-majelisulama.html. http://www.mui/publik/tanya-jawab/metode-ijtihad-mui//. Marzuki Syuhada, http://blokgurubelajar.blogspot.com/2014/01/makalah-pendapat-para-ulama-tentang.html."],"dc:subject":["18012823 Mahram & Nasab"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap fatwa MUI no.11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:30Z"}