{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:380"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:380","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Perjanjian dalam perkawinan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Perspektif fiqh dan hukum perkawinan di Indonesia","abstract":"INDONESIA: Perjanjian merupakan suatu hal yang dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam perkawinan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI hanya mengatur perjanjian perkawinan tentang ta’lik talak dan harta bersama saja. Sedangkan, dalam perkawinan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam kedua aturan hukum tersebut. Adapun dalam konsep fiqh, wajib tidaknya perjanjian perkawinan itu dipenuhi tergantung pada isi dari perjanjian perkawinan itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian-perjanjian dalam perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa, mengetahui penerapan perjanjian yang telah disepakati tersebut dalam kehidupan rumah tangga mereka, serta mengetahui kekuatan hukum dari perjanjian yang telah dibuat menurut perspektif fiqh dan hukum perkawinan di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Sebagian besar data diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan, serta didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Beberapa perjanjian perkawinan yang disepakati dalam perkawinan mahasiswa tersebut antara lain perjanjian untuk penangguhan berhubungan suami istri, penangguhan pemberian nafkah, penangguhan untuk tinggal serumah antara suami istri, serta perjanjian untuk penundaan memiliki keturunan. Akan tetapi, dalam penerapannya perjanjian itu tidak dipenuhi oleh para pihak. Adapun menurut perspektif hukum perkawinan di Indonesia, perjanjian perkawinan yang dibuat para informan tidak memiliki kekuatan hukum karena hanya berupa perjanjian lisan, tidak tertulis serta tidak didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan menurut perspektif fiqh, maka perjanjian ini juga tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan tiga dari isi perjanjian tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan maupun perintah syari’at, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipenuhi. ENGLISH: Covenant can touch various aspects of life, including marriage. The mariage covenant of ta'lik divorce and marital property are two aspects of regulation in Indonesian Marriage Law Number 1/1974 and KHI. Meanwhile, the marrital student in Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, consist of Covenants which is not already in the two laws above. Otherwise on Fiqh concept, the marriage covenant shall be fulfilled or not depends on the contents of the marriage covenant itself. The aim of this study is to know the marriage covenant made by the students, knowing the implementation of the marriage covenant that has been agreed in their family, and knowing the legal force of marriage covenant have been made according to the perspective of jurisprudence and Indonesian Marriage Law. This research uses the empirical research method, with the acquisition of the data that is descriptive qualitative. Most of the data obtained from the primary data, collected directly from the informant, and supported by secondary data sources in analyzing the results of this research. The data collection method in this study use interviews, questioner and documentation. Some of the marriage covenant of student agreed for adjournment of intercourse, adjournment of giving livelihood, adjournment to live together, as well as an adjournment for delaying had children. However, in practice the covenant are not fulfilled by the parties. On the other hand, the marriage covenant is unenforceable if the covenant only made verbally by the parties because the principle of pacta sunt servanda which is abstract and can not be proven. Otherwise if the marriage covenant is written covenant. In the fiqh concept, this covenant will be unenforceable because the contents of the covenant are contrary to the aim of marriage and the mission of sharia.","abstract_html":"INDONESIA: Perjanjian merupakan suatu hal yang dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam perkawinan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI hanya mengatur perjanjian perkawinan tentang ta’lik talak dan harta bersama saja. Sedangkan, dalam perkawinan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam kedua aturan hukum tersebut. Adapun dalam konsep fiqh, wajib tidaknya perjanjian perkawinan itu dipenuhi tergantung pada isi dari perjanjian perkawinan itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian-perjanjian dalam perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa, mengetahui penerapan perjanjian yang telah disepakati tersebut dalam kehidupan rumah tangga mereka, serta mengetahui kekuatan hukum dari perjanjian yang telah dibuat menurut perspektif fiqh dan hukum perkawinan di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Sebagian besar data diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan, serta didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Beberapa perjanjian perkawinan yang disepakati dalam perkawinan mahasiswa tersebut antara lain perjanjian untuk penangguhan berhubungan suami istri, penangguhan pemberian nafkah, penangguhan untuk tinggal serumah antara suami istri, serta perjanjian untuk penundaan memiliki keturunan. Akan tetapi, dalam penerapannya perjanjian itu tidak dipenuhi oleh para pihak. Adapun menurut perspektif hukum perkawinan di Indonesia, perjanjian perkawinan yang dibuat para informan tidak memiliki kekuatan hukum karena hanya berupa perjanjian lisan, tidak tertulis serta tidak didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan menurut perspektif fiqh, maka perjanjian ini juga tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan tiga dari isi perjanjian tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan maupun perintah syari’at, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipenuhi. ENGLISH: Covenant can touch various aspects of life, including marriage. The mariage covenant of ta&#x27;lik divorce and marital property are two aspects of regulation in Indonesian Marriage Law Number 1/1974 and KHI. Meanwhile, the marrital student in Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, consist of Covenants which is not already in the two laws above. Otherwise on Fiqh concept, the marriage covenant shall be fulfilled or not depends on the contents of the marriage covenant itself. The aim of this study is to know the marriage covenant made by the students, knowing the implementation of the marriage covenant that has been agreed in their family, and knowing the legal force of marriage covenant have been made according to the perspective of jurisprudence and Indonesian Marriage Law. This research uses the empirical research method, with the acquisition of the data that is descriptive qualitative. Most of the data obtained from the primary data, collected directly from the informant, and supported by secondary data sources in analyzing the results of this research. The data collection method in this study use interviews, questioner and documentation. Some of the marriage covenant of student agreed for adjournment of intercourse, adjournment of giving livelihood, adjournment to live together, as well as an adjournment for delaying had children. However, in practice the covenant are not fulfilled by the parties. On the other hand, the marriage covenant is unenforceable if the covenant only made verbally by the parties because the principle of pacta sunt servanda which is abstract and can not be proven. Otherwise if the marriage covenant is written covenant. In the fiqh concept, this covenant will be unenforceable because the contents of the covenant are contrary to the aim of marriage and the mission of sharia.","abstract_has_math":false,"creators":["Zahir, Nurdiati Akmah"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-03","date_published":"2014-03","updated_at":"2026-11-18T20:37:30Z","subjects":["18012825 Kesepakatan Pranikah (Prenuptial Agreement)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/380/1/10210070%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A380","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Zahir, Nurdiati Akmah"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-03-08"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-03"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/380/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["A. Buku, Penelitian dan Jurnal Al-Albani, M Nashiruddin. Mukhtashar Shahih Muslim. Terj. Elly Lathifah. Jakarta : Gema Insani Press. 2005. Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Fathul Baari Syarah Shahih Al- Bukhari. Terj. Amiruddin. Jilid XXV. Jakarta : Pustaka Azzam. 2008. Al-Mashri, Mahmud. Az-Zawaj al-Islami as-Sa’id. Terj. Iman Firdaus. Jakarta : Qisthi Press. 2010. Al-Mundziri, Imam. Mukhtasar Shahih Muslim. Terj. Achmad Zaidun. Cet. 1. Jakarta : Pustaka Amani. 2003. Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. Implementasi Ketentuan- ketentuan : Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak. Bali : Udayana University Press, 2010. Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta. 2004. Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad. Nailul Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar. Juz VI. Terj. Adib Bisri Mustafa dkk. Cet I. Semarang : Asy-Syiafa‟. 1994. Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Al-Usrotu wa Ahkamuhaa ti At-Tasyri’ Al-Islamiy. Terj. Abdul Majid Khon. Jakarta : Amzah. 2009. Bachri, Bachtiar S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. ” Jurnal Teknologi Pendidikan. 1. April. 2010. Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta. 2000. Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta : UII Press. 1999. Bisri, Cik Hasan. Model Penelitian Fiqh : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian. Jilid I. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2004. Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial : Format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya : Airlangga University Press. 2001. Chairuman dan Suhrawardi Lubis. Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta : Sinar Grafika. 2004. Departemen Agama RI. al-Qur’anulkarim : Terjemah Per-kata. Jakarta : Sygma. 2007. Departemen Agama RI. al-Qur’an Tajwid dan terjemah. Jawa Barat : Diponegoro. 2010. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 1989. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 1982. Djubaidah, Neng. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta : Sinar Grafika. 2010. Ghazaly, Abd.Rahman. Fiqih Munakahat. Jakarta : Kencana. 2006. Kamal bin As-Sayyid Salim, Abu Malik. Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Tauhid Madzahib Al-A’immah. Terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh. Jilid III. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007. Mahjuddin. Masailul Fiqhiyah : Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini. Jakarta : Kalam Mulia. 2003. Marbun, BN. Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum. Jakarta : Puspa Swara. 2009. Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama Yogyakarta. 2000. Moleong, Lexy. Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Putra Ria. 2000. Muhammad bin Idris, Abu Abdullah. Al-Umm. Terj. Muhammad Yasir Abdul Muthalib. Jilid 2. Cet. III. Jakarta : Pustaka Azzam. 2007. Muhammad bin Ismail, Imam Abu Abdullah. Shahih Bukhari. Beirut : Darul Kitab Al-„Ilmiyah. 1992. Muslim bin Hajjaj, Abu Husain. Shahih Muslim. Juz I. Beirut : Dar Thoyyibah. 1998. Nasution. Metode Research : Penelitian Ilmiah. Bandung : Jemmars. 1991. Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia. Tt. Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif : Jenis Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta : Grasindo, 2010. Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid. Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta : Pustaka Azzam. 2007. Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunnah. Terj. Noe Hasanuddin. Juz I. Cet I. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006. Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunnah. Terj. Noe Hasanuddin. Juz II. Cet I. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006. Sukandarrumidi. Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula. Cet III. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2006. Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta : Kencana. 2007. Ubaidi, Muhammad Yaqub Thalib. Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah. Terj. M. Ashim. Jakarta : Darus Sunnah. 2007. Yuliani, Rahmani Timorita. “Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah. ” Jurnal Ekonomi Islam La_Riba. 1. Juli. 2008. Zainiah. Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris tentang Perjanjian Perkawinan pada Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Malang, Skripsi S1. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011. B. Website Error! Hyperlink reference not valid. diakses bulan Agustus 2012. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7034/perlunya-perjanjian-dibuat- secara-tertulis diakses tanggal 30 Januari 2014. http://seleralelaki08.blogspot.com/2012/05/hukum-perjanjian.html diakses tanggal 23 Januari 2014. http://www.dakwatuna.com/2013/02/27/28550/hukum-kb-jika-untuk- merencanakan-keturunan-maka-mubah-jika-untuk-memutuskan- keturunan-maka-haram/#ixzz2r9TT3zjc diakses tanggal 23 Januari 2014. http://www.konsultasisyariah.com/hukum-mengajukan-syarat-ketika-nikah-/ tanggal 26 Maret 2014"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012825 Kesepakatan Pranikah (Prenuptial Agreement)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/380/1/10210070%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/380/2/10210070%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/380/3/10210070%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/380/4/10210070%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/380/5/10210070%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/380/6/10210070%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/380/7/10210070%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/380/8/10210070%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/380/9/10210070%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/380/10/10210070%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/380/11/10210070%20Lampiran.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Perjanjian merupakan suatu hal yang dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam perkawinan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI hanya mengatur perjanjian perkawinan tentang ta’lik talak dan harta bersama saja. Sedangkan, dalam perkawinan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam kedua aturan hukum tersebut. Adapun dalam konsep fiqh, wajib tidaknya perjanjian perkawinan itu dipenuhi tergantung pada isi dari perjanjian perkawinan itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian-perjanjian dalam perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa, mengetahui penerapan perjanjian yang telah disepakati tersebut dalam kehidupan rumah tangga mereka, serta mengetahui kekuatan hukum dari perjanjian yang telah dibuat menurut perspektif fiqh dan hukum perkawinan di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Sebagian besar data diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan, serta didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Beberapa perjanjian perkawinan yang disepakati dalam perkawinan mahasiswa tersebut antara lain perjanjian untuk penangguhan berhubungan suami istri, penangguhan pemberian nafkah, penangguhan untuk tinggal serumah antara suami istri, serta perjanjian untuk penundaan memiliki keturunan. Akan tetapi, dalam penerapannya perjanjian itu tidak dipenuhi oleh para pihak. Adapun menurut perspektif hukum perkawinan di Indonesia, perjanjian perkawinan yang dibuat para informan tidak memiliki kekuatan hukum karena hanya berupa perjanjian lisan, tidak tertulis serta tidak didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan menurut perspektif fiqh, maka perjanjian ini juga tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan tiga dari isi perjanjian tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan maupun perintah syari’at, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipenuhi. ENGLISH: Covenant can touch various aspects of life, including marriage. The mariage covenant of ta'lik divorce and marital property are two aspects of regulation in Indonesian Marriage Law Number 1/1974 and KHI. Meanwhile, the marrital student in Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, consist of Covenants which is not already in the two laws above. Otherwise on Fiqh concept, the marriage covenant shall be fulfilled or not depends on the contents of the marriage covenant itself. The aim of this study is to know the marriage covenant made by the students, knowing the implementation of the marriage covenant that has been agreed in their family, and knowing the legal force of marriage covenant have been made according to the perspective of jurisprudence and Indonesian Marriage Law. This research uses the empirical research method, with the acquisition of the data that is descriptive qualitative. Most of the data obtained from the primary data, collected directly from the informant, and supported by secondary data sources in analyzing the results of this research. The data collection method in this study use interviews, questioner and documentation. Some of the marriage covenant of student agreed for adjournment of intercourse, adjournment of giving livelihood, adjournment to live together, as well as an adjournment for delaying had children. However, in practice the covenant are not fulfilled by the parties. On the other hand, the marriage covenant is unenforceable if the covenant only made verbally by the parties because the principle of pacta sunt servanda which is abstract and can not be proven. Otherwise if the marriage covenant is written covenant. In the fiqh concept, this covenant will be unenforceable because the contents of the covenant are contrary to the aim of marriage and the mission of sharia."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Perjanjian dalam perkawinan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Perspektif fiqh dan hukum perkawinan di Indonesia"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Zahir, Nurdiati Akmah"],"dc:date":["2014-03-08"],"dc:date.issued":["2014-03"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Perjanjian merupakan suatu hal yang dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam perkawinan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI hanya mengatur perjanjian perkawinan tentang ta’lik talak dan harta bersama saja. Sedangkan, dalam perkawinan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam kedua aturan hukum tersebut. Adapun dalam konsep fiqh, wajib tidaknya perjanjian perkawinan itu dipenuhi tergantung pada isi dari perjanjian perkawinan itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian-perjanjian dalam perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa, mengetahui penerapan perjanjian yang telah disepakati tersebut dalam kehidupan rumah tangga mereka, serta mengetahui kekuatan hukum dari perjanjian yang telah dibuat menurut perspektif fiqh dan hukum perkawinan di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Sebagian besar data diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan, serta didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Beberapa perjanjian perkawinan yang disepakati dalam perkawinan mahasiswa tersebut antara lain perjanjian untuk penangguhan berhubungan suami istri, penangguhan pemberian nafkah, penangguhan untuk tinggal serumah antara suami istri, serta perjanjian untuk penundaan memiliki keturunan. Akan tetapi, dalam penerapannya perjanjian itu tidak dipenuhi oleh para pihak. Adapun menurut perspektif hukum perkawinan di Indonesia, perjanjian perkawinan yang dibuat para informan tidak memiliki kekuatan hukum karena hanya berupa perjanjian lisan, tidak tertulis serta tidak didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan menurut perspektif fiqh, maka perjanjian ini juga tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan tiga dari isi perjanjian tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan maupun perintah syari’at, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipenuhi. ENGLISH: Covenant can touch various aspects of life, including marriage. The mariage covenant of ta'lik divorce and marital property are two aspects of regulation in Indonesian Marriage Law Number 1/1974 and KHI. Meanwhile, the marrital student in Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, consist of Covenants which is not already in the two laws above. Otherwise on Fiqh concept, the marriage covenant shall be fulfilled or not depends on the contents of the marriage covenant itself. The aim of this study is to know the marriage covenant made by the students, knowing the implementation of the marriage covenant that has been agreed in their family, and knowing the legal force of marriage covenant have been made according to the perspective of jurisprudence and Indonesian Marriage Law. This research uses the empirical research method, with the acquisition of the data that is descriptive qualitative. Most of the data obtained from the primary data, collected directly from the informant, and supported by secondary data sources in analyzing the results of this research. The data collection method in this study use interviews, questioner and documentation. Some of the marriage covenant of student agreed for adjournment of intercourse, adjournment of giving livelihood, adjournment to live together, as well as an adjournment for delaying had children. However, in practice the covenant are not fulfilled by the parties. On the other hand, the marriage covenant is unenforceable if the covenant only made verbally by the parties because the principle of pacta sunt servanda which is abstract and can not be proven. Otherwise if the marriage covenant is written covenant. In the fiqh concept, this covenant will be unenforceable because the contents of the covenant are contrary to the aim of marriage and the mission of sharia."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/380/1/10210070%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/380/2/10210070%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/380/3/10210070%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/380/4/10210070%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/380/5/10210070%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/380/6/10210070%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/380/7/10210070%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/380/8/10210070%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/380/9/10210070%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/380/10/10210070%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/380/11/10210070%20Lampiran.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/380/"],"dc:relation.references":["A. Buku, Penelitian dan Jurnal Al-Albani, M Nashiruddin. Mukhtashar Shahih Muslim. Terj. Elly Lathifah. Jakarta : Gema Insani Press. 2005. Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Fathul Baari Syarah Shahih Al- Bukhari. Terj. Amiruddin. Jilid XXV. Jakarta : Pustaka Azzam. 2008. Al-Mashri, Mahmud. Az-Zawaj al-Islami as-Sa’id. Terj. Iman Firdaus. Jakarta : Qisthi Press. 2010. Al-Mundziri, Imam. Mukhtasar Shahih Muslim. Terj. Achmad Zaidun. Cet. 1. Jakarta : Pustaka Amani. 2003. Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. Implementasi Ketentuan- ketentuan : Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak. Bali : Udayana University Press, 2010. Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta. 2004. Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad. Nailul Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar. Juz VI. Terj. Adib Bisri Mustafa dkk. Cet I. Semarang : Asy-Syiafa‟. 1994. Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Al-Usrotu wa Ahkamuhaa ti At-Tasyri’ Al-Islamiy. Terj. Abdul Majid Khon. Jakarta : Amzah. 2009. Bachri, Bachtiar S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. ” Jurnal Teknologi Pendidikan. 1. April. 2010. Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta. 2000. Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta : UII Press. 1999. Bisri, Cik Hasan. Model Penelitian Fiqh : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian. Jilid I. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2004. Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial : Format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya : Airlangga University Press. 2001. Chairuman dan Suhrawardi Lubis. Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta : Sinar Grafika. 2004. Departemen Agama RI. al-Qur’anulkarim : Terjemah Per-kata. Jakarta : Sygma. 2007. Departemen Agama RI. al-Qur’an Tajwid dan terjemah. Jawa Barat : Diponegoro. 2010. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 1989. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 1982. Djubaidah, Neng. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta : Sinar Grafika. 2010. Ghazaly, Abd.Rahman. Fiqih Munakahat. Jakarta : Kencana. 2006. Kamal bin As-Sayyid Salim, Abu Malik. Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Tauhid Madzahib Al-A’immah. Terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh. Jilid III. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007. Mahjuddin. Masailul Fiqhiyah : Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini. Jakarta : Kalam Mulia. 2003. Marbun, BN. Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum. Jakarta : Puspa Swara. 2009. Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama Yogyakarta. 2000. Moleong, Lexy. Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Putra Ria. 2000. Muhammad bin Idris, Abu Abdullah. Al-Umm. Terj. Muhammad Yasir Abdul Muthalib. Jilid 2. Cet. III. Jakarta : Pustaka Azzam. 2007. Muhammad bin Ismail, Imam Abu Abdullah. Shahih Bukhari. Beirut : Darul Kitab Al-„Ilmiyah. 1992. Muslim bin Hajjaj, Abu Husain. Shahih Muslim. Juz I. Beirut : Dar Thoyyibah. 1998. Nasution. Metode Research : Penelitian Ilmiah. Bandung : Jemmars. 1991. Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia. Tt. Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif : Jenis Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta : Grasindo, 2010. Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid. Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta : Pustaka Azzam. 2007. Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunnah. Terj. Noe Hasanuddin. Juz I. Cet I. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006. Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunnah. Terj. Noe Hasanuddin. Juz II. Cet I. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006. Sukandarrumidi. Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula. Cet III. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2006. Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta : Kencana. 2007. Ubaidi, Muhammad Yaqub Thalib. Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah. Terj. M. Ashim. Jakarta : Darus Sunnah. 2007. Yuliani, Rahmani Timorita. “Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah. ” Jurnal Ekonomi Islam La_Riba. 1. Juli. 2008. Zainiah. Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris tentang Perjanjian Perkawinan pada Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 di Pengadilan Negeri Malang, Skripsi S1. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011. B. Website Error! Hyperlink reference not valid. diakses bulan Agustus 2012. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7034/perlunya-perjanjian-dibuat- secara-tertulis diakses tanggal 30 Januari 2014. http://seleralelaki08.blogspot.com/2012/05/hukum-perjanjian.html diakses tanggal 23 Januari 2014. http://www.dakwatuna.com/2013/02/27/28550/hukum-kb-jika-untuk- merencanakan-keturunan-maka-mubah-jika-untuk-memutuskan- keturunan-maka-haram/#ixzz2r9TT3zjc diakses tanggal 23 Januari 2014. http://www.konsultasisyariah.com/hukum-mengajukan-syarat-ketika-nikah-/ tanggal 26 Maret 2014"],"dc:subject":["18012825 Kesepakatan Pranikah (Prenuptial Agreement)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Perjanjian dalam perkawinan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Perspektif fiqh dan hukum perkawinan di Indonesia"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:30Z"}