Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Nilai-nilai hukum progresif dalam aturan perceraian dan izin poligami
Abstract
dc:description.abstractINDONESIA: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya gagasan hukum progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo. Telah banyak karya yang membahas masalah ini, namun jarang sekali (atau belum ada) yang menghubungkannya dengan hukum Islam di Indonesia. Padahal hukum Islam di Indonesia telah berkembang dan diakui eksistensinya, contohnya adalah hukum perkawinan yang didalamnya dibahas halhal yang dulu belum disentuh oleh kitabkitab fikih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kesesuaian antara hukum progresif dan asasasas hukum Islam, terutama asas hukum perkawinan Islam. Serta melihat nilainilai hukum progresif yang terkandung dalam latarbelakang kelahiran Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI maupun dalam materi hukum yang diaturnya, yang difokuskan pada aturan perceraian dan izin poligami yang dulu tidak banyak dibicarakan ulama fikih. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis normatif dnegan bantuan pendekatan perundangundangan dan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI sebagai bahan hukum primer dan didukung oleh bukubuku atau tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum progresif memiliki kesesuaian dengan asasasas hukum Islam, karena samasama mementingkan kemaslahatan manusia. Ijtihad dalam hukum Islam juga menunjukkan bahwa dalam hukum Islam juga menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Asasasas hukum perkawinan Islam memiliki tujuan dasar untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga. Lahirnya hukum perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat Indonesia dan untuk mengeser pemahaman dalam hukum perkawinan yang telah mengakar kuat, terutama paham private affairs. Aturan perceraian dan izin poligami bertujuan untuk melindungi kemaslahatan semua pihak yang terkait dalam suatu perkawinan. Aturanaturan ini juga sekaligus sebagai perwujudan usaha untuk menggeser pemahaman yang telah berada pada posisi status quo, yaitu paham bahwa perceraian dan poligami adalah urusan pribadi (suami) yang tidak bisa dicampuri penguasa.
Degree
thesis:*- Name dc:type.qualificationname
- other
- Level dc:type.qualificationlevel
- undergraduate
- Grantor dc:publisher.institution
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Year dc:date.issued
- 2010
Author and committee
dc:creator, dc:contributor.*- Author dc:creator
-
- Fariha, M. Yudi
Subjects
dc:subject × 2Rights
- Language dc:language
- id