{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:896"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:896","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Pandangan hakim terhadap asas mempersulit perceraian: Studi multisitus di Pengadilan Agama Jawa Timur","abstract":"INDONESIA: Asas mempersulit perceraian tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya asas-asas hukum acara perdata lainnya. Namun, asas ini terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e). Disamping itu, naiknya angka perceraian di Jawa Timur setiap tahunnya seolah-olah mengatakan bahwa perceraian di Pengadilan Agama sangat mudah. Asas mempersulit perceraian ini layak dikaji secara lebih lanjut mengenai penerapannya dalam praktek beracara di pengadilan agama untuk mengetahui kedudukan asas mempersulit perceraian dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan, pertama untuk memahami pandangan hakim di Pengadilan Agama Jawa Timur mengenai asas mempersulit perceraian. kedua, untuk memahami implementasi asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Asas mempersulit perceraian ada, namun tersirat dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Asas mempersulit perceraian merupakan lex specialis dari asas-asas yang ada dalam hukum acara perdata. asas mempersulit perceraian ini bukan dilihat dari mempersulit prosedur berperkara di pengadilan agama, melainkan dilihat dari mempersulit pintu terjadinya perceraian. 2). Penerapan asas mempersulit perceraian terdapat dalam optimalisasi prosedur beracara di pengadilan, jika kondisi keluarga masih memungkinkan atau ada harapan untuk dirukunkan, maka asas mempersulit perceraian dapat diterapkan. Namun, jika kondisi keluarga sudah benar-benar tidak dapat dirukunkan, dan juka dipaksakan untuk rukun justru akan menimbulkan madharat, maka asas mempersulit perceraian tidak dapat diterapkan dengan lebih mempertimbangkan asas jalbul mashaalih wa dar’ul mafaasid. ENGLISH: The basis for divorce (complicating the divorce) is not explicitly mentioned in the legislation as well as law principles of other civil regulations. However, this principle is contained in the general explanation of the Regulation of Marriage Number 1 of year 1974 article 4 letter (e). In addition, increasing divorce rate in East Java each year, it seems that divorce in a Religious Courts is very easy.Therefore,complicating the divorce is proper to further analyzed regarding its implementation within proceedings in a Religion Court to know the position of its principle to settle a divorce case in Religious Courts. The purposes of this research are;first to understand judge’s opinion in East Java Religious Courts concerning complicating the divorce. Second, to understand the implementation of complicating the divorce in East Java Religious Courts. This research is empirical research or field reserach using qualitative approach. The method of data collection was interview and documentation. The method of data analysis is deskriptive qualitative. The results of this research points out that: 1). The principle of undermines divorce actually exists as a principle that implied in the legislation (Act Number 1 in 1974 and Act Number 7 in 1989). The principle of divorce undermines is a lex specialis from principles that exist in a civil law. Its principle was not seen from the complicate proceedings in a Religious Courts. But rather is seen from the door that make the divorce strung out. 2). The application of the principle in the divorce undermines contained in optimization proceedings in court, if conditions still allow family or is there hope for the harmonious, then its principle of divorce can be applied. However, if the condition of the family has been totally unable to drive to harmony, then, its principle of divorce cannot be applied with more considering about the goodness of both side through the principle of jalbul mashaalih wa dar’ul mafaasid.","abstract_html":"INDONESIA: Asas mempersulit perceraian tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya asas-asas hukum acara perdata lainnya. Namun, asas ini terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e). Disamping itu, naiknya angka perceraian di Jawa Timur setiap tahunnya seolah-olah mengatakan bahwa perceraian di Pengadilan Agama sangat mudah. Asas mempersulit perceraian ini layak dikaji secara lebih lanjut mengenai penerapannya dalam praktek beracara di pengadilan agama untuk mengetahui kedudukan asas mempersulit perceraian dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan, pertama untuk memahami pandangan hakim di Pengadilan Agama Jawa Timur mengenai asas mempersulit perceraian. kedua, untuk memahami implementasi asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Asas mempersulit perceraian ada, namun tersirat dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Asas mempersulit perceraian merupakan lex specialis dari asas-asas yang ada dalam hukum acara perdata. asas mempersulit perceraian ini bukan dilihat dari mempersulit prosedur berperkara di pengadilan agama, melainkan dilihat dari mempersulit pintu terjadinya perceraian. 2). Penerapan asas mempersulit perceraian terdapat dalam optimalisasi prosedur beracara di pengadilan, jika kondisi keluarga masih memungkinkan atau ada harapan untuk dirukunkan, maka asas mempersulit perceraian dapat diterapkan. Namun, jika kondisi keluarga sudah benar-benar tidak dapat dirukunkan, dan juka dipaksakan untuk rukun justru akan menimbulkan madharat, maka asas mempersulit perceraian tidak dapat diterapkan dengan lebih mempertimbangkan asas jalbul mashaalih wa dar’ul mafaasid. ENGLISH: The basis for divorce (complicating the divorce) is not explicitly mentioned in the legislation as well as law principles of other civil regulations. However, this principle is contained in the general explanation of the Regulation of Marriage Number 1 of year 1974 article 4 letter (e). In addition, increasing divorce rate in East Java each year, it seems that divorce in a Religious Courts is very easy.Therefore,complicating the divorce is proper to further analyzed regarding its implementation within proceedings in a Religion Court to know the position of its principle to settle a divorce case in Religious Courts. The purposes of this research are;first to understand judge’s opinion in East Java Religious Courts concerning complicating the divorce. Second, to understand the implementation of complicating the divorce in East Java Religious Courts. This research is empirical research or field reserach using qualitative approach. The method of data collection was interview and documentation. The method of data analysis is deskriptive qualitative. The results of this research points out that: 1). The principle of undermines divorce actually exists as a principle that implied in the legislation (Act Number 1 in 1974 and Act Number 7 in 1989). The principle of divorce undermines is a lex specialis from principles that exist in a civil law. Its principle was not seen from the complicate proceedings in a Religious Courts. But rather is seen from the door that make the divorce strung out. 2). The application of the principle in the divorce undermines contained in optimization proceedings in court, if conditions still allow family or is there hope for the harmonious, then its principle of divorce can be applied. However, if the condition of the family has been totally unable to drive to harmony, then, its principle of divorce cannot be applied with more considering about the goodness of both side through the principle of jalbul mashaalih wa dar’ul mafaasid.","abstract_has_math":false,"creators":["Lestari, Ika Puji"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2015,"date_issued":"2015-07","date_published":"2015-07","updated_at":"2026-11-18T20:38:23Z","subjects":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/896/12/11210045%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/896/12/11210045%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/896/1/11210045%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A896","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Lestari, Ika Puji"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2015-07-06"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2015-07"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/896/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Abbas, Syahrizal. Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011 Al-Bram, Djafar. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi. Jakarta Selatan: PKIH FHUP, 2011 Ali, Zainuddin.Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011 As’adi, Edi. Hukum Acara Perdata dalam Prespektif Mediasi(ADR) di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012 Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2004 Basyir, Ahmad Azhar.Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 1999 Bintania, Aris. Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangkan Fiqh Al-Qadha. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012 Djubaidah, Neng.Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat. Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2010 Dzajuli, H.A. Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2006 Hadikusuma, Hilman.Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007 Hadikusuma, Hilman.Hukum Perkawinan Adat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995 Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2013 Hamid , Andi Tahir. Peradilan Agama dan Bidangnya. Jakarta: Sinar Grafika, 1996 Kasiram, Moh. Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. Malang: UIN-Malang Press, 2008 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya. Juz 1-Juz 30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 2009 Khamimudin, Panduan Praktis Kiat Dan Teknis Beracara Di Pengadilan Agama, Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010 LP3ES. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES, 2012 Lubis, Sulaikin, dkk. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005 Manan, Abdul.Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2012 Mardani, Hukum Acara Perdata & Mahkamah Syar’iyah. Jakarta: Sinar Grafika, 2009 MK, M. Anshari.Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-Masalah Krusial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007 Muhammad, Abdulkadir.Hukum Perdata Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000 Mujahidin, Ahmad. Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012 Muwahidah, Farhatul. Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Seorang Isteri Dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang Nomor. 789/pdt.g/2008/PA. Malang). Skripsi Sarjana. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010 Nakamura, Hisako. Javanese Divorce. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994 Nasution, Bahder Johan.Metode Penelitian Hukum. Bandung : Mandar Maju, 2008 Nurnaningsih, Mediasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. Jakarta:PT. Raja grafindo persada, 2012 Nuroini, Iva Kurniyatin. Asas Forum Domisili Dalam Perkara Perceraian (Relevansi Antara Pasal 118 Ayat (1) HIR/ Pasal 142 (1) R.Bg Dengan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Skripsi Sarjana. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2013, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, h. 25 Prawirohamidjojo, R. Soetojo.Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press, 2006 Rahman, Abdul. Perkawinan dalam Syariat Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 1996 Ramulyo, Idris. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1996 Ratna, Nyoman Kutha. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, terj. Moh. Thalib. Cet. VII; Bandung: AlMa’arif, 1990 Sasangka, Hari. Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata. Bandung: Mandar Maju, 2005 Soekanto, Soerjono.Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1986 Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta:Liberty, 2004 Soimin, Soedharyo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2011 Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005 Susilo, Budi. Prosedur Gugatan Cerai. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008. Syafe’i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia, 2010 Syarifuddin, Amir.Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007 Tihami, H.M.A. Fikih Munakahat. Jakarta: Rajawali Pers, 2009 Umam, Erza Mufti. Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Wates (Studi Kasus 2013). Skripsi Sarjana. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014 Umam, Khotibul. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia,2010 Waluyo, Bambang.Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002 Yayasan bantuan hukum indonesia dan AusAID.Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014 Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama Indonesia. Malang: UIN-MALANG PRESS, 2009 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasan umumnya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/14/nf0ij7-tingkat-perceraian-indonesia-meningkat-setiap-tahun-ini-datanya, diakses 22 Februari 2015 http://jatim.kemenag.go.id/file/file/mimbar318/yexd1362718607.pdf, diakses 22 Februari 2015 http://malang-post.com/metro-raya/76651-angka-perceraian-di-malang-tertinggi-di-jatim, diakses 22 Februari 2015 http://regional.kompas.com/read/2015/01/22/15461501/Banyuwangi.masuk.peringkat.ketiga.nasional.angka.perceraian, diakses 22 Februari 2015 http://jogja.tribunnews.com/2014/10/04/hingga-agustus-ada-57-ribu-kasus-perceraian-di-jawa-timur, diakses 22 Februari 2015"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/896/1/11210045%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/2/11210045%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/3/11210045%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/4/11210045%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/5/11210045%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/6/11210045%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/7/11210045%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/8/11210045%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/9/11210045%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/10/11210045%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/12/11210045%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/11/11210045%20Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Asas mempersulit perceraian tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya asas-asas hukum acara perdata lainnya. Namun, asas ini terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e). Disamping itu, naiknya angka perceraian di Jawa Timur setiap tahunnya seolah-olah mengatakan bahwa perceraian di Pengadilan Agama sangat mudah. Asas mempersulit perceraian ini layak dikaji secara lebih lanjut mengenai penerapannya dalam praktek beracara di pengadilan agama untuk mengetahui kedudukan asas mempersulit perceraian dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan, pertama untuk memahami pandangan hakim di Pengadilan Agama Jawa Timur mengenai asas mempersulit perceraian. kedua, untuk memahami implementasi asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Asas mempersulit perceraian ada, namun tersirat dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Asas mempersulit perceraian merupakan lex specialis dari asas-asas yang ada dalam hukum acara perdata. asas mempersulit perceraian ini bukan dilihat dari mempersulit prosedur berperkara di pengadilan agama, melainkan dilihat dari mempersulit pintu terjadinya perceraian. 2). Penerapan asas mempersulit perceraian terdapat dalam optimalisasi prosedur beracara di pengadilan, jika kondisi keluarga masih memungkinkan atau ada harapan untuk dirukunkan, maka asas mempersulit perceraian dapat diterapkan. Namun, jika kondisi keluarga sudah benar-benar tidak dapat dirukunkan, dan juka dipaksakan untuk rukun justru akan menimbulkan madharat, maka asas mempersulit perceraian tidak dapat diterapkan dengan lebih mempertimbangkan asas jalbul mashaalih wa dar’ul mafaasid. ENGLISH: The basis for divorce (complicating the divorce) is not explicitly mentioned in the legislation as well as law principles of other civil regulations. However, this principle is contained in the general explanation of the Regulation of Marriage Number 1 of year 1974 article 4 letter (e). In addition, increasing divorce rate in East Java each year, it seems that divorce in a Religious Courts is very easy.Therefore,complicating the divorce is proper to further analyzed regarding its implementation within proceedings in a Religion Court to know the position of its principle to settle a divorce case in Religious Courts. The purposes of this research are;first to understand judge’s opinion in East Java Religious Courts concerning complicating the divorce. Second, to understand the implementation of complicating the divorce in East Java Religious Courts. This research is empirical research or field reserach using qualitative approach. The method of data collection was interview and documentation. The method of data analysis is deskriptive qualitative. The results of this research points out that: 1). The principle of undermines divorce actually exists as a principle that implied in the legislation (Act Number 1 in 1974 and Act Number 7 in 1989). The principle of divorce undermines is a lex specialis from principles that exist in a civil law. Its principle was not seen from the complicate proceedings in a Religious Courts. But rather is seen from the door that make the divorce strung out. 2). The application of the principle in the divorce undermines contained in optimization proceedings in court, if conditions still allow family or is there hope for the harmonious, then its principle of divorce can be applied. However, if the condition of the family has been totally unable to drive to harmony, then, its principle of divorce cannot be applied with more considering about the goodness of both side through the principle of jalbul mashaalih wa dar’ul mafaasid."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Pandangan hakim terhadap asas mempersulit perceraian: Studi multisitus di Pengadilan Agama Jawa Timur"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Lestari, Ika Puji"],"dc:date":["2015-07-06"],"dc:date.issued":["2015-07"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Asas mempersulit perceraian tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya asas-asas hukum acara perdata lainnya. Namun, asas ini terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e). Disamping itu, naiknya angka perceraian di Jawa Timur setiap tahunnya seolah-olah mengatakan bahwa perceraian di Pengadilan Agama sangat mudah. Asas mempersulit perceraian ini layak dikaji secara lebih lanjut mengenai penerapannya dalam praktek beracara di pengadilan agama untuk mengetahui kedudukan asas mempersulit perceraian dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan, pertama untuk memahami pandangan hakim di Pengadilan Agama Jawa Timur mengenai asas mempersulit perceraian. kedua, untuk memahami implementasi asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Asas mempersulit perceraian ada, namun tersirat dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Asas mempersulit perceraian merupakan lex specialis dari asas-asas yang ada dalam hukum acara perdata. asas mempersulit perceraian ini bukan dilihat dari mempersulit prosedur berperkara di pengadilan agama, melainkan dilihat dari mempersulit pintu terjadinya perceraian. 2). Penerapan asas mempersulit perceraian terdapat dalam optimalisasi prosedur beracara di pengadilan, jika kondisi keluarga masih memungkinkan atau ada harapan untuk dirukunkan, maka asas mempersulit perceraian dapat diterapkan. Namun, jika kondisi keluarga sudah benar-benar tidak dapat dirukunkan, dan juka dipaksakan untuk rukun justru akan menimbulkan madharat, maka asas mempersulit perceraian tidak dapat diterapkan dengan lebih mempertimbangkan asas jalbul mashaalih wa dar’ul mafaasid. ENGLISH: The basis for divorce (complicating the divorce) is not explicitly mentioned in the legislation as well as law principles of other civil regulations. However, this principle is contained in the general explanation of the Regulation of Marriage Number 1 of year 1974 article 4 letter (e). In addition, increasing divorce rate in East Java each year, it seems that divorce in a Religious Courts is very easy.Therefore,complicating the divorce is proper to further analyzed regarding its implementation within proceedings in a Religion Court to know the position of its principle to settle a divorce case in Religious Courts. The purposes of this research are;first to understand judge’s opinion in East Java Religious Courts concerning complicating the divorce. Second, to understand the implementation of complicating the divorce in East Java Religious Courts. This research is empirical research or field reserach using qualitative approach. The method of data collection was interview and documentation. The method of data analysis is deskriptive qualitative. The results of this research points out that: 1). The principle of undermines divorce actually exists as a principle that implied in the legislation (Act Number 1 in 1974 and Act Number 7 in 1989). The principle of divorce undermines is a lex specialis from principles that exist in a civil law. Its principle was not seen from the complicate proceedings in a Religious Courts. But rather is seen from the door that make the divorce strung out. 2). The application of the principle in the divorce undermines contained in optimization proceedings in court, if conditions still allow family or is there hope for the harmonious, then its principle of divorce can be applied. However, if the condition of the family has been totally unable to drive to harmony, then, its principle of divorce cannot be applied with more considering about the goodness of both side through the principle of jalbul mashaalih wa dar’ul mafaasid."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/896/1/11210045%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/2/11210045%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/3/11210045%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/4/11210045%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/5/11210045%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/6/11210045%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/7/11210045%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/8/11210045%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/9/11210045%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/10/11210045%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/12/11210045%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/896/11/11210045%20Ringkasan.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/896/"],"dc:relation.references":["Abbas, Syahrizal. Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011 Al-Bram, Djafar. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi. Jakarta Selatan: PKIH FHUP, 2011 Ali, Zainuddin.Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011 As’adi, Edi. Hukum Acara Perdata dalam Prespektif Mediasi(ADR) di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012 Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2004 Basyir, Ahmad Azhar.Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 1999 Bintania, Aris. Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangkan Fiqh Al-Qadha. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012 Djubaidah, Neng.Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat. Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2010 Dzajuli, H.A. Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2006 Hadikusuma, Hilman.Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007 Hadikusuma, Hilman.Hukum Perkawinan Adat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995 Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2013 Hamid , Andi Tahir. Peradilan Agama dan Bidangnya. Jakarta: Sinar Grafika, 1996 Kasiram, Moh. Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. Malang: UIN-Malang Press, 2008 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya. Juz 1-Juz 30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 2009 Khamimudin, Panduan Praktis Kiat Dan Teknis Beracara Di Pengadilan Agama, Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010 LP3ES. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES, 2012 Lubis, Sulaikin, dkk. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005 Manan, Abdul.Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2012 Mardani, Hukum Acara Perdata & Mahkamah Syar’iyah. Jakarta: Sinar Grafika, 2009 MK, M. Anshari.Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-Masalah Krusial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007 Muhammad, Abdulkadir.Hukum Perdata Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000 Mujahidin, Ahmad. Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012 Muwahidah, Farhatul. Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Seorang Isteri Dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang Nomor. 789/pdt.g/2008/PA. Malang). Skripsi Sarjana. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010 Nakamura, Hisako. Javanese Divorce. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994 Nasution, Bahder Johan.Metode Penelitian Hukum. Bandung : Mandar Maju, 2008 Nurnaningsih, Mediasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. Jakarta:PT. Raja grafindo persada, 2012 Nuroini, Iva Kurniyatin. Asas Forum Domisili Dalam Perkara Perceraian (Relevansi Antara Pasal 118 Ayat (1) HIR/ Pasal 142 (1) R.Bg Dengan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Skripsi Sarjana. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2013, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, h. 25 Prawirohamidjojo, R. Soetojo.Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press, 2006 Rahman, Abdul. Perkawinan dalam Syariat Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 1996 Ramulyo, Idris. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1996 Ratna, Nyoman Kutha. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, terj. Moh. Thalib. Cet. VII; Bandung: AlMa’arif, 1990 Sasangka, Hari. Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata. Bandung: Mandar Maju, 2005 Soekanto, Soerjono.Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1986 Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta:Liberty, 2004 Soimin, Soedharyo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2011 Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005 Susilo, Budi. Prosedur Gugatan Cerai. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008. Syafe’i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia, 2010 Syarifuddin, Amir.Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007 Tihami, H.M.A. Fikih Munakahat. Jakarta: Rajawali Pers, 2009 Umam, Erza Mufti. Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Wates (Studi Kasus 2013). Skripsi Sarjana. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014 Umam, Khotibul. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia,2010 Waluyo, Bambang.Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002 Yayasan bantuan hukum indonesia dan AusAID.Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014 Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama Indonesia. Malang: UIN-MALANG PRESS, 2009 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasan umumnya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/14/nf0ij7-tingkat-perceraian-indonesia-meningkat-setiap-tahun-ini-datanya, diakses 22 Februari 2015 http://jatim.kemenag.go.id/file/file/mimbar318/yexd1362718607.pdf, diakses 22 Februari 2015 http://malang-post.com/metro-raya/76651-angka-perceraian-di-malang-tertinggi-di-jatim, diakses 22 Februari 2015 http://regional.kompas.com/read/2015/01/22/15461501/Banyuwangi.masuk.peringkat.ketiga.nasional.angka.perceraian, diakses 22 Februari 2015 http://jogja.tribunnews.com/2014/10/04/hingga-agustus-ada-57-ribu-kasus-perceraian-di-jawa-timur, diakses 22 Februari 2015"],"dc:subject":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Pandangan hakim terhadap asas mempersulit perceraian: Studi multisitus di Pengadilan Agama Jawa Timur"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:38:23Z"}