{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:546"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:546","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Akad antara nelayan dan pemilik kapal motor di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan perspektif Madzhab Maliki","abstract":"INDONESIA: Akad merupakan suatu hal yang dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam kegiatan muamalah yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti akad bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal. Persoalan akan menjadi semakin rumit bila sistem bagihasil dinilai tidak memenuhi rasa keadilan terlebih melampau batas-batas yang dibenarkan oleh syariat Islam. Keadaan ini terjadi pada masyarakat nelayan di Desa Kranji dalam sistem bagihasil antara nelayan dan pemilik kapal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil yang dilakukan antara nelayan dan pemilik kapal motor di masyarakat Desa Kranji, dan mengetahui pandangan madzhab maliki terkait dengan pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan pendekatan analisis deskriptif.Jenis data bersifat kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskripsi kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan, didasarkan pada kebiasaan, dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan jaminan hukum bagi nelayan pemilik kapal tentang keberadaan dan keselamatan kapalnya. Sedangkan dalam pelaksanaan pembagian hasilnya, disesuaikan dengan jabatan atau tugas yang dijalankan oleh masing- masing nelayan saat melaut. Dalam pembagian hasil didasarkan pada prosentase 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan setelah dikurangi biaya operasional untuk melaut.Jika dilihat dari pelaksanaan ijab kabul, perjanjian kerjasama tersebut sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, namun dalam praktik pelaksanaannya pihak nelayan mengingkari perjanjian tersebut, dengan hanya menjalankan satu kewajibannya saja, dengan demikian belum terpenuhinya syarat sah dalam perjanjian, jadi bisa dikatakan akad tersebut rusak. Sedangkan dalam pelaksanaan pembagian hasil yang dilakukan di Desa Kranji menurut madzhab maliki sudah benar yaitu, sesuai tugas masing-masing, dengan menyebutkan prosentase bagian dengan jelas, adil dan tidak ada unsur gharar. ENGLISH: Akad is a matter that can touch all aspects of life, not least in muamalah activities that are often performed humans to meet their needs, such as profit- sharing agreement between the fishermen and boat owners. The issue will become even more complicated when sharing system did not meet the sense of justice, exceeded a limits justified by Islamic law, and is considered the norm. This situation occurs in a fishing community in Kranji village on sharing system between fishermen and boat owners. The aim of this research is to know the implementation of the cooperation agreement and revenue sharing is done between fishermen and boat owners in Kranji community, as well as knowing the views of the Maliki madhhab related to the implementation of the cooperation agreement and the division of the proceeds. This research includes an empirical study with a descriptive analysis approach. This type of data is qualitative by using primary and secondary data sources. Data is collected through interviews and documentation. Data are analyzed using qualitative methods of description. Based on the results of this study concluded that the system of cooperation between the ship owner (skipper) and fishermen, based on habit, made orally in the absence of witnesses and legal guarantees for fishing vessel owners about the whereabouts and safety of his ship . While the implementation of the division of the results, adjusted to the position or duties performed by each fishermen when fishing. In sharing the results are usually based on a percentage of 50 % for owners and 50 % for vessels fishing net operating costs for fishing. When viewed from the implementation of the consent granted, the cooperation agreement already qualified and harmonious, but in practice the implementation of the covenant fishermen, with only running one duty alone, thus legitimate fulfillment of the requirements in the agreement, so it can be said that the contract is broken. While the implementation of revenue sharing is done in the Kranji community by the Maliki madhhab is correct , namely , corresponding each task , with mention of the percentage of parts with clear, fair and no gharar .","abstract_html":"INDONESIA: Akad merupakan suatu hal yang dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam kegiatan muamalah yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti akad bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal. Persoalan akan menjadi semakin rumit bila sistem bagihasil dinilai tidak memenuhi rasa keadilan terlebih melampau batas-batas yang dibenarkan oleh syariat Islam. Keadaan ini terjadi pada masyarakat nelayan di Desa Kranji dalam sistem bagihasil antara nelayan dan pemilik kapal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil yang dilakukan antara nelayan dan pemilik kapal motor di masyarakat Desa Kranji, dan mengetahui pandangan madzhab maliki terkait dengan pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan pendekatan analisis deskriptif.Jenis data bersifat kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskripsi kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan, didasarkan pada kebiasaan, dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan jaminan hukum bagi nelayan pemilik kapal tentang keberadaan dan keselamatan kapalnya. Sedangkan dalam pelaksanaan pembagian hasilnya, disesuaikan dengan jabatan atau tugas yang dijalankan oleh masing- masing nelayan saat melaut. Dalam pembagian hasil didasarkan pada prosentase 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan setelah dikurangi biaya operasional untuk melaut.Jika dilihat dari pelaksanaan ijab kabul, perjanjian kerjasama tersebut sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, namun dalam praktik pelaksanaannya pihak nelayan mengingkari perjanjian tersebut, dengan hanya menjalankan satu kewajibannya saja, dengan demikian belum terpenuhinya syarat sah dalam perjanjian, jadi bisa dikatakan akad tersebut rusak. Sedangkan dalam pelaksanaan pembagian hasil yang dilakukan di Desa Kranji menurut madzhab maliki sudah benar yaitu, sesuai tugas masing-masing, dengan menyebutkan prosentase bagian dengan jelas, adil dan tidak ada unsur gharar. ENGLISH: Akad is a matter that can touch all aspects of life, not least in muamalah activities that are often performed humans to meet their needs, such as profit- sharing agreement between the fishermen and boat owners. The issue will become even more complicated when sharing system did not meet the sense of justice, exceeded a limits justified by Islamic law, and is considered the norm. This situation occurs in a fishing community in Kranji village on sharing system between fishermen and boat owners. The aim of this research is to know the implementation of the cooperation agreement and revenue sharing is done between fishermen and boat owners in Kranji community, as well as knowing the views of the Maliki madhhab related to the implementation of the cooperation agreement and the division of the proceeds. This research includes an empirical study with a descriptive analysis approach. This type of data is qualitative by using primary and secondary data sources. Data is collected through interviews and documentation. Data are analyzed using qualitative methods of description. Based on the results of this study concluded that the system of cooperation between the ship owner (skipper) and fishermen, based on habit, made orally in the absence of witnesses and legal guarantees for fishing vessel owners about the whereabouts and safety of his ship . While the implementation of the division of the results, adjusted to the position or duties performed by each fishermen when fishing. In sharing the results are usually based on a percentage of 50 % for owners and 50 % for vessels fishing net operating costs for fishing. When viewed from the implementation of the consent granted, the cooperation agreement already qualified and harmonious, but in practice the implementation of the covenant fishermen, with only running one duty alone, thus legitimate fulfillment of the requirements in the agreement, so it can be said that the contract is broken. While the implementation of revenue sharing is done in the Kranji community by the Maliki madhhab is correct , namely , corresponding each task , with mention of the percentage of parts with clear, fair and no gharar .","abstract_has_math":false,"creators":["Isma, Yaizzul"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-04","date_published":"2014-04","updated_at":"2026-11-18T20:37:42Z","subjects":["18012712 al-Syirkah (incl. al-Mudharabah, al-Musahamah)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/546/11/10220071%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/546/11/10220071%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/546/1/10220071%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A546","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Isma, Yaizzul"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-04-21"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-04"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/546/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2000. Al-Juhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islam wa Adillah. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid 5. Cet. 10. Jakarta: Gema Insani, 2011. Arkanto, Saharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Edisi Revisi VI). Cet.13. Jakarta: Rineka Cipta, 2006. Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Implementasi Ketentuan-ketentuan: Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak. Bali: Udayana University Press, 2010. Ashshofa, Burhanudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004. Basyir, Ahmad Azhar. Asas-asas Hukum Muamalat. Yogyakarta: UII Press, 2000. Dewan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur’an. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: CV Bumi Restu, 1990. Djohanputro, Bramantyo. Conporate Risk Management. Jakarta: PPM, 2008. Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompliasi Hukum Perikatan. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2001. Hanafi, Mahmud M. Manajeman Resiko. Yogyakarta: UPP YKPN, 2006. Koentjaningrat. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1994. Marbun, BN. Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum. Jakarta: Pustaka Swara, 2009. Masduki, Nana. Fiqih Muamalah (diktat). Bandung: IAIN Sunan gunung Djati, 1987. Meleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999. Muhammad. Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah, Mudharabah dalam wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern. Cet.I; Yogyakarta: Pusat Study Ekonomi Islam (PSEI), 2003. Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV Mandar Maju, 2008. Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K.Lubis. Hukum Perjanjian Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Puspa, Yan Pramadya. Kamus Hukum. Semarang : CV Aneka, 1977. Rahmat, Syafi’i. Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001. Sabiq, Sayyaid. Fiqih Sunnah. Jilid 4. Jakarta:PT Nada Cipta Karya, 2006. Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. terj. Noe Hasanuddin. Jilid 3. Cet. 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006. Saifullah. Metodelogi Penelitian. Malang: Fakultas Syariah, 2006. Sudjana, Nana dan Awal Kusuma. Proposal penelitian Di Perguruan Tinggi. Bandung: Sinar Baru Algnesindo, 2008. Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. bandung: Gunung Djati Press, 1997. Sumiyanto, Ahmad. Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005. Suyatno, Bagong. Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan. Yogyakarta: Aditya media, 1996. Tim, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012. Timorita Yuliani, Rahmani. “Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah,” Jurnal EkonomiIslam La_Riba, 1. Juli, 2008. Umar, Husein. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009. Ahadian, Achmad Shofi. Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan (Studi di Desa Sumberanyar Kecamatan Panton Kabupaten Probolinggo). Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014. Erviana. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro, 2005. Kartika, Fidah. Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Skripsi. Jakarta: UIN Sunan Syarif Hidayatullah, 2009. Yolanda, Resvi. Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam). Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013. http://www.ghuroba.blogsome.com/2007/11/08/biografi-imam-malik-bin-anas/, diakses tanggal 4 Februari 2008."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012712 al-Syirkah (incl. al-Mudharabah, al-Musahamah)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/546/1/10220071%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/546/2/10220071%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/546/3/10220071%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/546/4/10220071%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/546/5/10220071%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/546/6/10220071%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/546/7/10220071%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/546/8/10220071%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/546/9/10220071%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/546/10/10220071%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/546/11/10220071%20Lampiran.rar"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Akad merupakan suatu hal yang dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam kegiatan muamalah yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti akad bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal. Persoalan akan menjadi semakin rumit bila sistem bagihasil dinilai tidak memenuhi rasa keadilan terlebih melampau batas-batas yang dibenarkan oleh syariat Islam. Keadaan ini terjadi pada masyarakat nelayan di Desa Kranji dalam sistem bagihasil antara nelayan dan pemilik kapal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil yang dilakukan antara nelayan dan pemilik kapal motor di masyarakat Desa Kranji, dan mengetahui pandangan madzhab maliki terkait dengan pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan pendekatan analisis deskriptif.Jenis data bersifat kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskripsi kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan, didasarkan pada kebiasaan, dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan jaminan hukum bagi nelayan pemilik kapal tentang keberadaan dan keselamatan kapalnya. Sedangkan dalam pelaksanaan pembagian hasilnya, disesuaikan dengan jabatan atau tugas yang dijalankan oleh masing- masing nelayan saat melaut. Dalam pembagian hasil didasarkan pada prosentase 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan setelah dikurangi biaya operasional untuk melaut.Jika dilihat dari pelaksanaan ijab kabul, perjanjian kerjasama tersebut sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, namun dalam praktik pelaksanaannya pihak nelayan mengingkari perjanjian tersebut, dengan hanya menjalankan satu kewajibannya saja, dengan demikian belum terpenuhinya syarat sah dalam perjanjian, jadi bisa dikatakan akad tersebut rusak. Sedangkan dalam pelaksanaan pembagian hasil yang dilakukan di Desa Kranji menurut madzhab maliki sudah benar yaitu, sesuai tugas masing-masing, dengan menyebutkan prosentase bagian dengan jelas, adil dan tidak ada unsur gharar. ENGLISH: Akad is a matter that can touch all aspects of life, not least in muamalah activities that are often performed humans to meet their needs, such as profit- sharing agreement between the fishermen and boat owners. The issue will become even more complicated when sharing system did not meet the sense of justice, exceeded a limits justified by Islamic law, and is considered the norm. This situation occurs in a fishing community in Kranji village on sharing system between fishermen and boat owners. The aim of this research is to know the implementation of the cooperation agreement and revenue sharing is done between fishermen and boat owners in Kranji community, as well as knowing the views of the Maliki madhhab related to the implementation of the cooperation agreement and the division of the proceeds. This research includes an empirical study with a descriptive analysis approach. This type of data is qualitative by using primary and secondary data sources. Data is collected through interviews and documentation. Data are analyzed using qualitative methods of description. Based on the results of this study concluded that the system of cooperation between the ship owner (skipper) and fishermen, based on habit, made orally in the absence of witnesses and legal guarantees for fishing vessel owners about the whereabouts and safety of his ship . While the implementation of the division of the results, adjusted to the position or duties performed by each fishermen when fishing. In sharing the results are usually based on a percentage of 50 % for owners and 50 % for vessels fishing net operating costs for fishing. When viewed from the implementation of the consent granted, the cooperation agreement already qualified and harmonious, but in practice the implementation of the covenant fishermen, with only running one duty alone, thus legitimate fulfillment of the requirements in the agreement, so it can be said that the contract is broken. While the implementation of revenue sharing is done in the Kranji community by the Maliki madhhab is correct , namely , corresponding each task , with mention of the percentage of parts with clear, fair and no gharar ."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Akad antara nelayan dan pemilik kapal motor di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan perspektif Madzhab Maliki"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Isma, Yaizzul"],"dc:date":["2014-04-21"],"dc:date.issued":["2014-04"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Akad merupakan suatu hal yang dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam kegiatan muamalah yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti akad bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal. Persoalan akan menjadi semakin rumit bila sistem bagihasil dinilai tidak memenuhi rasa keadilan terlebih melampau batas-batas yang dibenarkan oleh syariat Islam. Keadaan ini terjadi pada masyarakat nelayan di Desa Kranji dalam sistem bagihasil antara nelayan dan pemilik kapal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil yang dilakukan antara nelayan dan pemilik kapal motor di masyarakat Desa Kranji, dan mengetahui pandangan madzhab maliki terkait dengan pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan pendekatan analisis deskriptif.Jenis data bersifat kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskripsi kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan, didasarkan pada kebiasaan, dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan jaminan hukum bagi nelayan pemilik kapal tentang keberadaan dan keselamatan kapalnya. Sedangkan dalam pelaksanaan pembagian hasilnya, disesuaikan dengan jabatan atau tugas yang dijalankan oleh masing- masing nelayan saat melaut. Dalam pembagian hasil didasarkan pada prosentase 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan setelah dikurangi biaya operasional untuk melaut.Jika dilihat dari pelaksanaan ijab kabul, perjanjian kerjasama tersebut sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, namun dalam praktik pelaksanaannya pihak nelayan mengingkari perjanjian tersebut, dengan hanya menjalankan satu kewajibannya saja, dengan demikian belum terpenuhinya syarat sah dalam perjanjian, jadi bisa dikatakan akad tersebut rusak. Sedangkan dalam pelaksanaan pembagian hasil yang dilakukan di Desa Kranji menurut madzhab maliki sudah benar yaitu, sesuai tugas masing-masing, dengan menyebutkan prosentase bagian dengan jelas, adil dan tidak ada unsur gharar. ENGLISH: Akad is a matter that can touch all aspects of life, not least in muamalah activities that are often performed humans to meet their needs, such as profit- sharing agreement between the fishermen and boat owners. The issue will become even more complicated when sharing system did not meet the sense of justice, exceeded a limits justified by Islamic law, and is considered the norm. This situation occurs in a fishing community in Kranji village on sharing system between fishermen and boat owners. The aim of this research is to know the implementation of the cooperation agreement and revenue sharing is done between fishermen and boat owners in Kranji community, as well as knowing the views of the Maliki madhhab related to the implementation of the cooperation agreement and the division of the proceeds. This research includes an empirical study with a descriptive analysis approach. This type of data is qualitative by using primary and secondary data sources. Data is collected through interviews and documentation. Data are analyzed using qualitative methods of description. Based on the results of this study concluded that the system of cooperation between the ship owner (skipper) and fishermen, based on habit, made orally in the absence of witnesses and legal guarantees for fishing vessel owners about the whereabouts and safety of his ship . While the implementation of the division of the results, adjusted to the position or duties performed by each fishermen when fishing. In sharing the results are usually based on a percentage of 50 % for owners and 50 % for vessels fishing net operating costs for fishing. When viewed from the implementation of the consent granted, the cooperation agreement already qualified and harmonious, but in practice the implementation of the covenant fishermen, with only running one duty alone, thus legitimate fulfillment of the requirements in the agreement, so it can be said that the contract is broken. While the implementation of revenue sharing is done in the Kranji community by the Maliki madhhab is correct , namely , corresponding each task , with mention of the percentage of parts with clear, fair and no gharar ."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/546/1/10220071%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/546/2/10220071%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/546/3/10220071%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/546/4/10220071%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/546/5/10220071%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/546/6/10220071%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/546/7/10220071%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/546/8/10220071%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/546/9/10220071%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/546/10/10220071%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/546/11/10220071%20Lampiran.rar"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/546/"],"dc:relation.references":["Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2000. Al-Juhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islam wa Adillah. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid 5. Cet. 10. Jakarta: Gema Insani, 2011. Arkanto, Saharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Edisi Revisi VI). Cet.13. Jakarta: Rineka Cipta, 2006. Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Implementasi Ketentuan-ketentuan: Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak. Bali: Udayana University Press, 2010. Ashshofa, Burhanudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004. Basyir, Ahmad Azhar. Asas-asas Hukum Muamalat. Yogyakarta: UII Press, 2000. Dewan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur’an. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: CV Bumi Restu, 1990. Djohanputro, Bramantyo. Conporate Risk Management. Jakarta: PPM, 2008. Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompliasi Hukum Perikatan. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2001. Hanafi, Mahmud M. Manajeman Resiko. Yogyakarta: UPP YKPN, 2006. Koentjaningrat. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1994. Marbun, BN. Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum. Jakarta: Pustaka Swara, 2009. Masduki, Nana. Fiqih Muamalah (diktat). Bandung: IAIN Sunan gunung Djati, 1987. Meleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999. Muhammad. Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah, Mudharabah dalam wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern. Cet.I; Yogyakarta: Pusat Study Ekonomi Islam (PSEI), 2003. Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV Mandar Maju, 2008. Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K.Lubis. Hukum Perjanjian Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Puspa, Yan Pramadya. Kamus Hukum. Semarang : CV Aneka, 1977. Rahmat, Syafi’i. Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001. Sabiq, Sayyaid. Fiqih Sunnah. Jilid 4. Jakarta:PT Nada Cipta Karya, 2006. Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. terj. Noe Hasanuddin. Jilid 3. Cet. 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006. Saifullah. Metodelogi Penelitian. Malang: Fakultas Syariah, 2006. Sudjana, Nana dan Awal Kusuma. Proposal penelitian Di Perguruan Tinggi. Bandung: Sinar Baru Algnesindo, 2008. Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. bandung: Gunung Djati Press, 1997. Sumiyanto, Ahmad. Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005. Suyatno, Bagong. Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan. Yogyakarta: Aditya media, 1996. Tim, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012. Timorita Yuliani, Rahmani. “Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah,” Jurnal EkonomiIslam La_Riba, 1. Juli, 2008. Umar, Husein. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009. Ahadian, Achmad Shofi. Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan (Studi di Desa Sumberanyar Kecamatan Panton Kabupaten Probolinggo). Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014. Erviana. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro, 2005. Kartika, Fidah. Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Skripsi. Jakarta: UIN Sunan Syarif Hidayatullah, 2009. Yolanda, Resvi. Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam). Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013. http://www.ghuroba.blogsome.com/2007/11/08/biografi-imam-malik-bin-anas/, diakses tanggal 4 Februari 2008."],"dc:subject":["18012712 al-Syirkah (incl. al-Mudharabah, al-Musahamah)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Akad antara nelayan dan pemilik kapal motor di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan perspektif Madzhab Maliki"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:42Z"}