{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:450"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:450","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Pemahaman hakim tentang thalaq bid'i dan penerapannya di Pengadilan Agama Mojokerto","abstract":"INDONESIA: Masalah kehidupan rumah tangga yang begitu kompleks, terkadang membuat suami istri tidak sanggup melanjutkan perkawinannya, sehingga perceraianlah yang mereka pilih untuk mengakhiri perkawinannya. Perceraian atau thalâq merupakan salah satu jalan terakhir dalam mengakhiri kehidupan rumah tangga seorang suami istri. Hal ini telah diatur keberadaanya di dalam hukum Fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974. Begitu juga yang dilakukan oleh masyarkat Mojokerto dalam mengakhiri pernikahannya dengan bercerai. Seseorang yang akan bercerai mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami istri, seperti dilarangnya seorang suami menjatuhkan thalâq ketika istri dalam keadaan haid yang dikenal dengan thalâq bid’i. Thalâq bid’i adalah thalâq yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi telah digauli pada masa suci tersebut. Sedangkan thalâq yang diperbolehkan adalah thalâq yang tidak termasuk dalam keduanya. Tetapi dalam persidangan di Pengadilan Agama Mojokerto yang terletak di Jln. Raya Prajurit Kulon no.17 kota Mojokerto, thalâq bid’i ini terjadi. Dari latar belakang tersebut, timbulah beberapa masalah diantaranya bagaimana pemahaman hakim PA Mojokerto dan bagaimana praktik yang terjadi disana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman beberapa hakim di Pengadilan Agama Mojokerto tentang thalâq bid’i serta praktik thalâq bid’i yang diterapkan di Pengadilan Agama Mojokerto. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, dengan mendapatkan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul lebih banyak berupa data primer, yang didukung dengan beberapa data sekunder untuk kemudian dianalisis dengan data hasil penelitiannya. Perolehan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini bahwa pemahamn hakim tentang thalâq bid’i adalah thalâq yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi digauli dalam suci tersebut. Keadaan haid yang dimaksud ialah keadaan haid istri saat akan diucapkan ikrar thalâq di depan persidangan, sedangkan dalam keadaan suci ialah masa tunggu istri setelah putusan perkara dengan pengucapan ikrar thalâq, ketika ikrar thalâq suami tetap menjatuhkan thalâqnya. Praktik thalâq bid’i di PA Mojokerto pernah terjadi, tetapi hakim telah menyampaikan kepada suami dan istri bahwa thalâq ini dilarang, dengan beberapa pertimbangan hakim diantaranya adalah hak thalâq ada pada suami, tempat tinggal suami di luar Mojokerto, para pihak sama-sama sepakat dan sanggup menanggung semua resiko, akhirnya hakim mengijinkan suami tetap untuk menjatuhkan ikrar thalâq. ENGLISH: Problems in domestic life are so complex, sometimes making the husband and wife are not able to continue their marriage, and they choose divorce to end their marriage. Divorce is one of the last way in ending the life of a married couple households. It has been set its presence on Fiqh law, Compilation of Islamic Law and Law no.1 of 1974. Similarly at Mojokerto community in ending their marriage by doing divorce. Someone is getting a divorce has requirements that must be met by the husband or wife, such as prohibiting a husband dropped the divorce when the wife in a state of menstruation is known as bid'i divorce. Bid'i divorce is divorce that it handed down to the wife in a state of menstruation or in a state of purity but has been clocked on the holy days. While divorce is a divorce that is not permitted is included in both. But at Mojokerto religious courts located at Raya Prajurit Kulon Street, no.17 Mojokerto, this bid'i divorce occurs. The emergence of this background, emerge several issues including how is the understanding of religious court judges in Mojokerto and how are practices occured. The aim of this study is to determine the understanding of some judges in Mojokerto religious courts about bid'i divorce and bid'i divorce practices applied at Mojokerto religious courts. This research is an empirical study, data in this research is descriptive qualitative. The collected data are in the form of primary data, which is supported by several secondary data and analyzed by the data for this research. Acquisition of data through observation, interview and documentation. Research Findings are the understanding of the judge about bid'i divorced is imposed by the husband to the wife in a state of menstruation or in a state of purity but is clocked in the sacred. Menstruation is a state that is menstruating wife will say the pledge when the divorce in front of the court, while in a state of holy wives is a waiting period after the judgment of divorce cases with pronunciation pledge, pledge divorce when the husband kept dropping his divorce. Practice of bid'i divorce at religious court at Mojokerto never happened, but the judge has told the husband and wife that divorce is forbidden, with some consideration of which the judge is right there on the husband divorce, where the husband lived outside Mojokerto, the parties both agree and able to bear all the risk, the judge allowed the husband finally fixed to drop the pledge divorce.","abstract_html":"INDONESIA: Masalah kehidupan rumah tangga yang begitu kompleks, terkadang membuat suami istri tidak sanggup melanjutkan perkawinannya, sehingga perceraianlah yang mereka pilih untuk mengakhiri perkawinannya. Perceraian atau thalâq merupakan salah satu jalan terakhir dalam mengakhiri kehidupan rumah tangga seorang suami istri. Hal ini telah diatur keberadaanya di dalam hukum Fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974. Begitu juga yang dilakukan oleh masyarkat Mojokerto dalam mengakhiri pernikahannya dengan bercerai. Seseorang yang akan bercerai mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami istri, seperti dilarangnya seorang suami menjatuhkan thalâq ketika istri dalam keadaan haid yang dikenal dengan thalâq bid’i. Thalâq bid’i adalah thalâq yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi telah digauli pada masa suci tersebut. Sedangkan thalâq yang diperbolehkan adalah thalâq yang tidak termasuk dalam keduanya. Tetapi dalam persidangan di Pengadilan Agama Mojokerto yang terletak di Jln. Raya Prajurit Kulon no.17 kota Mojokerto, thalâq bid’i ini terjadi. Dari latar belakang tersebut, timbulah beberapa masalah diantaranya bagaimana pemahaman hakim PA Mojokerto dan bagaimana praktik yang terjadi disana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman beberapa hakim di Pengadilan Agama Mojokerto tentang thalâq bid’i serta praktik thalâq bid’i yang diterapkan di Pengadilan Agama Mojokerto. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, dengan mendapatkan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul lebih banyak berupa data primer, yang didukung dengan beberapa data sekunder untuk kemudian dianalisis dengan data hasil penelitiannya. Perolehan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini bahwa pemahamn hakim tentang thalâq bid’i adalah thalâq yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi digauli dalam suci tersebut. Keadaan haid yang dimaksud ialah keadaan haid istri saat akan diucapkan ikrar thalâq di depan persidangan, sedangkan dalam keadaan suci ialah masa tunggu istri setelah putusan perkara dengan pengucapan ikrar thalâq, ketika ikrar thalâq suami tetap menjatuhkan thalâqnya. Praktik thalâq bid’i di PA Mojokerto pernah terjadi, tetapi hakim telah menyampaikan kepada suami dan istri bahwa thalâq ini dilarang, dengan beberapa pertimbangan hakim diantaranya adalah hak thalâq ada pada suami, tempat tinggal suami di luar Mojokerto, para pihak sama-sama sepakat dan sanggup menanggung semua resiko, akhirnya hakim mengijinkan suami tetap untuk menjatuhkan ikrar thalâq. ENGLISH: Problems in domestic life are so complex, sometimes making the husband and wife are not able to continue their marriage, and they choose divorce to end their marriage. Divorce is one of the last way in ending the life of a married couple households. It has been set its presence on Fiqh law, Compilation of Islamic Law and Law no.1 of 1974. Similarly at Mojokerto community in ending their marriage by doing divorce. Someone is getting a divorce has requirements that must be met by the husband or wife, such as prohibiting a husband dropped the divorce when the wife in a state of menstruation is known as bid&#x27;i divorce. Bid&#x27;i divorce is divorce that it handed down to the wife in a state of menstruation or in a state of purity but has been clocked on the holy days. While divorce is a divorce that is not permitted is included in both. But at Mojokerto religious courts located at Raya Prajurit Kulon Street, no.17 Mojokerto, this bid&#x27;i divorce occurs. The emergence of this background, emerge several issues including how is the understanding of religious court judges in Mojokerto and how are practices occured. The aim of this study is to determine the understanding of some judges in Mojokerto religious courts about bid&#x27;i divorce and bid&#x27;i divorce practices applied at Mojokerto religious courts. This research is an empirical study, data in this research is descriptive qualitative. The collected data are in the form of primary data, which is supported by several secondary data and analyzed by the data for this research. Acquisition of data through observation, interview and documentation. Research Findings are the understanding of the judge about bid&#x27;i divorced is imposed by the husband to the wife in a state of menstruation or in a state of purity but is clocked in the sacred. Menstruation is a state that is menstruating wife will say the pledge when the divorce in front of the court, while in a state of holy wives is a waiting period after the judgment of divorce cases with pronunciation pledge, pledge divorce when the husband kept dropping his divorce. Practice of bid&#x27;i divorce at religious court at Mojokerto never happened, but the judge has told the husband and wife that divorce is forbidden, with some consideration of which the judge is right there on the husband divorce, where the husband lived outside Mojokerto, the parties both agree and able to bear all the risk, the judge allowed the husband finally fixed to drop the pledge divorce.","abstract_has_math":false,"creators":["Lailiyah, Roselatul"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-04","date_published":"2014-04","updated_at":"2026-11-18T20:37:30Z","subjects":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/450/10/10210037%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/450/10/10210037%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/450/1/10210037%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A450","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Lailiyah, Roselatul"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-04-22"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-04"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/450/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["A. Buku, Penelitian dan Kamus Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Imam Taqiyuddin. Kifayatul Akhyar, terj. K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Musthafa, Surabaya: Bina Iman, Abul Yasin, Fatihuddin. Risalah HukumNikah. Surabaya: Terbit Terang, 2006. Achmadi, Abu. Metode Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005. Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. Al- Baihaqy , Ahmad bin Husaini bi Ali bin Musa Abu Bakar, Sunan Kubra al- Baihaqy, Jus 3; Makkah al Mukarromah: Darul Baaz, 1414/1994. Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Arifin, Gus. Menikah Untuk Bahagia, Fiqh Nikah dan Kama Sutra Islami. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010. Aripin, Jaenal. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2010. As-Sijistani, Al-Imam Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asy‟as al-Azdi, Kitab al- Sunan, hadist No. 2170, Beirut: Muassasah al-Rayan, 1419 H/ 1998 M. Az-Zabidi, al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latifi, al- Tajrid al-Shahih al- Hadist al-Jami’, terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, Bandung: Anggota IKAPI. Ghazaly, Abd Rahman. Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003. Ghony, Junaidi. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012. Harahab, Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989, Jakarta: Sinar Grafika, 2001 Hasan, Iqbal. metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002 Ibnu Atsir, Majdudin Abu Sa‟adats al-Mubarak bin Muhammad al-Jazri, Jami’ Ushul al-Hadits Rasul, jus 7, Makkah: Darul Bayan, 1971 H. Kamal, Abu Malik bin As-Sayyid Salim. Shahih Fiqh Sunnah. Terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh. Cet.1. Jakarta: Pustidaka Azzam, 2007. Kasiram, Moh. Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. Cet.2. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010. Kesi, Ismail. Pelaksanaan Thalâq bid’i di Pengadilan Agama Kota Malang (kasus no. 931/PDT.G/2001/Pa. Malang) , Malang: UIN MALIKI Malang, 2003. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. 31. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013. Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqih Lima Madzhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali), Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dkk. Cet. 27. Jakarta: Lentera, 2011. Mahalli, Ahmad Mudjab Mahalli dan H. Ahmad Rodli Hasbullah, Hadits-hadist Muttafaq ‘alaih bagian Munakahat dan Mu’amalat, Cet. 1. Jakarta : Kencana, 2004. Nazir. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003. Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, 2001. Sabiq, Sayyid, Fiqhus Sunnah, Jilid III, Bandung: PT Al-Ma‟arif, 1987. Salim, Abu Malik Kamal Bin Sayyid, Fiqih Sunnah untuk Wanita, terj. Asep Sobari, Jakarta: al-I‟tishom Cahaya Umat, 2007. Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, Shahih Fiqh Sunnah, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Salman, Otje dan Mustoffa Haffas, Hukum Waris Islam, Bandung: Refika Aditama, 2010. Soemiyati, Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan (Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan). Yogyakarta: Liberty, 2004. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta : PT Pradya Paramita, 1996. Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Prenada Media, 2003. Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Taufiyah, Ulil. Pemutusan Thalâq dalam Keadaan Haid Oleh Hakim dalam Perkara Cerai Gugat Study Perkara No.1061/PDT.G/2006/PA.BGL). Malang: UIN MALIKI Malang, 2007. „Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. Al-Jami’ fi Fiqhi An-Nisaa’, terj. M.Abdul Ghoffar EM, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998. Yasin, Fatihuddin Abul. Risalah HukumNikah. Surabaya: Terbit Terang, 2006. Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Panduan Keluarga Sakinah. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟I, 2011. Zuhria, Erfaniah. Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita), Malang: UIN PRESS, 2009. B. Website Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/perpusma//index.php?p=show_detail&id=6684&SenayanAdmin=bfweqmtp. Diakses tanggal 28 Februari 2014. Artikel, “Sejarah Peradilan Agama di Indonesia”, http://www.paslemankab.go.id/component/content/article/27-artikel/72-sejarah-pa.html. Diakses tanggal 20 Februari 2014. Bagir Mana, Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/perpusma/index.php?p=show_detail&id=3802. Diakses tanggal 28 Ferruari 2014. Sejarah, http://www.pa-mojokerto.go.id/profil/profil-pengadilan/sejarah.html Diakses Tanggal 01 Maret 2014 Wong Dlanggu Peduli Mojokerto, http://wongdlanggu- mojokerto.blogspot.com/2011/01/letak-geografis kabmojokerto.html Diakses Tanggal 01 Maret 2014 www.pa-mojokerto.go.id/files/LAKIP_2011.pdf"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/450/1/10210037%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/450/2/10210037%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/450/3/10210037%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/450/4/10210037%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/450/5/10210037%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/450/6/10210037%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/450/9/10210037%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/450/7/10210037%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/450/8/10210037%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/450/11/10210037%20Daftar%20pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/450/10/10210037%20Lampiran.rar"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Masalah kehidupan rumah tangga yang begitu kompleks, terkadang membuat suami istri tidak sanggup melanjutkan perkawinannya, sehingga perceraianlah yang mereka pilih untuk mengakhiri perkawinannya. Perceraian atau thalâq merupakan salah satu jalan terakhir dalam mengakhiri kehidupan rumah tangga seorang suami istri. Hal ini telah diatur keberadaanya di dalam hukum Fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974. Begitu juga yang dilakukan oleh masyarkat Mojokerto dalam mengakhiri pernikahannya dengan bercerai. Seseorang yang akan bercerai mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami istri, seperti dilarangnya seorang suami menjatuhkan thalâq ketika istri dalam keadaan haid yang dikenal dengan thalâq bid’i. Thalâq bid’i adalah thalâq yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi telah digauli pada masa suci tersebut. Sedangkan thalâq yang diperbolehkan adalah thalâq yang tidak termasuk dalam keduanya. Tetapi dalam persidangan di Pengadilan Agama Mojokerto yang terletak di Jln. Raya Prajurit Kulon no.17 kota Mojokerto, thalâq bid’i ini terjadi. Dari latar belakang tersebut, timbulah beberapa masalah diantaranya bagaimana pemahaman hakim PA Mojokerto dan bagaimana praktik yang terjadi disana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman beberapa hakim di Pengadilan Agama Mojokerto tentang thalâq bid’i serta praktik thalâq bid’i yang diterapkan di Pengadilan Agama Mojokerto. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, dengan mendapatkan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul lebih banyak berupa data primer, yang didukung dengan beberapa data sekunder untuk kemudian dianalisis dengan data hasil penelitiannya. Perolehan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini bahwa pemahamn hakim tentang thalâq bid’i adalah thalâq yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi digauli dalam suci tersebut. Keadaan haid yang dimaksud ialah keadaan haid istri saat akan diucapkan ikrar thalâq di depan persidangan, sedangkan dalam keadaan suci ialah masa tunggu istri setelah putusan perkara dengan pengucapan ikrar thalâq, ketika ikrar thalâq suami tetap menjatuhkan thalâqnya. Praktik thalâq bid’i di PA Mojokerto pernah terjadi, tetapi hakim telah menyampaikan kepada suami dan istri bahwa thalâq ini dilarang, dengan beberapa pertimbangan hakim diantaranya adalah hak thalâq ada pada suami, tempat tinggal suami di luar Mojokerto, para pihak sama-sama sepakat dan sanggup menanggung semua resiko, akhirnya hakim mengijinkan suami tetap untuk menjatuhkan ikrar thalâq. ENGLISH: Problems in domestic life are so complex, sometimes making the husband and wife are not able to continue their marriage, and they choose divorce to end their marriage. Divorce is one of the last way in ending the life of a married couple households. It has been set its presence on Fiqh law, Compilation of Islamic Law and Law no.1 of 1974. Similarly at Mojokerto community in ending their marriage by doing divorce. Someone is getting a divorce has requirements that must be met by the husband or wife, such as prohibiting a husband dropped the divorce when the wife in a state of menstruation is known as bid'i divorce. Bid'i divorce is divorce that it handed down to the wife in a state of menstruation or in a state of purity but has been clocked on the holy days. While divorce is a divorce that is not permitted is included in both. But at Mojokerto religious courts located at Raya Prajurit Kulon Street, no.17 Mojokerto, this bid'i divorce occurs. The emergence of this background, emerge several issues including how is the understanding of religious court judges in Mojokerto and how are practices occured. The aim of this study is to determine the understanding of some judges in Mojokerto religious courts about bid'i divorce and bid'i divorce practices applied at Mojokerto religious courts. This research is an empirical study, data in this research is descriptive qualitative. The collected data are in the form of primary data, which is supported by several secondary data and analyzed by the data for this research. Acquisition of data through observation, interview and documentation. Research Findings are the understanding of the judge about bid'i divorced is imposed by the husband to the wife in a state of menstruation or in a state of purity but is clocked in the sacred. Menstruation is a state that is menstruating wife will say the pledge when the divorce in front of the court, while in a state of holy wives is a waiting period after the judgment of divorce cases with pronunciation pledge, pledge divorce when the husband kept dropping his divorce. Practice of bid'i divorce at religious court at Mojokerto never happened, but the judge has told the husband and wife that divorce is forbidden, with some consideration of which the judge is right there on the husband divorce, where the husband lived outside Mojokerto, the parties both agree and able to bear all the risk, the judge allowed the husband finally fixed to drop the pledge divorce."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Pemahaman hakim tentang thalaq bid'i dan penerapannya di Pengadilan Agama Mojokerto"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Lailiyah, Roselatul"],"dc:date":["2014-04-22"],"dc:date.issued":["2014-04"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Masalah kehidupan rumah tangga yang begitu kompleks, terkadang membuat suami istri tidak sanggup melanjutkan perkawinannya, sehingga perceraianlah yang mereka pilih untuk mengakhiri perkawinannya. Perceraian atau thalâq merupakan salah satu jalan terakhir dalam mengakhiri kehidupan rumah tangga seorang suami istri. Hal ini telah diatur keberadaanya di dalam hukum Fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974. Begitu juga yang dilakukan oleh masyarkat Mojokerto dalam mengakhiri pernikahannya dengan bercerai. Seseorang yang akan bercerai mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami istri, seperti dilarangnya seorang suami menjatuhkan thalâq ketika istri dalam keadaan haid yang dikenal dengan thalâq bid’i. Thalâq bid’i adalah thalâq yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi telah digauli pada masa suci tersebut. Sedangkan thalâq yang diperbolehkan adalah thalâq yang tidak termasuk dalam keduanya. Tetapi dalam persidangan di Pengadilan Agama Mojokerto yang terletak di Jln. Raya Prajurit Kulon no.17 kota Mojokerto, thalâq bid’i ini terjadi. Dari latar belakang tersebut, timbulah beberapa masalah diantaranya bagaimana pemahaman hakim PA Mojokerto dan bagaimana praktik yang terjadi disana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman beberapa hakim di Pengadilan Agama Mojokerto tentang thalâq bid’i serta praktik thalâq bid’i yang diterapkan di Pengadilan Agama Mojokerto. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, dengan mendapatkan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul lebih banyak berupa data primer, yang didukung dengan beberapa data sekunder untuk kemudian dianalisis dengan data hasil penelitiannya. Perolehan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini bahwa pemahamn hakim tentang thalâq bid’i adalah thalâq yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi digauli dalam suci tersebut. Keadaan haid yang dimaksud ialah keadaan haid istri saat akan diucapkan ikrar thalâq di depan persidangan, sedangkan dalam keadaan suci ialah masa tunggu istri setelah putusan perkara dengan pengucapan ikrar thalâq, ketika ikrar thalâq suami tetap menjatuhkan thalâqnya. Praktik thalâq bid’i di PA Mojokerto pernah terjadi, tetapi hakim telah menyampaikan kepada suami dan istri bahwa thalâq ini dilarang, dengan beberapa pertimbangan hakim diantaranya adalah hak thalâq ada pada suami, tempat tinggal suami di luar Mojokerto, para pihak sama-sama sepakat dan sanggup menanggung semua resiko, akhirnya hakim mengijinkan suami tetap untuk menjatuhkan ikrar thalâq. ENGLISH: Problems in domestic life are so complex, sometimes making the husband and wife are not able to continue their marriage, and they choose divorce to end their marriage. Divorce is one of the last way in ending the life of a married couple households. It has been set its presence on Fiqh law, Compilation of Islamic Law and Law no.1 of 1974. Similarly at Mojokerto community in ending their marriage by doing divorce. Someone is getting a divorce has requirements that must be met by the husband or wife, such as prohibiting a husband dropped the divorce when the wife in a state of menstruation is known as bid'i divorce. Bid'i divorce is divorce that it handed down to the wife in a state of menstruation or in a state of purity but has been clocked on the holy days. While divorce is a divorce that is not permitted is included in both. But at Mojokerto religious courts located at Raya Prajurit Kulon Street, no.17 Mojokerto, this bid'i divorce occurs. The emergence of this background, emerge several issues including how is the understanding of religious court judges in Mojokerto and how are practices occured. The aim of this study is to determine the understanding of some judges in Mojokerto religious courts about bid'i divorce and bid'i divorce practices applied at Mojokerto religious courts. This research is an empirical study, data in this research is descriptive qualitative. The collected data are in the form of primary data, which is supported by several secondary data and analyzed by the data for this research. Acquisition of data through observation, interview and documentation. Research Findings are the understanding of the judge about bid'i divorced is imposed by the husband to the wife in a state of menstruation or in a state of purity but is clocked in the sacred. Menstruation is a state that is menstruating wife will say the pledge when the divorce in front of the court, while in a state of holy wives is a waiting period after the judgment of divorce cases with pronunciation pledge, pledge divorce when the husband kept dropping his divorce. Practice of bid'i divorce at religious court at Mojokerto never happened, but the judge has told the husband and wife that divorce is forbidden, with some consideration of which the judge is right there on the husband divorce, where the husband lived outside Mojokerto, the parties both agree and able to bear all the risk, the judge allowed the husband finally fixed to drop the pledge divorce."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/450/1/10210037%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/450/2/10210037%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/450/3/10210037%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/450/4/10210037%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/450/5/10210037%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/450/6/10210037%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/450/9/10210037%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/450/7/10210037%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/450/8/10210037%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/450/11/10210037%20Daftar%20pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/450/10/10210037%20Lampiran.rar"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/450/"],"dc:relation.references":["A. Buku, Penelitian dan Kamus Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Imam Taqiyuddin. Kifayatul Akhyar, terj. K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Musthafa, Surabaya: Bina Iman, Abul Yasin, Fatihuddin. Risalah HukumNikah. Surabaya: Terbit Terang, 2006. Achmadi, Abu. Metode Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005. Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. Al- Baihaqy , Ahmad bin Husaini bi Ali bin Musa Abu Bakar, Sunan Kubra al- Baihaqy, Jus 3; Makkah al Mukarromah: Darul Baaz, 1414/1994. Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Arifin, Gus. Menikah Untuk Bahagia, Fiqh Nikah dan Kama Sutra Islami. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010. Aripin, Jaenal. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2010. As-Sijistani, Al-Imam Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asy‟as al-Azdi, Kitab al- Sunan, hadist No. 2170, Beirut: Muassasah al-Rayan, 1419 H/ 1998 M. Az-Zabidi, al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latifi, al- Tajrid al-Shahih al- Hadist al-Jami’, terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, Bandung: Anggota IKAPI. Ghazaly, Abd Rahman. Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003. Ghony, Junaidi. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012. Harahab, Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989, Jakarta: Sinar Grafika, 2001 Hasan, Iqbal. metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002 Ibnu Atsir, Majdudin Abu Sa‟adats al-Mubarak bin Muhammad al-Jazri, Jami’ Ushul al-Hadits Rasul, jus 7, Makkah: Darul Bayan, 1971 H. Kamal, Abu Malik bin As-Sayyid Salim. Shahih Fiqh Sunnah. Terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh. Cet.1. Jakarta: Pustidaka Azzam, 2007. Kasiram, Moh. Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. Cet.2. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010. Kesi, Ismail. Pelaksanaan Thalâq bid’i di Pengadilan Agama Kota Malang (kasus no. 931/PDT.G/2001/Pa. Malang) , Malang: UIN MALIKI Malang, 2003. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. 31. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013. Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqih Lima Madzhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali), Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dkk. Cet. 27. Jakarta: Lentera, 2011. Mahalli, Ahmad Mudjab Mahalli dan H. Ahmad Rodli Hasbullah, Hadits-hadist Muttafaq ‘alaih bagian Munakahat dan Mu’amalat, Cet. 1. Jakarta : Kencana, 2004. Nazir. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003. Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, 2001. Sabiq, Sayyid, Fiqhus Sunnah, Jilid III, Bandung: PT Al-Ma‟arif, 1987. Salim, Abu Malik Kamal Bin Sayyid, Fiqih Sunnah untuk Wanita, terj. Asep Sobari, Jakarta: al-I‟tishom Cahaya Umat, 2007. Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, Shahih Fiqh Sunnah, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Salman, Otje dan Mustoffa Haffas, Hukum Waris Islam, Bandung: Refika Aditama, 2010. Soemiyati, Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan (Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan). Yogyakarta: Liberty, 2004. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta : PT Pradya Paramita, 1996. Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Prenada Media, 2003. Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Taufiyah, Ulil. Pemutusan Thalâq dalam Keadaan Haid Oleh Hakim dalam Perkara Cerai Gugat Study Perkara No.1061/PDT.G/2006/PA.BGL). Malang: UIN MALIKI Malang, 2007. „Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. Al-Jami’ fi Fiqhi An-Nisaa’, terj. M.Abdul Ghoffar EM, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998. Yasin, Fatihuddin Abul. Risalah HukumNikah. Surabaya: Terbit Terang, 2006. Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Panduan Keluarga Sakinah. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟I, 2011. Zuhria, Erfaniah. Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita), Malang: UIN PRESS, 2009. B. Website Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/perpusma//index.php?p=show_detail&id=6684&SenayanAdmin=bfweqmtp. Diakses tanggal 28 Februari 2014. Artikel, “Sejarah Peradilan Agama di Indonesia”, http://www.paslemankab.go.id/component/content/article/27-artikel/72-sejarah-pa.html. Diakses tanggal 20 Februari 2014. Bagir Mana, Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/perpusma/index.php?p=show_detail&id=3802. Diakses tanggal 28 Ferruari 2014. Sejarah, http://www.pa-mojokerto.go.id/profil/profil-pengadilan/sejarah.html Diakses Tanggal 01 Maret 2014 Wong Dlanggu Peduli Mojokerto, http://wongdlanggu- mojokerto.blogspot.com/2011/01/letak-geografis kabmojokerto.html Diakses Tanggal 01 Maret 2014 www.pa-mojokerto.go.id/files/LAKIP_2011.pdf"],"dc:subject":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Pemahaman hakim tentang thalaq bid'i dan penerapannya di Pengadilan Agama Mojokerto"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:30Z"}