{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:506"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:506","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Dynamics of tunisian polygamy law in gender perspective","abstract":"INDONESIA: Dinamika hukum yang muncul di dunia muslim ditandai dengan keberanjakan undang-undang modern dari konstruksi kitab fiqh klasik. Poligami merupakan sebuah isu lama yang selalu mengundang kontroversi. Salah satu produk pembaharuan hukum keluarga yang radikal di Tunisia adalah tentang pelarangan hukum poligami. Negara Islam yang mayoritas bermadzhab Maliki ini memandang pembaharuan tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Namun, apabila dilihat dari perspektif gender, pembaharuan ini membawa sebuah kemajuan hukum keluarga yang dapat melindungi hak-hak wanita Tunisia. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana dinamika hukum poligami di Negara Tunisia? 2) Bagaimana pandangan gender terhadap dinamika hukum poligami di Tunisia? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kolaborasi dari pendekatan historis, perundang- undangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) dinamika hukum poligami sangat revolusioner di Tunisia. Beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika tersebut, yaitu faktor pemahaman agama, faktor ideologi sekuler, sosial-budaya, ekonomi, politik-hukum, dan pendidikan. Dinamika ini dapat dilihat dari 3 periode perkembangan hukum yaitu: a) Periode sebelum kemerdekaan, poligami diperbolehkan dengan syarat adil dan batas maksimal 4 orang istri. b) Periode setelah kemerdekaan, poligami dilarang melalui pasal 18 Code of Personal Status 1957. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mendapat hukuman penjara 1 tahun dan/denda 240.000 malim. Dasar larangan yang digunakan pemerintah Tunisia adalah bahwa poligami sebagimana perbudakan, ideal al-Qur’an tentang perkawinan adalah monogami dan rujukan ayat poligami dari pandangan ulama’ modern Mohammad Abduh. c) Sedangkan pada periode revolusi (sekarang) terdapat wacana isu pelegalan larangan hukum poligami di Tunisia. 2) Dalam perspektif gender, dinamika hukum poligami yang terjadi pada periode setelah kemerdekaan menunjukkan langkah maju Negara Tunisia dalam usaha melindungi hak-hak kaum wanita dengan melakukan interpretasi ulang terhadap konteks sosial dari ayat-ayat poligami dengan menyatakan bahwa hukum poligami dilarang di Tunisia. ENGLISH: Legal dynamics arise in the Muslim world is marked by the construction of classical fiqh into modern laws. Polygamy is an old issue that always invites controversy. One of radical product on family law reform in Tunisia is about the prohibition of polygamy law. The Islamic country with Maliki scholar as majority of the adherent perceive that the reform contradict to Islamic law. However, when it is perceived by gender perspective, this reform brings the progression of family law that can protect the rights of Tunisian women. In this research, there are two formulations of the problem, they are: 1) What is the dynamics of polygamy law in Tunisia? 2) How can gender perspective perceive the dynamics of Tunisian polygamy law in gender perspective? The method used in this study is the type of normative research, with descriptive-qualitative method for gaining of the data. The approach that is used in this research is a collaboration of historical, statute and conceptual approaches. The data used in this study is secondary data obtained from the information that have been written in the form of documents. The results of research are 1) the dynamics of polygamy law is a revolution in Tunisia. There are several factors that influence the dynamics: understanding of religion; secular ideology; socio-cultural; economic; legal-political; and education. This dynamics can be seen from the third period of legal development, namely: a) the period of pre-independence, polygamy is allowed by condition, a fairness and maximum limit of 4 wives. b) The period after independence, polygamy is prohibited by Article 18 of the Personal Status Code of 1957. Trespassing this provision will punished by one year imprisonment sentence and / or fine about 240,000 malim. The Basic prohibition which used by Tunisian government is the thought that polygamy is as bad as slavery, because the ideal of Kalam Qur'an about marriage is monogamous, and as well as the modern thought of Mohammad Abduh about the verse of polygamy that become Tunisian government reference. c) Whereas, in the period of the revolution (nowadays) there are some issue about the discourse of law legalizing on banning polygamy law in Tunisia. 2) In a gender perspective, the dynamics of polygamy law that occurred in the period after independence indicates a progression of the effort from Tunisian State to protect the rights of women by undertaking the re-interpretation on social context of some verse of polygamy by arguing that the polygamy law is prohibited in Tunisia.","abstract_html":"INDONESIA: Dinamika hukum yang muncul di dunia muslim ditandai dengan keberanjakan undang-undang modern dari konstruksi kitab fiqh klasik. Poligami merupakan sebuah isu lama yang selalu mengundang kontroversi. Salah satu produk pembaharuan hukum keluarga yang radikal di Tunisia adalah tentang pelarangan hukum poligami. Negara Islam yang mayoritas bermadzhab Maliki ini memandang pembaharuan tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Namun, apabila dilihat dari perspektif gender, pembaharuan ini membawa sebuah kemajuan hukum keluarga yang dapat melindungi hak-hak wanita Tunisia. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana dinamika hukum poligami di Negara Tunisia? 2) Bagaimana pandangan gender terhadap dinamika hukum poligami di Tunisia? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kolaborasi dari pendekatan historis, perundang- undangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) dinamika hukum poligami sangat revolusioner di Tunisia. Beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika tersebut, yaitu faktor pemahaman agama, faktor ideologi sekuler, sosial-budaya, ekonomi, politik-hukum, dan pendidikan. Dinamika ini dapat dilihat dari 3 periode perkembangan hukum yaitu: a) Periode sebelum kemerdekaan, poligami diperbolehkan dengan syarat adil dan batas maksimal 4 orang istri. b) Periode setelah kemerdekaan, poligami dilarang melalui pasal 18 Code of Personal Status 1957. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mendapat hukuman penjara 1 tahun dan/denda 240.000 malim. Dasar larangan yang digunakan pemerintah Tunisia adalah bahwa poligami sebagimana perbudakan, ideal al-Qur’an tentang perkawinan adalah monogami dan rujukan ayat poligami dari pandangan ulama’ modern Mohammad Abduh. c) Sedangkan pada periode revolusi (sekarang) terdapat wacana isu pelegalan larangan hukum poligami di Tunisia. 2) Dalam perspektif gender, dinamika hukum poligami yang terjadi pada periode setelah kemerdekaan menunjukkan langkah maju Negara Tunisia dalam usaha melindungi hak-hak kaum wanita dengan melakukan interpretasi ulang terhadap konteks sosial dari ayat-ayat poligami dengan menyatakan bahwa hukum poligami dilarang di Tunisia. ENGLISH: Legal dynamics arise in the Muslim world is marked by the construction of classical fiqh into modern laws. Polygamy is an old issue that always invites controversy. One of radical product on family law reform in Tunisia is about the prohibition of polygamy law. The Islamic country with Maliki scholar as majority of the adherent perceive that the reform contradict to Islamic law. However, when it is perceived by gender perspective, this reform brings the progression of family law that can protect the rights of Tunisian women. In this research, there are two formulations of the problem, they are: 1) What is the dynamics of polygamy law in Tunisia? 2) How can gender perspective perceive the dynamics of Tunisian polygamy law in gender perspective? The method used in this study is the type of normative research, with descriptive-qualitative method for gaining of the data. The approach that is used in this research is a collaboration of historical, statute and conceptual approaches. The data used in this study is secondary data obtained from the information that have been written in the form of documents. The results of research are 1) the dynamics of polygamy law is a revolution in Tunisia. There are several factors that influence the dynamics: understanding of religion; secular ideology; socio-cultural; economic; legal-political; and education. This dynamics can be seen from the third period of legal development, namely: a) the period of pre-independence, polygamy is allowed by condition, a fairness and maximum limit of 4 wives. b) The period after independence, polygamy is prohibited by Article 18 of the Personal Status Code of 1957. Trespassing this provision will punished by one year imprisonment sentence and / or fine about 240,000 malim. The Basic prohibition which used by Tunisian government is the thought that polygamy is as bad as slavery, because the ideal of Kalam Qur&#x27;an about marriage is monogamous, and as well as the modern thought of Mohammad Abduh about the verse of polygamy that become Tunisian government reference. c) Whereas, in the period of the revolution (nowadays) there are some issue about the discourse of law legalizing on banning polygamy law in Tunisia. 2) In a gender perspective, the dynamics of polygamy law that occurred in the period after independence indicates a progression of the effort from Tunisian State to protect the rights of women by undertaking the re-interpretation on social context of some verse of polygamy by arguing that the polygamy law is prohibited in Tunisia.","abstract_has_math":false,"creators":["Chusnayaini, Ayyus Sahidatul"],"institution":"Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-03","date_published":"2014-03","updated_at":"2026-11-18T20:37:42Z","subjects":["18012817 Polygamy"],"languages":["en","id","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/506/1/10210053%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A506","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Chusnayaini, Ayyus Sahidatul"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-03-27"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-03"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/506/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["A. Book, Research or Journal: Al- Qur’an al-Karim Al'ati, Hammudah Abd. The Family Structure In Islam. Terj. Anshari Thayib, Keluarga Muslim. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984. Ali, A. Mukti. Alam Pikiran Islam Moderat di Timur Tengah. Jakarta: Djambatan, 1995. as-Syaibaniy, Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah , Musnad Ahmad. Juz 2. Mesir: Muasasah, tt. As-Siba’y, Musthafa. Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang- Undangan. Edition 1. Jakarta: Bulan Bintang,1977 az-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997. Anderson, J.N.D. Hukum Islam Di Dunia Moderen. Terj. Machnun Husain, Edition I Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994. Al-Jashash. Ahkam al-Qur’an. Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, tt. Bungin,, Burhan. Metode Penelitian Kualitatif Aktualisais Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007. Code Du Statut Personnel, Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne year 2012 Ch, Mufidah (eds). Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga. Malang: UIN-Maliki Press. Ch, Mufidah. Psikollogi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN-Malang Press, 2008. Charrad, M. Tunisia at The Forefront of The Arab World, dalam Fatima Sadiqi dan Moha Ennaji (ed.) et.al., “Women in The Middle East and Nort Africa (Agent of Change)”. USA: Routledge, 2011. Charrad, M.M. Policy Shifts: State, Islam, and Genderin Tunisia, 1930s- 1990s. Summer: Oxford University Press, 1997. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edition 2. Jakarta: Balai Pustaka, 1996. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Ensiklopedi Islam, Volume 4. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994. El Alami, Dawoud dan Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce of The Arab World. London, The Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996. Entelis, John P.Tunisa dalam Jhon L. Esposito dkk. (ed)” The Oxford Encyclopedia of The Modern World. New York: Oxford University Press, 1995. Fahmi, Anshori. Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?. Bandung: Pustaka Iman, 2007. Fakih, Mansour. Isue-isue dan Manifestasi Ketidakadilan Gender, dalam Mukhotib MD., (ed.), Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender. Yogyakarta: PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga,1998 Grami, Amel. Gender Equality in Tunisia British Journal of Middle Eastern Studies. London: Routledge, 2008. Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Handayani, Trisakti dan Sugiarti, Konsep dan Tekhnik Penelitian Gender. Malang: UMM press, 2006. Hitti, Philip K. History of The Arabs, ed. Tenth revision, translated by R.Cecep Lukaman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005. Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2010. Imarah, Muhammad. Al-Imam Muhammad Abduh. Al-Mujaddid Al- Islam, 1981. Jones, Christina. Women Under Islam (Gender, Justice and The Politics od Islamic Law. New York: I.B Tauris, 2011. Khoiruddin, Nasution. Riba dan Poligami. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. Mahmood, Tahir . Family Law Reform in the Muslim World. Bombay: N. M. TRIPATHI PVT. LTD, 1972. Mahmood, Tahir. Personal law in Islamic Country. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005. Mulia, Siti Musdah., Dr., MA., APU., Islam Menggugat Poligami. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004. Mulia, Siti Musdah, Dr., MA., APU., Pandangan Islam Tentang Poligami, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Genderh. Cet 1. 1999. Mulia, Siti Musdah, Dr., MA., APU., Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Kibar Press, Yogyakarta. 2007. Muzdhar, Atho’. Hukum Keluarga Dunia di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih. Jakarta: Coputat Press, 2003 Nasution, Khoiruddin. Polygamy in Indonesian Islamic Family Law. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Ningsih, Ratna, Khairuddin At-Tunisi dan Reformasi Islam di Tunisia (1810-1889). Skripsi. Depok: Universitas Indonesia, 2009 Oliviatie, Shova. Praktik Poligami Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Kota Malang. Malang: Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2010. Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola, 1994. Quast, Shelby. Justice Reform and Gender, terj. Catherine Muir. Jakarta: IDSPS Press, 2008. Ridha, Muhammad Rasyid. Tafsir Al-Manar. juz 4. Kairo: Al-Manar,1367. Ridha, Muhammad Rasyid. Tafsir al-Manar, Volume 5, Mesir: Darul Manar, 1374. Simon, Reeva S. dkk. (Ed.). Encyclopedia of Modern Middle East. New York: USA, 1996. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers, 1985. Subhan, Zaitunah. Rekonstruksi Pemahaman Jender Dalam Islam:Agenda Sosio-Kultural Dan Politik Peran Perempuan. Jakarta: el-Kahfi, 2002. Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani. Glosarium Seks & Gender. Yogyakarta: Carasvati Book: 2007. Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2005. Syari’ah, Fakultas. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012. Tim. Ensiklopedia Bangsa dan Negara. Volume 1. Jakarta: PT. GrolierInternasional Inc, 2000. Tim Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edition 3. Balai Pustaka: Jakarta, 2001. at-Tirmidzi. Sunan at-Tirmidzi. juz II. Dar al-Fikr: Beirut, 1994. Zaki Saleh, Muhammad . “Trend Kriminalisasi Dalam Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim”. Paper. Presented on forum “Annual Conference Kajian Islam Lembang”. Bandung, 2006. Wilson, HT. Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization. Laden: 1998. Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqhiyah. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997. B. Website http://statistik.ptkpt.net/_a.php?_a=penduduk_usia&info1=3, was accessed on 16 December 2013 http://m.serambinews.com/news/islam-masa-lalu-kini-dan-esok), was accessed on13 December 2013 http://permana.blogspot.com/2013_03_01_archive.html, was accessed on 22 December 2013 http://alisarjuni.blogspot.com/2013/05/kriminalisasi-poligami-dalam- hukum_20.html, was accessed on 3 January 2014 http://pmiiwalisongopwt9.blogspot.com/2009/10/hukum-poligami.html, was accessed on 10 January 2014. http://www.muslimdaily.net/berita/internasional/organisisasi.html#.Uy7L- ahdXbY, was accessed on 10 January 2014. http://www.bimbie.com/sejarah-negara-tunisia.htm, was accessed on January of 12, 2014. http://www.iep.utm.edu/justwest/, was access on 20 January of 2014 http://quran.com/4, was accessed on 12 March 2014"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012817 Polygamy"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["en","id","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/506/1/10210053%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/506/2/10210053%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/506/3/10210053%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/506/4/10210053%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/506/5/10210053%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/506/6/10210053%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/506/7/10210053%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/506/8/10210053%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/506/9/10210053%20BIBLIOGRAPHY.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/506/10/10210053%20APPENDIXES.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Dinamika hukum yang muncul di dunia muslim ditandai dengan keberanjakan undang-undang modern dari konstruksi kitab fiqh klasik. Poligami merupakan sebuah isu lama yang selalu mengundang kontroversi. Salah satu produk pembaharuan hukum keluarga yang radikal di Tunisia adalah tentang pelarangan hukum poligami. Negara Islam yang mayoritas bermadzhab Maliki ini memandang pembaharuan tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Namun, apabila dilihat dari perspektif gender, pembaharuan ini membawa sebuah kemajuan hukum keluarga yang dapat melindungi hak-hak wanita Tunisia. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana dinamika hukum poligami di Negara Tunisia? 2) Bagaimana pandangan gender terhadap dinamika hukum poligami di Tunisia? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kolaborasi dari pendekatan historis, perundang- undangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) dinamika hukum poligami sangat revolusioner di Tunisia. Beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika tersebut, yaitu faktor pemahaman agama, faktor ideologi sekuler, sosial-budaya, ekonomi, politik-hukum, dan pendidikan. Dinamika ini dapat dilihat dari 3 periode perkembangan hukum yaitu: a) Periode sebelum kemerdekaan, poligami diperbolehkan dengan syarat adil dan batas maksimal 4 orang istri. b) Periode setelah kemerdekaan, poligami dilarang melalui pasal 18 Code of Personal Status 1957. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mendapat hukuman penjara 1 tahun dan/denda 240.000 malim. Dasar larangan yang digunakan pemerintah Tunisia adalah bahwa poligami sebagimana perbudakan, ideal al-Qur’an tentang perkawinan adalah monogami dan rujukan ayat poligami dari pandangan ulama’ modern Mohammad Abduh. c) Sedangkan pada periode revolusi (sekarang) terdapat wacana isu pelegalan larangan hukum poligami di Tunisia. 2) Dalam perspektif gender, dinamika hukum poligami yang terjadi pada periode setelah kemerdekaan menunjukkan langkah maju Negara Tunisia dalam usaha melindungi hak-hak kaum wanita dengan melakukan interpretasi ulang terhadap konteks sosial dari ayat-ayat poligami dengan menyatakan bahwa hukum poligami dilarang di Tunisia. ENGLISH: Legal dynamics arise in the Muslim world is marked by the construction of classical fiqh into modern laws. Polygamy is an old issue that always invites controversy. One of radical product on family law reform in Tunisia is about the prohibition of polygamy law. The Islamic country with Maliki scholar as majority of the adherent perceive that the reform contradict to Islamic law. However, when it is perceived by gender perspective, this reform brings the progression of family law that can protect the rights of Tunisian women. In this research, there are two formulations of the problem, they are: 1) What is the dynamics of polygamy law in Tunisia? 2) How can gender perspective perceive the dynamics of Tunisian polygamy law in gender perspective? The method used in this study is the type of normative research, with descriptive-qualitative method for gaining of the data. The approach that is used in this research is a collaboration of historical, statute and conceptual approaches. The data used in this study is secondary data obtained from the information that have been written in the form of documents. The results of research are 1) the dynamics of polygamy law is a revolution in Tunisia. There are several factors that influence the dynamics: understanding of religion; secular ideology; socio-cultural; economic; legal-political; and education. This dynamics can be seen from the third period of legal development, namely: a) the period of pre-independence, polygamy is allowed by condition, a fairness and maximum limit of 4 wives. b) The period after independence, polygamy is prohibited by Article 18 of the Personal Status Code of 1957. Trespassing this provision will punished by one year imprisonment sentence and / or fine about 240,000 malim. The Basic prohibition which used by Tunisian government is the thought that polygamy is as bad as slavery, because the ideal of Kalam Qur'an about marriage is monogamous, and as well as the modern thought of Mohammad Abduh about the verse of polygamy that become Tunisian government reference. c) Whereas, in the period of the revolution (nowadays) there are some issue about the discourse of law legalizing on banning polygamy law in Tunisia. 2) In a gender perspective, the dynamics of polygamy law that occurred in the period after independence indicates a progression of the effort from Tunisian State to protect the rights of women by undertaking the re-interpretation on social context of some verse of polygamy by arguing that the polygamy law is prohibited in Tunisia."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Dynamics of tunisian polygamy law in gender perspective"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Chusnayaini, Ayyus Sahidatul"],"dc:date":["2014-03-27"],"dc:date.issued":["2014-03"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Dinamika hukum yang muncul di dunia muslim ditandai dengan keberanjakan undang-undang modern dari konstruksi kitab fiqh klasik. Poligami merupakan sebuah isu lama yang selalu mengundang kontroversi. Salah satu produk pembaharuan hukum keluarga yang radikal di Tunisia adalah tentang pelarangan hukum poligami. Negara Islam yang mayoritas bermadzhab Maliki ini memandang pembaharuan tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Namun, apabila dilihat dari perspektif gender, pembaharuan ini membawa sebuah kemajuan hukum keluarga yang dapat melindungi hak-hak wanita Tunisia. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana dinamika hukum poligami di Negara Tunisia? 2) Bagaimana pandangan gender terhadap dinamika hukum poligami di Tunisia? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kolaborasi dari pendekatan historis, perundang- undangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) dinamika hukum poligami sangat revolusioner di Tunisia. Beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika tersebut, yaitu faktor pemahaman agama, faktor ideologi sekuler, sosial-budaya, ekonomi, politik-hukum, dan pendidikan. Dinamika ini dapat dilihat dari 3 periode perkembangan hukum yaitu: a) Periode sebelum kemerdekaan, poligami diperbolehkan dengan syarat adil dan batas maksimal 4 orang istri. b) Periode setelah kemerdekaan, poligami dilarang melalui pasal 18 Code of Personal Status 1957. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mendapat hukuman penjara 1 tahun dan/denda 240.000 malim. Dasar larangan yang digunakan pemerintah Tunisia adalah bahwa poligami sebagimana perbudakan, ideal al-Qur’an tentang perkawinan adalah monogami dan rujukan ayat poligami dari pandangan ulama’ modern Mohammad Abduh. c) Sedangkan pada periode revolusi (sekarang) terdapat wacana isu pelegalan larangan hukum poligami di Tunisia. 2) Dalam perspektif gender, dinamika hukum poligami yang terjadi pada periode setelah kemerdekaan menunjukkan langkah maju Negara Tunisia dalam usaha melindungi hak-hak kaum wanita dengan melakukan interpretasi ulang terhadap konteks sosial dari ayat-ayat poligami dengan menyatakan bahwa hukum poligami dilarang di Tunisia. ENGLISH: Legal dynamics arise in the Muslim world is marked by the construction of classical fiqh into modern laws. Polygamy is an old issue that always invites controversy. One of radical product on family law reform in Tunisia is about the prohibition of polygamy law. The Islamic country with Maliki scholar as majority of the adherent perceive that the reform contradict to Islamic law. However, when it is perceived by gender perspective, this reform brings the progression of family law that can protect the rights of Tunisian women. In this research, there are two formulations of the problem, they are: 1) What is the dynamics of polygamy law in Tunisia? 2) How can gender perspective perceive the dynamics of Tunisian polygamy law in gender perspective? The method used in this study is the type of normative research, with descriptive-qualitative method for gaining of the data. The approach that is used in this research is a collaboration of historical, statute and conceptual approaches. The data used in this study is secondary data obtained from the information that have been written in the form of documents. The results of research are 1) the dynamics of polygamy law is a revolution in Tunisia. There are several factors that influence the dynamics: understanding of religion; secular ideology; socio-cultural; economic; legal-political; and education. This dynamics can be seen from the third period of legal development, namely: a) the period of pre-independence, polygamy is allowed by condition, a fairness and maximum limit of 4 wives. b) The period after independence, polygamy is prohibited by Article 18 of the Personal Status Code of 1957. Trespassing this provision will punished by one year imprisonment sentence and / or fine about 240,000 malim. The Basic prohibition which used by Tunisian government is the thought that polygamy is as bad as slavery, because the ideal of Kalam Qur'an about marriage is monogamous, and as well as the modern thought of Mohammad Abduh about the verse of polygamy that become Tunisian government reference. c) Whereas, in the period of the revolution (nowadays) there are some issue about the discourse of law legalizing on banning polygamy law in Tunisia. 2) In a gender perspective, the dynamics of polygamy law that occurred in the period after independence indicates a progression of the effort from Tunisian State to protect the rights of women by undertaking the re-interpretation on social context of some verse of polygamy by arguing that the polygamy law is prohibited in Tunisia."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/506/1/10210053%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/506/2/10210053%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/506/3/10210053%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/506/4/10210053%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/506/5/10210053%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/506/6/10210053%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/506/7/10210053%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/506/8/10210053%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/506/9/10210053%20BIBLIOGRAPHY.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/506/10/10210053%20APPENDIXES.pdf"],"dc:language":["en","id","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/506/"],"dc:relation.references":["A. Book, Research or Journal: Al- Qur’an al-Karim Al'ati, Hammudah Abd. The Family Structure In Islam. Terj. Anshari Thayib, Keluarga Muslim. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984. Ali, A. Mukti. Alam Pikiran Islam Moderat di Timur Tengah. Jakarta: Djambatan, 1995. as-Syaibaniy, Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah , Musnad Ahmad. Juz 2. Mesir: Muasasah, tt. As-Siba’y, Musthafa. Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang- Undangan. Edition 1. Jakarta: Bulan Bintang,1977 az-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997. Anderson, J.N.D. Hukum Islam Di Dunia Moderen. Terj. Machnun Husain, Edition I Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994. Al-Jashash. Ahkam al-Qur’an. Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, tt. Bungin,, Burhan. Metode Penelitian Kualitatif Aktualisais Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007. Code Du Statut Personnel, Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne year 2012 Ch, Mufidah (eds). Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga. Malang: UIN-Maliki Press. Ch, Mufidah. Psikollogi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN-Malang Press, 2008. Charrad, M. Tunisia at The Forefront of The Arab World, dalam Fatima Sadiqi dan Moha Ennaji (ed.) et.al., “Women in The Middle East and Nort Africa (Agent of Change)”. USA: Routledge, 2011. Charrad, M.M. Policy Shifts: State, Islam, and Genderin Tunisia, 1930s- 1990s. Summer: Oxford University Press, 1997. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edition 2. Jakarta: Balai Pustaka, 1996. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Ensiklopedi Islam, Volume 4. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994. El Alami, Dawoud dan Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce of The Arab World. London, The Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996. Entelis, John P.Tunisa dalam Jhon L. Esposito dkk. (ed)” The Oxford Encyclopedia of The Modern World. New York: Oxford University Press, 1995. Fahmi, Anshori. Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?. Bandung: Pustaka Iman, 2007. Fakih, Mansour. Isue-isue dan Manifestasi Ketidakadilan Gender, dalam Mukhotib MD., (ed.), Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender. Yogyakarta: PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga,1998 Grami, Amel. Gender Equality in Tunisia British Journal of Middle Eastern Studies. London: Routledge, 2008. Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Handayani, Trisakti dan Sugiarti, Konsep dan Tekhnik Penelitian Gender. Malang: UMM press, 2006. Hitti, Philip K. History of The Arabs, ed. Tenth revision, translated by R.Cecep Lukaman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005. Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2010. Imarah, Muhammad. Al-Imam Muhammad Abduh. Al-Mujaddid Al- Islam, 1981. Jones, Christina. Women Under Islam (Gender, Justice and The Politics od Islamic Law. New York: I.B Tauris, 2011. Khoiruddin, Nasution. Riba dan Poligami. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. Mahmood, Tahir . Family Law Reform in the Muslim World. Bombay: N. M. TRIPATHI PVT. LTD, 1972. Mahmood, Tahir. Personal law in Islamic Country. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005. Mulia, Siti Musdah., Dr., MA., APU., Islam Menggugat Poligami. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004. Mulia, Siti Musdah, Dr., MA., APU., Pandangan Islam Tentang Poligami, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Genderh. Cet 1. 1999. Mulia, Siti Musdah, Dr., MA., APU., Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Kibar Press, Yogyakarta. 2007. Muzdhar, Atho’. Hukum Keluarga Dunia di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih. Jakarta: Coputat Press, 2003 Nasution, Khoiruddin. Polygamy in Indonesian Islamic Family Law. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Ningsih, Ratna, Khairuddin At-Tunisi dan Reformasi Islam di Tunisia (1810-1889). Skripsi. Depok: Universitas Indonesia, 2009 Oliviatie, Shova. Praktik Poligami Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Kota Malang. Malang: Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2010. Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola, 1994. Quast, Shelby. Justice Reform and Gender, terj. Catherine Muir. Jakarta: IDSPS Press, 2008. Ridha, Muhammad Rasyid. Tafsir Al-Manar. juz 4. Kairo: Al-Manar,1367. Ridha, Muhammad Rasyid. Tafsir al-Manar, Volume 5, Mesir: Darul Manar, 1374. Simon, Reeva S. dkk. (Ed.). Encyclopedia of Modern Middle East. New York: USA, 1996. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers, 1985. Subhan, Zaitunah. Rekonstruksi Pemahaman Jender Dalam Islam:Agenda Sosio-Kultural Dan Politik Peran Perempuan. Jakarta: el-Kahfi, 2002. Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani. Glosarium Seks & Gender. Yogyakarta: Carasvati Book: 2007. Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2005. Syari’ah, Fakultas. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012. Tim. Ensiklopedia Bangsa dan Negara. Volume 1. Jakarta: PT. GrolierInternasional Inc, 2000. Tim Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edition 3. Balai Pustaka: Jakarta, 2001. at-Tirmidzi. Sunan at-Tirmidzi. juz II. Dar al-Fikr: Beirut, 1994. Zaki Saleh, Muhammad . “Trend Kriminalisasi Dalam Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim”. Paper. Presented on forum “Annual Conference Kajian Islam Lembang”. Bandung, 2006. Wilson, HT. Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization. Laden: 1998. Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqhiyah. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997. B. Website http://statistik.ptkpt.net/_a.php?_a=penduduk_usia&info1=3, was accessed on 16 December 2013 http://m.serambinews.com/news/islam-masa-lalu-kini-dan-esok), was accessed on13 December 2013 http://permana.blogspot.com/2013_03_01_archive.html, was accessed on 22 December 2013 http://alisarjuni.blogspot.com/2013/05/kriminalisasi-poligami-dalam- hukum_20.html, was accessed on 3 January 2014 http://pmiiwalisongopwt9.blogspot.com/2009/10/hukum-poligami.html, was accessed on 10 January 2014. http://www.muslimdaily.net/berita/internasional/organisisasi.html#.Uy7L- ahdXbY, was accessed on 10 January 2014. http://www.bimbie.com/sejarah-negara-tunisia.htm, was accessed on January of 12, 2014. http://www.iep.utm.edu/justwest/, was access on 20 January of 2014 http://quran.com/4, was accessed on 12 March 2014"],"dc:subject":["18012817 Polygamy"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Dynamics of tunisian polygamy law in gender perspective"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:42Z"}