{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:417"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:417","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Pandangan tokoh agama Islam di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur tentang hak perwakilan bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah","abstract":"INDONESIA: Dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit jumlah pernikahan yang telah di dahului oleh perzinaan, artinya ketika dilakukan akad nikah, mempelai wanita sudah dalam keadaan mengandung anak dari mempelai pria yang menghamilinya, pernikahan seperti ini di dalam KHI disebut dengan istilah kawin hamil. Permasalahan yang akan timbul akibat dari pernikahan yang telah didahului kehamilan mempelai wanita diantaranya ketika anak yang di kandungnya lahir dan berjenis kelamin perempuan, bagaimana penentuan hak kewalian bagi anak perempuan tersebut. Fikih Islam memberi ketentuan bahwa anak yang lahir dari kawin hamil hanya dinasabkan kepada ibunya, sedangkan dalam UU. No.1 Tahun 1974 dan KHI mengatakan anak tersebut adalah anak sah bagi kedua orang tuanya yang berarti ayah nya berhak menjadi wali nikah dari anak tersebut. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende tentang hak perwalian bagi anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah dan dasar hukum Tokoh Agama Islam dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang di lahirkan akibat kehamilan di luar nikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif-kualitatif, yang mana data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian menurut para Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende mengatakan bahwa wali bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah adalah ayah kandung nya, selama laki-laki yang menghamili wanita tersebut bertanggung jawab untuk menikahi nya sebelum anak yang di kandung lahir maka anak tersebut adalah anak sah. Dasar hukum dari penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah. Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende sepakat dengan apa yang sudah dijelaskan dalam UU. No.1 dan KHI bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. ENGLISH: In social life, the marriages had been preceded by adultery, it means when conducted the marriage ceremony, in the bride already pregnant with of the groom, a wedding like this in the KHI is called the mating pregnant. The problems that will arise as a result of a marriage that had preceded the bride's pregnancy is when a child was born in female, how the determination of the rights status as guardian for the girls. Islamic Jurisprudence giving provision that the children, who are born from the mating pregnant, her lineage is only to her mother, while in the Act. 1 In 1974 and KHI said this child is the legitimate child of both parents. Its means that his father has rightful become guardian of marriage to this child. This Research is aimed to know how the point of view of Islamic Scholars in Ende about the guardian right of women who were born as a result of a mating pregnant the legal basis of Islamic Scholars in determining the guardian of marriage for girls was born due to pregnancy outside marriage (mating pregnant) . This study used qualitative methods, this study is a descriptive - qualitative approach, the data are collected in the form of primary data and secondary data and interviews conducted with technical documentation then the data is edited, checked and carefully prepared and arranged then analyzed. The results of the study according to the Islamic Religious Leaders in Ende, the guardian of girl who were born as a result of pregnancy outside marriage is her biological father , as long as the man who impregnates a woman is responsible for her married before the child born. The legal basic of the determination of guardians for the girls who were born as a result of pregnancy outside marriage viewed the Islamic leaders in Ende is the republic indonesia constitution number 1 and KHI stated that legal’s child is a child born in or a result a legal marriage.","abstract_html":"INDONESIA: Dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit jumlah pernikahan yang telah di dahului oleh perzinaan, artinya ketika dilakukan akad nikah, mempelai wanita sudah dalam keadaan mengandung anak dari mempelai pria yang menghamilinya, pernikahan seperti ini di dalam KHI disebut dengan istilah kawin hamil. Permasalahan yang akan timbul akibat dari pernikahan yang telah didahului kehamilan mempelai wanita diantaranya ketika anak yang di kandungnya lahir dan berjenis kelamin perempuan, bagaimana penentuan hak kewalian bagi anak perempuan tersebut. Fikih Islam memberi ketentuan bahwa anak yang lahir dari kawin hamil hanya dinasabkan kepada ibunya, sedangkan dalam UU. No.1 Tahun 1974 dan KHI mengatakan anak tersebut adalah anak sah bagi kedua orang tuanya yang berarti ayah nya berhak menjadi wali nikah dari anak tersebut. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende tentang hak perwalian bagi anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah dan dasar hukum Tokoh Agama Islam dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang di lahirkan akibat kehamilan di luar nikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif-kualitatif, yang mana data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian menurut para Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende mengatakan bahwa wali bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah adalah ayah kandung nya, selama laki-laki yang menghamili wanita tersebut bertanggung jawab untuk menikahi nya sebelum anak yang di kandung lahir maka anak tersebut adalah anak sah. Dasar hukum dari penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah. Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende sepakat dengan apa yang sudah dijelaskan dalam UU. No.1 dan KHI bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. ENGLISH: In social life, the marriages had been preceded by adultery, it means when conducted the marriage ceremony, in the bride already pregnant with of the groom, a wedding like this in the KHI is called the mating pregnant. The problems that will arise as a result of a marriage that had preceded the bride&#x27;s pregnancy is when a child was born in female, how the determination of the rights status as guardian for the girls. Islamic Jurisprudence giving provision that the children, who are born from the mating pregnant, her lineage is only to her mother, while in the Act. 1 In 1974 and KHI said this child is the legitimate child of both parents. Its means that his father has rightful become guardian of marriage to this child. This Research is aimed to know how the point of view of Islamic Scholars in Ende about the guardian right of women who were born as a result of a mating pregnant the legal basis of Islamic Scholars in determining the guardian of marriage for girls was born due to pregnancy outside marriage (mating pregnant) . This study used qualitative methods, this study is a descriptive - qualitative approach, the data are collected in the form of primary data and secondary data and interviews conducted with technical documentation then the data is edited, checked and carefully prepared and arranged then analyzed. The results of the study according to the Islamic Religious Leaders in Ende, the guardian of girl who were born as a result of pregnancy outside marriage is her biological father , as long as the man who impregnates a woman is responsible for her married before the child born. The legal basic of the determination of guardians for the girls who were born as a result of pregnancy outside marriage viewed the Islamic leaders in Ende is the republic indonesia constitution number 1 and KHI stated that legal’s child is a child born in or a result a legal marriage.","abstract_has_math":false,"creators":["Tingga, Muharam Pua"],"institution":"Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-05","date_published":"2014-05","updated_at":"2026-11-18T20:37:30Z","subjects":["18012805 Wali & Saksi"],"languages":["id","en"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/417/10/09210042%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/417/10/09210042%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/417/1/09210042%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A417","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Tingga, Muharam Pua"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-05-06"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-05"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/417/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["DAFTAR PUSTAKA , Undang-undang perkawinan di Indonesia, Surabaya : Arkola, 2005. Abidin, Slamet dan Aminudin, Fiqh Munakahat, Bandung:Pustaka Setia, 1999. Ahmad, Dadang. Metode Penelitian Agama, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000. Ahmad, Rofiq. Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995. Al Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. Fathul Mu’in, Surabaya: Hidayah, 1993. Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. I, Jakarta:Sinar Grafika, 2006. Ali, Zainuddin. Hukum Kewarisan Islam di Danggala, Makassar: Yayasan Al Ahkam, 1998 Al-Khaq, M. Nahya Sururi. Kedudukan Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2007 Al-Zuhaili, Wahbah. Al Fiqh Al Malik Al Muyassar, Beirut: Dar Al Kalim Al Thayyib, 2005. Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Mesir: Dar Al-Fikr, 1997. Amin Suma, Muhamad. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo, 2004. Amin Suma. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo, 2004. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2006. Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam, Cet.9, Yogyakarta: UII Press, 2000. Farahi, Ahmad. Peran Penghulu Dalam Penentuan Hak Kewalian Atas Anak Perempuan Yang Di Lahirkan Akibat Kehamilan Diluar Pernikahan (Studi Kasus di KAU Kec. Sawahan, Kab. Madiun), Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2011 Fijriani, Fina Lizziyah. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi di Desa Sengon Agung, Kecamatan Purwosari, Kab. Pasuruan), 2010 Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqh Munakahat, Cet.II, Jakarta: Kencana, 2006. Hadi, Sutrisno. Metodologi Research Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset, 1993. Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset, 1994. Hasan, M. Iqbal. Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitiandan Aplikasinya.Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. Ibrahim, Hosen. Fiqh Perbandingan Masalah Islam Masalah Talaq, Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1977. Idris Ramulyo, M. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, dan Menurut Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Imron, Ali. Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga, Semarang: Badan Penerbit Univ.Diponegoro, 2007. J. Moloeng, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990. Kamal, Muchtar. Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1994. Manan, Abdul. Aneka Masalah Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008. Muchtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1994. Mughniyah, Muhammad Jawat. Fiqh Lima Madzhab, Jakarta: Lentera, 2001 Mulyana, Deddy. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001 Nuruddin, Amir Dan Azhari Akmal T. Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006 Porwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995. Qomaruddin, Sholeh. Asbabun Nuzul, Jakarta: Diponegoro, Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995. Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah 7, Bandung: Al-Ma’arif, 1997. Safari Soma dan Hajaruddin. Menanggulangi Kriminal Remaja Islam Sebagai Alternatif, Bandung: Nuansa, 2000. Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah 7, Bandung: Al-Ma’arif, 1997. Slamet abidin - Aminudin. Fiqih Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 1999. Baru Algasindo, 2000. Sulaeman, Rasyid H. Fiqih Islam, Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1964. Sulaiman, Rasyid H. Fiqh Islam, Jakarta: Attahriyah, 1955. Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006. Tim Citra Umbara, UU no.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2009. Tim Dosen Fak. Syari’ah. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang, 2012. Tri Rahayu, Iin dan Tristiadi Ardi Ardani. Observasi dan Wawancara, Malang: Bayu Media, 2004. Wan, Tjik Saleh. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980. http://ardilamadiblog.wordpress.com/2013/07/19/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-di-ntt/ , diakses pada tanggal 20 Februari 2014. http://kemenagkabende.blogspot.in/2011/08/peran-koordinasi-kantor-kementerian.html?m=1 , diakses tanggal 15 Maret 2014. www.endekab.co.id , diakses pada tanggal 12 Desember 2010 http://terrypangul.blogspot.com/2009/12/pergaulan-bebas-dalam-persepsi-sosial.html?m=1, diakses tanggal 17 Maret 2014 http://m.tribunnews.com/2012,08/09/gedung-ppo-ende-jadi-lokasi-mesum, diakses tanggal 20 Maret 2014."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012805 Wali & Saksi"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/417/1/09210042%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/417/2/09210042%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/417/3/09210042%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/417/4/09210042%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/417/5/09210042%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/417/6/09210042%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/417/7/09210042%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/417/8/09210042%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/417/9/09210042%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/417/10/09210042%20Lampiran.rar"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit jumlah pernikahan yang telah di dahului oleh perzinaan, artinya ketika dilakukan akad nikah, mempelai wanita sudah dalam keadaan mengandung anak dari mempelai pria yang menghamilinya, pernikahan seperti ini di dalam KHI disebut dengan istilah kawin hamil. Permasalahan yang akan timbul akibat dari pernikahan yang telah didahului kehamilan mempelai wanita diantaranya ketika anak yang di kandungnya lahir dan berjenis kelamin perempuan, bagaimana penentuan hak kewalian bagi anak perempuan tersebut. Fikih Islam memberi ketentuan bahwa anak yang lahir dari kawin hamil hanya dinasabkan kepada ibunya, sedangkan dalam UU. No.1 Tahun 1974 dan KHI mengatakan anak tersebut adalah anak sah bagi kedua orang tuanya yang berarti ayah nya berhak menjadi wali nikah dari anak tersebut. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende tentang hak perwalian bagi anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah dan dasar hukum Tokoh Agama Islam dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang di lahirkan akibat kehamilan di luar nikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif-kualitatif, yang mana data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian menurut para Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende mengatakan bahwa wali bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah adalah ayah kandung nya, selama laki-laki yang menghamili wanita tersebut bertanggung jawab untuk menikahi nya sebelum anak yang di kandung lahir maka anak tersebut adalah anak sah. Dasar hukum dari penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah. Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende sepakat dengan apa yang sudah dijelaskan dalam UU. No.1 dan KHI bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. ENGLISH: In social life, the marriages had been preceded by adultery, it means when conducted the marriage ceremony, in the bride already pregnant with of the groom, a wedding like this in the KHI is called the mating pregnant. The problems that will arise as a result of a marriage that had preceded the bride's pregnancy is when a child was born in female, how the determination of the rights status as guardian for the girls. Islamic Jurisprudence giving provision that the children, who are born from the mating pregnant, her lineage is only to her mother, while in the Act. 1 In 1974 and KHI said this child is the legitimate child of both parents. Its means that his father has rightful become guardian of marriage to this child. This Research is aimed to know how the point of view of Islamic Scholars in Ende about the guardian right of women who were born as a result of a mating pregnant the legal basis of Islamic Scholars in determining the guardian of marriage for girls was born due to pregnancy outside marriage (mating pregnant) . This study used qualitative methods, this study is a descriptive - qualitative approach, the data are collected in the form of primary data and secondary data and interviews conducted with technical documentation then the data is edited, checked and carefully prepared and arranged then analyzed. The results of the study according to the Islamic Religious Leaders in Ende, the guardian of girl who were born as a result of pregnancy outside marriage is her biological father , as long as the man who impregnates a woman is responsible for her married before the child born. The legal basic of the determination of guardians for the girls who were born as a result of pregnancy outside marriage viewed the Islamic leaders in Ende is the republic indonesia constitution number 1 and KHI stated that legal’s child is a child born in or a result a legal marriage."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Pandangan tokoh agama Islam di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur tentang hak perwakilan bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Tingga, Muharam Pua"],"dc:date":["2014-05-06"],"dc:date.issued":["2014-05"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit jumlah pernikahan yang telah di dahului oleh perzinaan, artinya ketika dilakukan akad nikah, mempelai wanita sudah dalam keadaan mengandung anak dari mempelai pria yang menghamilinya, pernikahan seperti ini di dalam KHI disebut dengan istilah kawin hamil. Permasalahan yang akan timbul akibat dari pernikahan yang telah didahului kehamilan mempelai wanita diantaranya ketika anak yang di kandungnya lahir dan berjenis kelamin perempuan, bagaimana penentuan hak kewalian bagi anak perempuan tersebut. Fikih Islam memberi ketentuan bahwa anak yang lahir dari kawin hamil hanya dinasabkan kepada ibunya, sedangkan dalam UU. No.1 Tahun 1974 dan KHI mengatakan anak tersebut adalah anak sah bagi kedua orang tuanya yang berarti ayah nya berhak menjadi wali nikah dari anak tersebut. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende tentang hak perwalian bagi anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah dan dasar hukum Tokoh Agama Islam dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang di lahirkan akibat kehamilan di luar nikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif-kualitatif, yang mana data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian menurut para Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende mengatakan bahwa wali bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah adalah ayah kandung nya, selama laki-laki yang menghamili wanita tersebut bertanggung jawab untuk menikahi nya sebelum anak yang di kandung lahir maka anak tersebut adalah anak sah. Dasar hukum dari penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah. Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende sepakat dengan apa yang sudah dijelaskan dalam UU. No.1 dan KHI bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. ENGLISH: In social life, the marriages had been preceded by adultery, it means when conducted the marriage ceremony, in the bride already pregnant with of the groom, a wedding like this in the KHI is called the mating pregnant. The problems that will arise as a result of a marriage that had preceded the bride's pregnancy is when a child was born in female, how the determination of the rights status as guardian for the girls. Islamic Jurisprudence giving provision that the children, who are born from the mating pregnant, her lineage is only to her mother, while in the Act. 1 In 1974 and KHI said this child is the legitimate child of both parents. Its means that his father has rightful become guardian of marriage to this child. This Research is aimed to know how the point of view of Islamic Scholars in Ende about the guardian right of women who were born as a result of a mating pregnant the legal basis of Islamic Scholars in determining the guardian of marriage for girls was born due to pregnancy outside marriage (mating pregnant) . This study used qualitative methods, this study is a descriptive - qualitative approach, the data are collected in the form of primary data and secondary data and interviews conducted with technical documentation then the data is edited, checked and carefully prepared and arranged then analyzed. The results of the study according to the Islamic Religious Leaders in Ende, the guardian of girl who were born as a result of pregnancy outside marriage is her biological father , as long as the man who impregnates a woman is responsible for her married before the child born. The legal basic of the determination of guardians for the girls who were born as a result of pregnancy outside marriage viewed the Islamic leaders in Ende is the republic indonesia constitution number 1 and KHI stated that legal’s child is a child born in or a result a legal marriage."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/417/1/09210042%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/417/2/09210042%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/417/3/09210042%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/417/4/09210042%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/417/5/09210042%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/417/6/09210042%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/417/7/09210042%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/417/8/09210042%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/417/9/09210042%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/417/10/09210042%20Lampiran.rar"],"dc:language":["id","en"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/417/"],"dc:relation.references":["DAFTAR PUSTAKA , Undang-undang perkawinan di Indonesia, Surabaya : Arkola, 2005. Abidin, Slamet dan Aminudin, Fiqh Munakahat, Bandung:Pustaka Setia, 1999. Ahmad, Dadang. Metode Penelitian Agama, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000. Ahmad, Rofiq. Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995. Al Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. Fathul Mu’in, Surabaya: Hidayah, 1993. Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. I, Jakarta:Sinar Grafika, 2006. Ali, Zainuddin. Hukum Kewarisan Islam di Danggala, Makassar: Yayasan Al Ahkam, 1998 Al-Khaq, M. Nahya Sururi. Kedudukan Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2007 Al-Zuhaili, Wahbah. Al Fiqh Al Malik Al Muyassar, Beirut: Dar Al Kalim Al Thayyib, 2005. Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Mesir: Dar Al-Fikr, 1997. Amin Suma, Muhamad. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo, 2004. Amin Suma. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo, 2004. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2006. Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam, Cet.9, Yogyakarta: UII Press, 2000. Farahi, Ahmad. Peran Penghulu Dalam Penentuan Hak Kewalian Atas Anak Perempuan Yang Di Lahirkan Akibat Kehamilan Diluar Pernikahan (Studi Kasus di KAU Kec. Sawahan, Kab. Madiun), Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2011 Fijriani, Fina Lizziyah. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi di Desa Sengon Agung, Kecamatan Purwosari, Kab. Pasuruan), 2010 Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqh Munakahat, Cet.II, Jakarta: Kencana, 2006. Hadi, Sutrisno. Metodologi Research Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset, 1993. Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset, 1994. Hasan, M. Iqbal. Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitiandan Aplikasinya.Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. Ibrahim, Hosen. Fiqh Perbandingan Masalah Islam Masalah Talaq, Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1977. Idris Ramulyo, M. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, dan Menurut Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Imron, Ali. Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga, Semarang: Badan Penerbit Univ.Diponegoro, 2007. J. Moloeng, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990. Kamal, Muchtar. Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1994. Manan, Abdul. Aneka Masalah Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008. Muchtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1994. Mughniyah, Muhammad Jawat. Fiqh Lima Madzhab, Jakarta: Lentera, 2001 Mulyana, Deddy. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001 Nuruddin, Amir Dan Azhari Akmal T. Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006 Porwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995. Qomaruddin, Sholeh. Asbabun Nuzul, Jakarta: Diponegoro, Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995. Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah 7, Bandung: Al-Ma’arif, 1997. Safari Soma dan Hajaruddin. Menanggulangi Kriminal Remaja Islam Sebagai Alternatif, Bandung: Nuansa, 2000. Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah 7, Bandung: Al-Ma’arif, 1997. Slamet abidin - Aminudin. Fiqih Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 1999. Baru Algasindo, 2000. Sulaeman, Rasyid H. Fiqih Islam, Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1964. Sulaiman, Rasyid H. Fiqh Islam, Jakarta: Attahriyah, 1955. Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006. Tim Citra Umbara, UU no.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2009. Tim Dosen Fak. Syari’ah. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang, 2012. Tri Rahayu, Iin dan Tristiadi Ardi Ardani. Observasi dan Wawancara, Malang: Bayu Media, 2004. Wan, Tjik Saleh. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980. http://ardilamadiblog.wordpress.com/2013/07/19/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-di-ntt/ , diakses pada tanggal 20 Februari 2014. http://kemenagkabende.blogspot.in/2011/08/peran-koordinasi-kantor-kementerian.html?m=1 , diakses tanggal 15 Maret 2014. www.endekab.co.id , diakses pada tanggal 12 Desember 2010 http://terrypangul.blogspot.com/2009/12/pergaulan-bebas-dalam-persepsi-sosial.html?m=1, diakses tanggal 17 Maret 2014 http://m.tribunnews.com/2012,08/09/gedung-ppo-ende-jadi-lokasi-mesum, diakses tanggal 20 Maret 2014."],"dc:subject":["18012805 Wali & Saksi"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Pandangan tokoh agama Islam di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur tentang hak perwakilan bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:30Z"}