{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:379"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:379","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang dalam menetapkan gugatan rekonvensi mengenai harta gono gini dan hadhanah","abstract":"INDONESIA : Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah atau umat manusia. Akan tetapi perceraian dihalalkan ketika dalam keadaan darurat. Oleh karena itu perceraian hukumnya makruh. Ketika seorang suami mengajukan perceraian di pengadilan, maka seorang istri boleh menuntut harta gono-gini dan nafkah untuk anak-anaknya. Hal ini dikarenakan harta gono gini berasal dari kerja keras mereka bersama-sama yang didapat setelah adanya pernikahan, maka hal yang menarik dalam permasalahan ini adalah adanya gugatan rekonvensi yang dilakukan istri terhadap suaminya dalam pembagian harta gono gini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimana pandangan Hakim tentang proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan nafkah hono gini dan hadhanah? b) Bagaimana pandangan Hakim tentang landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono gini dengan surat pernyataan sepihak? Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui Pandangan Hakim tentang proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan nafkah gono gini dan hadhanah, serta untuk mengetahui pandangan Hakim tentang landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono gini dengan surat pernyataan sepihak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan gono gini dan hadhanah menggunakan pembuktian yang berdiri sendiri. Meskipun dalam praktik proses perceraian, pembagian harta gono gini dan hadhanah bisa diselesaikan dalam satu perkara, namun pembuktiannya harus tetap berdiri sendiri. Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi ini menggunakan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 5 ayat 2 tentang tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan mengenai harta gono gini dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan pasal 36. ENGLISH : Allah and people hates divorce, but it is allowed only in a certain condition. Therefore, a divorce is makruh according to Islamic law. When a husband files a divorce case in court, a wife may demand a distribution of community property and support for their children. Since community property is from the work of spouses after they married, then the interesting case is the lawsuit reconvention conducted by the wife to her husband on its distribution. The research problems of the study are: a) What is the judge’s perspective on the evidentiary process of divorce suit along with community property and hadhanah? b) What is the judge’s perspective on the legal fundamental used by panel of judges to grant community property reconvention with unilateral statement? The objective of the study is to find out the judge’s perspective and the legal fundamental on the evidentiary process of divorce case along with community property and hadhanah. It is an empirical research by using a qualitative approach. To get a complete data, researcher employs interview and documentation method. The researcher uses a descriptive analysis method to analyze the data. The results of this study shows that evidentiary process of divorce suit along with reconvention of community property and hadhanah employs an independent evidentiary process. Even though in the practice of divorce, the distribution of community property and hadhanah process can be solved in one case, each of the case must use independent evidentiary process. The panel of judges uses the Law No. 14 of 1970 Article 5 Paragraph 2 concerning a simple, fast, and low cost judicature. While, the case of community property refers to Law No. of 1974 Article 35 and 36.","abstract_html":"INDONESIA : Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah atau umat manusia. Akan tetapi perceraian dihalalkan ketika dalam keadaan darurat. Oleh karena itu perceraian hukumnya makruh. Ketika seorang suami mengajukan perceraian di pengadilan, maka seorang istri boleh menuntut harta gono-gini dan nafkah untuk anak-anaknya. Hal ini dikarenakan harta gono gini berasal dari kerja keras mereka bersama-sama yang didapat setelah adanya pernikahan, maka hal yang menarik dalam permasalahan ini adalah adanya gugatan rekonvensi yang dilakukan istri terhadap suaminya dalam pembagian harta gono gini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimana pandangan Hakim tentang proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan nafkah hono gini dan hadhanah? b) Bagaimana pandangan Hakim tentang landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono gini dengan surat pernyataan sepihak? Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui Pandangan Hakim tentang proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan nafkah gono gini dan hadhanah, serta untuk mengetahui pandangan Hakim tentang landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono gini dengan surat pernyataan sepihak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan gono gini dan hadhanah menggunakan pembuktian yang berdiri sendiri. Meskipun dalam praktik proses perceraian, pembagian harta gono gini dan hadhanah bisa diselesaikan dalam satu perkara, namun pembuktiannya harus tetap berdiri sendiri. Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi ini menggunakan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 5 ayat 2 tentang tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan mengenai harta gono gini dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan pasal 36. ENGLISH : Allah and people hates divorce, but it is allowed only in a certain condition. Therefore, a divorce is makruh according to Islamic law. When a husband files a divorce case in court, a wife may demand a distribution of community property and support for their children. Since community property is from the work of spouses after they married, then the interesting case is the lawsuit reconvention conducted by the wife to her husband on its distribution. The research problems of the study are: a) What is the judge’s perspective on the evidentiary process of divorce suit along with community property and hadhanah? b) What is the judge’s perspective on the legal fundamental used by panel of judges to grant community property reconvention with unilateral statement? The objective of the study is to find out the judge’s perspective and the legal fundamental on the evidentiary process of divorce case along with community property and hadhanah. It is an empirical research by using a qualitative approach. To get a complete data, researcher employs interview and documentation method. The researcher uses a descriptive analysis method to analyze the data. The results of this study shows that evidentiary process of divorce suit along with reconvention of community property and hadhanah employs an independent evidentiary process. Even though in the practice of divorce, the distribution of community property and hadhanah process can be solved in one case, each of the case must use independent evidentiary process. The panel of judges uses the Law No. 14 of 1970 Article 5 Paragraph 2 concerning a simple, fast, and low cost judicature. While, the case of community property refers to Law No. of 1974 Article 35 and 36.","abstract_has_math":false,"creators":["Lailiyatul, Azizah"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-09","date_published":"2014-09","updated_at":"2026-11-18T20:37:30Z","subjects":["18012813 Hadhanah (Child Custody, Guardianship)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/379/1/10210105%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A379","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Lailiyatul, Azizah"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-09-26"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-09"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah: Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/379/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Buku Al-Qurân Al-Karîm Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta,2004. Azzam, Muhammad, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Fiqh Munakahat. Cet. II. Jakarta: Amzah, 2011. Budiono, Abdul Rachmad. Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia. t.t.: Bayumedia Publishing, 2003. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999. Fauzan, M. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007. Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Hasan, M. Iqbal. Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. Lubis, Sulaikin. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006. Moleong, Lexy .J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014. Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif. Bandung: Tarsito, 1998. Penyusun, Tim. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: t.p., 2012. Ramulyo, Moh. Idris. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2002. Rasyid, Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Cet II. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007. Sasangka, Hari. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata. Bandung: Mandar Maju, 2005. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986. Soekanto, Soerjono dan Abdullah Mustofa. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali, 1980. Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1992. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009. Susanto, Dedi. Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011. Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Cet II.Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007. Umar, Dzulkifli dan Utsman Handoyo. Kamus Hukum Dictonary of Law Complete Edition. t.t.: Quantum Media Press, 2010. Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Skripsi Fauziah, Lilik. Pembagian Harta Bersama Pasangan Nikah Siri Yang Bercerai (Studi Kasus Di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo,Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur). Skripsi UIN Maliki Malang: Fak.Syariah, 2011. Kurniawati, Heni. Eksekusi Putusan Harta Bersama Yang Obyeknya Dipindahtangankan (Perkara No 3264/Pdt.G/ 2005/PA.Kab.Malang). Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fak. Syariah, 2009. Syaifullah, Rizki. Dasar Hukum Majelis Hakim Menolak Derden Verzet Terhadap Eksekusi Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian(Studi Perkara No. 1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg.). Skripsi UIN Maliki Malang: Fak. Syariah, 2012. Website Ali Poetry, “Pengertian, Dasar hukum Dan Syarat Hadhanah (Hak Asuh Anak)”, http://aliranim. blogspot.com/2012/04/pengertiaan-dasarhukum-dan-syarat.html,diakses pada tanggal 24 April 2014. Legal Akses, “Hak Asuh Anak Dalam Perceraian (Hadhanah)”, http://www.legalakses.com/hak-asuh-anak-dalam-perceraian/,diakses pada tanggal 24 April 2014. Ali Poetry, “Pengertian, Dasar hukum Dan Syarat Hadhanah (Hak Asuh Anak)”, http://aliranim. blogspot.com/2012/04/pengertiaan-dasarhukum-dan-syarat.html,diakses pada tanggal 24 April 2014. http://pa.malangkota.go.id/news/pengadilan/faktor-faktor-penyebab-perceraian-tahun-2009. html. diakses pada tanggal 10 agustus 2011. www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang, diakses pada tanggal 25 Agustus 2014. Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2012. Wawancara Munasik, wawancara (Malang, 12 Agustus 2014). Mustofa, wawancara (Malang, 15 Juli 2014)."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012813 Hadhanah (Child Custody, Guardianship)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/379/1/10210105%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/2/10210105%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/3/10210105%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/4/10210105%20Arabic.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/5/10210105%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/6/10210105%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/7/10210105%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/8/10210105%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/9/10210105%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/10/10210105%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/11/10210105%20Lampiran.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/12/10210105%20Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA : Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah atau umat manusia. Akan tetapi perceraian dihalalkan ketika dalam keadaan darurat. Oleh karena itu perceraian hukumnya makruh. Ketika seorang suami mengajukan perceraian di pengadilan, maka seorang istri boleh menuntut harta gono-gini dan nafkah untuk anak-anaknya. Hal ini dikarenakan harta gono gini berasal dari kerja keras mereka bersama-sama yang didapat setelah adanya pernikahan, maka hal yang menarik dalam permasalahan ini adalah adanya gugatan rekonvensi yang dilakukan istri terhadap suaminya dalam pembagian harta gono gini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimana pandangan Hakim tentang proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan nafkah hono gini dan hadhanah? b) Bagaimana pandangan Hakim tentang landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono gini dengan surat pernyataan sepihak? Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui Pandangan Hakim tentang proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan nafkah gono gini dan hadhanah, serta untuk mengetahui pandangan Hakim tentang landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono gini dengan surat pernyataan sepihak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan gono gini dan hadhanah menggunakan pembuktian yang berdiri sendiri. Meskipun dalam praktik proses perceraian, pembagian harta gono gini dan hadhanah bisa diselesaikan dalam satu perkara, namun pembuktiannya harus tetap berdiri sendiri. Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi ini menggunakan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 5 ayat 2 tentang tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan mengenai harta gono gini dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan pasal 36. ENGLISH : Allah and people hates divorce, but it is allowed only in a certain condition. Therefore, a divorce is makruh according to Islamic law. When a husband files a divorce case in court, a wife may demand a distribution of community property and support for their children. Since community property is from the work of spouses after they married, then the interesting case is the lawsuit reconvention conducted by the wife to her husband on its distribution. The research problems of the study are: a) What is the judge’s perspective on the evidentiary process of divorce suit along with community property and hadhanah? b) What is the judge’s perspective on the legal fundamental used by panel of judges to grant community property reconvention with unilateral statement? The objective of the study is to find out the judge’s perspective and the legal fundamental on the evidentiary process of divorce case along with community property and hadhanah. It is an empirical research by using a qualitative approach. To get a complete data, researcher employs interview and documentation method. The researcher uses a descriptive analysis method to analyze the data. The results of this study shows that evidentiary process of divorce suit along with reconvention of community property and hadhanah employs an independent evidentiary process. Even though in the practice of divorce, the distribution of community property and hadhanah process can be solved in one case, each of the case must use independent evidentiary process. The panel of judges uses the Law No. 14 of 1970 Article 5 Paragraph 2 concerning a simple, fast, and low cost judicature. While, the case of community property refers to Law No. of 1974 Article 35 and 36."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang dalam menetapkan gugatan rekonvensi mengenai harta gono gini dan hadhanah"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Lailiyatul, Azizah"],"dc:date":["2014-09-26"],"dc:date.issued":["2014-09"],"dc:description.abstract":["INDONESIA : Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah atau umat manusia. Akan tetapi perceraian dihalalkan ketika dalam keadaan darurat. Oleh karena itu perceraian hukumnya makruh. Ketika seorang suami mengajukan perceraian di pengadilan, maka seorang istri boleh menuntut harta gono-gini dan nafkah untuk anak-anaknya. Hal ini dikarenakan harta gono gini berasal dari kerja keras mereka bersama-sama yang didapat setelah adanya pernikahan, maka hal yang menarik dalam permasalahan ini adalah adanya gugatan rekonvensi yang dilakukan istri terhadap suaminya dalam pembagian harta gono gini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimana pandangan Hakim tentang proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan nafkah hono gini dan hadhanah? b) Bagaimana pandangan Hakim tentang landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono gini dengan surat pernyataan sepihak? Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui Pandangan Hakim tentang proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan nafkah gono gini dan hadhanah, serta untuk mengetahui pandangan Hakim tentang landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi gono gini dengan surat pernyataan sepihak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan gono gini dan hadhanah menggunakan pembuktian yang berdiri sendiri. Meskipun dalam praktik proses perceraian, pembagian harta gono gini dan hadhanah bisa diselesaikan dalam satu perkara, namun pembuktiannya harus tetap berdiri sendiri. Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi ini menggunakan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 5 ayat 2 tentang tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan mengenai harta gono gini dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan pasal 36. ENGLISH : Allah and people hates divorce, but it is allowed only in a certain condition. Therefore, a divorce is makruh according to Islamic law. When a husband files a divorce case in court, a wife may demand a distribution of community property and support for their children. Since community property is from the work of spouses after they married, then the interesting case is the lawsuit reconvention conducted by the wife to her husband on its distribution. The research problems of the study are: a) What is the judge’s perspective on the evidentiary process of divorce suit along with community property and hadhanah? b) What is the judge’s perspective on the legal fundamental used by panel of judges to grant community property reconvention with unilateral statement? The objective of the study is to find out the judge’s perspective and the legal fundamental on the evidentiary process of divorce case along with community property and hadhanah. It is an empirical research by using a qualitative approach. To get a complete data, researcher employs interview and documentation method. The researcher uses a descriptive analysis method to analyze the data. The results of this study shows that evidentiary process of divorce suit along with reconvention of community property and hadhanah employs an independent evidentiary process. Even though in the practice of divorce, the distribution of community property and hadhanah process can be solved in one case, each of the case must use independent evidentiary process. The panel of judges uses the Law No. 14 of 1970 Article 5 Paragraph 2 concerning a simple, fast, and low cost judicature. While, the case of community property refers to Law No. of 1974 Article 35 and 36."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/379/1/10210105%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/2/10210105%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/3/10210105%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/4/10210105%20Arabic.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/5/10210105%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/6/10210105%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/7/10210105%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/8/10210105%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/9/10210105%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/10/10210105%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/11/10210105%20Lampiran.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/379/12/10210105%20Ringkasan.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah: Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/379/"],"dc:relation.references":["Buku Al-Qurân Al-Karîm Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta,2004. Azzam, Muhammad, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Fiqh Munakahat. Cet. II. Jakarta: Amzah, 2011. Budiono, Abdul Rachmad. Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia. t.t.: Bayumedia Publishing, 2003. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999. Fauzan, M. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007. Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Hasan, M. Iqbal. Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. Lubis, Sulaikin. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006. Moleong, Lexy .J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014. Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif. Bandung: Tarsito, 1998. Penyusun, Tim. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: t.p., 2012. Ramulyo, Moh. Idris. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2002. Rasyid, Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Cet II. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007. Sasangka, Hari. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata. Bandung: Mandar Maju, 2005. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986. Soekanto, Soerjono dan Abdullah Mustofa. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali, 1980. Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1992. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009. Susanto, Dedi. Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011. Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Cet II.Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007. Umar, Dzulkifli dan Utsman Handoyo. Kamus Hukum Dictonary of Law Complete Edition. t.t.: Quantum Media Press, 2010. Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Skripsi Fauziah, Lilik. Pembagian Harta Bersama Pasangan Nikah Siri Yang Bercerai (Studi Kasus Di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo,Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur). Skripsi UIN Maliki Malang: Fak.Syariah, 2011. Kurniawati, Heni. Eksekusi Putusan Harta Bersama Yang Obyeknya Dipindahtangankan (Perkara No 3264/Pdt.G/ 2005/PA.Kab.Malang). Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fak. Syariah, 2009. Syaifullah, Rizki. Dasar Hukum Majelis Hakim Menolak Derden Verzet Terhadap Eksekusi Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian(Studi Perkara No. 1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg.). Skripsi UIN Maliki Malang: Fak. Syariah, 2012. Website Ali Poetry, “Pengertian, Dasar hukum Dan Syarat Hadhanah (Hak Asuh Anak)”, http://aliranim. blogspot.com/2012/04/pengertiaan-dasarhukum-dan-syarat.html,diakses pada tanggal 24 April 2014. Legal Akses, “Hak Asuh Anak Dalam Perceraian (Hadhanah)”, http://www.legalakses.com/hak-asuh-anak-dalam-perceraian/,diakses pada tanggal 24 April 2014. Ali Poetry, “Pengertian, Dasar hukum Dan Syarat Hadhanah (Hak Asuh Anak)”, http://aliranim. blogspot.com/2012/04/pengertiaan-dasarhukum-dan-syarat.html,diakses pada tanggal 24 April 2014. http://pa.malangkota.go.id/news/pengadilan/faktor-faktor-penyebab-perceraian-tahun-2009. html. diakses pada tanggal 10 agustus 2011. www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang, diakses pada tanggal 25 Agustus 2014. Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2012. Wawancara Munasik, wawancara (Malang, 12 Agustus 2014). Mustofa, wawancara (Malang, 15 Juli 2014)."],"dc:subject":["18012813 Hadhanah (Child Custody, Guardianship)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang dalam menetapkan gugatan rekonvensi mengenai harta gono gini dan hadhanah"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:30Z"}