{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:529"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:529","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"The practice of sirri marriage in Malaysia: Case study of Indonesian migrant workers (TKI) in Selangor state of Malaysia","abstract":"INDONESIA: Banyak pendefinisian mengenai perkawinan sirri, Pada awalnya pengertian nikah sirri itu ditunjukkan atau dimaknakan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab, ketika beliau mendapat pengaduan perkara tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. Namun saat ini, pengertian nikah sirri diperluas pengertiannya, yaitu termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi orang yang beragama Islam. Berkembangnya praktek perkawinan sirri yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi dalam lintas negara menimbulkan banyak perdebatan, dari segi proses, faktor dan dampak yang timbul dari perkawinan sirri. Seperti kasus buruh migran (TKI) yang bekerja di Malaysia, hampir 90 % TKI yang berada di wilayah Serawak melakukan perkawinan sirri. Kajian ini difokuskan pada pernikahan sirri TKI di negara bagian Malaysia yang meliputi; Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang,dan Kuantan Pahang pada proses, faktor dan dampak yang timbul dari perkawinan sirri TKI tersebut. Selain itu, penelitian ini juga melihat dampak yang timbul nikah sirri ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Selangor 1984. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam dibalik praktek pernikahan sirri yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara bagian Selangor. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan siri secara kasus per kasus memang berbeda, namun secara umum pernikahan siri dilakukan karena alasan ingin memperoleh keabsahan secara agama, selain itu proses cepat dan mudah juga menjadi faktor TKI memilih untuk melakukan nikah sirri. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan di Malaysia diantaranya yaitu; adanya TKI yang disebut juga ustadz karena dianggap memiliki pengetahuan agama yang bagus (pernah mondok) yang sering diminta untuk menikahkan sesama TKI di Malaysia, adanya bisnis penjualan buku nikah palsu oleh oknum-oknum yang tidak lain adalah orang Indonesia sendiri. Terdapat beberapa persamaan ketentuan undang-undang perkawinan Indonesia dan undang- undang keluarga Malaysia. Tapi, perbedaan terletak pada hukumannya. Di Malaysia lebih dipermudah pembuatan sijil lahir bagi warga asing yang melahirkan anaknya di Malaysia, walaupun mereka menikah tidak dicatatkan secara Negara. ENGLISH: The are many definitions of sirri marriage, as considered does not meet the requirements and pillars of marriage, as stated by Umar ibn Khattab, when he received a complaint about the case of marriage which was witnessed by a male and a female witnesses. However, the extended definition of sirri marriage, including pillars and requirements of marriage but it is not registered in the Office of Religious Affairs (KUA) for a Muslim. This unregistered marriage phenomenon is not only grows in Indonesia, but also, the across country which causes many debates, in terms of processes, factors and impacts. Like the case of migrant workers (TKI) in Malaysia, nearly 90% of them practice sirri marriage. This study focused on sirri marriage practice migrants in the Malaysian state which includes; Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Penang, Kuantan and Pahang. In addition, this study also discussed of the practice in terms of the Martal Law No. 1 of 1974 and The Islamic Family Law Enactments, of Selangor 1984. This study is a qualitative study aimed at gaining a deep understanding of the phenomenon behind sirri marriage practice by Indonesian Migrant Workers (TKI) in Selangor state. The results of this study reveals that the background unregistered marriage practice is different, but in general unregistered marriage to validity in religion. In addition, to the quick and easy process is also a factor practitioner choose their marriage. Various facilities offered are: the presence of migrant workers called ustadz i.e penghulu profession who has good knowledge of religion are often asked to marry fellow workers in Malaysia. The business of selling fake marriage certificate by rogue (oknum) elements Indonesia citizens itself. There are some similarities provisions Law No. 1 of 1974 about marital law with The Islamic Family Law Enactments, Selangor 1984. The difference is on the punishment. This country is easy to issue the sijil born (sijil lahir) to foreigners, eventhough they marriage is not recorded in the State.","abstract_html":"INDONESIA: Banyak pendefinisian mengenai perkawinan sirri, Pada awalnya pengertian nikah sirri itu ditunjukkan atau dimaknakan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab, ketika beliau mendapat pengaduan perkara tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. Namun saat ini, pengertian nikah sirri diperluas pengertiannya, yaitu termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi orang yang beragama Islam. Berkembangnya praktek perkawinan sirri yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi dalam lintas negara menimbulkan banyak perdebatan, dari segi proses, faktor dan dampak yang timbul dari perkawinan sirri. Seperti kasus buruh migran (TKI) yang bekerja di Malaysia, hampir 90 % TKI yang berada di wilayah Serawak melakukan perkawinan sirri. Kajian ini difokuskan pada pernikahan sirri TKI di negara bagian Malaysia yang meliputi; Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang,dan Kuantan Pahang pada proses, faktor dan dampak yang timbul dari perkawinan sirri TKI tersebut. Selain itu, penelitian ini juga melihat dampak yang timbul nikah sirri ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Selangor 1984. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam dibalik praktek pernikahan sirri yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara bagian Selangor. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan siri secara kasus per kasus memang berbeda, namun secara umum pernikahan siri dilakukan karena alasan ingin memperoleh keabsahan secara agama, selain itu proses cepat dan mudah juga menjadi faktor TKI memilih untuk melakukan nikah sirri. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan di Malaysia diantaranya yaitu; adanya TKI yang disebut juga ustadz karena dianggap memiliki pengetahuan agama yang bagus (pernah mondok) yang sering diminta untuk menikahkan sesama TKI di Malaysia, adanya bisnis penjualan buku nikah palsu oleh oknum-oknum yang tidak lain adalah orang Indonesia sendiri. Terdapat beberapa persamaan ketentuan undang-undang perkawinan Indonesia dan undang- undang keluarga Malaysia. Tapi, perbedaan terletak pada hukumannya. Di Malaysia lebih dipermudah pembuatan sijil lahir bagi warga asing yang melahirkan anaknya di Malaysia, walaupun mereka menikah tidak dicatatkan secara Negara. ENGLISH: The are many definitions of sirri marriage, as considered does not meet the requirements and pillars of marriage, as stated by Umar ibn Khattab, when he received a complaint about the case of marriage which was witnessed by a male and a female witnesses. However, the extended definition of sirri marriage, including pillars and requirements of marriage but it is not registered in the Office of Religious Affairs (KUA) for a Muslim. This unregistered marriage phenomenon is not only grows in Indonesia, but also, the across country which causes many debates, in terms of processes, factors and impacts. Like the case of migrant workers (TKI) in Malaysia, nearly 90% of them practice sirri marriage. This study focused on sirri marriage practice migrants in the Malaysian state which includes; Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Penang, Kuantan and Pahang. In addition, this study also discussed of the practice in terms of the Martal Law No. 1 of 1974 and The Islamic Family Law Enactments, of Selangor 1984. This study is a qualitative study aimed at gaining a deep understanding of the phenomenon behind sirri marriage practice by Indonesian Migrant Workers (TKI) in Selangor state. The results of this study reveals that the background unregistered marriage practice is different, but in general unregistered marriage to validity in religion. In addition, to the quick and easy process is also a factor practitioner choose their marriage. Various facilities offered are: the presence of migrant workers called ustadz i.e penghulu profession who has good knowledge of religion are often asked to marry fellow workers in Malaysia. The business of selling fake marriage certificate by rogue (oknum) elements Indonesia citizens itself. There are some similarities provisions Law No. 1 of 1974 about marital law with The Islamic Family Law Enactments, Selangor 1984. The difference is on the punishment. This country is easy to issue the sijil born (sijil lahir) to foreigners, eventhough they marriage is not recorded in the State.","abstract_has_math":false,"creators":["Janah, Miftahul"],"institution":"Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-03","date_published":"2014-03","updated_at":"2026-11-18T20:37:42Z","subjects":["18012819 Nikah Sirri"],"languages":["en","id","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/529/1/10210055%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A529","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Janah, Miftahul"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-03-28"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-03"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/529/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al-Qur’an al-Karim Books Al-‘Amili. Murtadho Ja’far. Nikah Mut’ah Dalam Islam Kajian Ilmiah Dari Berbagai Madzhab. Surakarta: Yayasan Abna’ Al-Husain, 2002. Amin, Muhammad Summa. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2005. Amiruddin dan Asikin, Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Ashshofa, Burhan. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2004. Azhar, Basyir. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 1999. Effendi, Satria M . Zein. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Prenada Media, 2004. Ghazaly, Rahman. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Muhmud, Peter Marjuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2007. Nasutioan, Johan Bahder. Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV Mandar Maju, 2008. Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak dicatatkan Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Prawirohamidjojo, Soetojo dan Pohan, Marthalena. Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-recht). Surabaya: Pusat Penelitian dan Percetakaan Unair (UAP), 2008. Ramulyo, Idris. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Rahman, Abdul. Perkawinan Dalam Syariat Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 1996. Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan). Yogyakarta: Liberty, 2004. Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2003. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986. Soimin, Soedharyo. Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004. Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media, 2006. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986. Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2003. Waluyo, Bamabang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 20002. Yasin, Nur. Hukum Perkawinana Sasak. Malang: UIN Press, 2008. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012. Peraturan Perundang-undangan Draf Rancangan Undang-Undan (RUU) tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Selangr 1984. Kompilasi Hukum Islam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Journal and Research Results Ali, Uraidy. Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari UU No. 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Ilmiah FENOMENA .November 2012. Arsal, Thriwaty. Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi , Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor , Jurnal Sosiologi Peesaan, Vol 2, tanggal 11 September 2012. Bafadhil, Faizah Nikah Sirri dalam Perpektif Undang-Undang Perkawinan, Jurnal Ilmu Hukum. Fathudin , Syukri AW dan Vita Fitria. Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan, penelitian. UPT MKU Universitas Negeri Yogyakarta, 2008 Hamidah binti Harun. Perkahwinan Tanpa Kebenaran Di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,Disertasi .Bangi: Universitas Kebangsaan Malaysia, 2013. Hj Azahari, Raihana. Kedudukan Mazhab Syafi’i dalam Undang-Undang Keluarga Islam: Satu realiti,” Jurnal Fiqh: No. 4, 2007. Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi al-ahwal al-syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Malang, Isu-Isu Gender Kontemporer. (Malang: UIN Press, 2010. Mahardika, Brahmana Nikah Sirri dalam Konstelasi Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Sirri Syekh Pujiono Cahyo Widianto dengan Lutfiana Ulfta),Skripsi S-1. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010, Ummu, Siti Adillah. Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi terjadinya nikah sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan dan Anak,”.Semarang: Universitas Islam Sultan Agung. Rohmah, Miftahul Perkawinan di Bawah Tangan dan Solusi Hukumnya di Indonesia dan Malaysia, Skripsi. Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2011. Sholehudin , Miftahus. Sanksi Bagi Pelaku Nikah Sirri dalam System Welfare State Sebuah Upaya Melindungi Hak-Hak Perempuan. Egalita, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol 5, 2010. Suriaman, Mawan Kriminalitas Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam, Skripsi S-1.Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008. Sukaryanto. Budaya Nikah Siri di Rembang dalam Perspektif Gender, Jurnal Penelitian, Surabaya : Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Wahyuninto,Liza Problematika Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang), Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2010. Quzwini , M.. Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Jurnal Penelitian. Magazine/Newspaper Nikah Siri? Awas Dipenjara!” Kompas, Jum’at, 12 Februari 2010. Rancangan Undang-Undang Nikah Siri pada Jakarta KOMPAS.com , Jumat, 12 Februari 2010. Internet Amnesti berakhir, Masih ada Ratusan Ribu Tki Ilegal di Malaysia”, Gresnews.com, Kamis, 20 Februari 2014. Izal zakaria,”Taukil Wali Nikah Via Telepon”, http://Langit-biru- pembaharu.blogspot.com/06/2013/ Taukil- Wali -Nikah -Via –Telepon/, diakses tanggal 28 Februari 2014. Muhamad Isna Wahyudi ,”Nikah Siri Tidak Lagi Syar'i,” 4 (Senin, 04 Februari2013 ) Nikah Sirri Sah”, Telaah Utama, Edisi 19, tahun III, Februari 2010. Website Kedutaan Besar Republik Indonesia(KBRI) ;http://www.kbrikualalumpur.org/ Published: Wednesday, 19 June 2013. Diakses tanggal 26 Maret 20143. http://www.britannica.com/bps/user-profile/4419/the-editors-of-encyclopaedia-britannica,"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012819 Nikah Sirri"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["en","id","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/529/1/10210055%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/529/2/10210055%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/529/3/10210055%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/529/4/10210055%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/529/5/10210055%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/529/6/10210055%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/529/8/10210055%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/529/7/10210055%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/529/9/10210055%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/529/10/10210055%20Bibliography.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/529/11/10210055%20Appendices.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Banyak pendefinisian mengenai perkawinan sirri, Pada awalnya pengertian nikah sirri itu ditunjukkan atau dimaknakan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab, ketika beliau mendapat pengaduan perkara tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. Namun saat ini, pengertian nikah sirri diperluas pengertiannya, yaitu termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi orang yang beragama Islam. Berkembangnya praktek perkawinan sirri yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi dalam lintas negara menimbulkan banyak perdebatan, dari segi proses, faktor dan dampak yang timbul dari perkawinan sirri. Seperti kasus buruh migran (TKI) yang bekerja di Malaysia, hampir 90 % TKI yang berada di wilayah Serawak melakukan perkawinan sirri. Kajian ini difokuskan pada pernikahan sirri TKI di negara bagian Malaysia yang meliputi; Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang,dan Kuantan Pahang pada proses, faktor dan dampak yang timbul dari perkawinan sirri TKI tersebut. Selain itu, penelitian ini juga melihat dampak yang timbul nikah sirri ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Selangor 1984. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam dibalik praktek pernikahan sirri yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara bagian Selangor. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan siri secara kasus per kasus memang berbeda, namun secara umum pernikahan siri dilakukan karena alasan ingin memperoleh keabsahan secara agama, selain itu proses cepat dan mudah juga menjadi faktor TKI memilih untuk melakukan nikah sirri. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan di Malaysia diantaranya yaitu; adanya TKI yang disebut juga ustadz karena dianggap memiliki pengetahuan agama yang bagus (pernah mondok) yang sering diminta untuk menikahkan sesama TKI di Malaysia, adanya bisnis penjualan buku nikah palsu oleh oknum-oknum yang tidak lain adalah orang Indonesia sendiri. Terdapat beberapa persamaan ketentuan undang-undang perkawinan Indonesia dan undang- undang keluarga Malaysia. Tapi, perbedaan terletak pada hukumannya. Di Malaysia lebih dipermudah pembuatan sijil lahir bagi warga asing yang melahirkan anaknya di Malaysia, walaupun mereka menikah tidak dicatatkan secara Negara. ENGLISH: The are many definitions of sirri marriage, as considered does not meet the requirements and pillars of marriage, as stated by Umar ibn Khattab, when he received a complaint about the case of marriage which was witnessed by a male and a female witnesses. However, the extended definition of sirri marriage, including pillars and requirements of marriage but it is not registered in the Office of Religious Affairs (KUA) for a Muslim. This unregistered marriage phenomenon is not only grows in Indonesia, but also, the across country which causes many debates, in terms of processes, factors and impacts. Like the case of migrant workers (TKI) in Malaysia, nearly 90% of them practice sirri marriage. This study focused on sirri marriage practice migrants in the Malaysian state which includes; Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Penang, Kuantan and Pahang. In addition, this study also discussed of the practice in terms of the Martal Law No. 1 of 1974 and The Islamic Family Law Enactments, of Selangor 1984. This study is a qualitative study aimed at gaining a deep understanding of the phenomenon behind sirri marriage practice by Indonesian Migrant Workers (TKI) in Selangor state. The results of this study reveals that the background unregistered marriage practice is different, but in general unregistered marriage to validity in religion. In addition, to the quick and easy process is also a factor practitioner choose their marriage. Various facilities offered are: the presence of migrant workers called ustadz i.e penghulu profession who has good knowledge of religion are often asked to marry fellow workers in Malaysia. The business of selling fake marriage certificate by rogue (oknum) elements Indonesia citizens itself. There are some similarities provisions Law No. 1 of 1974 about marital law with The Islamic Family Law Enactments, Selangor 1984. The difference is on the punishment. This country is easy to issue the sijil born (sijil lahir) to foreigners, eventhough they marriage is not recorded in the State."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["The practice of sirri marriage in Malaysia: Case study of Indonesian migrant workers (TKI) in Selangor state of Malaysia"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Janah, Miftahul"],"dc:date":["2014-03-28"],"dc:date.issued":["2014-03"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Banyak pendefinisian mengenai perkawinan sirri, Pada awalnya pengertian nikah sirri itu ditunjukkan atau dimaknakan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab, ketika beliau mendapat pengaduan perkara tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. Namun saat ini, pengertian nikah sirri diperluas pengertiannya, yaitu termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi orang yang beragama Islam. Berkembangnya praktek perkawinan sirri yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi dalam lintas negara menimbulkan banyak perdebatan, dari segi proses, faktor dan dampak yang timbul dari perkawinan sirri. Seperti kasus buruh migran (TKI) yang bekerja di Malaysia, hampir 90 % TKI yang berada di wilayah Serawak melakukan perkawinan sirri. Kajian ini difokuskan pada pernikahan sirri TKI di negara bagian Malaysia yang meliputi; Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang,dan Kuantan Pahang pada proses, faktor dan dampak yang timbul dari perkawinan sirri TKI tersebut. Selain itu, penelitian ini juga melihat dampak yang timbul nikah sirri ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Selangor 1984. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam dibalik praktek pernikahan sirri yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara bagian Selangor. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan siri secara kasus per kasus memang berbeda, namun secara umum pernikahan siri dilakukan karena alasan ingin memperoleh keabsahan secara agama, selain itu proses cepat dan mudah juga menjadi faktor TKI memilih untuk melakukan nikah sirri. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan di Malaysia diantaranya yaitu; adanya TKI yang disebut juga ustadz karena dianggap memiliki pengetahuan agama yang bagus (pernah mondok) yang sering diminta untuk menikahkan sesama TKI di Malaysia, adanya bisnis penjualan buku nikah palsu oleh oknum-oknum yang tidak lain adalah orang Indonesia sendiri. Terdapat beberapa persamaan ketentuan undang-undang perkawinan Indonesia dan undang- undang keluarga Malaysia. Tapi, perbedaan terletak pada hukumannya. Di Malaysia lebih dipermudah pembuatan sijil lahir bagi warga asing yang melahirkan anaknya di Malaysia, walaupun mereka menikah tidak dicatatkan secara Negara. ENGLISH: The are many definitions of sirri marriage, as considered does not meet the requirements and pillars of marriage, as stated by Umar ibn Khattab, when he received a complaint about the case of marriage which was witnessed by a male and a female witnesses. However, the extended definition of sirri marriage, including pillars and requirements of marriage but it is not registered in the Office of Religious Affairs (KUA) for a Muslim. This unregistered marriage phenomenon is not only grows in Indonesia, but also, the across country which causes many debates, in terms of processes, factors and impacts. Like the case of migrant workers (TKI) in Malaysia, nearly 90% of them practice sirri marriage. This study focused on sirri marriage practice migrants in the Malaysian state which includes; Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Penang, Kuantan and Pahang. In addition, this study also discussed of the practice in terms of the Martal Law No. 1 of 1974 and The Islamic Family Law Enactments, of Selangor 1984. This study is a qualitative study aimed at gaining a deep understanding of the phenomenon behind sirri marriage practice by Indonesian Migrant Workers (TKI) in Selangor state. The results of this study reveals that the background unregistered marriage practice is different, but in general unregistered marriage to validity in religion. In addition, to the quick and easy process is also a factor practitioner choose their marriage. Various facilities offered are: the presence of migrant workers called ustadz i.e penghulu profession who has good knowledge of religion are often asked to marry fellow workers in Malaysia. The business of selling fake marriage certificate by rogue (oknum) elements Indonesia citizens itself. There are some similarities provisions Law No. 1 of 1974 about marital law with The Islamic Family Law Enactments, Selangor 1984. The difference is on the punishment. This country is easy to issue the sijil born (sijil lahir) to foreigners, eventhough they marriage is not recorded in the State."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/529/1/10210055%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/529/2/10210055%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/529/3/10210055%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/529/4/10210055%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/529/5/10210055%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/529/6/10210055%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/529/8/10210055%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/529/7/10210055%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/529/9/10210055%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/529/10/10210055%20Bibliography.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/529/11/10210055%20Appendices.pdf"],"dc:language":["en","id","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/529/"],"dc:relation.references":["Al-Qur’an al-Karim Books Al-‘Amili. Murtadho Ja’far. Nikah Mut’ah Dalam Islam Kajian Ilmiah Dari Berbagai Madzhab. Surakarta: Yayasan Abna’ Al-Husain, 2002. Amin, Muhammad Summa. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2005. Amiruddin dan Asikin, Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Ashshofa, Burhan. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2004. Azhar, Basyir. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 1999. Effendi, Satria M . Zein. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Prenada Media, 2004. Ghazaly, Rahman. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Muhmud, Peter Marjuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2007. Nasutioan, Johan Bahder. Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV Mandar Maju, 2008. Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak dicatatkan Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Prawirohamidjojo, Soetojo dan Pohan, Marthalena. Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-recht). Surabaya: Pusat Penelitian dan Percetakaan Unair (UAP), 2008. Ramulyo, Idris. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Rahman, Abdul. Perkawinan Dalam Syariat Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 1996. Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan). Yogyakarta: Liberty, 2004. Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2003. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986. Soimin, Soedharyo. Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004. Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media, 2006. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986. Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2003. Waluyo, Bamabang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 20002. Yasin, Nur. Hukum Perkawinana Sasak. Malang: UIN Press, 2008. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012. Peraturan Perundang-undangan Draf Rancangan Undang-Undan (RUU) tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Selangr 1984. Kompilasi Hukum Islam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Journal and Research Results Ali, Uraidy. Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari UU No. 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Ilmiah FENOMENA .November 2012. Arsal, Thriwaty. Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi , Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor , Jurnal Sosiologi Peesaan, Vol 2, tanggal 11 September 2012. Bafadhil, Faizah Nikah Sirri dalam Perpektif Undang-Undang Perkawinan, Jurnal Ilmu Hukum. Fathudin , Syukri AW dan Vita Fitria. Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan, penelitian. UPT MKU Universitas Negeri Yogyakarta, 2008 Hamidah binti Harun. Perkahwinan Tanpa Kebenaran Di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,Disertasi .Bangi: Universitas Kebangsaan Malaysia, 2013. Hj Azahari, Raihana. Kedudukan Mazhab Syafi’i dalam Undang-Undang Keluarga Islam: Satu realiti,” Jurnal Fiqh: No. 4, 2007. Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi al-ahwal al-syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Malang, Isu-Isu Gender Kontemporer. (Malang: UIN Press, 2010. Mahardika, Brahmana Nikah Sirri dalam Konstelasi Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Sirri Syekh Pujiono Cahyo Widianto dengan Lutfiana Ulfta),Skripsi S-1. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010, Ummu, Siti Adillah. Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi terjadinya nikah sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan dan Anak,”.Semarang: Universitas Islam Sultan Agung. Rohmah, Miftahul Perkawinan di Bawah Tangan dan Solusi Hukumnya di Indonesia dan Malaysia, Skripsi. Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2011. Sholehudin , Miftahus. Sanksi Bagi Pelaku Nikah Sirri dalam System Welfare State Sebuah Upaya Melindungi Hak-Hak Perempuan. Egalita, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol 5, 2010. Suriaman, Mawan Kriminalitas Nikah Sirri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam, Skripsi S-1.Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008. Sukaryanto. Budaya Nikah Siri di Rembang dalam Perspektif Gender, Jurnal Penelitian, Surabaya : Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Wahyuninto,Liza Problematika Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang), Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2010. Quzwini , M.. Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Jurnal Penelitian. Magazine/Newspaper Nikah Siri? Awas Dipenjara!” Kompas, Jum’at, 12 Februari 2010. Rancangan Undang-Undang Nikah Siri pada Jakarta KOMPAS.com , Jumat, 12 Februari 2010. Internet Amnesti berakhir, Masih ada Ratusan Ribu Tki Ilegal di Malaysia”, Gresnews.com, Kamis, 20 Februari 2014. Izal zakaria,”Taukil Wali Nikah Via Telepon”, http://Langit-biru- pembaharu.blogspot.com/06/2013/ Taukil- Wali -Nikah -Via –Telepon/, diakses tanggal 28 Februari 2014. Muhamad Isna Wahyudi ,”Nikah Siri Tidak Lagi Syar'i,” 4 (Senin, 04 Februari2013 ) Nikah Sirri Sah”, Telaah Utama, Edisi 19, tahun III, Februari 2010. Website Kedutaan Besar Republik Indonesia(KBRI) ;http://www.kbrikualalumpur.org/ Published: Wednesday, 19 June 2013. Diakses tanggal 26 Maret 20143. http://www.britannica.com/bps/user-profile/4419/the-editors-of-encyclopaedia-britannica,"],"dc:subject":["18012819 Nikah Sirri"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["The practice of sirri marriage in Malaysia: Case study of Indonesian migrant workers (TKI) in Selangor state of Malaysia"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:42Z"}