{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:883"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:883","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Regulation of marriage registration in Indonesia and Malaysia in woman’s rights perspective comparative studies between ministry of religion affair’s regulation number 11 year 2007 Indonesia and enactment of Islamic family law in Pulau Pinang number 3 year 2004 Malaysia","abstract":"INDONESIA: Di Indonesia peraturan tentang pencatan perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, PP nomor 5 Tahun 1975, Undang-Undang nomor 22 Tahun 1946, namun setelah mengalami amandemen peraturan yang digunakan saat ini adalah PMA (Peraturan Menteri Agama )Nomor 11 Tahun 2007. Sebagaimana di Indonesia, di Negara Malaysia juga mempunyai aturan khusus tentang pencatatn perkawinan yang dijelaskan pada enakmen nomor 3 negeri Pulau Pinang tahun 2004. Dalam peraturan dua negara tersebut ada persamaan dan perbedaaan yang bisa dianalisis dengan menggunakan perspektif woman’s rights. Atas dasar ini maka muncul rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini : 1)Bagaimana regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia? 2)Bagaimana pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia menurut hak-hak perempuan? Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan study comparativ. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi mulai dari penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, dan pengkajian bahan hukum secara komprehensif, sistematis, dan terstruktur. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia mempunyai perbedaan dan persamaan, persamaanya adalah mewajibkan pencatatan perkawinan, sedangkan perbedaanya adalah di Indonesia tidak ada peraturan bagi warga negara untuk melaporkan bagi perkawinan yang ilegal akan tetapi ada sanksi bagi perkawinan yang tidak dicatat sedangkan di Malaysia adanya aturan tentang kewajiban setiap orang untuk melaporkan perkawinan yang ilegal atau perkawinan yang tidak dicatatkan namun dari segi teknis di Indonesia lebih baik akan tetapi dari segi pelaksanaan di Malaysia lebih efektif. Adapun dampak dari pencatatan perkawinan menurut hak-hak perempuan adalah hak anak dan istri terlindungi,hal ini dibuktikan seorang anak bisa mendapatkan akta kelahiran dan hak waris, bagi istri adanya akta nikah, kemudian seorang laki-laki tidak bisa melakukan praktik bebas berpoligami dengan tanpa izin istri pertamanya. Aspek perlindungan hak perempuan ini sesuai dengan pandangan Asghar Ali Engineer. ENGLISH: In IndonesiaRegulation of Marriage Registration explained in the act as stated in marriage law No1 year 1974, Islamic Law Compilation, Government legislation no 5 year 1975, the act number 22 year 1946, howeverafter amendmentthe legislation used now isthe Ministry of Religious Affair’s legislation number 11 year 2007. In Indonesia,as well as in Malaysia, this country also has specific legislation about Regulation of Marriage Registration explained in enactment 3 Pulau Pinang Country year 2004. In both regulation’s countries, there are similarities and differences which can be analyzed using any kind of perspectives, one of them is by using woman’s rights.Based on this basis, then raising thestudy problem of this research: 1)How do Marriage Registration Number 11 Year 2007 Indonesia and Enactment of Islamic Family Law in Pulau Pinang Number 3 Year 2004 Malaysia? 2)What is theof Marriage Registration Regulation In Indonesia and Malaysia based on Woman’s Rights Perspective? This study is normative research using library data or library research. The approach of the research used comparative study.Moreover, the data collection method used documentation method starting from law material determination, law material documentation, reviewing law comprehensively andsystematically. From this research it can be concluded that Regulation of Marriage Registration In Indonesia and Malaysia have similarities and differences, the similarity is to obligate marriage regulation, meanwhile the difference is in Indonesia there is notregulation for society to report illegal marriage whereas in Malaysia there is regulation to report illegal marriage. Indonesia possessed better techniquesin the scope of marriage registration, while in terms of the implementation, Malaysia has more effective compare than in Indonesia as the provision in Malaysia is stricter.In addition, the impact of Regulation of Marriage Registrationbased on Woman’s Rights Prespective is children right and wife can be saved because it can be proofed by agreement marriage, a child can obtain the official document of birth, and the heir right for wife, not easy to polygamy because the wife should permits to the earlier wife and obtains her permission. This aspect of woman right protection is accordance with Asghar Ali Engineer’s perspective.","abstract_html":"INDONESIA: Di Indonesia peraturan tentang pencatan perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, PP nomor 5 Tahun 1975, Undang-Undang nomor 22 Tahun 1946, namun setelah mengalami amandemen peraturan yang digunakan saat ini adalah PMA (Peraturan Menteri Agama )Nomor 11 Tahun 2007. Sebagaimana di Indonesia, di Negara Malaysia juga mempunyai aturan khusus tentang pencatatn perkawinan yang dijelaskan pada enakmen nomor 3 negeri Pulau Pinang tahun 2004. Dalam peraturan dua negara tersebut ada persamaan dan perbedaaan yang bisa dianalisis dengan menggunakan perspektif woman’s rights. Atas dasar ini maka muncul rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini : 1)Bagaimana regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia? 2)Bagaimana pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia menurut hak-hak perempuan? Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan study comparativ. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi mulai dari penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, dan pengkajian bahan hukum secara komprehensif, sistematis, dan terstruktur. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia mempunyai perbedaan dan persamaan, persamaanya adalah mewajibkan pencatatan perkawinan, sedangkan perbedaanya adalah di Indonesia tidak ada peraturan bagi warga negara untuk melaporkan bagi perkawinan yang ilegal akan tetapi ada sanksi bagi perkawinan yang tidak dicatat sedangkan di Malaysia adanya aturan tentang kewajiban setiap orang untuk melaporkan perkawinan yang ilegal atau perkawinan yang tidak dicatatkan namun dari segi teknis di Indonesia lebih baik akan tetapi dari segi pelaksanaan di Malaysia lebih efektif. Adapun dampak dari pencatatan perkawinan menurut hak-hak perempuan adalah hak anak dan istri terlindungi,hal ini dibuktikan seorang anak bisa mendapatkan akta kelahiran dan hak waris, bagi istri adanya akta nikah, kemudian seorang laki-laki tidak bisa melakukan praktik bebas berpoligami dengan tanpa izin istri pertamanya. Aspek perlindungan hak perempuan ini sesuai dengan pandangan Asghar Ali Engineer. ENGLISH: In IndonesiaRegulation of Marriage Registration explained in the act as stated in marriage law No1 year 1974, Islamic Law Compilation, Government legislation no 5 year 1975, the act number 22 year 1946, howeverafter amendmentthe legislation used now isthe Ministry of Religious Affair’s legislation number 11 year 2007. In Indonesia,as well as in Malaysia, this country also has specific legislation about Regulation of Marriage Registration explained in enactment 3 Pulau Pinang Country year 2004. In both regulation’s countries, there are similarities and differences which can be analyzed using any kind of perspectives, one of them is by using woman’s rights.Based on this basis, then raising thestudy problem of this research: 1)How do Marriage Registration Number 11 Year 2007 Indonesia and Enactment of Islamic Family Law in Pulau Pinang Number 3 Year 2004 Malaysia? 2)What is theof Marriage Registration Regulation In Indonesia and Malaysia based on Woman’s Rights Perspective? This study is normative research using library data or library research. The approach of the research used comparative study.Moreover, the data collection method used documentation method starting from law material determination, law material documentation, reviewing law comprehensively andsystematically. From this research it can be concluded that Regulation of Marriage Registration In Indonesia and Malaysia have similarities and differences, the similarity is to obligate marriage regulation, meanwhile the difference is in Indonesia there is notregulation for society to report illegal marriage whereas in Malaysia there is regulation to report illegal marriage. Indonesia possessed better techniquesin the scope of marriage registration, while in terms of the implementation, Malaysia has more effective compare than in Indonesia as the provision in Malaysia is stricter.In addition, the impact of Regulation of Marriage Registrationbased on Woman’s Rights Prespective is children right and wife can be saved because it can be proofed by agreement marriage, a child can obtain the official document of birth, and the heir right for wife, not easy to polygamy because the wife should permits to the earlier wife and obtains her permission. This aspect of woman right protection is accordance with Asghar Ali Engineer’s perspective.","abstract_has_math":false,"creators":["Nisak, Khoirun"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2015,"date_issued":"2015-06","date_published":"2015-06","updated_at":"2026-11-18T20:38:13Z","subjects":["180106 Comparative Law","18012801 Pernikahan (Secara Umum)"],"languages":["en","id","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/883/10/11210055%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/883/10/11210055%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/883/1/11210055%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A883","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Nisak, Khoirun"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2015-06-30"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2015-06"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/883/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al-Quran Al-Karim Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan al-Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta, Departemen Agama. Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010. Nasution, Khoiruddin. Status Wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia.Jakarta : INIS, 2002. Nasution, Khoiruddin. Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingandan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih. Jakarta :Ciputat Press, 2003. Handoyo, Hestu. Hukum Tata Negara Indonesia. Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta, 2009. Ali Engineer, Asghar. Hak-Hak Perempuan dalam Islam. Yogyakarta:Yayasan Bentang Budaya, 1994. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional. Compare with. Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Nasional. Yogjakarta: Graha Cakra, 2007. Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Akademika Pressindo, 1992. Arto, Mukti. Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan. Yogyakarta :Persindo, 2006. Iskandar, Ritonga. Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta : Nuansa Madani, 1999. Amiur,Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia.Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI.Jakarta : Kencana,2004. Mahmood ,Tahir. Family Law Reform in The Muslim World. Bombay : Tripathi, 1972. Iskandar, Ritonga, Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta : Nuansa Madani, 1999. Nuryatno, M Agus, Islam. Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer. Jakarta :Persindo, 2007. Ilyas ,Yunahar, Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur’an Klasik dan Kontemporer. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998. Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2007. Nico Ngani , Seri Hukum Perdata Barat Cara untuk Memperoleh Akta-akta Catatan Sipil, Yogyakarta: Liberty, 1984. Mukhlisin Muzarie. Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil. Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002. Jaih Mubarok, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005. Yazid, Abdullah, dkk. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.. Malang: Averroes Press. 2008 Eddyono, Sri Wiyanti. Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW (Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X). 2004. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hikmah, Mutiara. Hak-hak Perempuan sebagai Modul Mata Kuliah Hukum dan HAM. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 DariSegi Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: IIC, 1985. Ismail Hasani & Prof. Dr. A. Gani Abdullah, SH. Pengantar Ilmu Perundang-undangan, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006. Regulations Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Nusantara. 2009. Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 . Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Undang-Undang 1945. Tap MPRS NO.XX/MPRS/1996. Enactment Number 3 Pulau Pinang year 2004 of Malaysia Thesis Adib Bahari, Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan 1973 Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Skripsi (Yogjakarta: UIN Sunan Kalijaga,2010). Mega Magdalena, ’’Fungsi Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974’’,Skripsi, (Medan :Universitas Sumatra Utara,2008). Abdul Basyir,’’Tinjaun Hukum Islam Terhadap Status Nikah Siri di Indonesia’’. Skripsi(Jakarta : Universitas Syarif Hidayatulloh, 2007). Kamal Muchtar, Nikah Sirri di Indonesia dalam Jurnal Al Jami`ah. Fakultas Hukum .1994 Jurnal Ilmu Hukum, Ruhdiya, dkk. Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh ,Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (2013). http://nofrialfaresita.vv.si/2013/01/tata-urutan-hierarki-perundang-undangan-indonesia-uu-no-12-tahun-2011/ pada tanggal 30 Mei 2015 http://www.esyariah.gov.my/portal/page/portal/Portal%20E- pada tanggal 14 april 2015 pada tanggal 20 Mei 2015 Syariah%20BM/Portal%20ESyariah%20Carian%20Bahan%20Rujukan/Portal%20E pada tanggal 14 april 2015 pada tanggal 20 Mei 2015 Syariah%20Undang-Undang/Portal%20E-Syariah%20Undang2%20P.Pinang pada tanggal 14 april 2015 pada tanggal 20 Mei 2015 http://www.jksm.gov.my/jksmv2/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=8&lang=bm. Pada tanggal 30 April 2015."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["180106 Comparative Law","18012801 Pernikahan (Secara Umum)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["en","id","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/883/1/11210055%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/883/2/11210055%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/883/3/11210055%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/883/4/11210055%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/883/5/11210055%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/883/6/11210055%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/883/7/11210055%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/883/8/11210055%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/883/9/11210055%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/883/10/11210055%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/883/11/11210055%20Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Di Indonesia peraturan tentang pencatan perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, PP nomor 5 Tahun 1975, Undang-Undang nomor 22 Tahun 1946, namun setelah mengalami amandemen peraturan yang digunakan saat ini adalah PMA (Peraturan Menteri Agama )Nomor 11 Tahun 2007. Sebagaimana di Indonesia, di Negara Malaysia juga mempunyai aturan khusus tentang pencatatn perkawinan yang dijelaskan pada enakmen nomor 3 negeri Pulau Pinang tahun 2004. Dalam peraturan dua negara tersebut ada persamaan dan perbedaaan yang bisa dianalisis dengan menggunakan perspektif woman’s rights. Atas dasar ini maka muncul rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini : 1)Bagaimana regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia? 2)Bagaimana pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia menurut hak-hak perempuan? Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan study comparativ. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi mulai dari penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, dan pengkajian bahan hukum secara komprehensif, sistematis, dan terstruktur. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia mempunyai perbedaan dan persamaan, persamaanya adalah mewajibkan pencatatan perkawinan, sedangkan perbedaanya adalah di Indonesia tidak ada peraturan bagi warga negara untuk melaporkan bagi perkawinan yang ilegal akan tetapi ada sanksi bagi perkawinan yang tidak dicatat sedangkan di Malaysia adanya aturan tentang kewajiban setiap orang untuk melaporkan perkawinan yang ilegal atau perkawinan yang tidak dicatatkan namun dari segi teknis di Indonesia lebih baik akan tetapi dari segi pelaksanaan di Malaysia lebih efektif. Adapun dampak dari pencatatan perkawinan menurut hak-hak perempuan adalah hak anak dan istri terlindungi,hal ini dibuktikan seorang anak bisa mendapatkan akta kelahiran dan hak waris, bagi istri adanya akta nikah, kemudian seorang laki-laki tidak bisa melakukan praktik bebas berpoligami dengan tanpa izin istri pertamanya. Aspek perlindungan hak perempuan ini sesuai dengan pandangan Asghar Ali Engineer. ENGLISH: In IndonesiaRegulation of Marriage Registration explained in the act as stated in marriage law No1 year 1974, Islamic Law Compilation, Government legislation no 5 year 1975, the act number 22 year 1946, howeverafter amendmentthe legislation used now isthe Ministry of Religious Affair’s legislation number 11 year 2007. In Indonesia,as well as in Malaysia, this country also has specific legislation about Regulation of Marriage Registration explained in enactment 3 Pulau Pinang Country year 2004. In both regulation’s countries, there are similarities and differences which can be analyzed using any kind of perspectives, one of them is by using woman’s rights.Based on this basis, then raising thestudy problem of this research: 1)How do Marriage Registration Number 11 Year 2007 Indonesia and Enactment of Islamic Family Law in Pulau Pinang Number 3 Year 2004 Malaysia? 2)What is theof Marriage Registration Regulation In Indonesia and Malaysia based on Woman’s Rights Perspective? This study is normative research using library data or library research. The approach of the research used comparative study.Moreover, the data collection method used documentation method starting from law material determination, law material documentation, reviewing law comprehensively andsystematically. From this research it can be concluded that Regulation of Marriage Registration In Indonesia and Malaysia have similarities and differences, the similarity is to obligate marriage regulation, meanwhile the difference is in Indonesia there is notregulation for society to report illegal marriage whereas in Malaysia there is regulation to report illegal marriage. Indonesia possessed better techniquesin the scope of marriage registration, while in terms of the implementation, Malaysia has more effective compare than in Indonesia as the provision in Malaysia is stricter.In addition, the impact of Regulation of Marriage Registrationbased on Woman’s Rights Prespective is children right and wife can be saved because it can be proofed by agreement marriage, a child can obtain the official document of birth, and the heir right for wife, not easy to polygamy because the wife should permits to the earlier wife and obtains her permission. This aspect of woman right protection is accordance with Asghar Ali Engineer’s perspective."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Regulation of marriage registration in Indonesia and Malaysia in woman’s rights perspective comparative studies between ministry of religion affair’s regulation number 11 year 2007 Indonesia and enactment of Islamic family law in Pulau Pinang number 3 year 2004 Malaysia"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Nisak, Khoirun"],"dc:date":["2015-06-30"],"dc:date.issued":["2015-06"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Di Indonesia peraturan tentang pencatan perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, PP nomor 5 Tahun 1975, Undang-Undang nomor 22 Tahun 1946, namun setelah mengalami amandemen peraturan yang digunakan saat ini adalah PMA (Peraturan Menteri Agama )Nomor 11 Tahun 2007. Sebagaimana di Indonesia, di Negara Malaysia juga mempunyai aturan khusus tentang pencatatn perkawinan yang dijelaskan pada enakmen nomor 3 negeri Pulau Pinang tahun 2004. Dalam peraturan dua negara tersebut ada persamaan dan perbedaaan yang bisa dianalisis dengan menggunakan perspektif woman’s rights. Atas dasar ini maka muncul rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini : 1)Bagaimana regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia? 2)Bagaimana pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia menurut hak-hak perempuan? Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan study comparativ. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi mulai dari penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, dan pengkajian bahan hukum secara komprehensif, sistematis, dan terstruktur. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia mempunyai perbedaan dan persamaan, persamaanya adalah mewajibkan pencatatan perkawinan, sedangkan perbedaanya adalah di Indonesia tidak ada peraturan bagi warga negara untuk melaporkan bagi perkawinan yang ilegal akan tetapi ada sanksi bagi perkawinan yang tidak dicatat sedangkan di Malaysia adanya aturan tentang kewajiban setiap orang untuk melaporkan perkawinan yang ilegal atau perkawinan yang tidak dicatatkan namun dari segi teknis di Indonesia lebih baik akan tetapi dari segi pelaksanaan di Malaysia lebih efektif. Adapun dampak dari pencatatan perkawinan menurut hak-hak perempuan adalah hak anak dan istri terlindungi,hal ini dibuktikan seorang anak bisa mendapatkan akta kelahiran dan hak waris, bagi istri adanya akta nikah, kemudian seorang laki-laki tidak bisa melakukan praktik bebas berpoligami dengan tanpa izin istri pertamanya. Aspek perlindungan hak perempuan ini sesuai dengan pandangan Asghar Ali Engineer. ENGLISH: In IndonesiaRegulation of Marriage Registration explained in the act as stated in marriage law No1 year 1974, Islamic Law Compilation, Government legislation no 5 year 1975, the act number 22 year 1946, howeverafter amendmentthe legislation used now isthe Ministry of Religious Affair’s legislation number 11 year 2007. In Indonesia,as well as in Malaysia, this country also has specific legislation about Regulation of Marriage Registration explained in enactment 3 Pulau Pinang Country year 2004. In both regulation’s countries, there are similarities and differences which can be analyzed using any kind of perspectives, one of them is by using woman’s rights.Based on this basis, then raising thestudy problem of this research: 1)How do Marriage Registration Number 11 Year 2007 Indonesia and Enactment of Islamic Family Law in Pulau Pinang Number 3 Year 2004 Malaysia? 2)What is theof Marriage Registration Regulation In Indonesia and Malaysia based on Woman’s Rights Perspective? This study is normative research using library data or library research. The approach of the research used comparative study.Moreover, the data collection method used documentation method starting from law material determination, law material documentation, reviewing law comprehensively andsystematically. From this research it can be concluded that Regulation of Marriage Registration In Indonesia and Malaysia have similarities and differences, the similarity is to obligate marriage regulation, meanwhile the difference is in Indonesia there is notregulation for society to report illegal marriage whereas in Malaysia there is regulation to report illegal marriage. Indonesia possessed better techniquesin the scope of marriage registration, while in terms of the implementation, Malaysia has more effective compare than in Indonesia as the provision in Malaysia is stricter.In addition, the impact of Regulation of Marriage Registrationbased on Woman’s Rights Prespective is children right and wife can be saved because it can be proofed by agreement marriage, a child can obtain the official document of birth, and the heir right for wife, not easy to polygamy because the wife should permits to the earlier wife and obtains her permission. This aspect of woman right protection is accordance with Asghar Ali Engineer’s perspective."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/883/1/11210055%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/883/2/11210055%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/883/3/11210055%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/883/4/11210055%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/883/5/11210055%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/883/6/11210055%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/883/7/11210055%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/883/8/11210055%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/883/9/11210055%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/883/10/11210055%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/883/11/11210055%20Ringkasan.pdf"],"dc:language":["en","id","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/883/"],"dc:relation.references":["Al-Quran Al-Karim Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan al-Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta, Departemen Agama. Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010. Nasution, Khoiruddin. Status Wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia.Jakarta : INIS, 2002. Nasution, Khoiruddin. Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingandan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih. Jakarta :Ciputat Press, 2003. Handoyo, Hestu. Hukum Tata Negara Indonesia. Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta, 2009. Ali Engineer, Asghar. Hak-Hak Perempuan dalam Islam. Yogyakarta:Yayasan Bentang Budaya, 1994. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional. Compare with. Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Nasional. Yogjakarta: Graha Cakra, 2007. Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Akademika Pressindo, 1992. Arto, Mukti. Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan. Yogyakarta :Persindo, 2006. Iskandar, Ritonga. Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta : Nuansa Madani, 1999. Amiur,Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia.Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI.Jakarta : Kencana,2004. Mahmood ,Tahir. Family Law Reform in The Muslim World. Bombay : Tripathi, 1972. Iskandar, Ritonga, Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta : Nuansa Madani, 1999. Nuryatno, M Agus, Islam. Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer. Jakarta :Persindo, 2007. Ilyas ,Yunahar, Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur’an Klasik dan Kontemporer. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998. Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2007. Nico Ngani , Seri Hukum Perdata Barat Cara untuk Memperoleh Akta-akta Catatan Sipil, Yogyakarta: Liberty, 1984. Mukhlisin Muzarie. Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil. Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002. Jaih Mubarok, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005. Yazid, Abdullah, dkk. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.. Malang: Averroes Press. 2008 Eddyono, Sri Wiyanti. Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW (Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X). 2004. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hikmah, Mutiara. Hak-hak Perempuan sebagai Modul Mata Kuliah Hukum dan HAM. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 DariSegi Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: IIC, 1985. Ismail Hasani & Prof. Dr. A. Gani Abdullah, SH. Pengantar Ilmu Perundang-undangan, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006. Regulations Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Nusantara. 2009. Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 . Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Undang-Undang 1945. Tap MPRS NO.XX/MPRS/1996. Enactment Number 3 Pulau Pinang year 2004 of Malaysia Thesis Adib Bahari, Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan 1973 Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Skripsi (Yogjakarta: UIN Sunan Kalijaga,2010). Mega Magdalena, ’’Fungsi Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974’’,Skripsi, (Medan :Universitas Sumatra Utara,2008). Abdul Basyir,’’Tinjaun Hukum Islam Terhadap Status Nikah Siri di Indonesia’’. Skripsi(Jakarta : Universitas Syarif Hidayatulloh, 2007). Kamal Muchtar, Nikah Sirri di Indonesia dalam Jurnal Al Jami`ah. Fakultas Hukum .1994 Jurnal Ilmu Hukum, Ruhdiya, dkk. Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh ,Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (2013). http://nofrialfaresita.vv.si/2013/01/tata-urutan-hierarki-perundang-undangan-indonesia-uu-no-12-tahun-2011/ pada tanggal 30 Mei 2015 http://www.esyariah.gov.my/portal/page/portal/Portal%20E- pada tanggal 14 april 2015 pada tanggal 20 Mei 2015 Syariah%20BM/Portal%20ESyariah%20Carian%20Bahan%20Rujukan/Portal%20E pada tanggal 14 april 2015 pada tanggal 20 Mei 2015 Syariah%20Undang-Undang/Portal%20E-Syariah%20Undang2%20P.Pinang pada tanggal 14 april 2015 pada tanggal 20 Mei 2015 http://www.jksm.gov.my/jksmv2/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=8&lang=bm. Pada tanggal 30 April 2015."],"dc:subject":["180106 Comparative Law","18012801 Pernikahan (Secara Umum)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Regulation of marriage registration in Indonesia and Malaysia in woman’s rights perspective comparative studies between ministry of religion affair’s regulation number 11 year 2007 Indonesia and enactment of Islamic family law in Pulau Pinang number 3 year 2004 Malaysia"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:38:13Z"}