{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:563"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:563","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Studi perbandingan","abstract":"INDONESIA: Salah satu upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam rangka menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah dengan cara hibah atau suatu pemberian. Hibah yaitu suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu masih hidup juga. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang hukum penarikan kembali harta hibah yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta berapa jumlah batas maksimal harta yang dihibahkan menurut KHES dan KUHPerdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penarikan kembali harta hibah yang ada di dalam KHES dan KUHPerdata, serta mengetahui jumlah maksimal harta yang dihibahkan yang ada di dalam KHES dan KUHPerdata. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan juga menggunakan pendekatan komparatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KHES dan KUHPerdata. Sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku, al-Quran, hadis, jurnal, dan ensiklopedia. Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penarikan hibah dalam KHES itu diperbolehkan, akan tetapi ada pengecualian yaitu tidak boleh menarik kembali hibah kepada orang tua, anak, saudara laki-laki/perempuan, anak-anak saudara, bibi/paman. Sedangkan penarikan kembali hibah dalam KUHPerdata itu tidak diperbolehkan, kecuali 3 hal yang telah disebutkan di dalam pasal 1688 KUHPerdata. Sedangkan untuk masalah jumlah maksimal harta yang dihibahkan, jika di dalam KHES dibatasi sebanyak-banyaknya yaitu sepertiga dari seluruh harta peninggalan si penghibah. Kemudian jika di dalam KUHPerdata tidak mengatur tentang batasan jumlah harta yang dihibahkan seperti halnya di dalam KHES. ENGLISH: Giving hibah or a gift is one way to get closer to Allah swt in order to foster a sense of solidarity and social care. Hibah is a form of gift (during lifetime) without expecting any return or exchange. In other words, hibah is a unilateral contract whereby a person offers the property to others without anything in return. The principal issues discussed in this research is on the comparison of hibah according to Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and The Civil Code (KUHPerdata). The aim of this research is to comprehensively understand about the rules or the provisions of hibah in Compilation of Sharia Economic Law and the Civil Code. In this research, the provisions include limits on the amount of property donated and the revocation of hibah. Of course, based on two legal materials, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and the Civil Code. This research using research method of legal normative or literature research and also use a comparative approach, regulatory approaches, and conceptual approaches. As the primary legal materials in this research is KHES and the Civil Code. And for the books, the Holy Qur’an, hadith, and the dictionary used as secondary and tertiary law namely Large Dictionary of the Indonesia Language (KBBI). The conclusion of this research is the revocation of hibah in KHES it is allowed, ecxept revocation to parents, sons or daughters, aunt or uncle, and other sources. In other side, the civil code does not permit the revocation of hibah, except for 3 things which are mentioned in article 1688 of the Civil Code. Meanwhile, in KHES for the property donated amount of hibah was limited as much as one-third of all the wahib’s properties. Otherwise in the Civil Code does not provide for a limited number of donated property as well as in KHES.","abstract_html":"INDONESIA: Salah satu upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam rangka menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah dengan cara hibah atau suatu pemberian. Hibah yaitu suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu masih hidup juga. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang hukum penarikan kembali harta hibah yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta berapa jumlah batas maksimal harta yang dihibahkan menurut KHES dan KUHPerdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penarikan kembali harta hibah yang ada di dalam KHES dan KUHPerdata, serta mengetahui jumlah maksimal harta yang dihibahkan yang ada di dalam KHES dan KUHPerdata. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan juga menggunakan pendekatan komparatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KHES dan KUHPerdata. Sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku, al-Quran, hadis, jurnal, dan ensiklopedia. Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penarikan hibah dalam KHES itu diperbolehkan, akan tetapi ada pengecualian yaitu tidak boleh menarik kembali hibah kepada orang tua, anak, saudara laki-laki/perempuan, anak-anak saudara, bibi/paman. Sedangkan penarikan kembali hibah dalam KUHPerdata itu tidak diperbolehkan, kecuali 3 hal yang telah disebutkan di dalam pasal 1688 KUHPerdata. Sedangkan untuk masalah jumlah maksimal harta yang dihibahkan, jika di dalam KHES dibatasi sebanyak-banyaknya yaitu sepertiga dari seluruh harta peninggalan si penghibah. Kemudian jika di dalam KUHPerdata tidak mengatur tentang batasan jumlah harta yang dihibahkan seperti halnya di dalam KHES. ENGLISH: Giving hibah or a gift is one way to get closer to Allah swt in order to foster a sense of solidarity and social care. Hibah is a form of gift (during lifetime) without expecting any return or exchange. In other words, hibah is a unilateral contract whereby a person offers the property to others without anything in return. The principal issues discussed in this research is on the comparison of hibah according to Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and The Civil Code (KUHPerdata). The aim of this research is to comprehensively understand about the rules or the provisions of hibah in Compilation of Sharia Economic Law and the Civil Code. In this research, the provisions include limits on the amount of property donated and the revocation of hibah. Of course, based on two legal materials, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and the Civil Code. This research using research method of legal normative or literature research and also use a comparative approach, regulatory approaches, and conceptual approaches. As the primary legal materials in this research is KHES and the Civil Code. And for the books, the Holy Qur’an, hadith, and the dictionary used as secondary and tertiary law namely Large Dictionary of the Indonesia Language (KBBI). The conclusion of this research is the revocation of hibah in KHES it is allowed, ecxept revocation to parents, sons or daughters, aunt or uncle, and other sources. In other side, the civil code does not permit the revocation of hibah, except for 3 things which are mentioned in article 1688 of the Civil Code. Meanwhile, in KHES for the property donated amount of hibah was limited as much as one-third of all the wahib’s properties. Otherwise in the Civil Code does not provide for a limited number of donated property as well as in KHES.","abstract_has_math":false,"creators":["Fitria, Infa'na"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-04","date_published":"2014-04","updated_at":"2026-11-18T20:37:42Z","subjects":["18012716 al-Hibah (Hadiah)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/563/1/10220009%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A563","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Fitria, Infa'na"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-04-22"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-04"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/563/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al-Qur’ân al-Karîm. Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam. Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, Jakarta: PT Darul-Falah, 2007. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu’amalat, Mausu’ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhih Lil-Mukhtashshin Wa Ghairihim, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992. Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Arfan, Abbas. Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah, Buku Daras, Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2012. Aveldoom, LJ.van. Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradya Paramita, 1977. Aziz, Abdul Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam, Jakarta: AMZAH, 2010. Efendi, Satria. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-3 Februari 2010. Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2007. J. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-20; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005. Kansil, CS.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1986. Karim, Helmi. Fiqih Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997. Kartohadiprodjo, Soediman. Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Bandung: Ghalia Indonesia, 1988. Kiswantoro, Agung. Dkk. ”Analisis Yuridis Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terkait Pencabutan Dan Pembatalan Hibah”, Jurnal, Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2013. Mas’ud, Ibnu. Fiqih Madzhab Syafi’i, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2005. Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. Pangesti, Tyas. “Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/Pn.Pt),” Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009. PPHIMM. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2009. Ramulyo, Idris. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Sahrani, Sohari. Ru’fah Abdullah. Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Saiban, Kasuwi. Hukum Waris Islam, Malang: UM Press, 2007. Sanusi, Achmad. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bandung: Tarsito, 1977. Shadily, Hassan Dkk. Ensiklopedi Indonesia Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta: TT). Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: Rajawali, 1986. Subekti, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008. Suparman, Eman. Intisari Hukum Waris Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1995. Syafi’i, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Ringkasan Kitab Al Umm, terj. Abdullah Muhammad bin Idris, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006. Syafi’i, Rahmat. Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2008. Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Malang: UIN Press, 2012. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Wahyu, Agung. Terjemah Bulughul Marom, Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007. Wahyuni, Endang Sri, ”Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.95/Pdt.G/2004/PNSMG)”,Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012716 al-Hibah (Hadiah)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/563/1/10220009%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/563/2/10220009%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/563/3/10220009%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/563/4/10220009%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/563/5/10220009%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/563/6/10220009%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/563/7/10220009%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/563/8/10220009%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/563/9/10220009%20Daftar%20Pustaka.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Salah satu upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam rangka menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah dengan cara hibah atau suatu pemberian. Hibah yaitu suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu masih hidup juga. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang hukum penarikan kembali harta hibah yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta berapa jumlah batas maksimal harta yang dihibahkan menurut KHES dan KUHPerdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penarikan kembali harta hibah yang ada di dalam KHES dan KUHPerdata, serta mengetahui jumlah maksimal harta yang dihibahkan yang ada di dalam KHES dan KUHPerdata. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan juga menggunakan pendekatan komparatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KHES dan KUHPerdata. Sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku, al-Quran, hadis, jurnal, dan ensiklopedia. Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penarikan hibah dalam KHES itu diperbolehkan, akan tetapi ada pengecualian yaitu tidak boleh menarik kembali hibah kepada orang tua, anak, saudara laki-laki/perempuan, anak-anak saudara, bibi/paman. Sedangkan penarikan kembali hibah dalam KUHPerdata itu tidak diperbolehkan, kecuali 3 hal yang telah disebutkan di dalam pasal 1688 KUHPerdata. Sedangkan untuk masalah jumlah maksimal harta yang dihibahkan, jika di dalam KHES dibatasi sebanyak-banyaknya yaitu sepertiga dari seluruh harta peninggalan si penghibah. Kemudian jika di dalam KUHPerdata tidak mengatur tentang batasan jumlah harta yang dihibahkan seperti halnya di dalam KHES. ENGLISH: Giving hibah or a gift is one way to get closer to Allah swt in order to foster a sense of solidarity and social care. Hibah is a form of gift (during lifetime) without expecting any return or exchange. In other words, hibah is a unilateral contract whereby a person offers the property to others without anything in return. The principal issues discussed in this research is on the comparison of hibah according to Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and The Civil Code (KUHPerdata). The aim of this research is to comprehensively understand about the rules or the provisions of hibah in Compilation of Sharia Economic Law and the Civil Code. In this research, the provisions include limits on the amount of property donated and the revocation of hibah. Of course, based on two legal materials, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and the Civil Code. This research using research method of legal normative or literature research and also use a comparative approach, regulatory approaches, and conceptual approaches. As the primary legal materials in this research is KHES and the Civil Code. And for the books, the Holy Qur’an, hadith, and the dictionary used as secondary and tertiary law namely Large Dictionary of the Indonesia Language (KBBI). The conclusion of this research is the revocation of hibah in KHES it is allowed, ecxept revocation to parents, sons or daughters, aunt or uncle, and other sources. In other side, the civil code does not permit the revocation of hibah, except for 3 things which are mentioned in article 1688 of the Civil Code. Meanwhile, in KHES for the property donated amount of hibah was limited as much as one-third of all the wahib’s properties. Otherwise in the Civil Code does not provide for a limited number of donated property as well as in KHES."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Studi perbandingan"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Fitria, Infa'na"],"dc:date":["2014-04-22"],"dc:date.issued":["2014-04"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Salah satu upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam rangka menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah dengan cara hibah atau suatu pemberian. Hibah yaitu suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu masih hidup juga. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang hukum penarikan kembali harta hibah yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta berapa jumlah batas maksimal harta yang dihibahkan menurut KHES dan KUHPerdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penarikan kembali harta hibah yang ada di dalam KHES dan KUHPerdata, serta mengetahui jumlah maksimal harta yang dihibahkan yang ada di dalam KHES dan KUHPerdata. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan juga menggunakan pendekatan komparatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KHES dan KUHPerdata. Sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku, al-Quran, hadis, jurnal, dan ensiklopedia. Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penarikan hibah dalam KHES itu diperbolehkan, akan tetapi ada pengecualian yaitu tidak boleh menarik kembali hibah kepada orang tua, anak, saudara laki-laki/perempuan, anak-anak saudara, bibi/paman. Sedangkan penarikan kembali hibah dalam KUHPerdata itu tidak diperbolehkan, kecuali 3 hal yang telah disebutkan di dalam pasal 1688 KUHPerdata. Sedangkan untuk masalah jumlah maksimal harta yang dihibahkan, jika di dalam KHES dibatasi sebanyak-banyaknya yaitu sepertiga dari seluruh harta peninggalan si penghibah. Kemudian jika di dalam KUHPerdata tidak mengatur tentang batasan jumlah harta yang dihibahkan seperti halnya di dalam KHES. ENGLISH: Giving hibah or a gift is one way to get closer to Allah swt in order to foster a sense of solidarity and social care. Hibah is a form of gift (during lifetime) without expecting any return or exchange. In other words, hibah is a unilateral contract whereby a person offers the property to others without anything in return. The principal issues discussed in this research is on the comparison of hibah according to Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and The Civil Code (KUHPerdata). The aim of this research is to comprehensively understand about the rules or the provisions of hibah in Compilation of Sharia Economic Law and the Civil Code. In this research, the provisions include limits on the amount of property donated and the revocation of hibah. Of course, based on two legal materials, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and the Civil Code. This research using research method of legal normative or literature research and also use a comparative approach, regulatory approaches, and conceptual approaches. As the primary legal materials in this research is KHES and the Civil Code. And for the books, the Holy Qur’an, hadith, and the dictionary used as secondary and tertiary law namely Large Dictionary of the Indonesia Language (KBBI). The conclusion of this research is the revocation of hibah in KHES it is allowed, ecxept revocation to parents, sons or daughters, aunt or uncle, and other sources. In other side, the civil code does not permit the revocation of hibah, except for 3 things which are mentioned in article 1688 of the Civil Code. Meanwhile, in KHES for the property donated amount of hibah was limited as much as one-third of all the wahib’s properties. Otherwise in the Civil Code does not provide for a limited number of donated property as well as in KHES."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/563/1/10220009%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/563/2/10220009%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/563/3/10220009%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/563/4/10220009%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/563/5/10220009%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/563/6/10220009%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/563/7/10220009%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/563/8/10220009%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/563/9/10220009%20Daftar%20Pustaka.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/563/"],"dc:relation.references":["Al-Qur’ân al-Karîm. Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam. Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, Jakarta: PT Darul-Falah, 2007. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu’amalat, Mausu’ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhih Lil-Mukhtashshin Wa Ghairihim, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992. Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Arfan, Abbas. Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah, Buku Daras, Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2012. Aveldoom, LJ.van. Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradya Paramita, 1977. Aziz, Abdul Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam, Jakarta: AMZAH, 2010. Efendi, Satria. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-3 Februari 2010. Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2007. J. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-20; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005. Kansil, CS.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1986. Karim, Helmi. Fiqih Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997. Kartohadiprodjo, Soediman. Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Bandung: Ghalia Indonesia, 1988. Kiswantoro, Agung. Dkk. ”Analisis Yuridis Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terkait Pencabutan Dan Pembatalan Hibah”, Jurnal, Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2013. Mas’ud, Ibnu. Fiqih Madzhab Syafi’i, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2005. Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. Pangesti, Tyas. “Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/Pn.Pt),” Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009. PPHIMM. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2009. Ramulyo, Idris. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Sahrani, Sohari. Ru’fah Abdullah. Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Saiban, Kasuwi. Hukum Waris Islam, Malang: UM Press, 2007. Sanusi, Achmad. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bandung: Tarsito, 1977. Shadily, Hassan Dkk. Ensiklopedi Indonesia Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta: TT). Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: Rajawali, 1986. Subekti, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008. Suparman, Eman. Intisari Hukum Waris Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1995. Syafi’i, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Ringkasan Kitab Al Umm, terj. Abdullah Muhammad bin Idris, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006. Syafi’i, Rahmat. Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2008. Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Malang: UIN Press, 2012. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Wahyu, Agung. Terjemah Bulughul Marom, Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007. Wahyuni, Endang Sri, ”Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.95/Pdt.G/2004/PNSMG)”,Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009."],"dc:subject":["18012716 al-Hibah (Hadiah)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Studi perbandingan"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:42Z"}