{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:854"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:854","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Pelaksanaan pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai upaya pencegahan pernikahan terlarang: Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Tempurejo Kab. Jember","abstract":"INDONESIA: Sebagian besar tugas KUA adalah melayani dan mengawasi peristiwa perkawinan masyarakat yang beragama Islam. Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA menghadapi berbagai pelanggaran pernikahan yang terjadi karena pemalsuan identitas. Padahal, untuk mencegah hal tersebut pemerintah sudah membuat sebuah upaya pencegahan yaitu wajibnya calon pengantin dan wali nikah melalui proses pemeriksaan nikah. Tetapi, proses tersebut ternyata belum mampu meminimalisir pemalsuan identitas secara signifikan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan tiga permasalahan yaitu bagaimana PPN memahami Pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bagaimana pelaksanaan pasal tersebut oleh PPN dan apa saja hambatan yang dijumpai oleh PPN serta bagaimana penyelesaiannya. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami secara komprehensif proses pelaksanaan pemeriksan nikah oleh PPN. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan nikah khususnya dalam kasus yang dikaji yaitu Kepala dan staff KUA Tempurejo. Literatur dan dokumentasi berupa salinan putusan, arsip daftar pemeriksaan nikah juga digunakan sebagai sumber data sekunder. Kesimpulan dari penelitian adalah PPN memahami inti dari pasal 9 yaitu pemeriksaan nikah yang wajib dilakukan adalah pemeriksaan secara administratif dan fisik sampai PPN yakin akan kebenaran data dari wali dan calon pengantin. Pemahaman ini didapat dengan metode penafsiran gramatikal, sistematis dan sosiologis. Implikasi dari pemahaman tersebut, PPN melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai prosedur dan dipadukan dengan kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Tetapi, hasil yang dicapai ternyata belum mencapai tujuan karena beberapa hambatan baik dari internal maupun eksternal. Hambatan internal diantaranya adalah kurangnya payung hukum terkait eksistensi P3N yang memberi kontribusi besar bagi PPN dan minimnya jumlah pegawai KUA. Adapun hambatan eksternal yaitu sulitnya menghadapi masyarakat Tempurejo. Masyarakat Tempurejo termasuk tokoh agama memiliki pola pikir konservatif dan budaya tersendiri yang sulit untuk dirubah. Selain itu, tingkat pengetahuan hukum penduduk setempat, ada yang sudah melek hukum dan ada juga yang masih buta hukum, memberikan kesulitan berbeda-beda lagi bagi petugas. Langkah utama PPN mengatasi hambatan eksternal adalah menjalin kerjasama dengan para kyai. ENGLISH: Most of KUA task is to serve and monitor Muslims marriage events. In its task, KUA facing various violations marriage that happened because falsification identity. In fact, to prevent it, the government has made an efforts that is bride must through marriage inspection process. But, the process was apparently has not been able to minimize falsification identity significantly. Thus, researcher formulate three issues that is how PPN understand Article 9 PMA No. 11 of 2007 about Marriage Registration, how PPN implement that procedures in field and what obstacles that found by PPN and how they resolve it. The aim is to understand the process of carrying a comprehensive inspection deed by PPN. This research is empirical research that use descriptive analysis methods with qualitative research approach. Source ofprimary data collected by an interview with some informers that are related to implementation inspection deed especially in the case who are Head and staff of KUA Tempurejo. Literature and documentation as a copy of the decision, inspection process archives, etc. used as a source of secondary data. Conclusion from the research is PPN understands the core of article 9 is inspection deed that must be done is checking administratively and physically until PPN have faith in the truth of bride’s data. This understanding obtained by law interpretation method could be grammatically, systematic and teleological. Implications of the understanding, PPN carry out their duties and obligations according to the procedure and combined with wisdom, that is adjusted to the condition of society. But, the result achieved apparently has not been reached the goal because some obstacles from both internal and external. Internal obstacles are lack of legal related to existence P3N that gives big contribution to PPN and the lack of civil servants KUA. Whereas, external obstacles is to face the complicated society in Tempurejo. The society, including stakeholder have quite conservative mindset. While local people are rigid and have their own culture that is difficult to be changed. In addition, the level of local knowledge of the law, there is the one that has been open law and there are also those who are blind law, also give different difficulties, to the officials. Main step constraints on external is working in partnership with kyai.","abstract_html":"INDONESIA: Sebagian besar tugas KUA adalah melayani dan mengawasi peristiwa perkawinan masyarakat yang beragama Islam. Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA menghadapi berbagai pelanggaran pernikahan yang terjadi karena pemalsuan identitas. Padahal, untuk mencegah hal tersebut pemerintah sudah membuat sebuah upaya pencegahan yaitu wajibnya calon pengantin dan wali nikah melalui proses pemeriksaan nikah. Tetapi, proses tersebut ternyata belum mampu meminimalisir pemalsuan identitas secara signifikan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan tiga permasalahan yaitu bagaimana PPN memahami Pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bagaimana pelaksanaan pasal tersebut oleh PPN dan apa saja hambatan yang dijumpai oleh PPN serta bagaimana penyelesaiannya. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami secara komprehensif proses pelaksanaan pemeriksan nikah oleh PPN. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan nikah khususnya dalam kasus yang dikaji yaitu Kepala dan staff KUA Tempurejo. Literatur dan dokumentasi berupa salinan putusan, arsip daftar pemeriksaan nikah juga digunakan sebagai sumber data sekunder. Kesimpulan dari penelitian adalah PPN memahami inti dari pasal 9 yaitu pemeriksaan nikah yang wajib dilakukan adalah pemeriksaan secara administratif dan fisik sampai PPN yakin akan kebenaran data dari wali dan calon pengantin. Pemahaman ini didapat dengan metode penafsiran gramatikal, sistematis dan sosiologis. Implikasi dari pemahaman tersebut, PPN melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai prosedur dan dipadukan dengan kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Tetapi, hasil yang dicapai ternyata belum mencapai tujuan karena beberapa hambatan baik dari internal maupun eksternal. Hambatan internal diantaranya adalah kurangnya payung hukum terkait eksistensi P3N yang memberi kontribusi besar bagi PPN dan minimnya jumlah pegawai KUA. Adapun hambatan eksternal yaitu sulitnya menghadapi masyarakat Tempurejo. Masyarakat Tempurejo termasuk tokoh agama memiliki pola pikir konservatif dan budaya tersendiri yang sulit untuk dirubah. Selain itu, tingkat pengetahuan hukum penduduk setempat, ada yang sudah melek hukum dan ada juga yang masih buta hukum, memberikan kesulitan berbeda-beda lagi bagi petugas. Langkah utama PPN mengatasi hambatan eksternal adalah menjalin kerjasama dengan para kyai. ENGLISH: Most of KUA task is to serve and monitor Muslims marriage events. In its task, KUA facing various violations marriage that happened because falsification identity. In fact, to prevent it, the government has made an efforts that is bride must through marriage inspection process. But, the process was apparently has not been able to minimize falsification identity significantly. Thus, researcher formulate three issues that is how PPN understand Article 9 PMA No. 11 of 2007 about Marriage Registration, how PPN implement that procedures in field and what obstacles that found by PPN and how they resolve it. The aim is to understand the process of carrying a comprehensive inspection deed by PPN. This research is empirical research that use descriptive analysis methods with qualitative research approach. Source ofprimary data collected by an interview with some informers that are related to implementation inspection deed especially in the case who are Head and staff of KUA Tempurejo. Literature and documentation as a copy of the decision, inspection process archives, etc. used as a source of secondary data. Conclusion from the research is PPN understands the core of article 9 is inspection deed that must be done is checking administratively and physically until PPN have faith in the truth of bride’s data. This understanding obtained by law interpretation method could be grammatically, systematic and teleological. Implications of the understanding, PPN carry out their duties and obligations according to the procedure and combined with wisdom, that is adjusted to the condition of society. But, the result achieved apparently has not been reached the goal because some obstacles from both internal and external. Internal obstacles are lack of legal related to existence P3N that gives big contribution to PPN and the lack of civil servants KUA. Whereas, external obstacles is to face the complicated society in Tempurejo. The society, including stakeholder have quite conservative mindset. While local people are rigid and have their own culture that is difficult to be changed. In addition, the level of local knowledge of the law, there is the one that has been open law and there are also those who are blind law, also give different difficulties, to the officials. Main step constraints on external is working in partnership with kyai.","abstract_has_math":false,"creators":["Farahdina, Anniza"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2015,"date_issued":"2015-07","date_published":"2015-07","updated_at":"2026-11-18T20:38:13Z","subjects":["18012801 Pernikahan (Secara Umum)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/854/1/11210091%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A854","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Farahdina, Anniza"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2015-07-03"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2015-07"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/854/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Amiruddin & Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Grafindo Persada, 2010. Ali, Zainuddin. Sosiologi Hukum , (Jakarta : Sinar Grafika, 2008). Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2006. Bungin,Burhan. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Prenada Media Group, 2007. Departemen Agama RI. Pedoman Pegawai Pencatat Nikah. Jakarta : Departemen Agama RI, 2003. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Tata Cara dan Mekanisme Pengurusan Perkawinan dan Rujuk di Indonesia. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005. Kasiram, Moh. Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif. Malang: UIN Malang Press, 2008. Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta : Kencana, 2006. Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta : Kencana, 2012. Mertukusumo, Sudikno. Mengenal Hukum. Yogyakarta : Liberty, 2007. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006. Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang : UIN Press, 2013. Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung : Citra Aditya Baksti, 2004. Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta : Prenada Media Group, 2004. Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta : Rajawali Pers, 2013. Salim & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013. Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo, 2007. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum., Jakarta : UI Press, 1986. Soejono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006). Kadarisman, Achmad. Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri. Skripsi Sarjana. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2005. Muslih, Muhammad. Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1852/Pdt.G/2009/Pajt,). Skripsi Sarjana, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011. Ningsih, Susilawaty. Fenomena Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Tahun 2005-2010) , Skripsi Sarjana, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011). Zulkarnain, Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kadugede, Kuningan-Jawa Barat). Skripsi Sarjana. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010. Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, “Kedudukan Hukum Peraturan (Regeling) dan Peraturan Kebijakan (Beleidregel) di Bawah Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas”. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatan Nikah, Talak dan Rujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Ketentuan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan. Intruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ II/ 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Surat Edaran Dirjen Bimas Dan Urusan Haji No. DJ.1/I/PW.01/1487/2005 Tentang Petunjuk Pengisian Formulir NR http://haluankepri.com"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012801 Pernikahan (Secara Umum)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/854/1/11210091%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/2/11210091%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/3/11210091%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/4/11210091%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/5/11210091%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/6/11210091%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/7/11210091%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/8/11210091%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/9/11210091%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/10/11210091%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/12/11210091%20Lampiran.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/11/11210091%20Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Sebagian besar tugas KUA adalah melayani dan mengawasi peristiwa perkawinan masyarakat yang beragama Islam. Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA menghadapi berbagai pelanggaran pernikahan yang terjadi karena pemalsuan identitas. Padahal, untuk mencegah hal tersebut pemerintah sudah membuat sebuah upaya pencegahan yaitu wajibnya calon pengantin dan wali nikah melalui proses pemeriksaan nikah. Tetapi, proses tersebut ternyata belum mampu meminimalisir pemalsuan identitas secara signifikan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan tiga permasalahan yaitu bagaimana PPN memahami Pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bagaimana pelaksanaan pasal tersebut oleh PPN dan apa saja hambatan yang dijumpai oleh PPN serta bagaimana penyelesaiannya. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami secara komprehensif proses pelaksanaan pemeriksan nikah oleh PPN. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan nikah khususnya dalam kasus yang dikaji yaitu Kepala dan staff KUA Tempurejo. Literatur dan dokumentasi berupa salinan putusan, arsip daftar pemeriksaan nikah juga digunakan sebagai sumber data sekunder. Kesimpulan dari penelitian adalah PPN memahami inti dari pasal 9 yaitu pemeriksaan nikah yang wajib dilakukan adalah pemeriksaan secara administratif dan fisik sampai PPN yakin akan kebenaran data dari wali dan calon pengantin. Pemahaman ini didapat dengan metode penafsiran gramatikal, sistematis dan sosiologis. Implikasi dari pemahaman tersebut, PPN melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai prosedur dan dipadukan dengan kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Tetapi, hasil yang dicapai ternyata belum mencapai tujuan karena beberapa hambatan baik dari internal maupun eksternal. Hambatan internal diantaranya adalah kurangnya payung hukum terkait eksistensi P3N yang memberi kontribusi besar bagi PPN dan minimnya jumlah pegawai KUA. Adapun hambatan eksternal yaitu sulitnya menghadapi masyarakat Tempurejo. Masyarakat Tempurejo termasuk tokoh agama memiliki pola pikir konservatif dan budaya tersendiri yang sulit untuk dirubah. Selain itu, tingkat pengetahuan hukum penduduk setempat, ada yang sudah melek hukum dan ada juga yang masih buta hukum, memberikan kesulitan berbeda-beda lagi bagi petugas. Langkah utama PPN mengatasi hambatan eksternal adalah menjalin kerjasama dengan para kyai. ENGLISH: Most of KUA task is to serve and monitor Muslims marriage events. In its task, KUA facing various violations marriage that happened because falsification identity. In fact, to prevent it, the government has made an efforts that is bride must through marriage inspection process. But, the process was apparently has not been able to minimize falsification identity significantly. Thus, researcher formulate three issues that is how PPN understand Article 9 PMA No. 11 of 2007 about Marriage Registration, how PPN implement that procedures in field and what obstacles that found by PPN and how they resolve it. The aim is to understand the process of carrying a comprehensive inspection deed by PPN. This research is empirical research that use descriptive analysis methods with qualitative research approach. Source ofprimary data collected by an interview with some informers that are related to implementation inspection deed especially in the case who are Head and staff of KUA Tempurejo. Literature and documentation as a copy of the decision, inspection process archives, etc. used as a source of secondary data. Conclusion from the research is PPN understands the core of article 9 is inspection deed that must be done is checking administratively and physically until PPN have faith in the truth of bride’s data. This understanding obtained by law interpretation method could be grammatically, systematic and teleological. Implications of the understanding, PPN carry out their duties and obligations according to the procedure and combined with wisdom, that is adjusted to the condition of society. But, the result achieved apparently has not been reached the goal because some obstacles from both internal and external. Internal obstacles are lack of legal related to existence P3N that gives big contribution to PPN and the lack of civil servants KUA. Whereas, external obstacles is to face the complicated society in Tempurejo. The society, including stakeholder have quite conservative mindset. While local people are rigid and have their own culture that is difficult to be changed. In addition, the level of local knowledge of the law, there is the one that has been open law and there are also those who are blind law, also give different difficulties, to the officials. Main step constraints on external is working in partnership with kyai."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Pelaksanaan pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai upaya pencegahan pernikahan terlarang: Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Tempurejo Kab. Jember"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Farahdina, Anniza"],"dc:date":["2015-07-03"],"dc:date.issued":["2015-07"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Sebagian besar tugas KUA adalah melayani dan mengawasi peristiwa perkawinan masyarakat yang beragama Islam. Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA menghadapi berbagai pelanggaran pernikahan yang terjadi karena pemalsuan identitas. Padahal, untuk mencegah hal tersebut pemerintah sudah membuat sebuah upaya pencegahan yaitu wajibnya calon pengantin dan wali nikah melalui proses pemeriksaan nikah. Tetapi, proses tersebut ternyata belum mampu meminimalisir pemalsuan identitas secara signifikan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan tiga permasalahan yaitu bagaimana PPN memahami Pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bagaimana pelaksanaan pasal tersebut oleh PPN dan apa saja hambatan yang dijumpai oleh PPN serta bagaimana penyelesaiannya. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami secara komprehensif proses pelaksanaan pemeriksan nikah oleh PPN. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan nikah khususnya dalam kasus yang dikaji yaitu Kepala dan staff KUA Tempurejo. Literatur dan dokumentasi berupa salinan putusan, arsip daftar pemeriksaan nikah juga digunakan sebagai sumber data sekunder. Kesimpulan dari penelitian adalah PPN memahami inti dari pasal 9 yaitu pemeriksaan nikah yang wajib dilakukan adalah pemeriksaan secara administratif dan fisik sampai PPN yakin akan kebenaran data dari wali dan calon pengantin. Pemahaman ini didapat dengan metode penafsiran gramatikal, sistematis dan sosiologis. Implikasi dari pemahaman tersebut, PPN melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai prosedur dan dipadukan dengan kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Tetapi, hasil yang dicapai ternyata belum mencapai tujuan karena beberapa hambatan baik dari internal maupun eksternal. Hambatan internal diantaranya adalah kurangnya payung hukum terkait eksistensi P3N yang memberi kontribusi besar bagi PPN dan minimnya jumlah pegawai KUA. Adapun hambatan eksternal yaitu sulitnya menghadapi masyarakat Tempurejo. Masyarakat Tempurejo termasuk tokoh agama memiliki pola pikir konservatif dan budaya tersendiri yang sulit untuk dirubah. Selain itu, tingkat pengetahuan hukum penduduk setempat, ada yang sudah melek hukum dan ada juga yang masih buta hukum, memberikan kesulitan berbeda-beda lagi bagi petugas. Langkah utama PPN mengatasi hambatan eksternal adalah menjalin kerjasama dengan para kyai. ENGLISH: Most of KUA task is to serve and monitor Muslims marriage events. In its task, KUA facing various violations marriage that happened because falsification identity. In fact, to prevent it, the government has made an efforts that is bride must through marriage inspection process. But, the process was apparently has not been able to minimize falsification identity significantly. Thus, researcher formulate three issues that is how PPN understand Article 9 PMA No. 11 of 2007 about Marriage Registration, how PPN implement that procedures in field and what obstacles that found by PPN and how they resolve it. The aim is to understand the process of carrying a comprehensive inspection deed by PPN. This research is empirical research that use descriptive analysis methods with qualitative research approach. Source ofprimary data collected by an interview with some informers that are related to implementation inspection deed especially in the case who are Head and staff of KUA Tempurejo. Literature and documentation as a copy of the decision, inspection process archives, etc. used as a source of secondary data. Conclusion from the research is PPN understands the core of article 9 is inspection deed that must be done is checking administratively and physically until PPN have faith in the truth of bride’s data. This understanding obtained by law interpretation method could be grammatically, systematic and teleological. Implications of the understanding, PPN carry out their duties and obligations according to the procedure and combined with wisdom, that is adjusted to the condition of society. But, the result achieved apparently has not been reached the goal because some obstacles from both internal and external. Internal obstacles are lack of legal related to existence P3N that gives big contribution to PPN and the lack of civil servants KUA. Whereas, external obstacles is to face the complicated society in Tempurejo. The society, including stakeholder have quite conservative mindset. While local people are rigid and have their own culture that is difficult to be changed. In addition, the level of local knowledge of the law, there is the one that has been open law and there are also those who are blind law, also give different difficulties, to the officials. Main step constraints on external is working in partnership with kyai."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/854/1/11210091%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/2/11210091%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/3/11210091%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/4/11210091%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/5/11210091%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/6/11210091%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/7/11210091%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/8/11210091%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/9/11210091%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/10/11210091%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/12/11210091%20Lampiran.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/854/11/11210091%20Ringkasan.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/854/"],"dc:relation.references":["Amiruddin & Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Grafindo Persada, 2010. Ali, Zainuddin. Sosiologi Hukum , (Jakarta : Sinar Grafika, 2008). Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2006. Bungin,Burhan. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Prenada Media Group, 2007. Departemen Agama RI. Pedoman Pegawai Pencatat Nikah. Jakarta : Departemen Agama RI, 2003. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Tata Cara dan Mekanisme Pengurusan Perkawinan dan Rujuk di Indonesia. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005. Kasiram, Moh. Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif. Malang: UIN Malang Press, 2008. Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta : Kencana, 2006. Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta : Kencana, 2012. Mertukusumo, Sudikno. Mengenal Hukum. Yogyakarta : Liberty, 2007. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006. Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang : UIN Press, 2013. Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung : Citra Aditya Baksti, 2004. Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta : Prenada Media Group, 2004. Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta : Rajawali Pers, 2013. Salim & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013. Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo, 2007. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum., Jakarta : UI Press, 1986. Soejono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006). Kadarisman, Achmad. Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri. Skripsi Sarjana. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2005. Muslih, Muhammad. Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1852/Pdt.G/2009/Pajt,). Skripsi Sarjana, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011. Ningsih, Susilawaty. Fenomena Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Tahun 2005-2010) , Skripsi Sarjana, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011). Zulkarnain, Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kadugede, Kuningan-Jawa Barat). Skripsi Sarjana. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010. Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, “Kedudukan Hukum Peraturan (Regeling) dan Peraturan Kebijakan (Beleidregel) di Bawah Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas”. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatan Nikah, Talak dan Rujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Ketentuan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan. Intruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ II/ 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Surat Edaran Dirjen Bimas Dan Urusan Haji No. DJ.1/I/PW.01/1487/2005 Tentang Petunjuk Pengisian Formulir NR http://haluankepri.com"],"dc:subject":["18012801 Pernikahan (Secara Umum)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Pelaksanaan pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai upaya pencegahan pernikahan terlarang: Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Tempurejo Kab. Jember"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:38:13Z"}